TPP ASN Papua Tetap Aman! Pemprov Pastikan Pegawai Tak Terdampak Pemangkasan Transfer Pusat

Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memastikan bahwa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepastian ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua, Jimmy Alberto Thesia, dalam keterangannya di Jayapura, Jumat (24/10/2025).

Langkah ini menjadi sinyal positif bagi ribuan ASN di lingkungan Pemprov Papua yang sempat khawatir dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional. Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas utama, meskipun sejumlah sumber dana mengalami penyesuaian.

Dalam penjelasannya, Jimmy Alberto Thesia mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Papua justru mengalami kenaikan signifikan di tengah isu pengurangan transfer ke daerah.

“DAU kita justru mengalami kenaikan sebesar Rp99 miliar. Jadi, sebenarnya tidak semua dana transfer berkurang,” terang Jimmy.

Ia menjelaskan, peningkatan DAU tersebut mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan Pemprov Papua dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan. Namun, di sisi lain, beberapa sumber pendapatan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otsus tambahan memang mengalami penurunan yang cukup terasa.

Saat ini, Pemprov Papua memiliki sekitar 8.000 ASN aktif yang tersebar di berbagai instansi. Meski jumlah pegawai tetap besar, Jimmy memastikan bahwa pemberian TPP tidak akan terganggu, karena sudah diantisipasi dalam perencanaan fiskal daerah.

“Beban pegawai kita memang tetap sama, namun Pemprov Papua tetap berkomitmen menjaga TPP sebagai bentuk kesejahteraan dan motivasi kerja bagi ASN,” ujar Jimmy dengan tegas.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan efisiensi dalam pos belanja non-prioritas agar anggaran belanja pegawai tetap aman. Menurutnya, strategi ini dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Jimmy mengakui bahwa penurunan sebagian dana transfer berdampak pada penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan pemerintahan, terutama pada kegiatan yang bersifat non-urgent. Namun, kondisi ini dijadikan momentum bagi Pemprov Papua untuk lebih fokus pada program strategis dan visi-misi gubernur menjelang tahun 2026.

“Dampak pengurangan dana transfer lebih terasa pada penyelenggaraan pemerintahan, bukan pada kesejahteraan ASN. Karena itu, kami akan menyesuaikan program sesuai prioritas gubernur dan kebutuhan paling mendesak di lapangan,” jelasnya.

Jimmy juga memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema penyesuaian anggaran yang realistis, agar seluruh program prioritas tetap berjalan, termasuk peningkatan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di tengah dinamika fiskal yang dihadapi seluruh daerah di Indonesia, Jimmy menegaskan bahwa Pemprov Papua tidak akan panik menghadapi perubahan kebijakan transfer ke daerah.
Sebaliknya, ia menilai bahwa situasi ini menjadi ujian bagi daerah untuk menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran.

“Saya yakin dengan kepemimpinan gubernur yang sekarang, ada skema yang sudah disiapkan. Dampak terhadap kekurangan dana transfer bisa kita tutupi dengan efisiensi dan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran,” tutur Jimmy optimis.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk tetap fokus bekerja, meningkatkan produktivitas, dan menjaga semangat pengabdian di tengah tantangan fiskal yang ada. “Tugas kita adalah melayani masyarakat sebaik mungkin, bukan mengeluh karena situasi anggaran,” tambahnya.

Pemprov Papua menegaskan bahwa TPP tidak hanya sekadar tunjangan tambahan, melainkan bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi ASN dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan.
Dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan terarah, pemerintah optimis mampu menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja publik.

“TPP adalah komitmen kami terhadap kesejahteraan ASN. Selama manajemen fiskal kita kuat dan tertib, hak pegawai akan tetap terjamin,” tutup Jimmy.

Penulis: Jid

Editor: GF