Cegah Perpecahan Jelang PSU, Diskominfo Provinsi Papua Imbau Warga Bijak Bermedia Sosial

Papuanewsonline.com, Jayapura – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Imbauan ini dikeluarkan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya konten provokatif yang berpotensi memicu konflik di ruang digital.

Kepala Dinas Diskominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, menekankan bahwa masyarakat harus lebih cerdas dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya yang bersifat politis dan memecah belah.

“Kalau kita melihat ada konten yang memancing keributan atau perpecahan, sebaiknya tidak dikomentari apalagi dibagikan,” tegas Jeri, Selasa (23/7/2025).

Diskominfo mencatat adanya lonjakan aktivitas dan dinamika informasi di media sosial seiring mendekatnya jadwal PSU. Meskipun media massa cenderung memberikan edukasi yang berimbang, media sosial dinilai masih menjadi ladang subur bagi hoaks dan ujaran kebencian.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan hanya jadi urusan pemerintah. Warga, tokoh masyarakat, dan pemuda harus ikut aktif menjaga ruang digital kita,” lanjutnya.

Sebagai langkah nyata, Diskominfo Papua telah menggandeng tokoh agama dan tokoh adat untuk menyebarkan pesan-pesan damai melalui berbagai kanal digital. Para tokoh tersebut didorong untuk menyampaikan edukasi literasi digital kepada masyarakat, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan.

Hoaks dan ujaran kebencian merupakan instrumen yang kerap digunakan untuk memecah belah masyarakat di Provinsi Papua. Oleh karena itu, langkah Diskominfo Papua menggandeng tokoh agama dan tokoh adat merupakan strategi yang efektif. Sebab, kedua tokoh ini memiliki posisi yang sangat dihormati dan dekat dengan kehidupan sosial masyarakat Papua. Suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga dipercaya, sehingga sangat berpengaruh dalam membentuk sikap kolektif di tengah masyarakat

Selain itu, Jeri juga menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam menghadapi PSU. Aparatur negara diminta bekerja profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis, demi menjaga kepercayaan publik.

“Mari kita jaga Papua tetap damai dan aman dalam proses demokrasi ini,” pungkas Jeri. (GF)