Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Gerindra Soroti Tajam RAPBD Mimika 2026, Minta Pemerintah Perbaiki Struktur Anggaran
Papuanewsonline.com, Mimika - Rapat Paripurna II Masa Sidang
III DPRK Mimika kembali menjadi ruang penyampaian kritik konstruktif terhadap
penyusunan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang
berlangsung Rabu (26/11/2025), Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksinya,
Elinus Balinol Mom, memaparkan sejumlah catatan tajam terkait komposisi
anggaran yang diajukan pemerintah daerah.Gerindra memulai pandangannya dengan menyoroti penurunan
drastis nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 yang mencapai
sekitar satu triliun rupiah. Mereka menegaskan bahwa dengan kondisi tersebut
pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara tepat
sasaran, realistis, dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Mimika.Dalam penyampaian resminya, Fraksi Gerindra juga menilai
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dimaksimalkan. Menurut mereka, masih
banyak sektor yang dapat digarap untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah
sehingga Mimika tidak terus bergantung pada transfer pusat.Struktur RAPBD 2026 turut mendapat sorotan karena pendapatan
daerah direncanakan sebesar Rp585,8 miliar dengan dana transfer mencapai Rp3,25
triliun dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp1,8 triliun. Di sisi belanja,
pemerintah mengajukan total belanja Rp5,63 triliun yang mencakup belanja
operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.Fraksi Gerindra menekankan bahwa belanja operasional yang
mencapai Rp3,44 triliun atau 61 persen dari total belanja daerah harus menjadi
perhatian serius. Mereka menilai besarnya porsi belanja operasional, khususnya
belanja pegawai, perlu dievaluasi demi menciptakan struktur anggaran yang lebih
efisien dan proporsional.Selain itu, rendahnya alokasi belanja modal yang hanya
mencapai sekitar Rp1,8 triliun atau 31 persen dianggap dapat memperlambat
pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pesisir dan kampung-kampung.
Gerindra meminta pemerintah memberikan perhatian lebih agar pembangunan tidak
terhambat.Ketua Fraksi Gerindra juga menegaskan pentingnya peningkatan
PAD melalui pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak
dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, aset daerah tidak
boleh hanya tercatat sebagai administrasi, melainkan harus dimaksimalkan
sebagai sumber pendapatan.Dalam kesempatan itu, Gerindra turut mengingatkan tentang
keberpihakan terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Mereka meminta agar
penunjukan langsung memprioritaskan pengusaha OAP dan memberi ruang yang luas
bagi mereka untuk mengikuti proses lelang elektronik.Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra meminta
pemerintah memastikan penyertaan modal kepada BUMD benar-benar memberikan
kontribusi kepada PAD. Jika tidak menunjukkan hasil, pemerintah diminta
melakukan evaluasi agar dana tersebut tidak menjadi beban keuangan daerah.Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa
RAPBD 2026 merupakan anggaran pertama di bawah kepemimpinan Bupati Johanis
Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong. Mereka mengingatkan bahwa anggaran ini
akan menjadi tolok ukur masyarakat apakah pemerintah mampu menghadirkan
perubahan nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan. Penulis: JidEditor: GF
27 Nov 2025, 02:53 WIT
Delapan Fraksi DPRK Mimika Bersatu Kawal APBD 2026 yang Pro-Rakyat di Tengah Tantangan Fiskal
Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menunjukkan kekompakan dengan delapan fraksi yang
menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.Pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III yang berlangsung
Rabu (26/11/2025), seluruh fraksi menegaskan pentingnya APBD yang berorientasi
pada kepentingan masyarakat. APBD harus menjamin keberlanjutan pelayanan
publik, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh
wilayah Mimika.Mariunus Tandiseno dari Fraksi Golkar menekankan agar
pemerintah daerah serius menindaklanjuti berbagai peraturan daerah dan program
yang telah disepakati. "Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian
serius, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaannya, terhadap
program-program yang telah kita sepakati bersama," ujarnya. Fraksi Golkar juga
menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia, dukungan bagi pengusaha
Orang Asli Papua (OAP), serta penyertaan pemegang saham bagi pemilik hak ulayat
dan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia.Benyamin Sarira dari Fraksi PKB menyoroti fluktuasi target
pendapatan daerah dan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kenaikan PAD
harus disertai dasar perhitungan yang realistis dan berbasis data tren
pendapatan beberapa tahun terakhir," tegasnya. PKB meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor
penyumbang PAD serta strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani
masyarakat. Fraksi ini juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap
pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.Simson Gujangge dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti
rendahnya realisasi APBD 2025. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis
untuk memaksimalkan realisasi program serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) secara matang. "Kami menegaskan agar pembahasan dan penetapan APBD
dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri," ujarnya.PDI Perjuangan juga menekankan penyelesaian konflik tapal
batas di Kapiraya, pemerataan pembangunan wilayah perbatasan, serta fokus
pembangunan infrastruktur bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Seluruh fraksi berharap agar APBD 2026 menjadi instrumen
yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mimika.Secara keseluruhan, delapan fraksi DPRK Mimika menyuarakan
komitmen bersama untuk mengawal APBD 2026 agar benar-benar pro-rakyat. Mereka
menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang
transparan dan akuntabel, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran demi
mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.Dengan dukungan penuh dari seluruh fraksi, diharapkan APBD
2026 dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Mimika, serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Nov 2025, 02:31 WIT
Apel Kasatwil Polri 2025 Diikuti 7 Atpol Negara Sahabat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global. Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis. Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat. "Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda selama tiga hari ke depan. "Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit. PNO-12
26 Nov 2025, 20:36 WIT
Polri Evaluasi Pola Penanganan Aksi Massa dari Kepolisian Hong Kong
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air."Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025).Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik."Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat," jelasnya.Sigit menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga stabilitas nasional."Tentunya apabila ini tidak kita kendalikan, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain, yang tentunya harus kita jaga," terang Jenderal Sigit.Eks Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa perihal penanganan aksi massa turut menjadi salah satu evaluasi yang dibahas pada Apel Kasatwil tahun ini. Perihal itu senada dengan upaya transformasi Korps Bhayangkara yang tengah berjalan."Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam Apel Kasatwil ini. Tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun perubahan," tutur Sigit.Selain evaluasi, dalam kegiatan itu juga Jenderal Sigit memberikan pengarahan terkait model pelayanan publik ke depan. Dengan pola baru itu, dia menjanjikan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan."Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," pungkasnya. PNO-12
26 Nov 2025, 19:58 WIT
DPRK Mimika Gelar Sidang Paripurna Bahas RAPBD 2026 : Akankah Aspirasi Masyarakat Terakomodasi?
Papuanewsonline.com, Timika - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III untuk
membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2026. Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna
DPRK Mimika pada Selasa (25/11/2025) ini menjadi landasan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyerahkan
langsung dokumen RAPBD kepada pihak DPRK dalam sidang tersebut.Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD
telah melalui serangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRK dan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penandatanganan KUA–PPAS pada 20
November 2025 menjadi dasar penyusunan RKA OPD hingga terbentuknya rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD 2026. "Rancangan APBD ini telah disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah dan informasi resmi dari Kementerian
Keuangan," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa seluruh tahapan penyusunan telah
mengikuti amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2025 serta menggunakan sistem
elektronik yang terintegrasi dalam SIPD–RI sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun
2019.Dalam pemaparannya, Bupati membeberkan gambaran umum RAPBD
2026 yang mencakup pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 3,25 triliun dari
dana transfer serta Rp 1,8 triliun dari lain–lain pendapatan yang sah. Belanja
daerah direncanakan sebesar Rp5,63 triliun yang meliputi berbagai sektor
seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja
transfer. Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 5,7 miliar yang terdiri
dari pengeluaran pembiayaan, termasuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD. "Kami berharap rancangan Perda APBD 2026 ini dapat
dibahas secara konstruktif sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan sesuai
amanat perundang-undangan," tegasnya.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperiau, menekankan
pentingnya pembahasan RAPBD sebagai agenda konstitusional yang menentukan arah
pembangunan Mimika satu tahun ke depan."Rapat paripurna ini merupakan wujud nyata pelaksanaan
fungsi anggaran DPRK. Kita tidak sekadar membahas angka-angka, tetapi membahas
harapan dan masa depan masyarakat Mimika," ujarnya. Ia juga menyoroti beberapa sektor prioritas seperti
peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan
infrastruktur yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan transparan. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda
mendengarkan pandangan umum dari delapan fraksi terhadap RAPBD Mimika Tahun
Anggaran 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Nov 2025, 21:02 WIT
DPR Papua Selatan Gelar Konsultasi Publik di Asmat untuk Matangkan Ranperda Ketertiban Umum
Papuanewsonline.com, Asmat — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Selatan menggelar konsultasi publik untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Asmat. Agenda ini menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan langsung sebelum rancangan tersebut dibawa ke tahap pembahasan lanjutan.Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (18/11/2025) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, perangkat daerah, serta warga dari berbagai kampung di Asmat. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap urgensi aturan ketertiban umum di wilayah mereka.Dalam kesempatan itu, Gebze, salah satu anggota DPR Papua Selatan, menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen penting dalam penyusunan sebuah regulasi daerah. Ia menilai masukan masyarakat akan memperkaya substansi Ranperda sehingga lebih tepat guna."Kami mengharapkan saran, masukan, dan kritik konstruktif dari seluruh peserta. Itu semua sangat berharga untuk menyempurnakan substansi Perda agar mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat," ujar Gebze.Konsultasi publik tersebut juga membahas berbagai isu ketertiban yang sering muncul di masyarakat, seperti penataan ruang publik, keamanan lingkungan, aktivitas sosial kemasyarakatan, serta penegakan aturan yang selama ini dinilai masih lemah.DPR Papua Selatan menekankan bahwa Ranperda Ketertiban Umum harus dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang efektif. Oleh karena itu, dialog terbuka dengan masyarakat menjadi langkah strategis dalam proses penyusunan regulasi ini.Selain menerima masukan, tim legislasi DPR juga memaparkan poin-poin penting dalam Ranperda yang sedang dirancang, termasuk batasan kewenangan aparat, hak masyarakat, serta mekanisme penegakan ketertiban yang humanis dan berkeadilan.Keterlibatan aktif masyarakat dalam forum ini mencerminkan adanya kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi seluruh warga Papua Selatan.Melalui konsultasi publik ini, DPR Papua Selatan berharap Ranperda Ketertiban Umum dapat disempurnakan secara komprehensif sebelum memasuki tahapan finalisasi.Pada akhirnya, produk hukum ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keamanan daerah.Penulis: Hendrik Editor: GF
18 Nov 2025, 15:16 WIT
Adrian Andhika Thie Resmi Pimpin DPC PDIP Mimika Periode 2025–2030
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI
Perjuangan memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Konferensi Cabang
(Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika. Ketua DPP Bidang Kehormatan
Partai, Komarudin Watubun, yang juga anggota DPR RI, hadir langsung memimpin
Sidang Pleno Penetapan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika periode
2025–2030. Acara berlangsung di Graha Eme Neme Yauware Timika pada Senin
(17/11/2025).Konfercab ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Ketua DPD PDIP Papua Tengah Yuni
Wonda, Sekretaris DPD Mathias Refra, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Ketua
DPC PDIP Mimika Yohanes Felix Helyanan, serta para kader dan simpatisan partai.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama yang
menambah semarak suasana.Setelah melalui tiga kali sidang pleno dan satu kali
pembahasan komisi, DPP PDI Perjuangan melalui Sekretaris DPD PDIP Papua Tengah
Mathias Refra membacakan surat keputusan yang menetapkan Adrian Andhika Thie
sebagai Ketua DPC PDIP Mimika Periode 2025–2030.Penetapan tersebut disaksikan langsung oleh pimpinan sidang
Komarudin Watubun, Ketua DPD PDIP Papua Tengah Yuni Wonda, serta anggota sidang
Yosep Temorubun dan Demianus Samin.Dalam arahannya, Komarudin Watubun kembali menegaskan
pentingnya kaderisasi dalam tubuh organisasi politik. Ia menekankan bahwa PDI
Perjuangan bukan sekadar gerombolan politik, tetapi organisasi politik dengan
sistem pengkaderan yang jelas."Kita harus bisa membedakan gerombolan politik dengan
organisasi politik. Dalam organisasi politik ada pengkaderan dan kaderisasi,
bukan main comot-comot sana sini," tegas Komarudin Watubun. Penulis: JidEditor: GF
18 Nov 2025, 00:48 WIT
PDI Perjuangan Mimika Mantapkan Regenerasi dan Soliditas Lewat Konfercab 2025
Papuanewsonline.com, Timika – Konferensi Cabang (Konfercab)
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika berlangsung dengan penuh kehangatan di
Gedung Eme Neme Yauware pada Senin (17/11/2025). Kegiatan ini merupakan tindak
lanjut dari konferensi DPD Papua Tengah yang sebelumnya digelar pada 5 November
2025.Acara tersebut dihadiri jajaran pimpinan partai, perwakilan
pemerintah daerah, serta sejumlah tokoh masyarakat yang memberikan dukungan
terhadap proses penguatan struktur partai di tingkat kabupaten.Pembukaan Konfercab dilakukan secara simbolis melalui
pemukulan tifa bersama oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun,
Ketua DPD Papua Tengah Yuni Wonda, Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa,
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, serta Ketua DPC Mimika Yohanes Felix
Helyanan.Dalam sambutannya, Komarudin Watubun menegaskan pentingnya
regenerasi dan peran generasi muda dalam keberlanjutan organisasi. Ia menyebut
Mimika sebagai contoh daerah yang mampu mendorong anak muda tampil memimpin.Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Tengah, Yuni Wonda, juga
menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dari para kader di delapan kabupaten
dan menekankan pentingnya sinergi antara struktur partai, eksekutif, dan
legislatif.Menurutnya, kolaborasi yang solid merupakan kunci untuk
mencapai target besar pada Pemilu 2029, sejalan dengan arahan pimpinan pusat
mengenai kerja nyata di lapangan.Ketua DPC Mimika, Yohanes F. Helyanan, menekankan bahwa
semangat gotong royong menjadi fondasi terlaksananya Konfercab tahun ini. Ia
berharap forum tersebut dapat menghasilkan kepengurusan yang semakin solid.Selain itu, ia juga berharap program-program kerja yang
dibahas dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mimika sebagai bagian
dari komitmen partai.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana tertib
dan penuh kekeluargaan, menggambarkan soliditas internal partai di tingkat
daerah.Konfercab ditutup dengan optimisme bahwa kepengurusan yang
terbentuk nantinya akan bekerja lebih dekat dengan masyarakat serta memperkuat
posisi PDI Perjuangan di Kabupaten Mimika.Penulis: JidEditor: GF
18 Nov 2025, 00:40 WIT
Menteri Bahlil Lahadalia Hadiri Musda Golkar Papua Tengah: Ajak Kader Bersatu, Tatap 2029
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana penuh semangat menyelimuti Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Papua Tengah, yang resmi digelar di Mimika, Jumat (7/11/2025). Acara ini menjadi momentum penting bagi Partai Golkar dalam memperkuat soliditas dan konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029.Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Papua Tengah ini juga menjadi ajang silaturahmi politik besar-besaran antar kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di wilayah tersebut.Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah kehadiran Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang datang langsung memimpin jalannya konsolidasi partai di wilayah Papua Tengah.Selain Bahlil, sejumlah tokoh politik dan pimpinan partai dari berbagai daerah di Tanah Papua juga turut hadir, menandakan kuatnya semangat kebersamaan lintas wilayah dalam menjaga eksistensi Partai Golkar di kawasan timur Indonesia.Dalam sesi wawancara dengan awak media, Bahlil menjelaskan bahwa kehadirannya di Papua Tengah merupakan bagian dari rangkaian roadshow konsolidasi Partai Golkar di seluruh Tanah Papua.“Hari ini saya melakukan rangkaian konsolidasi partai. Pagi tadi saya membuka Musda Golkar di Papua Selatan—yang terpilih sebagai ketua adalah Gubernur Papua Selatan. Siang ini saya di Papua Tengah, dan sore nanti saya akan terbang ke Manokwari, Papua Barat,” ujar Bahlil dengan senyum lelah namun penuh semangat.Perjalanan politik padat itu menjadi simbol keseriusan Partai Golkar untuk menata kembali struktur dan arah perjuangan partai di tingkat daerah, sekaligus menyatukan kekuatan politik menjelang kontestasi nasional 2029.Bahlil menegaskan bahwa Papua Tengah memiliki sejarah panjang sebagai salah satu basis kuat Partai Golkar di Tanah Papua.“Papua ini dulu adalah basis vokal Partai Golkar. Dengan kepemimpinan baru nanti, di bawah Pak Sudeson sebagai calon tunggal, saya yakin partai ini akan semakin kuat dan bersih. Insyaallah, Golkar ke depan akan lebih maju,” ujarnya optimistis di hadapan peserta Musda yang menyambut dengan tepuk tangan meriah.Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan antar kader, terutama di tengah dinamika politik yang kian kompleks.“Saya minta seluruh kader Golkar di Papua Tengah untuk saling merangkul, jangan pecah. Mari kita tatap masa depan bersama menuju 2029,” pesan Bahlil yang disambut sorakan semangat dari para peserta.Lebih lanjut, Bahlil menyoroti karakter dan identitas Partai Golkar yang menurutnya berbeda dari partai lain. Ia menilai, Golkar merupakan partai yang matang secara organisasi dan intelektual, sehingga setiap kader dituntut untuk bekerja dengan kesadaran, bukan tekanan.“Kader Golkar tidak boleh bekerja di bawah tekanan. Kita bukan partai yang memakai pressure. Golkar itu partai yang dewasa, memiliki kesadaran, intelektual, dan kemampuan,” tegasnya dengan nada penuh keyakinan.Bahlil juga mengingatkan bahwa dalam politik, yang terpenting bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana setiap kader berkontribusi menjaga marwah partai dan memperjuangkan kepentingan rakyat.Musda Golkar Papua Tengah tahun 2025 ini menjadi momentum penting untuk melakukan penyegaran struktur organisasi partai sekaligus memperkuat jaringan politik di tingkat akar rumput.Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin daerah yang visioner, memiliki integritas, dan mampu membawa Partai Golkar lebih dekat dengan masyarakat Papua Tengah.Dengan semangat “Golkar Bersatu, Golkar Bangkit,” para kader yang hadir berkomitmen untuk menjaga keutuhan partai dan mendukung penuh strategi DPP dalam menghadapi tahun-tahun politik yang menantang menuju Pemilu Serentak 2029.Penulis: BimEditor: GF
08 Nov 2025, 13:08 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
