Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Gubernur Papua Sidak Dua Dinas: Tegaskan Disiplin ASN dan Dorong Pelayanan Publik yang Bersih
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Gubernur Papua Mathius Fakhiri kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan
disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan membangun birokrasi bersih di lingkup
pemerintahan provinsi. Pada Selasa (4/11/2025) pagi, ia
melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua instansi penting, yakni Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal Provinsi
Papua. Langkah tak terduga ini sontak
mengejutkan para pegawai di dua dinas tersebut. Beberapa pegawai bahkan tampak
tergesa menempati posisi kerja masing-masing saat mendengar kabar kedatangan
orang nomor satu di Papua itu. Dalam arahannya kepada seluruh
jajaran ASN, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa tugas utama aparatur pemerintah
adalah melayani, bukan dilayani. Ia mengingatkan agar para pejabat dan pegawai
tidak menyepelekan tanggung jawab yang telah diberikan. “Saya minta kepala dinas dan
seluruh ASN jangan main-main dalam menjalankan tugas, apalagi soal pelayanan
publik. Masyarakat harus benar-benar dilayani dengan baik dan cepat. Jangan
buat rakyat menunggu karena kelalaian birokrasi,” tegas Fakhiri. Ia juga menyoroti masih adanya
perilaku pegawai yang kurang disiplin, seperti datang terlambat atau
meninggalkan kantor tanpa alasan jelas. Menurutnya, hal tersebut tidak
mencerminkan semangat pengabdian yang diharapkan pemerintah daerah. “Disiplin itu ukuran dasar bagi
ASN yang mau melayani dengan hati. Kalau hal kecil seperti waktu kerja saja
tidak dijaga, bagaimana bisa dipercaya memimpin proyek atau pelayanan besar?”
ujarnya menegur. Dalam sidak tersebut, Gubernur
juga memberikan peringatan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan
kebiasaan menerima “uang kaget” dalam proses perizinan maupun proyek
pembangunan. “Jangan sampai ada yang main
proyek dengan cara kotor. Kalau masih ada yang melakukan pungli atau menerima
uang di bawah meja, saya pastikan akan diproses secara hukum. Tidak ada
kompromi untuk pelanggaran seperti itu,” tegas Fakhiri di hadapan para pejabat
dan staf dinas. Ia menambahkan bahwa semua proyek
pembangunan di Papua harus berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak
langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi
memberi ruang bagi perilaku yang mencederai kepercayaan publik. Lebih lanjut, Gubernur Fakhiri
menekankan bahwa pembangunan di Papua harus berpijak pada peningkatan sumber
daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang
benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Pembangunan tidak boleh hanya
jadi angka di laporan. Harus terasa oleh rakyat, terutama di kampung-kampung,
di pegunungan, dan daerah terpencil. Kita ingin Papua yang maju dan
berkeadilan,” ujar Fakhiri. Ia juga meminta agar Dinas PUPR
dan Dinas Penanaman Modal bekerja sinergis dalam mendukung investasi yang
berpihak pada masyarakat lokal dan lingkungan hidup. Sidak mendadak ini menjadi bagian
dari rangkaian agenda pengawasan langsung yang rutin dilakukan Gubernur untuk
memastikan sistem pemerintahan berjalan baik dan jauh dari praktik korupsi. Langkah tersebut diapresiasi oleh
sejumlah pegawai dan masyarakat yang menilai bahwa gaya kepemimpinan Fakhiri
mencerminkan ketegasan sekaligus kepedulian terhadap rakyat. “Kita harus membangun birokrasi
yang bersih, disiplin, dan bisa dipercaya. Tidak ada lagi tempat bagi pegawai
malas dan pelaku pungli di pemerintahan Papua,” tutup Gubernur Fakhiri. Dengan sikap tegasnya, Mathius
Fakhiri menegaskan bahwa reformasi birokrasi Papua bukan sekadar slogan,
melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat,
transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 23:22 WIT
Gubernur Papua Copot Direktur RSUD Dok II Jayapura Usai Lakukan Sidak
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Langkah tegas diambil Gubernur Papua, Matius Fakhiri, dalam upayanya
memperbaiki sistem kesehatan di Bumi Cenderawasih. Pada Selasa (4/11/2025),
Fakhiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dok II Jayapura, rumah
sakit rujukan terbesar di Papua. Hasilnya, ia langsung memberhentikan Direktur
RSUD dan seluruh jajaran manajemen rumah sakit tersebut. Keputusan mengejutkan ini menjadi
titik awal reformasi besar-besaran di sektor kesehatan Papua, yang selama ini
dianggap masih tertinggal dari sisi manajemen, pelayanan, hingga distribusi
tenaga medis. Dalam sidak yang berlangsung
selama beberapa jam, Gubernur meninjau Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat
inap, hingga ruang administrasi pelayanan pasien. Ia mendapati berbagai
persoalan mendasar, mulai dari kurangnya kebersihan, antrian pasien yang
menumpuk, hingga keluhan soal lambannya pelayanan. Dengan ekspresi tegas, Gubernur
Fakhiri menyampaikan keprihatinannya di hadapan para pegawai rumah sakit. “Kesehatan bagi saya sangat
penting. Banyak pelayanan kesehatan tidak terjangkau bukan karena tenaga medis
tidak mampu, tetapi karena manajemen rumah sakit dan dinas yang semrawut,” ujar
Fakhiri dengan nada kecewa. Ia menegaskan bahwa RSUD Dok II
Jayapura seharusnya menjadi simbol kemajuan pelayanan kesehatan di Papua, bukan
sebaliknya. “Saya pastikan hari ini seluruh
manajemen saya berhentikan. Akan ada perombakan besar-besaran. Ini bukan
sekadar inspeksi, ini adalah awal dari transformasi,” tegas Gubernur yang juga
mantan Kapolda Papua itu. Menurut Fakhiri, persoalan utama
bukan pada tenaga medis, melainkan buruknya tata kelola dan lemahnya sistem
manajemen yang berdampak langsung pada kualitas layanan pasien. Karena itu, ia
memutuskan untuk melakukan reformasi total mulai dari struktur kepemimpinan
hingga sistem administrasi rumah sakit. “Pelayanan kesehatan tidak boleh
lagi diskriminatif. Semua pasien, khususnya masyarakat Papua, harus mendapatkan
pelayanan yang manusiawi, cepat, dan profesional,” tegasnya. Fakhiri juga menegaskan bahwa
pihaknya akan menempatkan manajemen baru yang memiliki kompetensi tinggi dan
integritas kuat, agar RSUD Dok II benar-benar mampu menjadi rumah sakit rujukan
regional yang membanggakan. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga medis dan perawat yang
tetap bekerja dengan penuh dedikasi meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas
dan dukungan sistem. “Saya berterima kasih kepada para
perawat dan dokter yang tetap setia melayani masyarakat. Kalian adalah garda
terdepan dalam menjaga nyawa dan harapan rakyat Papua,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah
provinsi akan memperbaiki sistem distribusi tenaga kesehatan, terutama di
wilayah pedalaman dan pegunungan yang selama ini sulit dijangkau. Langkah Fakhiri ini mendapat
perhatian luas di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa tindakan
berani ini adalah sinyal kuat dari komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan
disiplin dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Fakhiri memastikan bahwa sidak
serupa akan terus dilakukan secara mendadak di berbagai rumah sakit lain di
Papua, termasuk rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten. “Reformasi kesehatan harus
dimulai dari keberanian mengambil keputusan. Saya akan turun langsung
memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan rakyat,” pungkasnya. Kebijakan ini menandai babak baru
dalam sistem kesehatan Papua — sebuah gerakan reformasi yang menempatkan
pelayanan rakyat di atas kepentingan birokrasi. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 23:15 WIT
DPR Papua Tengah Gelar Konsultasi Publik Bahas 10 Ranperdasus dan Ranperdasi di Timika
Papuanewsonline.com, Timika —
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah terus memperkuat
komitmennya terhadap pembangunan berbasis kearifan lokal dan keadilan hukum
bagi masyarakat adat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan konsultasi publik
untuk membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Ranperdasus) dan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) yang digelar di Hotel Horison Diana,
Timika, pada Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini merupakan hasil
kerja sama antara DPR Papua Tengah dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika,
yang bertujuan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukan peraturan daerah yang berdampak langsung bagi warga, khususnya Orang
Asli Papua (OAP). Acara tersebut dihadiri oleh
berbagai unsur penting, di antaranya perwakilan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Pemkab Mimika, anggota DPRD Mimika, akademisi STIH Mimika, perwakilan LSM
dan pelaku usaha, serta tokoh masyarakat adat seperti Lembaga Masyarakat Adat
Amungme (Lemasa) dan Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko). Turut hadir pula
tokoh perempuan dan pemuda adat yang memberikan pandangan kritis terhadap
substansi rancangan regulasi tersebut. Antusiasme peserta menunjukkan
bahwa masyarakat menginginkan produk hukum daerah yang inklusif, berpihak pada
masyarakat adat, serta menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi lokal. Wakil Ketua Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah, Ardi, ST, menjelaskan bahwa
kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari proses harmonisasi yang telah
dilakukan sebelumnya. “Sepuluh Ranperdasi dan
Ranperdasus yang dibahas di Timika ini sudah melalui proses harmonisasi.
Sekarang kami masuk pada tahap konsultasi publik untuk menyerap aspirasi dan
masukan dari berbagai pihak,” ungkap Ardi. Ia juga menambahkan bahwa 19
rancangan peraturan lainnya masih dalam tahap harmonisasi, dan diharapkan
seluruhnya dapat rampung sebelum masa sidang berikutnya. Beberapa Ranperdasus yang dibahas
mencakup pengaturan perlindungan hak-hak OAP, tata kelola sumber daya alam
berbasis masyarakat adat, pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan kontekstual
Papua, dan kebijakan sosial budaya khas Papua Tengah. Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua
Tengah, John NR Gobai, menyoroti salah satu rancangan penting, yakni Ranperdasi
tentang tugas-tugas kepolisian daerah yang menyangkut keberadaan polisi adat
atau penjaga wilayah adat. “Masyarakat adat menilai
keberadaan polisi adat merupakan kebutuhan hukum yang sangat penting. Karena
itu, Ranperdasi ini diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi penjaga wilayah
adat,” tegas John. John juga meminta agar Polda
Papua Tengah turut memberikan dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan tersebut, agar implementasinya berjalan efektif di lapangan dan tidak
sekadar menjadi dokumen hukum tanpa daya guna. Melalui kegiatan ini, DPR Papua
Tengah berharap proses legislasi daerah dapat menjadi lebih partisipatif,
transparan, dan kontekstual dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat Papua
Tengah. Konsultasi publik juga menjadi
bagian dari upaya memperkuat otonomi khusus Papua, dengan memastikan bahwa setiap
regulasi yang lahir benar-benar berpihak kepada masyarakat adat dan mendorong
kesejahteraan mereka. “Kami ingin agar Ranperdasus dan
Ranperdasi ini bukan hanya simbol otonomi, tetapi instrumen nyata untuk
memperkuat eksistensi dan hak-hak Orang Asli Papua,” tutur Ardi menutup
kegiatan. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto
bersama seluruh peserta dan panitia penyelenggara, menandai semangat kolaborasi
antara lembaga legislatif, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem
hukum daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua Tengah. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 20:25 WIT
Edoardus Rahawadan Apresiasi Kontribusi Freeport terhadap Kemajuan Pendidikan dan Ekonomi Mimika
Papuanewsonline.com, Timika — Ketua
Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menilai kemajuan yang dicapai
Kabupaten Mimika dalam dua dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari
kontribusi besar PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, perusahaan tambang
raksasa tersebut telah memainkan peran penting dalam pembangunan di berbagai
sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi
masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Dalam wawancaranya di Timika,
Edoardus mengatakan bahwa para pemuda dan masyarakat Mimika telah melihat
langsung dampak positif kehadiran Freeport di Tanah Amungsa dan Kamoro. “Banyak dari kami, anak-anak muda
Mimika, tahu benar bagaimana perubahan besar terjadi dalam 20 tahun terakhir.
Pemerintahan, ekonomi, hingga infrastruktur berkembang pesat — dan itu tidak
terlepas dari kontribusi PT Freeport Indonesia,” ujarnya. Edoardus menyoroti peran Freeport
yang selama ini aktif bermitra dengan lembaga lokal seperti LPMAK (Lembaga
Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro) dan kini YPMAK, dalam menjalankan
berbagai program sosial dan pemberdayaan. Melalui lembaga tersebut,
Freeport telah mengembangkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat, seperti pendidikan beasiswa, layanan kesehatan, dan program ekonomi
berbasis komunitas. “Kami mengapresiasi kontribusi
besar Freeport, bukan hanya untuk orang Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak
ulayat, tetapi juga untuk pemuda Kei di Mimika yang turut merasakan manfaat,
terutama di area pendulangan,” kata Edoardus. Ia menambahkan bahwa banyak
pemuda Kei yang tidak memiliki pekerjaan tetap bisa bertahan hidup dari hasil
pendulangan di wilayah operasi Freeport, dan hal itu menurutnya merupakan
bentuk kemurahan hati perusahaan terhadap masyarakat lokal. “Saya secara pribadi dan mewakili
Pemuda Kei Mimika sangat berterima kasih atas kemurahan hati Freeport. Bantuan
itu nyata, dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” imbuhnya. Lebih lanjut, Edoardus juga
menyinggung isu yang tengah hangat di publik mengenai sosok calon Presiden
Direktur PT Freeport Indonesia yang ramai diberitakan di media nasional. Menurutnya, meski setiap orang
berhak mempublikasikan diri untuk menduduki jabatan tertentu, namun secara
moral dan adat, posisi puncak di Freeport sepatutnya dipercayakan kepada anak
asli Amungme atau Kamoro, dua suku pemilik hak ulayat di wilayah tambang
tersebut. “Kami tahu siapa itu orang
Amungme, siapa itu orang Kamoro. Mereka adalah pemilik tanah tempat Freeport
berdiri. Banyak generasi muda Amungme dan Kamoro yang cerdas, berpendidikan,
dan bahkan dibina langsung oleh Freeport. Mereka layak memimpin perusahaan
ini,” tegasnya. Edoardus menilai bahwa penempatan
anak daerah sebagai Presiden Direktur bukan hanya simbol representasi, tetapi
juga bentuk penghargaan dan penguatan hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat adat. “Kalau ada nama-nama dari luar
yang disebut di media, itu hak mereka. Tapi kami, Pemuda Kei di Mimika, hanya
mengenal bahwa tanah ini adalah milik Amungme dan Kamoro. Prinsip kami jelas: bumi
kami pijak, langit kami junjung,” ujarnya dengan tegas. Menutup pernyataannya, Edoardus
juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para penambang rakyat
dan pemuda Kei yang menggantungkan hidup di area pendulangan Freeport, agar
dapat mengelola hasil pendulangan dengan bijak. “Saya mengimbau
saudara-saudaraku, terutama dari Kei dan NTT yang bekerja di area pendulangan,
agar memanfaatkan hasil pendulangan untuk kebutuhan ekonomi secara bijak. Saat
ini Freeport tengah menghadapi kendala operasional, jadi mari kita tetap jaga
keamanan dan ketertiban di area kerja,” pesan Edoardus. Ia menegaskan bahwa pihaknya
tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap Freeport, namun berkomitmen menjaga
stabilitas daerah dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat serta
kesejahteraan bersama di Mimika. “Kami pemuda Kei tidak punya
kepentingan dengan Freeport. Kepentingan kami hanya satu: Mimika harus aman,
masyarakat adat pemilik hak ulayat harus mendapat keadilan, dan daerah ini
harus terus maju,” tutupnya.(GF)
04 Nov 2025, 19:27 WIT
Menko KumhamImipas Tegaskan Pemerintah Perkuat Strategi Berantas Judol Melalui Pendekatan TPPU
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Pemerintah Indonesia menegaskan keseriusannya dalam memberantas praktik judi
online dengan menggunakan pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Langkah strategis ini dinilai lebih efektif untuk menjerat jaringan keuangan
yang menjadi tulang punggung beroperasinya industri judi daring. Hal ini disampaikan oleh Menteri
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
(Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan
Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU, yang diselenggarakan oleh PPATK di Auditorium Yunus Husein,
Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025). Menurut Yusril, selama ini
penindakan terhadap judi online kerap terfokus hanya pada pelaku atau platform,
tanpa menelusuri aliran dana yang menopang operasional kejahatan tersebut.
Melalui mekanisme TPPU, pemerintah dapat melacak, membekukan, dan menyita hasil
kejahatan yang digunakan untuk memperluas jaringan judi online. “PPATK bahkan memiliki kewenangan
berdasarkan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan dan penghentian sementara
transaksi keuangan mencurigakan yang patut diduga terkait dengan peredaran judi
online,” tegas Yusril dalam sambutannya. Sebagai Ketua Komite TPPU, Yusril
menegaskan pentingnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga tanpa tumpang
tindih kewenangan. “Saya tidak akan mencampuri
kewenangan kementerian atau lembaga lain, tetapi saya pastikan semua bekerja
efektif dalam satu arah kebijakan yang sama,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penguatan
Komite TPPU ini merupakan bagian dari delapan program prioritas pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda reformasi hukum,
pemberantasan korupsi, dan penanganan kejahatan digital. “Pemberantasan judi online bukan
hanya soal hukum, tetapi juga komitmen politik dan moral negara untuk menutup
ruang bagi kejahatan ekonomi yang merusak masyarakat,” tegas Yusril. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan
Yustiavandana menilai bahwa judi online bukan hanya pelanggaran hukum,
melainkan fenomena sosial ekonomi kompleks yang memiliki keterkaitan dengan
berbagai kejahatan lain. “Judi online sering berhubungan
dengan penipuan, narkotika, hingga perdagangan orang. Ini adalah simpul
kejahatan lintas sektor yang harus dihadapi secara terintegrasi,” ungkap Ivan. Ivan menambahkan bahwa kegiatan
diseminasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antaranggota
Komite TPPU, terutama setelah diberlakukannya Perpres Nomor 88 Tahun 2025. Kegiatan tersebut turut dihadiri
sejumlah pejabat tinggi, antara lain Sesmenko Kumham Imipas R. Andika Dwi
Prasetya, Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Cahyani
Suryandari, Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, dan Staf
Khusus Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil. Selain itu, diskusi panel
menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, antara lain Komjen Pol. Drs. Syahar
Diantono (Kabareskrim Polri), Irjen Pol. Alexander Sabar (Dirjen Pengawasan
Ruang Digital Kemenkomdigi), Muhammad Novian (Direktur Hukum dan Regulasi
PPATK), Ahmad Solichin Lutfiyanto (Ketua Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
Perbankan), dan Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa (Guru Besar FH Universitas
Indonesia). Melalui kegiatan ini, PPATK
berharap dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum lintas
lembaga, terutama dalam mencegah dan memberantas praktik judi online serta
memutus aliran dana hasil kejahatan di sistem keuangan nasional. “Kami ingin memastikan bahwa
setiap rupiah hasil kejahatan tidak bisa lagi mengalir bebas di sistem keuangan
kita,” tegas Ivan menutup sesi diskusi. Dengan penerapan strategi
berbasis TPPU ini, pemerintah berharap dapat menangani akar kejahatan ekonomi
digital secara sistematis sekaligus melindungi masyarakat dari dampak sosial
yang ditimbulkannya.(GF)
04 Nov 2025, 17:15 WIT
Harga Emas dan Bawang Merah Picu Inflasi Timika: BPS Catat Laju 1,55 Persen di Oktober 2025
Papuanewsonline.com, Timika –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika kembali merilis laporan resmi
mengenai perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Oktober 2025.
Berdasarkan hasil survei harga di berbagai titik pantau, Timika mencatat
inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 1,55 persen, dengan nilai IHK mencapai 111,74
poin. Kepala BPS Kabupaten Mimika,
dalam keterangan persnya, menjelaskan bahwa meski inflasi Timika masih dalam
kategori terkendali dan stabil, terdapat beberapa komoditas yang memberikan
tekanan cukup kuat terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen. “Kenaikan harga emas perhiasan
dan bawang merah menjadi dua faktor dominan penyumbang inflasi bulan ini. Namun
secara umum, kondisi harga di pasar Timika masih stabil,” ujar perwakilan BPS
Mimika saat ditemui di kantor BPS, Selasa (4/11/2025). Berdasarkan kelompok pengeluaran,
inflasi y-on-y tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya, dengan kenaikan mencapai 17,56 persen. Lonjakan signifikan ini
terutama disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan, yang terus meningkat
seiring kondisi pasar global. Selain itu, kelompok makanan,
minuman, dan tembakau juga mencatat inflasi sebesar 0,29 persen, diikuti oleh perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen. Dua kelompok
ini terdampak oleh kenaikan harga bawang merah, minyak goreng, dan beberapa
bahan pangan lain yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Menariknya, tidak semua kelompok
pengeluaran menunjukkan kenaikan harga. Beberapa sektor justru mengalami deflasi,
seperti pakaian dan alas kaki (-1,35 persen) serta transportasi (-0,20 persen).
Deflasi pada sektor transportasi terjadi karena penurunan harga tiket pesawat
(angkutan udara), sementara pada kelompok pangan terdapat penurunan harga pada
komoditas kangkung, bayam, cabai rawit, dan daging ayam ras. “Fluktuasi harga pangan segar
seperti sayuran dan cabai masih menjadi faktor dinamis dalam struktur inflasi
Timika. Ketika pasokan lancar dan cuaca mendukung, harga akan turun dan menekan
inflasi secara keseluruhan,” tambah pejabat BPS tersebut. Secara umum, tingkat inflasi
Timika sebesar 1,55 persen dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali, di
bawah ambang batas nasional. Meski demikian, BPS mengingatkan pentingnya antisipasi
terhadap gejolak harga komoditas strategis, terutama menjelang akhir tahun
ketika permintaan masyarakat cenderung meningkat. BPS Mimika menegaskan komitmennya
untuk terus melakukan pemantauan harga di pasar tradisional dan modern, serta
memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID).Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok,
serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Data inflasi ini menjadi acuan
penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat,
baik untuk stabilisasi harga maupun untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di
tengah perubahan ekonomi nasional,” jelasnya. Menutup laporannya, BPS Mimika
juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam berbelanja dan mengelola keuangan
rumah tangga, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang
periode akhir tahun. “Masyarakat perlu menyesuaikan
pola konsumsi dengan kondisi pasar, agar tetap stabil secara ekonomi meskipun
terjadi fluktuasi harga komoditas tertentu,” tutupnya. Dengan inflasi yang masih
terkendali, BPS berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat dapat terus diperkuat demi menjaga kestabilan ekonomi daerah serta
meningkatkan kesejahteraan warga Mimika ke depan. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 16:12 WIT
Warga Non-Karyawan Palang Jalan di Mile 49,8 Tembagapura, Tuntut Fasilitas Bus ke Timika
Papuanewsonline.com, Tembagapura,
Mimika – Suasana di kawasan tambang Freeport, tepatnya di Mile 49,8 yang
menjadi perbatasan antara Distrik Kuala Kencana dan Distrik Tembagapura, sempat
memanas pada Selasa (4/11/2025) pagi. Sejumlah warga non-karyawan (NK)
melakukan aksi pemalangan jalan utama sebagai bentuk protes terhadap belum
tersedianya fasilitas transportasi bus menuju Timika. Aksi spontan yang berlangsung
sejak pukul 09.50 WIT itu sempat membuat lalu lintas di jalur vital tambang
tersebut terhenti sementara. Namun, berkat kesigapan aparat keamanan dan
respons cepat pihak kepolisian, situasi berhasil dikendalikan tanpa insiden
berarti. Kapolsek Tembagapura, Iptu Firman,
saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. “Benar, sempat terjadi aksi
palang di Mile 49,8 oleh warga non-karyawan. Namun sekarang palang sudah
dibuka, situasi aman dan kondusif,” ujarnya kepada Papuanewsonline.com. Sementara itu, Kapolsek Kuala
Kencana, AKP Djemi Reinhard, menjelaskan bahwa inti dari aksi tersebut adalah permintaan
warga agar disediakan fasilitas bus reguler yang bisa mengakomodasi kebutuhan
transportasi warga non-karyawan dari Mile 50 ke Timika. “Tidak ada tuntutan lain. Mereka
hanya ingin difasilitasi bus agar bisa turun ke Timika. Setelah dilakukan
mediasi bersama aparat keamanan dan tokoh masyarakat, akhirnya warga bersedia
membuka palang jalan,” jelas AKP Djemi. Menurut keterangan warga
setempat, selama ini transportasi menuju Timika lebih banyak diperuntukkan bagi
karyawan perusahaan tambang, sehingga masyarakat yang tinggal di area
non-karyawan kesulitan untuk mengakses transportasi reguler, terutama pada jam-jam
tertentu. “Warga hanya ingin ada keadilan
dan perhatian dari pihak terkait. Bus yang disediakan perusahaan selama ini
jarang bisa digunakan masyarakat umum, padahal mereka juga tinggal di wilayah
operasi yang sama,” ungkap salah satu perwakilan warga. Aksi ini mendapat perhatian
serius dari berbagai pihak, termasuk aparat distrik dan tokoh adat di wilayah
Tembagapura. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak perusahaan dapat
segera menemukan solusi permanen agar akses transportasi masyarakat
non-karyawan tidak lagi menjadi pemicu ketegangan di lapangan. Situasi di lokasi kini telah
kembali normal, namun peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan dasar
seperti akses transportasi publik harus diperhatikan dengan lebih serius,
terutama bagi warga yang hidup berdampingan dengan area operasi perusahaan
besar seperti PT Freeport Indonesia. Kapolsek Tembagapura menegaskan
bahwa pihaknya akan terus melakukan pendekatan persuasif guna mencegah aksi
serupa di kemudian hari. “Kami tetap mengedepankan dialog.
Semua aspirasi warga akan disampaikan ke instansi terkait agar bisa ditangani
dengan baik,” tutupnya. Dengan berakhirnya aksi secara
damai, jalur transportasi di kawasan Mile 49,8 kini kembali normal, dan warga
berharap adanya tindak lanjut nyata dari pihak terkait demi terciptanya
kenyamanan bersama di wilayah tambang raksasa tersebut. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 16:10 WIT
Gubernur Papua Selatan Tegaskan Komitmen Tindak Tegas Peredaran Miras
Papuanewsonline.com, Merauke –
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menunjukkan ketegasan dalam menjaga keamanan
wilayahnya. Dipimpin langsung oleh Gubernur Apolo Safanpo, jajaran Forkopimda
Papua Selatan menggelar rapat koordinasi intensif guna menindaklanjuti maraknya
kasus kriminalitas yang diduga kuat dipicu oleh penyalahgunaan minuman keras
(miras) di masyarakat. Pertemuan yang digelar pada Senin,
4 November 2025 di Merauke tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting.
Gubernur Apolo menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap
kondisi sosial yang kian memprihatinkan akibat peredaran miras ilegal. “Kehadiran adik-adik mahasiswa
dan masyarakat hari ini menyuarakan keresahan yang nyata. Miras telah menjadi
pemicu utama meningkatnya tindak kriminal dan gangguan kamtibmas di Papua
Selatan,” ujar Gubernur Apolo dalam keterangannya usai berdialog dengan
perwakilan Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Papua Selatan. Ia menegaskan, berbagai tindak
kekerasan yang terjadi belakangan ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan
telah mengancam rasa aman dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Kami telah berkoordinasi dengan
seluruh unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten, termasuk Pangdam XXIV/Mandala
Trikora, LO Polda, LO Kabinda, serta perwakilan kelompok masyarakat untuk
mencari solusi bersama. Pertemuan ini berlangsung satu hari penuh dengan hasil
yang konkret,” lanjutnya. Dari rapat tersebut, disepakati tiga
langkah penanganan komprehensif: Pertama, langkah jangka pendek,
yakni melakukan razia gabungan dan menertibkan tempat-tempat penjualan miras
ilegal. Kedua, langkah jangka menengah,
berupa penyusunan peraturan daerah dan penguatan koordinasi antarinstansi
terkait. Ketiga, langkah jangka panjang,
dengan fokus pada edukasi masyarakat dan pembinaan generasi muda agar menjauhi
konsumsi miras. Gubernur Apolo menegaskan,
Pemprov Papua Selatan berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman,
bermartabat, dan bebas dari pengaruh negatif miras. “Kami ingin Papua Selatan menjadi
tanah yang damai dan bermartabat. Pemerintah bersama aparat keamanan akan
menindak tegas setiap pelanggaran yang mengancam stabilitas dan keselamatan
warga,” tegasnya. Langkah strategis ini mendapat
dukungan penuh dari Forkopimda serta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam
pertemuan. Mereka menilai kebijakan Gubernur Apolo merupakan langkah nyata dan
berani dalam memulihkan citra keamanan Papua Selatan. Dengan adanya kebijakan terarah
ini, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan, dan Papua Selatan kembali
menjadi wilayah yang aman, kondusif, serta menjadi contoh penegakan ketertiban
sosial di Tanah Papua. Penulis: Hendrik Editor: GF
04 Nov 2025, 16:08 WIT
Kapolda Maluku Tinjau Ekowisata Sagu Negeri Rutong
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam upaya memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi masyarakat, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke Ekowisata Sagu Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Senin (3/11/2025).Kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Polda Maluku dalam mendukung pelestarian kearifan lokal sekaligus penguatan potensi ekonomi berbasis masyarakat adat.Kapolda Maluku hadir bersama Wakapolda Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta Wakil Ketua dan Pengurus Bhayangkari, serta jajaran Pejabat Utama Polda Maluku, antara lain Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Lantas, Dir Reskrimsus, Dir Resnarkoba, dan Kabid Humas Polda Maluku.Turut mendampingi pula Wakapolresta Ambon dan Kapolsek Leitimur Selatan.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku bersama rombongan secara langsung meninjau seluruh proses pengolahan sagu mulai dari pengambilan bahan baku mentah di hutan sagu hingga pengolahan menjadi tepung sagu siap konsumsi.Irjen Pol Dadang Hartanto juga berinteraksi dengan masyarakat dan pengelola ekowisata, mendengarkan langsung pengalaman mereka dalam menjaga hutan adat serta mengembangkan potensi wisata berbasis sagu. Serta pak kapolda dan wakapolda langsung melakukan praktek bagaimana proses nani sagu menggunakan alat nani, dimana proses ini merupakan cara pukul sagu guna penghancuran empelur/ isi batang sagu dari kulit batang sagu diiringi ukulele dan nyanyian lagu anak-anak SD rutong.“Sagu bukan hanya sumber pangan, tetapi juga simbol budaya, ketahanan pangan, dan identitas masyarakat Maluku. Pelestariannya berarti menjaga masa depan generasi mendatang,” ujar Kapolda di sela kegiatan peninjauan.Sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal, Kapolda Maluku juga mencicipi berbagai kuliner khas Maluku yang diolah dari bahan dasar sagu, mulai dari mie sagu, sinole, hingga olahan minuman hasil inovasi masyarakat Rutong seperti jus tomi-tomi, teh kelor..Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa kunjungan Kapolda Maluku ke Negeri Rutong merupakan bagian dari sinergi POLRI dengan pemerintah daerah dalam upaya mendukung program pelestarian budaya dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas.“Kunjungan Bapak Kapolda ini adalah bagian dari sinergi Polri dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam melestarikan budaya dan memajukan sektor ekowisata berbasis komunitas. Diharapkan Ekowisata Sagu Rutong dapat menjadi pilot project yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Kabid Humas.Selain menjadi objek wisata alam dan budaya, Ekowisata Sagu Rutong juga berperan sebagai ruang edukasi tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan nilai ekonomi produk lokal.Kunjungan kerja ini juga mempertegas bahwa pendekatan keamanan berbasis budaya menjadi salah satu strategi prioritas Polda Maluku dalam menjaga Kamtibmas yang berkelanjutan.Melalui kemitraan dengan masyarakat adat, POLRI berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keamanan dan kesejahteraan harus dibangun bersama.“Kami ingin masyarakat merasa aman sekaligus berdaya. Dengan menjaga budaya dan potensi lokal seperti sagu, maka keamanan sosial juga akan tumbuh dari masyarakat itu sendiri,” ungkap Kapolda Maluku.Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keakraban, mencerminkan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan daerah.Kunjungan Kapolda Maluku ke Ekowisata Sagu Negeri Rutong menandai babak baru pendekatan humanis Polri di daerah, yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif mendukung pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya lokal.Langkah ini sejalan dengan semangat “Polri Presisi”, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial.Pendekatan berbasis komunitas seperti Ekowisata Sagu Rutong membuktikan bahwa keamanan dan pembangunan dapat berjalan beriringan ketika aparat hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengawas.Inisiatif ini diharapkan menjadi model kemitraan Polri–masyarakat adat di Indonesia Timur, di mana pelestarian budaya menjadi pilar penting dalam membangun stabilitas, ekonomi, dan harmoni sosial di bumi Maluku. PNO-12
04 Nov 2025, 14:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
