Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Pj Gubernur Papua Ajak Warga Jaga Kedamaian Pasca-PSU
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua,
suasana politik di Bumi Cenderawasih memasuki fase krusial. Menyikapi hal ini, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk
tetap menjaga kedamaian, persaudaraan, dan persatuan demi stabilitas Papua. Dalam keterangan persnya di
Jayapura, Jumat (22/8/2025), Fatoni didampingi sejumlah tokoh masyarakat,
agama, adat, serta pemuda Papua. Mereka bersama-sama menegaskan pentingnya
sikap dewasa dan kedewasaan politik seluruh elemen masyarakat setelah melewati
proses demokrasi yang melelahkan. Agus Fatoni menegaskan bahwa
demokrasi sejati bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang kemampuan
masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. “Mari kita tunjukkan bahwa
masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi
persaudaraan, dan menghormati hukum. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang
bisa memecah belah kita,” tegas Fatoni di hadapan awak media. Ia menekankan bahwa perbedaan
pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk merusak kerukunan yang sudah
terjalin. Justru, momentum pasca-PSU ini harus dijadikan ajang memperkuat
solidaritas antarwarga. Pj Gubernur juga mengingatkan
bahwa perjalanan demokrasi Papua masih berlanjut. Setelah pleno penetapan hasil
PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan berada di tangan Mahkamah
Konstitusi (MK). “Apapun hasilnya nanti, itulah
yang terbaik untuk Papua. Mari kita hormati keputusan MK dan laksanakan dengan
penuh tanggung jawab,” tambahnya. Menurut Fatoni, menjaga kedamaian
selama menunggu putusan MK adalah wujud kedewasaan politik sekaligus kontribusi
nyata masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Papua. Seruan Fatoni mendapat dukungan
luas dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat menekankan bahwa budaya
Papua selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan rekonsiliasi. Tokoh agama
pun menyerukan doa bersama lintas gereja dan masjid agar Papua tetap dalam
suasana damai. Sementara itu, para pemuda
menegaskan komitmennya untuk tidak terprovokasi serta terus menjadi motor
penggerak kedamaian di tengah masyarakat. Lebih jauh, Fatoni berharap
seluruh masyarakat dapat melihat PSU bukan sebagai ajang perpecahan, melainkan
sebagai bukti kedewasaan demokrasi Papua di mata nasional maupun internasional. “Jika kita bisa menjaga
kedamaian, itu artinya kita sudah menang lebih dulu. Menang bukan hanya karena
politik, tapi karena kita bisa merawat Papua agar tetap maju dan damai,”
pungkasnya. Dengan semangat persatuan ini,
Papua diharapkan mampu melewati fase politik pasca-PSU dengan tenang, tanpa
gejolak, dan tetap fokus pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 19:02 WIT
DPRK dan Pemda Bahas APBD Perubahan 2025 di Bali, Disahkan di Timika Rp.6,8 Triliun
Papuanewsonline.com,Timika- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,8 triliun. Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).Delapan fraksi yang menyetujui yakni Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus. Pandangan akhir fraksi disampaikan masing-masing oleh H. Iwan Anwar (Golkar), Benyamin Sarira (PKB), Adrian Andhika Thie (PDIP), Dessy Putrika Rosa Rante (Demokrat), Elinus B. Mom (Gerindra), Hj. Rampeani Rachman (Eme Neme Yauware), serta Abrian Katagame (Rakyat Bersatu dan Kelompok Khusus).Diketahui sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lost kontak dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika. " Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas di Bali, lalu kembali dan disahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika." Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran." Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Quri)
23 Agu 2025, 12:56 WIT
APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025)
berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. Dalam forum terhormat itu, delapan
fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah,
sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti.
Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar
mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah
pembangunan daerah. Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi
pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai
Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi.
Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi
karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik. Namun, di balik apresiasi itu,
fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira,
menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program
prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKB berharap target
pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru
yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante,
tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak
menyentuh kepentingan rakyat. “Fraksi Demokrat menolak
anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan
pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga
mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi
OAP.Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya
meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai
belum digarap maksimal.Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada
pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang
dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya
harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua
lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sikap fraksi-fraksi ini memberi
pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen
kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Kekompakan memberi apresiasi dan
catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak
hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki
hal-hal yang belum maksimal. APBD-P 2025 akan menjadi
instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar
seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan
kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah
bersama. Diharapkan, melalui sinergi
eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro
rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan
daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek. Penulis : Jidan Editor : GF
22 Agu 2025, 13:22 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Peran Strategis Talenta Global Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya
untuk mengoptimalkan kontribusi strategis diaspora Indonesia dalam pembangunan
nasional. Hal ini disampaikan dalam forum internasional Diaspora Global Summit
2: Connecting Global Talent with Home yang diselenggarakan oleh Indonesian
Diaspora Network United (IDN-U) di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Forum ini menjadi ruang dialog
terbuka antara diaspora Indonesia dari berbagai negara dengan pemangku
kebijakan nasional, membahas kontribusi diaspora di sektor-sektor kunci seperti
sains, teknologi, teknik, matematika (STEM), kewirausahaan, dan diplomasi
ekonomi. Isu strategis yang diangkat meliputi perekrutan talenta diaspora ke
dalam ekosistem pembangunan, penyempurnaan regulasi perbankan bagi diaspora
eks-WNI, wacana pemberlakuan kewarganegaraan ganda, serta gagasan skema Overseas
Citizenship of Indonesia (OCI) yang memberikan hak-hak tertentu bagi diaspora
tanpa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menegaskan bahwa diaspora adalah
aset bangsa yang tidak boleh diabaikan. “Diaspora Indonesia bukan sekadar
bagian komunitas di luar negeri. Mereka adalah aset yang harus didengar dan
diberdayakan, terutama untuk memperkuat daya saing bangsa di panggung global,”
ujarnya. Koba juga menyoroti peran penting
diaspora dalam memajukan sektor STEM yang menjadi kunci transformasi menuju Indonesia
Emas 2045. Kontribusi mereka dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional
dalam Asta Cita yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan daya
saing ekonomi, dan pembangunan yang inklusif. Salah satu langkah afirmatif yang
telah dijalankan pemerintah adalah penerapan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar
Negeri (KMILN) untuk memperkuat ikatan identitas diaspora dengan tanah air.
Namun, Kemenko Polkam menilai regulasi tersebut masih perlu disempurnakan agar
mampu menjawab tantangan dan kebutuhan diaspora secara lebih konkret, baik dari
sisi akses layanan publik, peluang investasi, hingga transfer pengetahuan dan
teknologi. Acara ini turut dihadiri oleh
sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Ketua Dewan Ekonomi Nasional; Menteri
Pariwisata; Wakil Menteri Luar Negeri; perwakilan kementerian/lembaga; pelaku
usaha; akademisi; hingga profesional diaspora yang datang dari berbagai negara.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat
dalam membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan diaspora. Melalui forum seperti Diaspora
Global Summit 2, pemerintah berharap dapat memperkuat diplomasi ekonomi,
memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi kolaborasi strategis yang
akan memberikan dampak langsung pada kemajuan bangsa. Kemenko Polkam menegaskan
akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, agar potensi
diaspora tidak hanya diakui, tetapi juga diintegrasikan secara nyata ke dalam
kebijakan pembangunan nasional. “Pemerintah hadir untuk
memastikan bahwa setiap potensi diaspora menjadi kekuatan nyata dalam membangun
negeri. Sinergi ini bukan sekadar wacana, tetapi menjadi pilar penting dalam
perjalanan Indonesia menuju 2045,” pungkas Koba.
Penulis : GF Editor : GF
13 Agu 2025, 22:35 WIT
TPNPB/OPM Tembak Mati Dua Anggota Brimob di Nabire Dan Berhasil Rampas 2 Pucuk Senjata
Papuanewsonline.com, Nabire- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) TPNPB/OPM mengaku telah menembak mati dua orang aparat keamanan (Anggota Brimob) di Kilo 128 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Rabu (13/8/2025) sekitar jam 9 tadi pagi.Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, membenarkan pembunuhan terhadap dua aparat militer Indonesia tersebut." Penyerangan dilakukan pada 13 Agustus 2025, pukul 07.30 di Jalan Trans Papua Kilo meter 128 Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah," Jelasnya.Sebby menyampaikan pihaknya sudah menerima laporan dari pasukan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap dua orang aparat militer Indonesia dari Satuan Brimob. Kedua korban ditembak pasukan TPNPB dan mengalami luka potong pada bagian kepala dan wajah." Pasukan TPNPB dipimpin Mayor Aibon Kogoya Dari Batalion D Dulla berhasil menyergap Dua anggota militer Indonesia di Jalan Trans Nabire–Dogiyai, tepatnya di kilometer 128, Papua Tengah, Rabu," Ucapnya.Sementara itu Pasukan TPNPB Mayor Aibon Kogoya Dan Batalion D Dulla mengakui Bertanggung Jawab Atas pembunuhan dua anggota Brimob tersebut." Kami juga merampas Dua pucuk senjata Ak China empat megasen peluru," ujar Aibon Kogoya melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).Aibon Kogoya mengatakan penyergapan terhadap dua aparat militer indonesia di Nabire tepatnya di KM 128." Kami bertanggungjawab terhadap pembunuhan ini, dan merampas dua senjata AK47 China dan 4 Magazen milik aparat militer indonesia, dan sekarang menjadi aset TPNPB," Tegasnya.Dalam laporan lebih lanjut, Mayor Aibon Kogoya menghimbau kepada seluruh masyarakat sipil dan aparat militer indonesia untuk tidak melewati jalan Trans Nabire tujuan Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Ilaga dengan mobil sambil menutup kaca." Jika kedapatan kami siap tembak karena itu bagian dari intelejen militer pemerintah Indonesia, karena jalan trans merupakan wilayah perang," Pungkasnya.Diketahui informasi yang dihimpun Papuanewsonline.com, bahwa dua Anggota Brimob gugur disaat tengah mengawasi pekerjaan jalan Trans Nabire–Dogiyai.Dua Anggota Brimob yang gugur yakni Brgpol Arif Maulana dan Bripda Nelson Coter Runaki.Hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi dari TNI/Polri.(Hendrik)
13 Agu 2025, 15:41 WIT
Reses di Ilaga, DPR Papua Tengah Jemi Patabang Serap Aspirasi Warga dan Pengungsi di Distrik Ilaga
Papuanewsonline.com, Ilaga
— Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan (DAPIL) III Puncak, Jemi
Patabang, S.Pd., M.Si, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaksanakan
Reses Masa Sidang II Tahun 2025 di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Jumat
(08/08/2025). Agenda reses ini dijadwalkan berlangsung mulai 7 hingga 13
Agustus 2025. Reses di Ilaga tersebut dihadiri
masyarakat setempat serta warga yang tengah mengungsi dari sejumlah distrik dan
kampung lain akibat situasi keamanan, antara lain Kampung Niponi, Kibogolome
(Distrik Ilaga) kampung Aminggaru,
Eromaga (Distrik Omukia), serta Kampung Wako (Distrik Gome). Dalam dialog yang berlangsung,
masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain perbaikan infrastruktur
dasar, akses layanan kesehatan, peningkatan dukungan pendidikan, serta
perhatian khusus bagi warga pengungsi. Salah satu kebutuhan yang paling
mendesak adalah penyediaan BAMA (Bahan Makanan) bagi pengungsi yang saat ini
masih bertahan di Ilaga. Perwakilan warga pengungsi,
mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi sehari-hari. “Kami sudah berapa bulan di sini,
jauh dari rumah,stok beras dan bahan makanan cepat habis, bantuan tidak datang
rutin. Anak-anak mulai kekurangan gizi, kami butuh perhatian segera,” ujarnya
dengan nada harap. Menanggapi hal tersebut, Jemi
Patabang menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam
pembahasan di tingkat provinsi. “Kehadiran saya di sini bukan
sekadar menjalankan kewajiban reses, tetapi untuk memastikan suara masyarakat
termasuk saudara-saudara kita yang mengungsi dapat tersampaikan secara langsung
ke pemerintah provinsi. Kebutuhan BAMA bagi pengungsi akan saya sampaikan
secara khusus agar mendapatkan perhatian segera,” tegasnya.
Kegiatan reses diakhiri dengan
diskusi terbuka yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Jemi Patabang
menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang dihimpun selama
reses ini dan mendorong pemerintah provinsi memberikan perhatian serius bagi
seluruh pengungsi, termasuk daerah terdampak konflik. (Red)
10 Agu 2025, 23:32 WIT
Kembalinya Jabatan Wakil Panglima TNI Setelah Seperempat Abad
Papuanewsonline.com, Jakarta – Setelah
vakum selama 25 tahun, Indonesia akhirnya akan kembali memiliki Wakil Panglima
TNI, posisi strategis yang sempat dihapus dan kini dihidupkan kembali dalam
kerangka transformasi besar Tentara Nasional Indonesia. Upacara pelantikan
dijadwalkan berlangsung secara khidmat dalam format upacara kehormatan militer
di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus,
Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen
Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut. Ketika dikonfirmasi awak media
pada Rabu (6/8), ia hanya memberikan jawaban singkat namun sarat makna: “Iya.”
Jawaban ini cukup untuk mengonfirmasi bahwa institusi pertahanan negara tengah
bersiap menghidupkan kembali jabatan yang sudah lama "ditidurkan". Reformasi Pertahanan:
Kembalinya Figur Strategis untuk Panglima TNI Terakhir kali jabatan Wakil
Panglima TNI diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa transisi
reformasi, tepatnya dari 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Setelah masa
itu, posisi ini ditiadakan karena dinilai tidak memiliki fungsi yang
terdefinisi dengan baik dan rawan menjadi simbol semata. Namun kini, konteks geopolitik
dan kebutuhan institusi TNI telah berubah. Transformasi organisasi, penyesuaian
postur kekuatan, hingga keterlibatan TNI dalam isu-isu lintas sektoral menjadi
alasan kuat bahwa posisi Wakil Panglima bukan sekadar ‘figuran’ dalam tubuh
komando tertinggi militer. Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder
dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kehadiran
Wakil Panglima di masa kini justru dapat menjadi tulang punggung dalam
pelaksanaan agenda-agenda reformasi TNI. “Posisi Wakil Panglima bisa
mengambil peran signifikan, tentu dengan prasyarat adanya pembagian kewenangan
yang jelas dan tidak menjadi pusat kekuasaan bayangan,” ujar Fahmi. Fahmi juga menekankan bahwa
jabatan ini harus dirancang secara fungsional, bukan seremonial. Ia menyarankan
agar Wakil Panglima diberi peran strategis sebagai pendamping Panglima dalam
urusan pengawasan internal, diplomasi militer, serta koordinasi lintas
kementerian/lembaga dalam penanganan isu pertahanan dan keamanan nasional. Figur Kandidat Mulai
Mengemuka, Siapa yang Pantas? Meski TNI dan Kementerian
Pertahanan belum secara resmi mengumumkan nama, sejumlah nama perwira tinggi
mulai dikaitkan sebagai calon kuat Wakil Panglima. Dua nama yang paling santer
dibicarakan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak,
serta Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Tandyo Budi Revita. Keduanya memiliki rekam jejak
panjang dalam tubuh militer dan dikenal memiliki hubungan strategis dengan
pemangku kebijakan pertahanan, termasuk Presiden dan Panglima TNI. Penunjukan
siapa pun dari keduanya tentu akan menandai arah baru politik militer Indonesia. Namun demikian, pemilihan ini
bukan semata-mata tentang senioritas atau loyalitas, tetapi juga tentang visi
reformasi dan kapasitas menjembatani dinamika internal TNI yang semakin
kompleks. “Yang dibutuhkan bukan hanya
figur kuat, tapi juga negarawan dalam tubuh militer. Wakil Panglima harus mampu
membaca arah politik pertahanan dan membawa TNI ke masa depan,” ujar Fahmi. Simbol Baru, Harapan Baru Upacara kehormatan militer di
Batujajar nanti tidak hanya menjadi ajang pelantikan, tetapi juga simbolisasi lahirnya
kembali jabatan strategis dengan semangat baru. Pelantikan ini juga akan
dibarengi dengan validasi organisasi baru di lingkungan TNI, menandakan bahwa
lembaga pertahanan terus berbenah dalam kerangka besar reformasi. Langkah ini sejalan dengan
cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan TNI yang profesional,
modern, dan siap menghadapi tantangan multidimensi – mulai dari ancaman
tradisional, siber, hingga bencana alam dan krisis kemanusiaan. Dengan kehadiran Wakil Panglima
TNI yang baru, diharapkan komando TNI dapat bekerja lebih efektif, solid, dan
siap menghadapi dinamika kawasan yang terus berubah. (GF)
07 Agu 2025, 21:28 WIT
Tim Pemantau Kemenko Polkam Pastikan PSU Berlangsung Aman dan Tertib
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga wilayah strategis — Provinsi Papua,
Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara — pada Rabu (6/8/2025)
mendapat sorotan positif dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polkam). Antusiasme masyarakat yang tinggi serta situasi
yang kondusif menjadi indikator kuat bahwa proses demokrasi berjalan sesuai
harapan. Tim Pemantau PSU Kemenko Polkam
yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen
TNI Heri Wiranto, melakukan pemantauan intensif di sejumlah Tempat Pemungutan
Suara (TPS) di Jayapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari Desk Koordinasi
Pilkada Serentak yang dibentuk oleh Menko Polkam, Jenderal Pol (Purn) Budi
Gunawan, sebagai wujud pengawasan aktif terhadap pelaksanaan demokrasi di
daerah. "Secara umum kami melihat
pelaksanaan PSU kali ini berlangsung dengan baik, aman, dan kondusif.
Masyarakat juga terlihat sangat antusias. Sejak pagi mereka sudah datang ke TPS
dan mengikuti prosedur pencoblosan dengan tertib," ujar Heri Wiranto dalam
konferensi pers di Jayapura. Tim Kemenko Polkam membagi tugas
ke berbagai TPS untuk memastikan proses berjalan sesuai prinsip Langsung, Umum,
Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Heri Wiranto dan sejumlah
anggota tim mengunjungi empat TPS sebagai sampel utama di Jayapura, sementara
anggota lainnya disebar ke lokasi-lokasi di Boven Digoel dan Barito Utara. Hingga pukul 13.00 WIT, yang
merupakan batas waktu pencoblosan, situasi tetap aman dan tertib. Bahkan di
beberapa lokasi, warga terlihat sudah mengantre sejak sebelum TPS dibuka. “Laporan dari lapangan, baik di
Boven Digoel maupun Barito Utara, menyebutkan hal serupa. Tidak ada laporan
gangguan, semua berjalan tertib dan demokratis,” ungkap Heri. Meski pelaksanaan hari
pencoblosan berjalan lancar, Heri menegaskan bahwa tugas tim pemantau tidak
berhenti sampai di situ. Pemerintah pusat akan terus memonitor perkembangan di
ketiga wilayah hingga seluruh proses tuntas, termasuk tahapan rekapitulasi dan
penetapan hasil. “Tujuan kita bukan hanya
memastikan pencoblosan berjalan aman, tapi juga menjamin proses lanjutan
berlangsung jujur dan adil. Harapannya, ini bisa menghasilkan pemimpin daerah
yang legitimate dan dipercaya rakyat,” imbuhnya. Kemenko Polkam juga menekankan
pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan
mencegah potensi konflik pasca-pemilu. Pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh
agama, dan tokoh masyarakat diimbau terus bersinergi demi menjaga stabilitas
politik. Dengan PSU yang berlangsung
lancar di wilayah-wilayah yang selama ini rawan dinamika politik, pemerintah
berharap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu semakin meningkat. Heri
Wiranto menyebut pelaksanaan PSU ini sebagai contoh bahwa demokrasi Indonesia
bisa tumbuh dan berkembang, bahkan di daerah-daerah yang penuh tantangan
geografis maupun sosial-politik. "Stabilitas politik dan
keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Kami harap seluruh pihak tetap
menjaga suasana damai hingga tahapan pilkada benar-benar selesai,"
tutupnya. (GF)
07 Agu 2025, 21:19 WIT
Rekapitulasi Suara PSU Pilgub Papua Diminta Transparan, Pemprov Lakukan Pengawasan Ketat
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua terus memantau ketat proses rekapitulasi suara
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025.
Usai pelaksanaan PSU yang berlangsung serentak hari ini, Desk Pilkada
Pemprov Papua langsung memantau proses penghitungan suara di setiap TPS melalui
platform digital resmi KPU. Langkah ini
bertujuan untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan transparan dan
akuntabel. (6/8/25) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir, menyatakan bahwa pemantauan
dilakukan untuk memastikan seluruh proses perhitungan suara sesuai
prosedur. “Kami memantau progres unggahan
Formulir C2 Plano dari TPS ke kanal resmi KPU,” ujar Musa Isir. Pemantauan ini juga mencakup
pengawasan terhadap dinamika pelaksanaan PSU di seluruh kabupaten/kota di
Papua. "Hal ini penting untuk
memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penghitungan suara,"
tambahnya. Musa Isir menjelaskan bahwa
pemantauan berbasis digital ini bergantung pada kecepatan dan ketepatan KPPS
dalam mengunggah data, serta ketersediaan infrastruktur dan akses internet di
lokasi TPS. Meskipun terdapat kendala teknis
yang mungkin terjadi, platform digital
KPU ini tetap dinilai sebagai bentuk nyata transparansi karena publik dapat
memantau hasil secara real time. "Kami terus berkoordinasi
dengan KPU untuk memastikan kelancaran proses ini," kata Musa Isir. Pemerintah Provinsi Papua
berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan PSU, dari pencoblosan hingga
rekapitulasi, berlangsung aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Pemantauan yang ketat ini
merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi di Papua
dan memastikan hasil PSU Pilgub Papua 2025 diterima semua pihak. "Kami berharap proses ini
berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima semua pihak," tutup Musa Isir.
( Jidan )
07 Agu 2025, 00:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
