logo-website
Sabtu, 21 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
Kunjungi Dinas Perhubungan, Komisi IV DPR Papua Tengah Tegaskan 3 Hal Penting Ini ! Papuanewsonline.com, Nabire  – Komisi IV DPR Papua Tengah melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah dalam rangka menindak lanjuti keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat apalagi tiket ke pedalaman Papua Tengah yang dilakukan oleh maskapai dengan  menaikkan harga tiket penumpang maupun chargo barang tanpa melalui prosedur.Salah satu anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si., dari Partai Solidaritas Indonesia menyampaikan bahwa tingginya harga tiket pesawat menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pegunungan dan pedalaman. “Ini adalah keluhan yang sangat sering kami terima. Pemerintah harus memberi solusi agar akses transportasi udara bisa lebih terjangkau dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat bukan hanya tiket ke pedalaman tetapi tiket dari daari provinsi lain yang masuk k Papua Tengah pun harus di tertibkan atau disubsidi oleh pemprov,” tegas Jemi. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV juga mempertanyakan sejauh mana progres rencana pembangunan terminal darat, penataan pelabuhan dan penggunaan run way yang sudah diperpanjang hingga 2.500 meter di bandara Douw Aturure yang hingga kini belum terealisasi. “Kami ingin memastikan bahwa proses perencanaan berjalan serius dan tidak hanya berhenti di atas kertas. Terminal ini penting sebagai simpul transportasi antar wilayah di Papua Tengah,” ujarnya. Jemi menambahkan bahwa DPR Papua Tengah akan terus mengawal proses perencanaan, penganggaran dan realisasi agar pembangunan terminal, penataan pelabuhan serta penertiban penjualan tiket  dapat segera diwujudkan. “Kami berharap Dinas Perhubungan lebih pro aktif melakukan koordinasi lintas sektor, karena kehadiran terminal akan sangat membantu dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi masyarakat,” pungkasnya. (Red) 10 Jul 2025, 08:45 WIT
DPW PSI Papua Tengah Nyatakan Dukungan Penuh untuk Pemilu Raya PSI di Solo DPW PSI Papua Tengah Nyatakan Dukungan Penuh untuk Pemilu Raya PSI di Solo Papuanewsonline.com, Nabire  – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Provinsi Papua Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pemilu Raya PSI yang akan digelar pada 19–20 Juli 2025 di Kota Solo, Jawa Tengah. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh unsur pimpinan DPW PSI Papua Tengah yang terdiri dari Ketua Bro Nesco Wonda, Sekretaris Bro Jemi Patabang, S.Pd., M.Si., dan Bendahara Sis Ina Erari, bersama unsur pimpinan dari 8 DPD PSI kabupaten se-Papua Tengah. "DPW PSI Papua Tengah bersama seluruh DPD di tingkat kabupaten menyatakan komitmen dan kesiapan untuk mendukung dan menyukseskan Pemilu Raya PSI sebagai bentuk konsolidasi demokrasi internal partai. Ini adalah momen penting untuk memperkuat struktur dan kepemimpinan PSI ke depan," ujar Bro Nesco Wonda, Ketua DPW PSI Papua Tengah. Senada dengan Bro Ketua, Bro Sekretaris Jemi Patabang juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Pemilu Raya PSI 2025. Ia menegaskan bahwa keterlibatan PSI Papua Tengah dalam agenda nasional ini merupakan bentuk komitmen ideologis untuk terus memperjuangkan politik yang bersih, terbuka, dan berpihak kepada rakyat. “Pemilu Raya ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini adalah panggung demokrasi internal PSI yang menjadi contoh partai modern, di mana kader terbaik dipilih bukan karena kedekatan, tetapi karena kapasitas dan integritas,” ungkapnya. Tak hanya dari tingkat wilayah, dukungan penuh terhadap Pemilu Raya PSI juga disampaikan oleh para Ketua DPD PSI dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah, yakni:Bro Yustinus Wandagau, Ketua DPD PSI Intan JayaSis Suraya Madubun, Ketua DPD PSI MimikaBro Luter Deba, Ketua DPD PSI DogiyaiSis Naomi E. Wafom, Ketua DPD PSI PuncakBro Alberto Mansawan, Ketua DPD PSI NabireBro Marten Tenouye, Ketua DPD PSI PaniaiBro Paulus Mote, Ketua DPD PSI DeiyaiBro Alfred V.R. Wonda, Ketua DPD PSI Puncak Jaya Seluruh ketua DPD tersebut menyatakan kesiapan masing-masing kabupaten untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan agenda nasional ini, sekaligus mendukung nilai-nilai keterbukaan, meritokrasi, dan partisipasi yang menjadi ciri khas PSI. Dengan semangat "Solidaritas untuk Perubahan", PSI Papua Tengah optimis bahwa Pemilu Raya PSI 2025 akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan partai menuju pemilu nasional yang lebih besar dan lebih bermakna. (Red) 06 Jul 2025, 12:54 WIT
Jemi Patabang : Identitas Adalah Hak Dasar, Negara Harus Hadir Sampai ke Ujung Papua Tengah Papuanewsonline.com, Nabire  — Dalam upaya mendorong penguatan pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok Papua Tengah, Komisi IV DPR Provinsi Papua Tengah melaksanakan kunjungan koordinasi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua Tengah di Nabire, pada Jumat (04/7/2025). Kunjungan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional mitra Komisi IV dalam mengawasi fungsi layanan dasar, khususnya hak atas administrasi kependudukan. Dalam keterangannya, salah satu anggota Komisi IV DPR Propinsi Papua Tengah yang juga politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si menegaskan bahwa Identitas adalah Hak Dasar setiap warga negara sehingga pemerintah harus hadir hingga ke pelosok Papua Tengah. “Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di 8 (delapan) kabupaten merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi, untuk itu harus ada koordinasi yang baik dengan kabupaten yang berurusan dengan teknis agar pemutakhiran data penduduk bisa akurat ,” ujarnya tegas. Dari dialog bersama jajaran Dukcapil Propinsi Papua Tengah, Komisi IV juga menemukan bahwa masih ada beberapa kabupaten di wilayah pedalaman yang belum sepenuhnya terjangkau layanan kependudukan karena kondisi keamanan dan hambatan geografis sehingga ini menjadi tantangan utama. Legislator muda dari PSI tersebut juga mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Tengah yang menempati urutan pertama di 6 Provinsi di Papua dalam progres pendataan dan penginputan data Orang Asli Papua (OAP) di aplikasi Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) Plus. Selain itu, terkait penggunaan anggaran, Komisi IV mencermati bahwa alokasi dana dari Pemprov untuk Dukcapil Provinsi Papua Tengah masih minim, sehinggaa Komisi IV DPR berharap pengalokasian anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dinaikkan agar menunjang program-program kerja seperti pelayanan Identitas masyarakat di seluruh kabupaten serta intra koordinasi yang baik dengan Dukcapil di 8 kabupaten di Papua Tengah. (Red) 05 Jul 2025, 07:59 WIT
Pemkab Mimika Akan Lakukan Penataan Ulang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Papuanewsonline. com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika akan melakukan penataan ulang  struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena masih ada tumpang tindih dalam kewenangan.Hal ini disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob,  di gedung DPR kabupaten Mimika pada Rabu, 2 Juli 2025. Bupati menjelaskan bahwa struktur OPD yang ada saat ini sudah berjalan lebih dari lima tahun dan perlu penyegaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. " Penataan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di Kabupaten Mimika," Ucapnya. Kata Dia, Penataan ini diperkirakan akan menghasilkan perubahan signifikan pada struktur OPD. " Beberapa dinas mungkin akan digabung, dipisah, atau bahkan dihapus untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi," Tegasnya.Bupati menegaskan Tujuan utama dalam penataan birokrasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.  " Proses penataan akan dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan gangguan pelayanan publik selama masa transisi," Terangnya. Rettob menargetkan penyelesaian dan pengesahan struktur OPD yang baru sebelum September 2025, dimana Proses tersebut akan melibatkan DPRK Mimika untuk memastikan kesepahaman dan dukungan dari legislatif.  " Struktur OPD yang baru diharapkan dapat mendukung program pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.  Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses ini," Imbuhnya. Bupati menyampaikan komitmennya untuk memastikan proses penataan birokrasi  berjalan lancar, transparan, dan akuntabel demi pemerintahan yang lebih efektif dalam melayani masyarakat Kabupaten Mimika.“Target saya, sebelum September, struktur organisasi baru sudah siap dan dibahas bersama DPRK agar dapat segera disahkan.” Tutupnya ( jidan) 03 Jul 2025, 08:04 WIT
Kompolnas Umumkan Nominator Kompolnas Award 2025, Penilaian Libatkan Publik Secara Aktif Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi mengumumkan daftar nominator Kompolnas Award 2025 dalam sesi doorstop yang digelar di Gedung Kompolnas, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025). Penghargaan tahunan ini kembali digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja Polri yang dinilai unggul dalam pelayanan, penegakan hukum, serta pengelolaan organisasi secara transparan dan akuntabel.Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, SSA., menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga refleksi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri.“Kompolnas Award bukan hanya soal kompetisi, tetapi refleksi kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.Arief juga memperkenalkan susunan tim penyelenggara dan dewan juri, yang terdiri dari unsur Kompolnas, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari lembaga profesional dan pengawasan internal-eksternal Polri.Ketua Penyelenggara Kompolnas Award 2025, Dr. Yusuf, S.Ag., S.H., M.H., menjelaskan bahwa ajang ini telah berlangsung sejak 2022 dan tahun ini memasuki edisi keempat. Penilaian difokuskan pada satuan kerja (Satker), bukan individu personel Polri.Tahapan penilaian terbagi menjadi tiga:1. *Penilaian Kuantitatif*, yang mengacu pada data indeks dari Kompolnas dan Mabes Polri.2. *Penilaian Langsung*, yang dilakukan terhadap nominator melalui observasi dan pengumpulan masukan masyarakat.3. *Keputusan Dewan Juri*, berdasarkan hasil kuantitatif, pengamatan langsung, dan angket 360 derajat.“Kami menilai Satker, bukan orang per orang. Tujuannya adalah keadilan dan kesetaraan dalam penilaian,” jelas Yusuf.Ketua Dewan Juri, Ida Oetari Powrnamasari, S.AP., M.A., menyampaikan bahwa nominator ditetapkan setelah melalui rapat evaluasi bersama seluruh dewan juri. Penilaian didasarkan pada performa pelayanan publik, penanganan pengaduan masyarakat, kualitas penyidikan, serta kepemimpinan dan hubungan dengan masyarakat.“Kami mengajak masyarakat ikut menentukan siapa yang layak menerima penghargaan ini,” kata Ida, seraya menyebut tautan penilaian publik akan segera dibuka.Berikut daftar lengkap nominator Kompolnas Award 2025:*1. Kategori Polda***Polda Tipe A** Polda Jawa Barat* Polda Jawa Timur* Polda Sulawesi Selatan* Polda Metro Jaya* Polda Sumatera Utara*Polda Tipe B** Polda Kalimantan Selatan* Polda Nusa Tenggara Barat* Polda Bangka Belitung* Polda Jambi* Polda Sulawesi Barat*2.Kategori Polres**Polres Tipe A** Polres Pekalongan Kota* Polres Malang* Polrestabes Surabaya* Polresta Sidoarjo* Polres Aceh Utara*Polres Tipe B** Polresta Mataram (NTB)* Polres Kerinci (Jambi)* Polres Sikka (NTT)* Polres Tanah Laut (Kalsel)* Polres Dompu (NTB)*3. Kategori Polsek**Polsek Tipe A – Harkamtibmas** Polsek Tegal Timur* Polsek Seririt* Polsek Bobotsari* Polsek Malalayang* Polsek Singkil*Polsek Tipe A – Gakkum (Penegakan Hukum)** Polsek Pesanggrahan (Jakarta)* Polsek Makassar* Polsek Sewon (Jawa Tengah)* Polsek Pasar Kemis (Tangerang)* Polsek Medan Kota*Polsek Tipe B – Harkamtibmas** Polsek Laonti* Polsek Air Hitam* Polsek Kaliusu* Polsek Merang* Polsek Sungai Loban*Polsek Tipe B – Gakkum** Polsek Ranometo* Polsek Padang Jaya* Polsek Batu Ampar* Polsek Bintan Timur* Polsek Lubuk Buaya*4. Kategori Satker Mabes Polri**Kategori Operasional** Korpolairud Baharkam Polri* Ditipidsus Bareskrim Polri* Korlantas Polri* Korbinmas Baharkam Polri* Rumkit Bhayangkara*Kategori Pembinaan** SSDM Polri* Puskeu* Pusdokkes* Divkum* Divhumas PolriSeluruh nominator akan menjalani penilaian lanjutan melalui pengumpulan data lapangan serta partisipasi masyarakat secara daring. Kompolnas menyediakan platform khusus agar publik bisa turut menilai pelayanan dan kepemimpinan dari masing-masing Satker yang masuk dalam daftar. PNO-12 13 Jun 2025, 15:07 WIT
Indonesia Waspada, Kasus Covid-19 Meningkat di Asia Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SR.03.01/C/1422/2025 pada Sabtu, 28 Mei 2025, sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara Asia. Kemenkes mengeluarkan status waspada Meskipun Indonesia sendiri menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan,  dengan hanya 3 kasus pada minggu ke-20 (positivity rate 0,59%) dan varian dominan MB.1.1.Peningkatan kasus dilaporkan terjadi di Thailand, Hongkong, Malaysia, dan Singapura.  Varian dominan yang terdeteksi di masing-masing negara antara lain XEC dan JN.1 (Thailand), LF.7 dan NB.1.8 (Singapura), JN.1 (Hongkong), serta XEC (Malaysia).  Meskipun tingkat penularan dan angka kematian masih relatif rendah,  Kemenkes menganggap perlu untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat pengalaman di masa lalu. Surat edaran ini ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. SE tersebut berisi imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 dan penyakit menular lainnya yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah.Kemenkes menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan, meskipun kasus di Indonesia saat ini terkendali.  Langkah-langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan, memakai masker di tempat umum, dan menjaga jarak fisik masih sangat dianjurkan. ( Jidan ) 01 Jun 2025, 23:00 WIT
Media Israel Sebut Ada Perundingan Rahasia Israel dan Indonesia, Ini Tanggapan Yusril Papuanewsonline.com, Jakarta- Netizen Indonesia dihebohkan dengan beredarnya kabar mengejutkan perundingan rahasia petinggi Indonesia dan Israel tentang OECD.Menanggapi hal ini Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, membantah informasi tersebut." Pemberitaan media Israel Ynet yang menyebutkan bahwa telah terjadi perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun lalu dalam rangka "menormalisasi" hubungan kedua negara sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu tidak benar," ucap Yusril melalui keterangan tertulisnya, Minggu (1/06).Yusril menyebutkan pertemuan seperti itu tidak pernah ada." Istilah yang digunakan media Israel mengenai "normalisasi hubungan" antara Indonesia dan Israel tidak benar, karena pada kenyataannya, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal," tegas Yusril.Menurut Yusril, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik, namun permintaan tersebut ditolak.“ Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala, dimana sama sekali tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel," Jelasnya.Oleh karena itu, Yusril menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan dari Israel.Yusril menyebut, isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, namun hingga kini Indonesia tetap konsisten pada posisinya." Sikap Negara jelas mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah," tandas Yusril.Yusril menjelaskan bahwa Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina, sehingga atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas Yusril.(Red) 01 Jun 2025, 16:04 WIT
Akibat Konflik Bersenjata Berkepanjangan, Keuskupan Timika Salurkan Bantuan Untuk Pengungsi Papuanewsonline.com, Timika– Intensitas Peperangan TNI/Polri Vs TPNPB/OPM berakibat warga sipil kehilangan nyawa dan harta benda, bahkan warga sipil harus meninggalkan rumah dan kampung, mereka mengungsi  untuk mencari tempat aman.Atas krisis kemanusian ini, Keuskupan Timika menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 ton  bahan makanan (Bama) kepada warga pengungsi dan umat Paroki Santo Petrus Ilaga, di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.Bantuan ini disalurkan Keuskupan Timkma kepada warga pengungsi, yang terdampak konflik bersenjata di Kabupaten Puncak.Bantuan dari Keuskupan Timika itu  dikirim dengan pesawat AMA dari Timika ke Ilaga pada Jumat, 30 Mei 2025.Diketahui Konflik bersenjata di Kabupaten Puncak melebar ke beberapa distrik diantaranya Distrik Gome dan Distrik Gome Utara.Sesuai data yang diterimah Keuskupan Timika bahwa akibat dari konflik bersenjata yang berkepanjangan ini menyebabkan 13.735 warga mengungsi dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok.Atas situasi ini,  Keuskupan Timika menginisiasi pengiriman bantuan yang langsung disalurkan oleh Pastor Paroki Santo Petrus Ilaga, Febronius Angelo, bersama beberapa akolit, kepada para pengungsi di wilayah Distrik Gome, Kabupaten Puncak.Pastor Febronius  melalui keterangan tertulis yang diterimah Media ini, Minggu 1 Juni mengatakan saat ini warga pengungsi berada di tujuh titik yaitu di Kompleks Gereja Katolik Gome, Kompleks Gereja Katolik Gome Atas, dua posko di Wilayah Jenggernop, di jalan Moko, Distrik Ilaga, dan di Distrik Kimak. " Pembagian Bama disesuaikan dengan banyaknya jumlah pengungsi," ucap Romo Febronius.Pastor Febronius juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Keuskupan Timika dan semua pihak yang telah membantu umat Katolik yang senentara saat ini berada di tempat pengungsian.Sementara itu Perwakilan Keuskupan Timika Beni Meo, menjelaskan rincian bahan makanan yang dikirimkan dalam misi kemanusiaan ini, yaitu: Beras: 2 ton, Mi instan (Supermi): 40 karton, Minyak goreng: 20 karton, Garam: 4 ball, Ikan asin: 25 kg dan Ikan beku: 20 kg.“ Bantuan ini merupakan bentuk nyata solidaritas Gereja Katolik kepada umat dan masyarakat yang sedang berada dalam situasi sulit, Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban mereka dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri,” ujar Beni Meo.Beni menjelaskan, Pengiriman bantuan tersebut dilakukan melalui jalur udara, dari bandara Mozes Kilangin Mimika ke Bandara Ilaga Kabupaten Puncak." Bantuan ini didistribusikan kepada para pengungsi yang berada di bawah koordinasi Paroki Santo Petrus Ilaga," jelasnya.Diakhir penyampaianya, Beni atas nama Keuskupan Timika menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung umat Katolik yang nengungsi di Kabupaten Puncak.Beni mengatakan, Keuskupan Timika menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang turut meringkankan beban umat Katolik yang berada di tempat pengungsian di Ilaga." Kami berharap keamanan di wilayah Papua Tengah dapat segera pulih, sehingga warga masyarakat dan umat bisa kembali hidup dengan aman dan bermartabat," pungkasnya.(Sumber: Kuskupan Timika) 01 Jun 2025, 15:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT