Papuanewsonline.com
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Politik
Homepage
Kemenko Polkam Tegaskan Peran Strategis Talenta Global Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya
untuk mengoptimalkan kontribusi strategis diaspora Indonesia dalam pembangunan
nasional. Hal ini disampaikan dalam forum internasional Diaspora Global Summit
2: Connecting Global Talent with Home yang diselenggarakan oleh Indonesian
Diaspora Network United (IDN-U) di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Forum ini menjadi ruang dialog
terbuka antara diaspora Indonesia dari berbagai negara dengan pemangku
kebijakan nasional, membahas kontribusi diaspora di sektor-sektor kunci seperti
sains, teknologi, teknik, matematika (STEM), kewirausahaan, dan diplomasi
ekonomi. Isu strategis yang diangkat meliputi perekrutan talenta diaspora ke
dalam ekosistem pembangunan, penyempurnaan regulasi perbankan bagi diaspora
eks-WNI, wacana pemberlakuan kewarganegaraan ganda, serta gagasan skema Overseas
Citizenship of Indonesia (OCI) yang memberikan hak-hak tertentu bagi diaspora
tanpa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menegaskan bahwa diaspora adalah
aset bangsa yang tidak boleh diabaikan. “Diaspora Indonesia bukan sekadar
bagian komunitas di luar negeri. Mereka adalah aset yang harus didengar dan
diberdayakan, terutama untuk memperkuat daya saing bangsa di panggung global,”
ujarnya. Koba juga menyoroti peran penting
diaspora dalam memajukan sektor STEM yang menjadi kunci transformasi menuju Indonesia
Emas 2045. Kontribusi mereka dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional
dalam Asta Cita yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan daya
saing ekonomi, dan pembangunan yang inklusif. Salah satu langkah afirmatif yang
telah dijalankan pemerintah adalah penerapan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar
Negeri (KMILN) untuk memperkuat ikatan identitas diaspora dengan tanah air.
Namun, Kemenko Polkam menilai regulasi tersebut masih perlu disempurnakan agar
mampu menjawab tantangan dan kebutuhan diaspora secara lebih konkret, baik dari
sisi akses layanan publik, peluang investasi, hingga transfer pengetahuan dan
teknologi. Acara ini turut dihadiri oleh
sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Ketua Dewan Ekonomi Nasional; Menteri
Pariwisata; Wakil Menteri Luar Negeri; perwakilan kementerian/lembaga; pelaku
usaha; akademisi; hingga profesional diaspora yang datang dari berbagai negara.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat
dalam membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan diaspora. Melalui forum seperti Diaspora
Global Summit 2, pemerintah berharap dapat memperkuat diplomasi ekonomi,
memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi kolaborasi strategis yang
akan memberikan dampak langsung pada kemajuan bangsa. Kemenko Polkam menegaskan
akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, agar potensi
diaspora tidak hanya diakui, tetapi juga diintegrasikan secara nyata ke dalam
kebijakan pembangunan nasional. “Pemerintah hadir untuk
memastikan bahwa setiap potensi diaspora menjadi kekuatan nyata dalam membangun
negeri. Sinergi ini bukan sekadar wacana, tetapi menjadi pilar penting dalam
perjalanan Indonesia menuju 2045,” pungkas Koba.
Penulis : GF Editor : GF
13 Agu 2025, 22:35 WIT
TPNPB/OPM Tembak Mati Dua Anggota Brimob di Nabire Dan Berhasil Rampas 2 Pucuk Senjata
Papuanewsonline.com, Nabire- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) TPNPB/OPM mengaku telah menembak mati dua orang aparat keamanan (Anggota Brimob) di Kilo 128 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Rabu (13/8/2025) sekitar jam 9 tadi pagi.Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, membenarkan pembunuhan terhadap dua aparat militer Indonesia tersebut." Penyerangan dilakukan pada 13 Agustus 2025, pukul 07.30 di Jalan Trans Papua Kilo meter 128 Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah," Jelasnya.Sebby menyampaikan pihaknya sudah menerima laporan dari pasukan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap dua orang aparat militer Indonesia dari Satuan Brimob. Kedua korban ditembak pasukan TPNPB dan mengalami luka potong pada bagian kepala dan wajah." Pasukan TPNPB dipimpin Mayor Aibon Kogoya Dari Batalion D Dulla berhasil menyergap Dua anggota militer Indonesia di Jalan Trans Nabire–Dogiyai, tepatnya di kilometer 128, Papua Tengah, Rabu," Ucapnya.Sementara itu Pasukan TPNPB Mayor Aibon Kogoya Dan Batalion D Dulla mengakui Bertanggung Jawab Atas pembunuhan dua anggota Brimob tersebut." Kami juga merampas Dua pucuk senjata Ak China empat megasen peluru," ujar Aibon Kogoya melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).Aibon Kogoya mengatakan penyergapan terhadap dua aparat militer indonesia di Nabire tepatnya di KM 128." Kami bertanggungjawab terhadap pembunuhan ini, dan merampas dua senjata AK47 China dan 4 Magazen milik aparat militer indonesia, dan sekarang menjadi aset TPNPB," Tegasnya.Dalam laporan lebih lanjut, Mayor Aibon Kogoya menghimbau kepada seluruh masyarakat sipil dan aparat militer indonesia untuk tidak melewati jalan Trans Nabire tujuan Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Ilaga dengan mobil sambil menutup kaca." Jika kedapatan kami siap tembak karena itu bagian dari intelejen militer pemerintah Indonesia, karena jalan trans merupakan wilayah perang," Pungkasnya.Diketahui informasi yang dihimpun Papuanewsonline.com, bahwa dua Anggota Brimob gugur disaat tengah mengawasi pekerjaan jalan Trans Nabire–Dogiyai.Dua Anggota Brimob yang gugur yakni Brgpol Arif Maulana dan Bripda Nelson Coter Runaki.Hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi dari TNI/Polri.(Hendrik)
13 Agu 2025, 15:41 WIT
Reses di Ilaga, DPR Papua Tengah Jemi Patabang Serap Aspirasi Warga dan Pengungsi di Distrik Ilaga
Papuanewsonline.com, Ilaga
— Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan (DAPIL) III Puncak, Jemi
Patabang, S.Pd., M.Si, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaksanakan
Reses Masa Sidang II Tahun 2025 di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Jumat
(08/08/2025). Agenda reses ini dijadwalkan berlangsung mulai 7 hingga 13
Agustus 2025. Reses di Ilaga tersebut dihadiri
masyarakat setempat serta warga yang tengah mengungsi dari sejumlah distrik dan
kampung lain akibat situasi keamanan, antara lain Kampung Niponi, Kibogolome
(Distrik Ilaga) kampung Aminggaru,
Eromaga (Distrik Omukia), serta Kampung Wako (Distrik Gome). Dalam dialog yang berlangsung,
masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain perbaikan infrastruktur
dasar, akses layanan kesehatan, peningkatan dukungan pendidikan, serta
perhatian khusus bagi warga pengungsi. Salah satu kebutuhan yang paling
mendesak adalah penyediaan BAMA (Bahan Makanan) bagi pengungsi yang saat ini
masih bertahan di Ilaga. Perwakilan warga pengungsi,
mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi sehari-hari. “Kami sudah berapa bulan di sini,
jauh dari rumah,stok beras dan bahan makanan cepat habis, bantuan tidak datang
rutin. Anak-anak mulai kekurangan gizi, kami butuh perhatian segera,” ujarnya
dengan nada harap. Menanggapi hal tersebut, Jemi
Patabang menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam
pembahasan di tingkat provinsi. “Kehadiran saya di sini bukan
sekadar menjalankan kewajiban reses, tetapi untuk memastikan suara masyarakat
termasuk saudara-saudara kita yang mengungsi dapat tersampaikan secara langsung
ke pemerintah provinsi. Kebutuhan BAMA bagi pengungsi akan saya sampaikan
secara khusus agar mendapatkan perhatian segera,” tegasnya.
Kegiatan reses diakhiri dengan
diskusi terbuka yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Jemi Patabang
menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang dihimpun selama
reses ini dan mendorong pemerintah provinsi memberikan perhatian serius bagi
seluruh pengungsi, termasuk daerah terdampak konflik. (Red)
10 Agu 2025, 23:32 WIT
Kembalinya Jabatan Wakil Panglima TNI Setelah Seperempat Abad
Papuanewsonline.com, Jakarta – Setelah
vakum selama 25 tahun, Indonesia akhirnya akan kembali memiliki Wakil Panglima
TNI, posisi strategis yang sempat dihapus dan kini dihidupkan kembali dalam
kerangka transformasi besar Tentara Nasional Indonesia. Upacara pelantikan
dijadwalkan berlangsung secara khidmat dalam format upacara kehormatan militer
di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus,
Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen
Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut. Ketika dikonfirmasi awak media
pada Rabu (6/8), ia hanya memberikan jawaban singkat namun sarat makna: “Iya.”
Jawaban ini cukup untuk mengonfirmasi bahwa institusi pertahanan negara tengah
bersiap menghidupkan kembali jabatan yang sudah lama "ditidurkan". Reformasi Pertahanan:
Kembalinya Figur Strategis untuk Panglima TNI Terakhir kali jabatan Wakil
Panglima TNI diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa transisi
reformasi, tepatnya dari 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Setelah masa
itu, posisi ini ditiadakan karena dinilai tidak memiliki fungsi yang
terdefinisi dengan baik dan rawan menjadi simbol semata. Namun kini, konteks geopolitik
dan kebutuhan institusi TNI telah berubah. Transformasi organisasi, penyesuaian
postur kekuatan, hingga keterlibatan TNI dalam isu-isu lintas sektoral menjadi
alasan kuat bahwa posisi Wakil Panglima bukan sekadar ‘figuran’ dalam tubuh
komando tertinggi militer. Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder
dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kehadiran
Wakil Panglima di masa kini justru dapat menjadi tulang punggung dalam
pelaksanaan agenda-agenda reformasi TNI. “Posisi Wakil Panglima bisa
mengambil peran signifikan, tentu dengan prasyarat adanya pembagian kewenangan
yang jelas dan tidak menjadi pusat kekuasaan bayangan,” ujar Fahmi. Fahmi juga menekankan bahwa
jabatan ini harus dirancang secara fungsional, bukan seremonial. Ia menyarankan
agar Wakil Panglima diberi peran strategis sebagai pendamping Panglima dalam
urusan pengawasan internal, diplomasi militer, serta koordinasi lintas
kementerian/lembaga dalam penanganan isu pertahanan dan keamanan nasional. Figur Kandidat Mulai
Mengemuka, Siapa yang Pantas? Meski TNI dan Kementerian
Pertahanan belum secara resmi mengumumkan nama, sejumlah nama perwira tinggi
mulai dikaitkan sebagai calon kuat Wakil Panglima. Dua nama yang paling santer
dibicarakan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak,
serta Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Tandyo Budi Revita. Keduanya memiliki rekam jejak
panjang dalam tubuh militer dan dikenal memiliki hubungan strategis dengan
pemangku kebijakan pertahanan, termasuk Presiden dan Panglima TNI. Penunjukan
siapa pun dari keduanya tentu akan menandai arah baru politik militer Indonesia. Namun demikian, pemilihan ini
bukan semata-mata tentang senioritas atau loyalitas, tetapi juga tentang visi
reformasi dan kapasitas menjembatani dinamika internal TNI yang semakin
kompleks. “Yang dibutuhkan bukan hanya
figur kuat, tapi juga negarawan dalam tubuh militer. Wakil Panglima harus mampu
membaca arah politik pertahanan dan membawa TNI ke masa depan,” ujar Fahmi. Simbol Baru, Harapan Baru Upacara kehormatan militer di
Batujajar nanti tidak hanya menjadi ajang pelantikan, tetapi juga simbolisasi lahirnya
kembali jabatan strategis dengan semangat baru. Pelantikan ini juga akan
dibarengi dengan validasi organisasi baru di lingkungan TNI, menandakan bahwa
lembaga pertahanan terus berbenah dalam kerangka besar reformasi. Langkah ini sejalan dengan
cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan TNI yang profesional,
modern, dan siap menghadapi tantangan multidimensi – mulai dari ancaman
tradisional, siber, hingga bencana alam dan krisis kemanusiaan. Dengan kehadiran Wakil Panglima
TNI yang baru, diharapkan komando TNI dapat bekerja lebih efektif, solid, dan
siap menghadapi dinamika kawasan yang terus berubah. (GF)
07 Agu 2025, 21:28 WIT
Tim Pemantau Kemenko Polkam Pastikan PSU Berlangsung Aman dan Tertib
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga wilayah strategis — Provinsi Papua,
Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara — pada Rabu (6/8/2025)
mendapat sorotan positif dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polkam). Antusiasme masyarakat yang tinggi serta situasi
yang kondusif menjadi indikator kuat bahwa proses demokrasi berjalan sesuai
harapan. Tim Pemantau PSU Kemenko Polkam
yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen
TNI Heri Wiranto, melakukan pemantauan intensif di sejumlah Tempat Pemungutan
Suara (TPS) di Jayapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari Desk Koordinasi
Pilkada Serentak yang dibentuk oleh Menko Polkam, Jenderal Pol (Purn) Budi
Gunawan, sebagai wujud pengawasan aktif terhadap pelaksanaan demokrasi di
daerah. "Secara umum kami melihat
pelaksanaan PSU kali ini berlangsung dengan baik, aman, dan kondusif.
Masyarakat juga terlihat sangat antusias. Sejak pagi mereka sudah datang ke TPS
dan mengikuti prosedur pencoblosan dengan tertib," ujar Heri Wiranto dalam
konferensi pers di Jayapura. Tim Kemenko Polkam membagi tugas
ke berbagai TPS untuk memastikan proses berjalan sesuai prinsip Langsung, Umum,
Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Heri Wiranto dan sejumlah
anggota tim mengunjungi empat TPS sebagai sampel utama di Jayapura, sementara
anggota lainnya disebar ke lokasi-lokasi di Boven Digoel dan Barito Utara. Hingga pukul 13.00 WIT, yang
merupakan batas waktu pencoblosan, situasi tetap aman dan tertib. Bahkan di
beberapa lokasi, warga terlihat sudah mengantre sejak sebelum TPS dibuka. “Laporan dari lapangan, baik di
Boven Digoel maupun Barito Utara, menyebutkan hal serupa. Tidak ada laporan
gangguan, semua berjalan tertib dan demokratis,” ungkap Heri. Meski pelaksanaan hari
pencoblosan berjalan lancar, Heri menegaskan bahwa tugas tim pemantau tidak
berhenti sampai di situ. Pemerintah pusat akan terus memonitor perkembangan di
ketiga wilayah hingga seluruh proses tuntas, termasuk tahapan rekapitulasi dan
penetapan hasil. “Tujuan kita bukan hanya
memastikan pencoblosan berjalan aman, tapi juga menjamin proses lanjutan
berlangsung jujur dan adil. Harapannya, ini bisa menghasilkan pemimpin daerah
yang legitimate dan dipercaya rakyat,” imbuhnya. Kemenko Polkam juga menekankan
pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan
mencegah potensi konflik pasca-pemilu. Pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh
agama, dan tokoh masyarakat diimbau terus bersinergi demi menjaga stabilitas
politik. Dengan PSU yang berlangsung
lancar di wilayah-wilayah yang selama ini rawan dinamika politik, pemerintah
berharap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu semakin meningkat. Heri
Wiranto menyebut pelaksanaan PSU ini sebagai contoh bahwa demokrasi Indonesia
bisa tumbuh dan berkembang, bahkan di daerah-daerah yang penuh tantangan
geografis maupun sosial-politik. "Stabilitas politik dan
keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Kami harap seluruh pihak tetap
menjaga suasana damai hingga tahapan pilkada benar-benar selesai,"
tutupnya. (GF)
07 Agu 2025, 21:19 WIT
Rekapitulasi Suara PSU Pilgub Papua Diminta Transparan, Pemprov Lakukan Pengawasan Ketat
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua terus memantau ketat proses rekapitulasi suara
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025.
Usai pelaksanaan PSU yang berlangsung serentak hari ini, Desk Pilkada
Pemprov Papua langsung memantau proses penghitungan suara di setiap TPS melalui
platform digital resmi KPU. Langkah ini
bertujuan untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan transparan dan
akuntabel. (6/8/25) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir, menyatakan bahwa pemantauan
dilakukan untuk memastikan seluruh proses perhitungan suara sesuai
prosedur. “Kami memantau progres unggahan
Formulir C2 Plano dari TPS ke kanal resmi KPU,” ujar Musa Isir. Pemantauan ini juga mencakup
pengawasan terhadap dinamika pelaksanaan PSU di seluruh kabupaten/kota di
Papua. "Hal ini penting untuk
memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penghitungan suara,"
tambahnya. Musa Isir menjelaskan bahwa
pemantauan berbasis digital ini bergantung pada kecepatan dan ketepatan KPPS
dalam mengunggah data, serta ketersediaan infrastruktur dan akses internet di
lokasi TPS. Meskipun terdapat kendala teknis
yang mungkin terjadi, platform digital
KPU ini tetap dinilai sebagai bentuk nyata transparansi karena publik dapat
memantau hasil secara real time. "Kami terus berkoordinasi
dengan KPU untuk memastikan kelancaran proses ini," kata Musa Isir. Pemerintah Provinsi Papua
berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan PSU, dari pencoblosan hingga
rekapitulasi, berlangsung aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Pemantauan yang ketat ini
merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi di Papua
dan memastikan hasil PSU Pilgub Papua 2025 diterima semua pihak. "Kami berharap proses ini
berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima semua pihak," tutup Musa Isir.
( Jidan )
07 Agu 2025, 00:28 WIT
Pj Gubernur Papua Tinjau Langsung PSU Pilgub Papua 2025
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2025 yang
dilaksanakan serentak pada Rabu, 6 Agustus 2025, berlangsung aman, tertib, dan
damai. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, turun langsung ke lapangan
untuk memastikan proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Ia didampingi
oleh Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan
Kemenko Polhukam RI, dalam kunjungan ke sejumlah TPS di wilayah Kota dan
Kabupaten Jayapura. Peninjauan ini menjadi bagian
dari upaya pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU terlaksana secara jujur,
adil, dan transparan, sesuai prinsip Luber dan Jurdil. Agus Fatoni dan
rombongan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan logistik, ketersediaan
petugas, serta kelancaran teknis pelaksanaan pencoblosan. "Berdasarkan peninjauan kami
di beberapa TPS, proses PSU sejauh ini berjalan dengan baik, aman, dan
damai," ungkap Agus Fatoni saat ditemui media usai melakukan peninjauan. Pj Gubernur juga menyampaikan
bahwa meskipun antusiasme pemilih pada pagi hari belum mencapai titik optimal,
namun ia tetap optimis partisipasi akan meningkat seiring waktu. Ia mengimbau
masyarakat yang belum memilih agar segera mendatangi TPS sebelum penutupan. "Kami berharap hingga siang
nanti antusiasme masyarakat meningkat dan mereka menggunakan hak pilihnya. Ini
momentum penting untuk menentukan arah pembangunan Papua ke depan,"
tambahnya. Kehadiran langsung
pejabat-pejabat penting dari pusat menegaskan keseriusan pemerintah dalam
mengawal kelancaran pesta demokrasi di Papua. Mereka tidak hanya hadir sebagai
pengawas, tetapi juga sebagai penyambung komunikasi dan dukungan moral bagi
para penyelenggara pemilu di daerah. Komisioner KPU Papua, Fajar
Irianto, mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran para pejabat pusat mampu
mendorong kepercayaan publik terhadap proses PSU. "Kami optimis tingkat
partisipasi akan meningkat menjelang penutupan TPS. Semangat demokrasi di Papua
sangat terasa hari ini," ujar Fajar. Lebih lanjut, ia menambahkan
bahwa logistik telah sampai tepat waktu di seluruh TPS, dan tidak ada laporan
gangguan signifikan yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara. PSU ini merupakan momentum
penting bagi masyarakat Papua untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas,
integritas, dan komitmen terhadap pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
Pemerintah berharap hasil PSU akan melahirkan pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur yang mampu menjawab tantangan-tantangan besar Papua, mulai dari
pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga
pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. "Saya berharap seluruh
proses ini berlangsung sukses dan masyarakat dapat berpartisipasi secara
aktif," tutup Agus Fatoni. (jidan)
07 Agu 2025, 00:05 WIT
Satgas Pangan Polri Temukan Pelanggaran Standar Mutu Pada Produksi Beras PT Padi Indonesia Maju
Papuanewsonline.com, Serang - Satgas Pangan Polri menggelar rekonstruksi lapangan terkait produksi beras yang diduga tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju, Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar kualitas pangan nasional.Dalam kesempatan tersebut, Dirtipideksus Bareskrim Polri BJP Helfi Assegaf, sekaligus Kasatgas Pangan Polri, menjelaskan bahwa proses produksi di PT Padi Indonesia Maju melibatkan mesin otomatis dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 300 ton beras per hari. Mesin-mesin tersebut meliputi pengering gabah, pemecah kulit gabah, pemulus beras, pemisah warna, pemisah beras utuh dan pecah, serta mesin pengemas dengan timbangan otomatis.“Proses produksi memakan waktu sekitar 20 jam dari bahan baku hingga pengemasan, dengan pengawasan ketat melalui ruang kendali dan laboratorium yang terintegrasi. Setiap dua jam seharusnya dilakukan uji sampling oleh Quality Control (QC) untuk memastikan kualitas produk,” ujar Helfi.Namun, pengawasan tersebut belum berjalan optimal. Satgas menemukan bahwa uji sampling QC hanya dilakukan satu hingga dua kali, jauh dari frekuensi ideal yang diatur dalam SOP. Akibatnya, produk akhir masih mengandung sisa menir, walaupun jumlahnya kecil, yang seharusnya dapat diminimalisir.“Meski produksi menggunakan sistem otomatis, hasil 100 persen sempurna sulit dijamin. Temuan sisa menir ini menjadi catatan penting dan PR bagi manajemen untuk segera melakukan perbaikan agar produk akhir benar-benar bersih dan sesuai dengan label beras premium yang dipromosikan,” tegas Helfi.Selain itu, Satgas juga menyoroti soal berat kemasan beras yang secara sengaja ditambah 200 gram per karung 25 kg untuk menghindari penolakan oleh sistem otomatis di mesin pengemas. Hal ini menandakan perlunya pengawasan lebih ketat agar konsumen mendapatkan produk dengan bobot yang tepat.Lebih jauh, Helfi menyatakan bahwa dari 22 orang petugas QC, hanya satu yang telah tersertifikasi. Kondisi ini menjadi tanggung jawab manajemen untuk segera melakukan pelatihan dan sertifikasi demi menjaga mutu produksi.“Tiga orang terkait kasus ini saat ini tidak berada di lokasi dan tengah menjalani proses hukum. Namun operasional dan distribusi perusahaan tetap berjalan normal,” pungkas Helfi.Rekonstruksi lapangan ini juga menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh produsen beras di Indonesia guna menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. PNO-11
06 Agu 2025, 18:13 WIT
Personel Polres Bursel Bersama Polsek Namrole Bagikan Bendera Merah Putih Di Pasar Kaiwait
Papuanewsonline.com, Ambon - Personel Polres Buru Selatan bersama Polsek Namrole menemui masyarakat, sekaligus membagikan Bendera Merah Putih secara gratis di pasar Kaiwait, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Selasa (5/8/2024).Kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 ini dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Bursel AKP Taufik. Turut hadir Kapolsek Namrole AKP Donald Ilely, dan KBO Sat Intelkam Ipda Cristy Tomasoa."Selain masyarakat di pasar Kaiwait, bendera merah putih juga dibagikan kepada para tukang ojek," kata Kasat Intelkam Polres Bursel AKP Taufik.Kurang lebih 100 lembar bendera merah putih berukuran kecil dibagikan secara gratis kepada masyarakat untuk dikibarkan di depan rumah masing-masing."Pengibaran bendera merah putih bukan sekadar tradisi tahunan namun simbol semangat dan jati diri bangsa," ungkapnya.Selain membagikan bendera, Polres Bursel juga menyerukan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Warga diajak untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-80. PNO-11
06 Agu 2025, 18:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
