Mendagri Tito Karnavian Tekankan Sikronisasi Program Pusat dan Daerah untuk Papua

Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di tanah Papua. Hal itu disampaikan saat audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (PP Otsus Papua) di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif tersebut, Mendagri menyoroti masih lemahnya koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai program strategis di Papua. Menurutnya, tanpa sinergi dan pengawasan yang nyata di lapangan, pembangunan di Papua tidak akan berjalan efektif.

“Pengawasan itu tidak sekadar di atas kertas. Tidak cukup hanya dengan laporan atau rapat. Kita harus benar-benar turun ke bawah, melihat langsung apa yang sudah dan belum terlaksana,” tegas Tito Karnavian.

Tito menjelaskan bahwa sinkronisasi program pusat dan daerah adalah kunci utama untuk memastikan percepatan pembangunan Papua berjalan sesuai arah kebijakan nasional. Ia menilai, selama ini masih banyak program dari berbagai kementerian dan lembaga yang berjalan secara terpisah tanpa sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah.

“Tugas utama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan BP3OKP adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor. Ini harus menjadi prioritas, agar tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Tito.

Mendagri menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menciptakan sistem pembangunan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan, terutama di daerah-daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran wilayah Papua.

Lebih lanjut, Tito menyinggung tentang pemekaran wilayah di Papua sebagai bagian dari strategi besar percepatan pembangunan. Ia menjelaskan, kebijakan pemekaran dari dua menjadi enam provinsi bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat birokrasi, serta memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Harapan kita, dengan adanya pemekaran ini, terjadi kecepatan pembangunan di Papua. Alur birokrasi menjadi lebih pendek, pelayanan publik semakin mudah diakses, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” tandas Mendagri.

Sebagai pembanding, Tito mengungkapkan bahwa model pemekaran wilayah sebelumnya yang dilakukan di Sumatera Selatan terbukti sukses meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia optimistis pendekatan serupa bisa membawa hasil positif bagi Papua, dengan catatan adanya pengawasan dan kerja sama yang solid antarsemua pemangku kepentingan.

Pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua melalui peningkatan efektivitas anggaran, optimalisasi perencanaan daerah, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembangunan nasional.

Mendagri menekankan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh hanya bersifat proyek jangka pendek, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong agar setiap program pembangunan benar-benar berakar dari kebutuhan riil masyarakat Papua.

“Jangan sampai program dibangun tanpa melihat kebutuhan di lapangan. Pembangunan Papua harus berbasis pada potensi daerah, aspirasi masyarakat, dan hasil evaluasi yang objektif,” ujar Tito.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten dari berbagai wilayah di Papua, serta jajaran pejabat tinggi Kemendagri. Dalam kesempatan itu, Komite Eksekutif PP Otsus Papua menyampaikan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas nasional, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Para kepala daerah menyambut positif arahan Mendagri dan menegaskan siap mendukung langkah pemerintah pusat untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan efektif dan menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput.

“Kami siap bekerja bersama pemerintah pusat. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua,” ujar salah satu perwakilan daerah.

Di akhir pertemuan, Tito Karnavian menekankan bahwa semangat membangun Papua bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komitmen moral seluruh elemen bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat koordinasi, mempercepat realisasi program, dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.

“Papua memiliki potensi besar. Tugas kita adalah memastikan potensi itu benar-benar terwujud untuk kesejahteraan rakyat. Jangan jalan sendiri-sendiri. Bekerjalah bersama untuk Papua yang maju, damai, dan sejahtera,” tutup Mendagri.

Penulis: Jid

Editor: GF