Kemenko Polkam Dorong Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua

Papuanewsonline.com, Jakarta – Setelah dua tahun disahkan, empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan dan operasional pemerintahan. Menanggapi hal itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendorong percepatan pembangunan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

“Aspek infrastruktur pemerintahan yang belum optimal, layanan dasar yang masih terbatas, serta regulasi kelembagaan yang belum tuntas merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus segera diselesaikan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam, Ruly Chandrayadi, dalam pernyataan tertulis, Kamis (31/7/2025).

Ruly mengakui, sejumlah kendala seperti sulitnya pembukaan lahan hingga keterbatasan pendanaan menjadi penyebab utama lambannya progres di lapangan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ada komitmen kuat dari lintas kementerian—yakni Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan Kementerian PUPR—untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan paling lambat tahun 2028.

Beberapa skema yang disiapkan termasuk mekanisme cost-sharing antara APBN dan APBD, serta mendorong kawasan pemerintahan DOB masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami akan terus lakukan asistensi, monitoring, dan evaluasi berkala untuk memastikan pembangunan tidak mandek dan progresnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Ruly.

Dalam rapat koordinasi bersama perwakilan dari empat DOB, beberapa permasalahan mengemuka. Mulai dari keterlambatan pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN, hingga belum selesainya pengesahan lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP.

Selain itu, pembangunan gedung-gedung pemerintahan strategis seperti kantor gubernur, DPRP, dan MRP masih terkendala anggaran.

Ruly menekankan, penyelesaian persoalan ini membutuhkan pendekatan komprehensif dan sinergi nyata dari pusat hingga daerah.

“Kemenko Polkam akan terus menjalankan peran sebagai penghubung dan penyelaras kebijakan lintas sektor. Kami ingin kehadiran DOB ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Papua,” pungkasnya. (Ning)