Papuanewsonline.com
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Politik
Homepage
APBD Mimika 2026 Rp.5,6 Triliun Disahkan: Rakyat Dijanjikan Kesejahteraan
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 senilai Rp
5.644.590.782.243,00. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna IV Masa
Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (27/11/2025), yang dihadiri seluruh delapan
fraksi. Seluruh fraksi sepakat untuk mengesahkan RAPBD tanpa catatan dan
menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperayau, menyampaikan
apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD yang
telah menyiapkan, mempresentasikan, dan menanggapi setiap masukan dari dewan.
Ia menilai kerja kolaboratif tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan
APBD dapat disusun secara komprehensif dan akuntabel.Primus juga menyampaikan terima kasih kepada tim badan
anggaran dan seluruh fraksi yang telah menjalankan fungsi budgeting serta
pengawasan dengan optimal. Proses pembahasan RAPBD, menurutnya, dilakukan
secara intensif, terbuka, dan konstruktif untuk memastikan aspirasi masyarakat
Mimika terakomodasi dengan baik.Melalui pandangan umum, jawaban pemerintah, serta pembahasan
di tingkat komisi dan badan anggaran, seluruh fraksi menyampaikan berbagai
masukan yang dianggap mencerminkan kebutuhan masyarakat Mimika. Primus
menegaskan bahwa pandangan fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi wujud
kesepakatan politik yang mengikat lembaga legislatif dan eksekutif.Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, turut memberikan
apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Mimika atas energi,
pemikiran, dan koreksi yang diberikan selama penyusunan RAPBD 2026. Ia
menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengacu pada nota kesepakatan
kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026.Emanuel menambahkan bahwa kebijakan anggaran yang disepakati
bukan sekadar hitungan angka, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat
kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat. Fokus utamanya adalah
pemerataan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Mimika.Primus Natikaperayau kembali menekankan bahwa APBD 2026
harus benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat. Ia menyebut prioritas
anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah, serta peningkatan kualitas layanan publik
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.Setelah disetujui di tingkat kabupaten, APBD Mimika 2026
akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan evaluasi
sebelum penetapan final. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan
seluruh substansi anggaran sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah yang
berlaku.Dengan rampungnya seluruh proses penyusunan APBD tepat
waktu, pemerintah daerah menargetkan seluruh program dan kegiatan dapat dimulai
pada Januari 2026. Harapannya, implementasi cepat ini dapat mempercepat
realisasi pembangunan serta memperkuat manfaat anggaran bagi masyarakat Mimika. Penulis: JidEditor: GF
28 Nov 2025, 02:37 WIT
Lemdiklat Polri Gelar Dialog Literasi Kebangsaan STIK
Papuanewsonline.com, Jakarta - STIK Lemdiklat Polri menggelar Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) Episode 2 bertema “Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar nasional, pejabat utama Polri, akademisi, serta ratusan mahasiswa dari STIK dan berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang turut aktif mengikuti jalannya diskusi.Pada kesempatan itu, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. menekankan bahwa transformasi Polri memerlukan perubahan yang lebih mendasar. Ia menilai bahwa pembaruan institusi tidak boleh berhenti pada aspek struktural semata. “Transformasi Polri harus dibangun di atas keberanian moral, etika, dan keteladanan,” ujarnya, seraya menyebut bahwa kepemimpinan yang berani mengoreksi diri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat integritas kelembagaan. Forum dialog ini menghadirkan perspektif strategis dari para tokoh nasional seperti Prof. Dr. Koentjoro, Prof. Yudi Latif, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. Sarah Nuraini Siregar, dan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana. Para narasumber membahas isu etika profesi, legitimasi publik, dinamika pelayanan kepolisian, hingga tantangan reformasi kelembagaan di tengah perubahan sosial dan digital yang semakin cepat.Sementara itu, Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pentingnya budaya etis sebagai fondasi moral Polri. Ia menegaskan bahwa prinsip to serve and to protect merupakan pedoman yang harus tercermin dalam perilaku setiap anggota. “Solidaritas internal harus memperkuat profesionalitas dan kepatuhan hukum, bukan menjadi ruang untuk menutupi pelanggaran,” tegasnya dalam sesi dialog.Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta mengenai kepercayaan publik, tantangan moral aparat, peran teknologi dalam transparansi, hingga pentingnya community policing. Interaksi ini menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap agenda perubahan Polri dan nilai-nilai etika yang menyertainya.Melalui penyelenggaraan DILIBAS Episode 2 ini, STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat landasan akademik dan nilai etis guna mendorong terwujudnya Polri yang Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik dan menjawab tuntutan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
27 Nov 2025, 13:25 WIT
Polri Perkuat Model Pelayanan Unjuk Rasa Berbasis Standar HAM Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan terhadap pengunjuk rasa melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional. Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada best practice negara maju, khususnya Inggris, yang telah memiliki Code of Conduct pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.“Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Wakapolri.Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. Setiap tahap dilengkapi aturan jelas “do and don’t” bagi petugas lapangan hingga komandan.“Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” jelas Wakapolri.Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.Perubahan internal turut dilakukan. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.Wakapolri menegaskan pentingnya kewajiban evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari standar HAM internasional.“Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.Komjen Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.“Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Polri turut menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir antara lain Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, Anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty, dan perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi publik terhadap penyusunan standar baru.Polri juga mencatat berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan alat dan sumber daya di sejumlah wilayah. Namun semua temuan tersebut menjadi dasar penyempurnaan SOP agar lebih responsif dan mendukung perlindungan hak berunjuk rasa.“Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri. PNO-12
27 Nov 2025, 07:16 WIT
Gerindra Soroti Tajam RAPBD Mimika 2026, Minta Pemerintah Perbaiki Struktur Anggaran
Papuanewsonline.com, Mimika - Rapat Paripurna II Masa Sidang
III DPRK Mimika kembali menjadi ruang penyampaian kritik konstruktif terhadap
penyusunan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang
berlangsung Rabu (26/11/2025), Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksinya,
Elinus Balinol Mom, memaparkan sejumlah catatan tajam terkait komposisi
anggaran yang diajukan pemerintah daerah.Gerindra memulai pandangannya dengan menyoroti penurunan
drastis nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 yang mencapai
sekitar satu triliun rupiah. Mereka menegaskan bahwa dengan kondisi tersebut
pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara tepat
sasaran, realistis, dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Mimika.Dalam penyampaian resminya, Fraksi Gerindra juga menilai
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dimaksimalkan. Menurut mereka, masih
banyak sektor yang dapat digarap untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah
sehingga Mimika tidak terus bergantung pada transfer pusat.Struktur RAPBD 2026 turut mendapat sorotan karena pendapatan
daerah direncanakan sebesar Rp585,8 miliar dengan dana transfer mencapai Rp3,25
triliun dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp1,8 triliun. Di sisi belanja,
pemerintah mengajukan total belanja Rp5,63 triliun yang mencakup belanja
operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.Fraksi Gerindra menekankan bahwa belanja operasional yang
mencapai Rp3,44 triliun atau 61 persen dari total belanja daerah harus menjadi
perhatian serius. Mereka menilai besarnya porsi belanja operasional, khususnya
belanja pegawai, perlu dievaluasi demi menciptakan struktur anggaran yang lebih
efisien dan proporsional.Selain itu, rendahnya alokasi belanja modal yang hanya
mencapai sekitar Rp1,8 triliun atau 31 persen dianggap dapat memperlambat
pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pesisir dan kampung-kampung.
Gerindra meminta pemerintah memberikan perhatian lebih agar pembangunan tidak
terhambat.Ketua Fraksi Gerindra juga menegaskan pentingnya peningkatan
PAD melalui pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak
dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, aset daerah tidak
boleh hanya tercatat sebagai administrasi, melainkan harus dimaksimalkan
sebagai sumber pendapatan.Dalam kesempatan itu, Gerindra turut mengingatkan tentang
keberpihakan terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Mereka meminta agar
penunjukan langsung memprioritaskan pengusaha OAP dan memberi ruang yang luas
bagi mereka untuk mengikuti proses lelang elektronik.Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra meminta
pemerintah memastikan penyertaan modal kepada BUMD benar-benar memberikan
kontribusi kepada PAD. Jika tidak menunjukkan hasil, pemerintah diminta
melakukan evaluasi agar dana tersebut tidak menjadi beban keuangan daerah.Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa
RAPBD 2026 merupakan anggaran pertama di bawah kepemimpinan Bupati Johanis
Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong. Mereka mengingatkan bahwa anggaran ini
akan menjadi tolok ukur masyarakat apakah pemerintah mampu menghadirkan
perubahan nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan. Penulis: JidEditor: GF
27 Nov 2025, 02:53 WIT
Delapan Fraksi DPRK Mimika Bersatu Kawal APBD 2026 yang Pro-Rakyat di Tengah Tantangan Fiskal
Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menunjukkan kekompakan dengan delapan fraksi yang
menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.Pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III yang berlangsung
Rabu (26/11/2025), seluruh fraksi menegaskan pentingnya APBD yang berorientasi
pada kepentingan masyarakat. APBD harus menjamin keberlanjutan pelayanan
publik, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh
wilayah Mimika.Mariunus Tandiseno dari Fraksi Golkar menekankan agar
pemerintah daerah serius menindaklanjuti berbagai peraturan daerah dan program
yang telah disepakati. "Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian
serius, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaannya, terhadap
program-program yang telah kita sepakati bersama," ujarnya. Fraksi Golkar juga
menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia, dukungan bagi pengusaha
Orang Asli Papua (OAP), serta penyertaan pemegang saham bagi pemilik hak ulayat
dan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia.Benyamin Sarira dari Fraksi PKB menyoroti fluktuasi target
pendapatan daerah dan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kenaikan PAD
harus disertai dasar perhitungan yang realistis dan berbasis data tren
pendapatan beberapa tahun terakhir," tegasnya. PKB meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor
penyumbang PAD serta strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani
masyarakat. Fraksi ini juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap
pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.Simson Gujangge dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti
rendahnya realisasi APBD 2025. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis
untuk memaksimalkan realisasi program serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) secara matang. "Kami menegaskan agar pembahasan dan penetapan APBD
dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri," ujarnya.PDI Perjuangan juga menekankan penyelesaian konflik tapal
batas di Kapiraya, pemerataan pembangunan wilayah perbatasan, serta fokus
pembangunan infrastruktur bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Seluruh fraksi berharap agar APBD 2026 menjadi instrumen
yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mimika.Secara keseluruhan, delapan fraksi DPRK Mimika menyuarakan
komitmen bersama untuk mengawal APBD 2026 agar benar-benar pro-rakyat. Mereka
menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang
transparan dan akuntabel, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran demi
mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.Dengan dukungan penuh dari seluruh fraksi, diharapkan APBD
2026 dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Mimika, serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Nov 2025, 02:31 WIT
Apel Kasatwil Polri 2025 Diikuti 7 Atpol Negara Sahabat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global. Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis. Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat. "Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda selama tiga hari ke depan. "Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit. PNO-12
26 Nov 2025, 20:36 WIT
Polri Evaluasi Pola Penanganan Aksi Massa dari Kepolisian Hong Kong
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air."Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025).Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik."Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat," jelasnya.Sigit menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga stabilitas nasional."Tentunya apabila ini tidak kita kendalikan, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain, yang tentunya harus kita jaga," terang Jenderal Sigit.Eks Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa perihal penanganan aksi massa turut menjadi salah satu evaluasi yang dibahas pada Apel Kasatwil tahun ini. Perihal itu senada dengan upaya transformasi Korps Bhayangkara yang tengah berjalan."Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam Apel Kasatwil ini. Tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun perubahan," tutur Sigit.Selain evaluasi, dalam kegiatan itu juga Jenderal Sigit memberikan pengarahan terkait model pelayanan publik ke depan. Dengan pola baru itu, dia menjanjikan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan."Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," pungkasnya. PNO-12
26 Nov 2025, 19:58 WIT
DPRK Mimika Gelar Sidang Paripurna Bahas RAPBD 2026 : Akankah Aspirasi Masyarakat Terakomodasi?
Papuanewsonline.com, Timika - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III untuk
membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2026. Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna
DPRK Mimika pada Selasa (25/11/2025) ini menjadi landasan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyerahkan
langsung dokumen RAPBD kepada pihak DPRK dalam sidang tersebut.Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD
telah melalui serangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRK dan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penandatanganan KUA–PPAS pada 20
November 2025 menjadi dasar penyusunan RKA OPD hingga terbentuknya rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD 2026. "Rancangan APBD ini telah disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah dan informasi resmi dari Kementerian
Keuangan," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa seluruh tahapan penyusunan telah
mengikuti amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2025 serta menggunakan sistem
elektronik yang terintegrasi dalam SIPD–RI sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun
2019.Dalam pemaparannya, Bupati membeberkan gambaran umum RAPBD
2026 yang mencakup pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 3,25 triliun dari
dana transfer serta Rp 1,8 triliun dari lain–lain pendapatan yang sah. Belanja
daerah direncanakan sebesar Rp5,63 triliun yang meliputi berbagai sektor
seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja
transfer. Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 5,7 miliar yang terdiri
dari pengeluaran pembiayaan, termasuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD. "Kami berharap rancangan Perda APBD 2026 ini dapat
dibahas secara konstruktif sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan sesuai
amanat perundang-undangan," tegasnya.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperiau, menekankan
pentingnya pembahasan RAPBD sebagai agenda konstitusional yang menentukan arah
pembangunan Mimika satu tahun ke depan."Rapat paripurna ini merupakan wujud nyata pelaksanaan
fungsi anggaran DPRK. Kita tidak sekadar membahas angka-angka, tetapi membahas
harapan dan masa depan masyarakat Mimika," ujarnya. Ia juga menyoroti beberapa sektor prioritas seperti
peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan
infrastruktur yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan transparan. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda
mendengarkan pandangan umum dari delapan fraksi terhadap RAPBD Mimika Tahun
Anggaran 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Nov 2025, 21:02 WIT
DPR Papua Selatan Gelar Konsultasi Publik di Asmat untuk Matangkan Ranperda Ketertiban Umum
Papuanewsonline.com, Asmat — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Selatan menggelar konsultasi publik untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Asmat. Agenda ini menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan langsung sebelum rancangan tersebut dibawa ke tahap pembahasan lanjutan.Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (18/11/2025) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, perangkat daerah, serta warga dari berbagai kampung di Asmat. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap urgensi aturan ketertiban umum di wilayah mereka.Dalam kesempatan itu, Gebze, salah satu anggota DPR Papua Selatan, menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen penting dalam penyusunan sebuah regulasi daerah. Ia menilai masukan masyarakat akan memperkaya substansi Ranperda sehingga lebih tepat guna."Kami mengharapkan saran, masukan, dan kritik konstruktif dari seluruh peserta. Itu semua sangat berharga untuk menyempurnakan substansi Perda agar mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat," ujar Gebze.Konsultasi publik tersebut juga membahas berbagai isu ketertiban yang sering muncul di masyarakat, seperti penataan ruang publik, keamanan lingkungan, aktivitas sosial kemasyarakatan, serta penegakan aturan yang selama ini dinilai masih lemah.DPR Papua Selatan menekankan bahwa Ranperda Ketertiban Umum harus dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang efektif. Oleh karena itu, dialog terbuka dengan masyarakat menjadi langkah strategis dalam proses penyusunan regulasi ini.Selain menerima masukan, tim legislasi DPR juga memaparkan poin-poin penting dalam Ranperda yang sedang dirancang, termasuk batasan kewenangan aparat, hak masyarakat, serta mekanisme penegakan ketertiban yang humanis dan berkeadilan.Keterlibatan aktif masyarakat dalam forum ini mencerminkan adanya kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi seluruh warga Papua Selatan.Melalui konsultasi publik ini, DPR Papua Selatan berharap Ranperda Ketertiban Umum dapat disempurnakan secara komprehensif sebelum memasuki tahapan finalisasi.Pada akhirnya, produk hukum ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keamanan daerah.Penulis: Hendrik Editor: GF
18 Nov 2025, 15:16 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
