Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Wakapolda Maluku Pimpin Upacara Penganugerahan Satyalancana Pengabdian
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian yang dihelat di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (29/1/2026).Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin langsung upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian kepada ratusan anggota yang telah mengabdi dengan baik selama 8 tahun, 16, 24, dan 32 tahun.Dalam sambutannya, Brigjen Imam berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi penerima sekaligus teladan untuk anggota Polri lainnya. "Semoga penghargaan ini bisa menjadi teladan bagi anggota Polri lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian demi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," harapnya.Pada kesempatan itu, Wakapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Polda Maluku atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas kepolisian. Menurutnya, pengabdian yang konsisten dan profesional menjadi kunci terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Maluku.Ia mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian 8, 16, 24, dan 32 Tahun kepada anggota Polri, khususnya personel Polda Maluku. Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas darma bakti, kesetiaan, dan pengabdian luar biasa anggota Polri kepada bangsa dan negara selama masa kedinasan.Penghargaan yang diterima tersebut, kata Wakapolda, tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan hak administratif, melainkan kehormatan yang mengandung tanggung jawab moral dan profesional yang lebih besar di masa mendatang. Para penerima tanda kehormatan diharapkan dapat terus mendukung transformasi Polri yang menyeluruh, terutama dalam perubahan nilai, moral, etika, dan orientasi pelayanan yang berpusat pada masyarakat.“Kepada seluruh personel yang menerima tanda kehormatan, agar senantiasa menjaga integritas, bersikap humanis, adaptif, dan profesional dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks,” pesannya.Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghindari segala bentuk pelanggaran, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif, serta menjadikan momentum penganugerahan ini sebagai dorongan untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. PNO-12
29 Jan 2026, 21:30 WIT
DPW Papua Tengah Hadiri Rakernas PSI 2026 di Makassar, Perkuat Konsolidasi Partai di Daerah
Papuanewsonline.com, Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Tengah turut ambil bagian dalam Rapat
Kerja Nasional (Rakernas) PSI Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Makassar.
Dalam agenda nasional tersebut, DPW Papua Tengah membawa lima pengurus tingkat
provinsi serta 14 pengurus tingkat kabupaten sebagai bentuk keseriusan
membangun konsolidasi organisasi secara menyeluruh.Kehadiran rombongan ini menjadi simbol komitmen PSI Papua
Tengah dalam memperkuat sinergi antara struktur pusat dan daerah. Rakernas
dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan visi, arah kebijakan,
serta langkah politik ke depan agar berjalan lebih terkoordinasi dan terukur.Ketua DPW PSI Papua Tengah, Bro Nesco Wonda, menyampaikan
rasa syukur atas kesempatan mengikuti Rakernas sekaligus menaruh harapan besar
agar forum ini melahirkan keputusan-keputusan strategis yang berdampak langsung
terhadap penguatan partai di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah.Ia menekankan pentingnya Rakernas tidak sekadar menjadi
agenda seremonial, melainkan forum substantif yang mampu membangun koordinasi
efektif antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan seluruh DPW. “Kami dari Papua Tengah meminta Rakernas bukan seremonial
biasa sehingga perlu adanya koordinasi yg baik antara DPP dengan DPW-DPW
seluruh Indonesia. Perlu dipikirkan juga Strategi yang digunakan kedepan,
sehingga selesai giat ini akan terbangun komunikasi intens di tingkat pimpinan
yang cukup harmonis dan terarah. Agar kedepan apa yg menjadi tujuan kita semua
bisa tercapai.” Ujar Bro Nesco.Selain itu, Bro Nesco Wonda juga menyoroti perlunya
perumusan strategi jangka panjang yang konkret, sehingga selepas Rakernas dapat
terbangun komunikasi intens di tingkat pimpinan yang harmonis, solid, serta
berorientasi pada pencapaian tujuan bersama.Dalam konteks penguatan organisasi, DPW dan DPD dinilai
memiliki peran strategis sebagai ujung tombak partai. Oleh karena itu,
perhatian utama perlu diarahkan pada penguatan basis akar rumput agar
kerja-kerja politik partai benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara
langsung.Fokus pada kerja nyata di lapangan, lanjutnya, harus menjadi
prioritas utama, bukan sekadar wacana. Optimalisasi peran struktur di daerah
diharapkan mampu memperluas jangkauan partai sekaligus meningkatkan kepercayaan
publik terhadap PSI.Rakernas PSI 2026 juga menjadi momentum konsolidasi nasional
untuk mempererat soliditas antarwilayah, memperkuat koordinasi internal, serta
menyatukan langkah dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.Dengan keterlibatan aktif seluruh jajaran, termasuk DPW
Papua Tengah, Rakernas diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang
aplikatif, memperkuat struktur organisasi, dan mendorong peran partai sebagai
representasi aspirasi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. (GF)
29 Jan 2026, 21:03 WIT
Rakernas PSI 2026 Fokus Perkuat Konsep "Super Terbuka" Sebagai Identitas Partai Modern
Papuanewsonline.com, Makassar — Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tahun 2026 yang digelar di Kota
Makassar mulai Kamis (29/1/2026) hingga Sabtu (31/1/2026) menjadi momentum
strategis dalam memantapkan konsep “Super Terbuka” sebagai identitas utama partai
modern. Kegiatan ini diikuti kader dari seluruh Indonesia dan difokuskan pada
penyusunan arah kebijakan organisasi jangka panjang.Rakernas tersebut melanjutkan gagasan yang telah
diperkenalkan dalam Kongres PSI sebelumnya, dengan penekanan pada penyempurnaan
berbagai aspek teknis dan konseptual yang belum dibahas secara rinci. Forum ini
diarahkan untuk memperkuat kerangka sistem kepartaian yang lebih terstruktur,
terbuka, dan adaptif terhadap dinamika politik nasional.Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menyampaikan bahwa Rakernas
menjadi tahap penting dalam menyusun fondasi organisasi yang kokoh. Menurutnya,
pembahasan diarahkan agar seluruh mekanisme kepartaian berjalan berdasarkan
prinsip-prinsip modern yang telah disepakati bersama, sehingga kesinambungan
kepemimpinan dan arah perjuangan partai dapat terjaga.Ia menegaskan bahwa penyusunan sistem yang jelas dan terukur
menjadi kebutuhan mendesak agar PSI tidak bergantung pada figur tertentu.
Dengan demikian, siapa pun yang memimpin partai ke depan tetap akan berpedoman
pada kerangka kerja yang telah dirumuskan secara kolektif.Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Ali juga menguraikan makna
mendalam dari tagline “Super TBK” yang telah dideklarasikan partai. Konsep ini
menegaskan bahwa PSI tidak dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, serta
tidak berada di bawah kendali satu kekuatan dominan.Lebih jauh, konsep kepemilikan dalam PSI dimaknai sebagai
keterlibatan aktif seluruh kader dan simpatisan yang berkontribusi dalam proses
pengambilan keputusan. Setiap peran, baik dalam bentuk gagasan, kerja sama,
maupun dukungan, menjadi bagian penting dalam membentuk arah gerak partai.Rakernas PSI 2026 diharapkan mampu melahirkan rumusan
strategis yang memperkuat demokrasi internal, memperluas partisipasi publik,
serta mendorong transparansi dalam setiap proses organisasi. Hal ini sejalan
dengan visi PSI sebagai partai yang terbuka, modern, dan responsif terhadap
perubahan zaman.Forum nasional ini juga menjadi sarana konsolidasi sekaligus
refleksi bagi seluruh jajaran partai untuk memastikan setiap kebijakan dan
langkah politik tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi
nilai-nilai demokrasi.Melalui penguatan konsep “Super Terbuka”, PSI berupaya
meneguhkan posisinya sebagai partai yang menjadikan keterbukaan, kolaborasi,
dan partisipasi sebagai pilar utama dalam membangun sistem politik yang sehat
dan berkelanjutan. Penulis: JidEditor: GF
29 Jan 2026, 19:31 WIT
Kaesang Resmi Buka Rakernas PSI 2026, Tegaskan PSI Selaras dengan Aspirasi Rakyat dalam Pilkada
Papuanewsonline.com, Makassar — Ketua Umum Partai
Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, secara resmi membuka Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) PSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Makassar, Kamis
(29/1/2026) siang. Kegiatan ini dihadiri ratusan kader dari seluruh Indonesia
sebagai forum konsolidasi dan perumusan arah kebijakan partai dalam menyongsong
agenda politik nasional dan daerah.Dalam pidato pembukaannya, Kaesang menegaskan komitmen PSI
untuk selalu berada dalam satu jalur dengan aspirasi rakyat, khususnya dalam
menyikapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menekankan
bahwa PSI tidak ingin menjadi partai yang berjarak dengan realitas di lapangan,
melainkan hadir sebagai representasi suara masyarakat.Kaesang menyampaikan bahwa setiap langkah strategis partai,
terutama yang berkaitan dengan Pilkada, akan diselaraskan dengan kebutuhan
serta harapan publik. Menurutnya, kehadiran PSI dalam kontestasi politik daerah
harus mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.Ia juga menekankan bahwa Pilkada bukan sekadar agenda
politik rutin, melainkan momentum penting untuk mendorong perubahan dan
kemajuan di daerah. Oleh karena itu, PSI berkomitmen untuk memastikan seluruh
proses pengambilan keputusan dilakukan secara matang, inklusif, dan
berlandaskan kepentingan publik.Lebih lanjut, Kaesang menegaskan bahwa strategi PSI dalam
menghadapi Pilkada akan dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan
berbagai elemen masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan
kepemimpinan daerah yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada solusi atas
persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.Rakernas PSI 2026 menjadi forum strategis bagi partai dalam
menyusun program kerja nasional, memperkuat struktur organisasi, serta
mematangkan langkah politik menjelang tahapan Pilkada. Konsolidasi kader dari
berbagai daerah juga dimanfaatkan untuk menyatukan visi dan misi perjuangan
partai.Suasana Rakernas berlangsung dinamis dengan semangat
kebersamaan dan optimisme. Para peserta menyambut arahan Ketua Umum dengan
antusias, mencerminkan soliditas internal serta kesiapan PSI dalam menghadapi
tantangan politik ke depan.Melalui Rakernas ini, PSI menegaskan posisinya sebagai
partai yang mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan keberpihakan
kepada rakyat, sekaligus memperkuat peran politiknya dalam mendorong lahirnya
kepemimpinan daerah yang berkualitas.Rakernas PSI 2026 diharapkan menjadi pijakan penting bagi
partai dalam memperluas pengaruh politiknya secara konstruktif, serta
memastikan setiap langkah dan kebijakan yang diambil senantiasa berpihak pada
kepentingan masyarakat luas. Penulis: JidEditor: GF
29 Jan 2026, 19:27 WIT
Optimalisasi PNBP dan BLU 2026, Irwasda Maluku Tekankan Peningkatan Kualitas Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H, mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) terkait Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut diikuti Irwasda secara Daring dari Ruang Video Conference (Vicon) Lantai 2 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (27/1/2026).Rapat Anev dipimpin oleh Wairwasum Polri, Irjen Pol. Drs. Merdisyam, M.Si, didampingi jajaran Pejabat Utama Itwasum Polri. Sementara itu, dari Polda Maluku Irwasda didampingi Karo SDM, Dir Intelkam, Dir Lantas, Kabid Dokkes, Auditor Kepolisian Madya Tk. III, serta perwakilan dari Dit Binmas, Bidkeu, dan Rumkit Bhayangkara. Jajaran Kapolres/ta juga mengikuti kegiatan secara daring melalui sarana Zoom Meeting.Dalam arahannya, Wairwasum Polri Irjen Merdisyam, menekankan bahwa PNBP merupakan pilar penting dalam struktur APBN yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel."Tujuan utama pengaturan PNBP ini adalah memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan kemandirian bangsa. Polri berkomitmen mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, dan transparan melalui tata kelola PNBP yang baik," tegas Wairwasum.Lebih lanjut, Ia menekankan beberapa poin penting terkait tantangan tahun 2026, di antaranya:• Optimalisasi Target: Adanya gap antara penetapan target PNBP Polri tahun 2026 sebesar Rp16 Triliun dibandingkan dengan tren realisasi capaian tahunan.• Prioritas Satker: Satker Lalu Lintas dan Bidang Dokkes (Kesehatan) menjadi garda terdepan sebagai pengelola PNBP terbesar di institusi Polri.• Evaluasi Temuan: Pentingnya mencari solusi permanen atas temuan-temuan berulang guna menghindari kendala administratif dan hukum di masa depan.Senada dengan hal tersebut, Irwasda Maluku Kombes Made Sunarta, menginstruksikan kepada seluruh Satker jajaran Polda Maluku untuk segera menindaklanjuti arahan Itwasum Polri. Kombes Sunarta menekankan agar kualitas pelayanan publik (Yanlik) terus ditingkatkan sejalan dengan optimalisasi pengelolaan PNBP."Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari PNBP dan BLU dikelola sesuai regulasi. Segera cari solusi atas kendala di lapangan, terutama pada fungsi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai," pintanya. PNO-12
28 Jan 2026, 19:11 WIT
Pimpin Anev, Wakapolda Maluku: Target Ketahanan Pangan 7.000 Ton Jadi Sorotan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Realisasi Program Kerja Bersama, Pembinaan Anggaran, Perencanaan, dan Logistik.Rapat Anev yang berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Markas Polda Maluku, Selasa (27/1/2026), ini menyoroti target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran tahun 2026 sebesar 7.000 ton.Irwasda Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H beserta Para Pejabat Utama Polda Maluku, dan Kapolres/Kapolresta jajaran turut hadir dalam kegiatan tersebut.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni dalam arahannya menyampaikan rapat anev merupakan upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kerja bersama, pembinaan anggaran, perencanaan, dan logistik, baik di tingkat Polda Maluku maupun Polres/ta jajaran.“Anev ini akan terus dilaksanakan agar kita dapat memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program kerja bersama serta pengelolaan anggaran, perencanaan, dan logistik,” ujar Wakapolda Maluku.Pada kesempatan tersebut, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi S.I.K., M.M memaparkan capaian program ketahanan pangan di Polda Maluku dan Polres jajaran. Ia menekankan kepada seluruh Polres jajaran bahwa jenis jagung yang ditanam dalam program ketahanan pangan adalah jagung pipil, bukan jagung manis.Selain itu, disampaikan pula bahwa target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 7.000 ton. "Setiap Polres diminta agar menginput laporan secara benar dan tepat sesuai dengan arahan dari Mabes Polri," pintanya.Sementara itu, Irwasda Maluku memaparkan terkait persiapan dan kesiapan Polda Maluku dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Ia juga menegaskan agar seluruh satuan kerja di Polda Maluku dan Polres jajaran melakukan koordinasi dengan Bidang Keuangan terkait pengelolaan anggaran tahun 2025.Tak hanya itu, Irwasda juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan dan penataan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di lingkungan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun anggaran 2025. PNO-12
28 Jan 2026, 18:13 WIT
RUPS Divestasi Saham 10 Persen Dipersoalkan, Masyarakat Mimika Menuntut Haknya
Papuanewsonline.com, Mimika — Desakan kepada Pemerintah
Kabupaten Mimika untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) divestasi
saham 10 persen di Mimika terus menguat. Masyarakat menilai lokasi pelaksanaan
RUPS menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan saham
yang menyangkut masa depan daerah dan kesejahteraan rakyat Mimika.Kabupaten Mimika sebagai pemegang saham mayoritas atas
divestasi saham 10 persen dinilai memiliki hak dan posisi strategis dalam
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, masyarakat menilai pelaksanaan RUPS di
luar Mimika, khususnya di Jayapura, berpotensi mengurangi porsi manfaat yang
seharusnya diterima daerah pemilik saham terbesar.Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari daerah pemilihan
Mimika, Yohanes Kemong, menyampaikan bahwa masyarakat Mimika tidak menginginkan
keputusan strategis tersebut justru merugikan daerah asal saham. Ia menegaskan
bahwa jika RUPS dilakukan di Jayapura, maka Mimika berpotensi hanya memperoleh
bagian kecil dari total kepemilikan saham yang ada.“Kami tidak ingin keputusan yang diambil akan merugikan
kami. Jika RUPS dilaksanakan di Jayapura, maka kami akan mendapatkan nilai yang
sangat kecil, hanya 1% dari total 10%,” kata Yohanes dalam pernyataan yang
diterima Papua news online, com, Senin (26/1/2026).Lebih lanjut, Yohanes menekankan pentingnya kepala daerah
memprioritaskan kepentingan jangka panjang masyarakat Papua Tengah, khususnya
rakyat Mimika. Ia meminta agar keputusan terkait RUPS tidak dilandasi
kepentingan kelompok tertentu, melainkan berpijak pada keadilan bagi daerah
pemegang saham mayoritas.“Kami ingin Bupati Mimika melaksanakan RUPS di Kabupaten
Mimika, sebagai wilayah pemegang saham mayoritas,” tambahnya.Desakan tersebut muncul dari kekhawatiran bahwa pelaksanaan
RUPS di Jayapura hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara
manfaat ekonomi dari divestasi saham tidak dirasakan secara luas oleh
masyarakat Mimika.“Kami tidak ingin uang hasil divestasi saham 10% ini hanya
dinikmati oleh segelintir orang, kami ingin hasilnya dirasakan oleh seluruh
masyarakat Mimika,” tegas Yohanes.Masyarakat Mimika juga mengingatkan agar Bupati Mimika tidak
mengambil keputusan yang dinilai keliru karena dampaknya akan langsung
menyentuh masa depan rakyat. Mereka menyatakan komitmen untuk terus mengawal
setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan saham divestasi tersebut.“Kami akan terus mengawal langkah-langkah Bupati Mimika
dalam kepengurusan saham 10%,” tambah Yohanes.Hingga berita ini diturunkan, Bupati Mimika Yohanes Rettob
belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, masyarakat
berharap aspirasi ini dapat menjadi pertimbangan serius dalam menentukan lokasi
dan mekanisme pelaksanaan RUPS divestasi saham 10 persen. Penulis: HendEditor: GF
26 Jan 2026, 13:06 WIT
Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” Versi Bahasa Inggris Hadir di WEF Swiss 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Buku Rasa Bhayangkara Nusantara karya bersama Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan resmi diperkenalkan di ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai bagian dari penguatan diplomasi Indonesia di panggung global.Buku versi Bahasa Inggris ini memuat 80 menu pilihan khas Indonesia yang dikembangkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada komunitas internasional.“Saya menyerahkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara versi Bahasa Inggris kepada Bapak Stefanus Ade Hadiwidjaja, Managing Director, Investment, Danantara Indonesia, untuk ditampilkan di Paviliun Indonesia pada WEF Davos 2026 sebagai bagian dari showcase diplomasi MBG dan khazanah rasa Nusantara,” ujar Dirgayuza Setiawan.Sebelum diperkenalkan di Davos, buku yang dalam versi bahasa Inggris-nya berjudul “Taste Of Nusantara 80 Bhayangkara Menu For Indonesia’s Free Nutricious Meal’s Program” ini juga telah diserahkan kepada Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, pada Selasa (20/1/2026) di London, sebagai langkah awal diplomasi kuliner dan ketahanan pangan Indonesia.“Alhamdulillah, Mas Dirgayuza di tengah kesibukan lawatan bersama Presiden terus berikhtiar memperkenalkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara di tempat-tempat yang istimewa. Setelah sebelumnya diperkenalkan di Kedutaan Besar Indonesia di Inggris, kini buku versi Bahasa Inggris tersebut dapat diakses di WEF Davos, forum bergengsi dunia. Semoga buku ini menjadi media diplomasi Indonesia, sekaligus semakin mengenalkan keanekaragaman kuliner Nusantara serta program Astacita Presiden kepada dunia,” kata Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar dokumentasi menu, melainkan catatan pengabdian Polri dalam mendukung MBG, mulai dari aktivitas dapur SPPG Polri sejak dini hari hingga distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat. Buku ini dipandang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai simbol pendekatan baru membangun bangsa melalui perhatian nyata terhadap kesehatan dan gizi generasi masa depan.Kehadiran buku ini di WEF Davos 2026 menegaskan komitmen Polri dalam mendukung diplomasi Presiden, memperkuat citra positif Indonesia, serta memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara di tingkat global. PNO-12
24 Jan 2026, 13:36 WIT
Penunjukan Pejabat BUMD Jadi Sorotan, Bupati Mimika Diingatkan Soal Nasib SDM Lokal
Papuanewsonline.com, Mimika — Kebijakan Bupati Mimika,
Yohanes Rettob, terkait penunjukan pejabat di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
kembali menuai kritik keras. Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari daerah
pemilihan Mimika, Yohanes Kemong, menyampaikan peringatan terbuka atas penunjukan
pejabat yang disebut sebagai karteker di sejumlah BUMD.Dalam pernyataan yang diterima Papua news online, Yohanes
Kemong menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi pengalihan isu dari
tuntutan masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang selama ini mendorong adanya
pemberdayaan sumber daya manusia lokal di lingkungan BUMD.“Saudara Bupati sudah kebingungan dengan adanya sorotan,
sehingga mengalihkan bahasa dengan kalimat karateker. Tapi kami tidak akan
membiarkan permainan api ini berlanjut,” kata Yohanes Kemong.Ia menegaskan bahwa persoalan penunjukan pejabat BUMD tidak
dapat dianggap sepele karena menyangkut keadilan, transparansi, serta masa
depan masyarakat Mimika, khususnya kelompok masyarakat adat yang selama ini
merasa belum mendapatkan ruang yang proporsional.Yohanes Kemong kemudian mempertanyakan dasar hukum dan
mekanisme penunjukan karteker tersebut, termasuk apakah penunjukan dilakukan
sepenuhnya berdasarkan kewenangan bupati atau melalui proses yang melibatkan
unsur lain seperti akademisi, kejaksaan, maupun tokoh masyarakat.Selain itu, ia juga menyoroti kejelasan status pejabat yang
ditunjuk, apakah benar hanya bersifat karteker atau justru berpotensi menjadi
pejabat definitif tanpa melalui tahapan seleksi yang terbuka dan diumumkan
kepada publik.Ia menilai belum adanya publikasi resmi terkait proses
seleksi atau uji kelayakan karteker BUMD dapat menimbulkan kecurigaan dan
memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.Yohanes Kemong turut mengingatkan pemuda serta kalangan
intelektual Amungme dan Kamoro agar tidak mudah menerima klarifikasi pemerintah
daerah, dengan penilaian bahwa pejabat yang telah ditetapkan berpeluang besar
menjadi definitif.“Kami peringatkan, jangan main-main dengan nasib masyarakat
Mimika. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan keras jika perlu,” tutup
Yohanes Kemong. Penulis: HendrikEditor: GF
22 Jan 2026, 03:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
