Kadishub Mimika Mundur, Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Duga Terkait Utang Pesawat Dan Helikopter

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah Menilai Mundurnya Kepala Dinas Perhubungan Mimika Diduga Berkaitan dengan Sorotan KPK atas Utang Aset Daerah yang Membebani Keuangan Kabupaten

Papuanewsonline.com - 21 Feb 2026, 19:28 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Wakil Ketua Komisi I DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, saat memberikan pernyataan, pada Senin (16/2/2026).

Papuanewsonline.com, Timika – Wakil Ketua Komisi I DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, angkat bicara terkait pengunduran diri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurut Yohanes, mundurnya pejabat tersebut diduga tidak terlepas dari persoalan utang pesawat dan helikopter yang tengah disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu ini dinilai memiliki dampak serius terhadap tata kelola keuangan daerah.

Baca juga Bapenda Mimika Umumkan Perubahan Jadwal Pelayanan Pajak Selama Ramadhan 1447 H

"Kami menduga bahwa pengunduran diri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika adalah upaya untuk mencari solusi terbaik bagi dirinya, agar tidak terbebani dengan membayar utang orang lain yang dapat menyulitkan dirinya," kata Yohanes Kemong, dalam pernyataan yang diterima oleh media, Senin (16/2/2026).

Ia menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang patut diapresiasi. Menurutnya, pengunduran diri itu dapat menjadi cara untuk mencegah persoalan berkembang menjadi lebih kompleks di kemudian hari.

"Pengunduran diri ini adalah langkah yang tepat untuk menghindari masalah yang lebih besar. Kami mendukung keputusan yang diambil oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika," tambahnya.

Baca juga KPU Mimika Koreksi Setor 280 Juta, Bukan 180 Juta, Hasil Temuan BPK 28 M ?

Sebelumnya, KPK telah memanggil sejumlah pejabat di Kabupaten Mimika guna dimintai keterangan terkait utang aset daerah, termasuk pengadaan pesawat dan helikopter. Permasalahan tersebut menjadi perhatian karena dinilai berpotensi merugikan keuangan daerah.

Utang pesawat dan helikopter itu kini masuk dalam salah satu perkara yang tengah ditangani KPK. Kasus tersebut diduga melibatkan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika terkait dugaan penyalahgunaan keuangan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika untuk memperoleh klarifikasi resmi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Baca juga GEGER! Komisioner KPU Mimika Akui Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Rp 28 M— Baru Rp 180 Juta Disetor

Penulis: Hendrik

Baca juga POLRES BOVEN DIGOEL AMANKAN IBADAH TARAWIH, IMBAU MASYARAKAT JAGA KETERTIBAN

Editor: GF