Tekan Angka Kecelakaan Saat Mudik Lebaran, Ditjen Perhubungan Darat Gencarkan Rampcheck Bus

Papuanewsonline.com, Jakarta — Dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi jalan sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas selama periode Angkutan Lebaran 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melaksanakan berbagai langkah strategis, termasuk inspeksi keselamatan armada bus atau

serta penyediaan program mudik gratis bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mudik Aman dan Nyaman: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Lonjakan Perjalanan” yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

"Di tahun ini sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, itu sekitar 50 persen dari populasi yang ada maka diperlukan serangkaian pengaturan dan kebijakan. Sejak tanggal 23 Februari 2026 telah dilakukan pelaksanaan rampcheck, sebanyak 13.584 unit bus sudah diperiksa," ungkap Dirjen Aan.

Ia menjelaskan bahwa dari total kendaraan yang telah diperiksa tersebut, sebanyak 8.680 unit atau sekitar 63,90 persen dinyatakan diizinkan beroperasi. Sementara itu, sebanyak 2.844 unit atau 20,94 persen diberikan peringatan perbaikan, 1.645 unit atau 12,11 persen dilarang beroperasi, dan 415 unit atau sekitar 3,06 persen dikenai tilang sekaligus dilarang beroperasi karena tidak memenuhi standar keselamatan.

Pelaksanaan inspeksi keselamatan tersebut, lanjutnya, akan terus dilakukan hingga 29 Maret 2026 di berbagai titik strategis. Pemeriksaan dilakukan di Terminal Tipe A, pool bus, rest area, exit tol, serta sejumlah daerah yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan arus balik.

"Selain itu, Kemenhub juga membuka kuota mudik gratis dengan harapan mengurangi pemudik dengan sepeda motor melalui program mudik gratis dengan kuota 110.112 orang dengan bus, kereta api dan kapal laut dan 12.140 sepeda motor yang diangkut dengan truk dan kereta api. Hal ini kami upayakan karena berpergian jauh dengan sepeda motor akan sangat potensial menyebabkan terjadinya kecelakaan," imbuhnya.

Lebih lanjut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengeluarkan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Kebijakan tersebut berlaku pada 16–17 Maret 2026 untuk arus mudik dan 25–27 Maret 2026 untuk arus balik, yang diharapkan dapat memecah kepadatan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

"Untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran ini sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi antar K/L, BUMN, Swasta bahkan masyarakat agar terwujudnya kelancaran dan keselamatan bersama. Seperti adanya stimulus diskon tiket transportasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, para operator transportasi dan sebagainya," jelas Dirjen Aan.

Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri juga menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur sejumlah kebijakan lalu lintas selama periode mudik Lebaran. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way, contra flow, serta sistem ganjil-genap di sejumlah ruas jalan.

"Aturan pembatasan angkutan barang dilakukan untuk keselamatan jutaan masyarakat yang akan pergi mudik dan bukan untuk membatasi usaha melainkan mengatur agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang bisa sama - sama berjalan dengan lancar dan selamat," katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah bersama berbagai pihak terkait juga tengah melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik, perbaikan jalan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan keselamatan pelayaran, hingga pengendalian fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata, serta perlintasan sebidang.

"Koordinasi dengan berbagai pihak dibutuhkan agar terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026," pungkasnya. (GF)