Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Gubernur Papua Sambut Kedatangan Menko Polkam Djamari Chaniago
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Suasana hangat mewarnai Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Rabu
(5/11/2025) pagi ketika Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri bersama jajaran Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua menyambut langsung kedatangan Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik
Indonesia, Djamari Chaniago. Kunjungan kerja Menko Polkam
ini menjadi momentum penting dalam memastikan kondisi keamanan, stabilitas
sosial, dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua berjalan sesuai arah
kebijakan nasional. Dalam sambutannya, Gubernur
Fakhiri menegaskan bahwa kehadiran Menko Polkam di Papua merupakan bukti
nyata perhatian pemerintah pusat terhadap Tanah Papua. “Kami sangat menghargai kunjungan
Menko Polkam ke Papua. Ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam
mengawal pembangunan dan stabilitas di wilayah ini,” ujar Gubernur Fakhiri saat
menyambut rombongan Menko Polkam di ruang VIP Bandara Sentani. Setelah prosesi penyambutan,
rombongan Menko Polkam melanjutkan agenda ke Papua Youth Creative Hub (PYCH)
di Kota Jayapura. Di lokasi tersebut, Djamari Chaniago didampingi Gubernur
Fakhiri menyerahkan bantuan sosial berupa buku, alat tulis, dan paket sembako
kepada masyarakat dan pelajar setempat. Dalam sambutannya di PYCH, Menko
Polkam menekankan pentingnya peran generasi muda Papua dalam menjaga
persatuan dan membangun daerah melalui kreativitas dan pendidikan. “Papua memiliki potensi besar
dalam sumber daya manusia muda. Pemerintah ingin memastikan mereka mendapat
ruang yang luas untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi,” ungkap Djamari. Usai kegiatan sosial, rombongan
Menko Polkam beranjak menuju Mapolda Papua untuk memberikan arahan strategis
kepada jajaran TNI-Polri. Dalam arahannya, Menko Polkam meminta seluruh
aparat agar mengutamakan pendekatan humanis dan dialogis dalam menjaga keamanan
serta mendukung program pembangunan di wilayah-wilayah yang masih rawan
konflik. “Keamanan dan kesejahteraan harus
berjalan beriringan. Pendekatan tegas boleh dilakukan, tetapi harus disertai
empati dan semangat membangun kepercayaan masyarakat,” tegasnya. Pada malam harinya, Menko
Polkam menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua dan Forkopimda di Gedung
Negara Provinsi Papua, Kota Jayapura. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu
strategis, antara lain sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah,
percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penguatan stabilitas politik
menjelang tahun politik 2026. Menurut sumber di lingkungan
Pemprov Papua, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk menegaskan komitmen
bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan Papua yang aman,
damai, dan sejahtera. Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa
pihaknya siap menjalankan setiap arahan pemerintah pusat demi kepentingan
masyarakat Papua. “Kami berkomitmen mendukung
langkah-langkah strategis pemerintah pusat. Keamanan dan kesejahteraan
masyarakat adalah prioritas utama kami,” ujar Gubernur Fakhiri. Kunjungan kerja Menko Polkam
kali ini bukan hanya bersifat simbolis, melainkan juga menjadi bukti nyata
bahwa negara hadir dan peduli terhadap masa depan Papua. Kehadiran pemerintah
pusat di tengah masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya dan
semangat kebersamaan antarwarga Papua dalam mendukung pembangunan
berkelanjutan. Dengan rangkaian agenda yang
padat dan penuh makna ini, kunjungan Menko Polkam Djamari Chaniago bersama
Gubernur Mathius D. Fakhiri mencerminkan satu semangat besar: Papua damai,
Papua maju, dan Papua sejahtera di bawah sinergi kuat antara pusat dan daerah. Penulis: Jid Editor: GF
06 Nov 2025, 10:27 WIT
Gubernur Papua Siap Kawal Pembangunan Embarkasi Haji dan Kurangi Biaya Perjalanan Jemaah
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Rencana pembangunan Embarkasi Haji di wilayah Papua Raya mendapat dukungan
penuh dari Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri. Langkah ini diharapkan menjadi
momentum penting bagi peningkatan pelayanan bagi calon jemaah haji asal Papua
sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut disampaikan
dalam pertemuan antara Gubernur Papua dan jajaran pengurus Ikatan Persaudaraan
Haji Indonesia (IPHI) Korwil Papua, yang dipimpin langsung oleh Ketua Korwil
IPHI, Sarminanto, di Kantor Gubernur Papua, Rabu (5/11/2025). Sarminanto menjelaskan, pertemuan
itu berlangsung produktif dan penuh semangat kolaborasi. Ia menyebut bahwa Gubernur
menyambut positif rencana pembangunan Embarkasi Haji yang selama ini menjadi
aspirasi masyarakat Muslim di Tanah Papua. “Alhamdulillah, Bapak Gubernur
merespons dengan sangat baik. Beliau bahkan memiliki wacana yang sejalan dengan
program IPHI untuk menindaklanjuti pembangunan Embarkasi Haji di Papua. Gayung
bersambut, visi kami sama,” ujar Sarminanto usai pertemuan. Sarminanto menuturkan bahwa
keberadaan Embarkasi Haji di Papua akan memberikan dampak besar dari berbagai
sisi, baik sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Selama ini, jemaah haji asal
Papua harus berangkat melalui Makassar, Sulawesi Selatan, yang membutuhkan
biaya tambahan besar dan waktu perjalanan panjang. Dengan adanya Embarkasi di
Papua, semua proses — mulai dari pemberangkatan, administrasi, hingga asrama
haji — dapat dilakukan di dalam wilayah sendiri. “Jika Embarkasi ini terwujud,
biaya perjalanan haji bisa berkurang signifikan karena jemaah tidak perlu lagi
ke Makassar. Ini bukan hanya efisiensi, tapi juga keadilan pelayanan bagi
masyarakat Papua,” jelasnya. Selain itu, Sarminanto menyebut
ada lima manfaat utama yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua: Pertama, Pengurangan biaya
keberangkatan haji, karena tidak lagi perlu transit ke provinsi lain. Kedua, Peningkatan ekonomi lokal,
terutama di sekitar wilayah pembangunan Embarkasi. Ketiga, Peningkatan okupansi
hotel dan penginapan lokal, karena meningkatnya aktivitas jemaah dan keluarga. Keempat, Kenaikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari sektor jasa dan perdagangan. Kelima, Penciptaan lapangan kerja
baru di sektor transportasi, perhotelan, kuliner, dan pelayanan haji. Lebih jauh, program yang digagas
IPHI Korwil Papua ini tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji,
tetapi juga berpotensi membuka peluang wisata rohani internasional. Sarminanto menyebut, ke depan IPHI
akan mengembangkan program perjalanan umroh rutin setiap bulan serta membuka
paket wisata rohani ke Tanah Perjanjian (Israel) yang dikelola secara
profesional dan transparan. “Kami berharap Papua bisa menjadi
pusat kegiatan keagamaan dan wisata rohani di kawasan timur Indonesia. Dengan
dukungan pemerintah provinsi, ini sangat mungkin diwujudkan,” imbuhnya. Untuk merealisasikan rencana
strategis ini, Gubernur Papua bersama IPHI akan segera melakukan koordinasi ke
tingkat nasional, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama,
guna membahas kebijakan dan regulasi terkait pembangunan Embarkasi Haji. “Bapak Gubernur sudah menyatakan
kesiapannya untuk mendampingi kami ke kementerian terkait agar wacana ini dapat
masuk dalam rencana pembangunan nasional,” kata Sarminanto optimistis. Langkah ini menunjukkan
keseriusan Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat infrastruktur keagamaan
sekaligus menumbuhkan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai
pihak, pembangunan Embarkasi Haji Papua bukan hanya menjadi simbol kemajuan
umat, tetapi juga tonggak baru kemandirian ekonomi di Tanah Papua — tempat
keberagaman, semangat, dan gotong royong terus tumbuh bersama. Penulis: Jid Editor: GF
06 Nov 2025, 10:18 WIT
Gelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana, Ini Penekanan Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku menggelar apel kesiapan tanggap darurat yang bertempat di Lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary, Kota Ambon, Selasa (4/11/2025).Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, dalam sambutannya saat memimpin apel menekankan kesiapan personel dalam peringatan dini kepada masyarakat. Ini harus menjadi prioritas dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana. "Kita harus selalu mengidentifikasi dan meningkatkan peringatan dini kepada seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan langkah yang kreatif, inovatif, dan cerdas dalam membangun dan menciptakan budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan," tegas Kapolda.Apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Maluku merupakan wujud nyata komitmen Polri, khususnya Polda Maluku. Ini bertujuan untuk mensinergikan seluruh elemen dalam menghadapi potensi bencana dan memperkuat upaya mitigasi.Kapolda menyampaikan pentingnya perubahan mendasar dalam penanggulangan bencana, sejalan dengan paradigma baru yang berlaku. Di antaranya dari responsif menjadi preventif. Di mana penanganan bencana kini berfokus pada pencegahan dini. Kemudian dari sektoral menjadi multi sektoral, yang mana melibatkan semua komponen masyarakat, TNI-Polri, dan instansi terkait. Selanjutnya inisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, bahwa bencana adalah urusan kolektif.Pada kesempatan itu, Kapolda memerintahkan untuk selalu melaksanakan mitigasi aktif dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, Ia memberikan penekanan kepada seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana di Provinsi/Kabupaten/Kota, instansi terkait, dan seluruh personel TNI-Polri agar Terus melakukan mitigasi bencana melalui sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat; Memastikan bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk TNI-Polri, Pemerintah Daerah, dan Insan Pers.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga berharap sinergi yang terjalin melalui apel siaga ini dapat memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana."Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan ketangguhan dalam menghadapi bencana dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat secara umum. Mari terus berjuang dan membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder demi tugas kemanusiaan yang sangat mulia ini," tutup Irjen Pol Dadang Hartanto.Untuk diketahui, apel gabungan melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam penanggulangan bencana.Apel kesiapan tanggap darurat bencana turut dihadiri Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., Komandan Lanud Patimura Ambon, Perwakilan Pangdam XV/Patimura, Perwakilan Komandan Kodaeral IX Ambon, Para PJU Polda Maluku, Kepala Dinas BPBD Provinsi Maluku, Kepala Basarnas Ambon dan pejabat lainnya. PNO-12
06 Nov 2025, 08:55 WIT
Bapenda Mimika Siapkan Gebyar Pajak 2025 dengan Fun Run dan Hadiah Motor
Papuanewsonline.com, Mimika —
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Mimika, Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Mimika akan menggelar Gebyar Pajak 2025, sebuah kegiatan
kolaboratif yang memadukan semangat sportivitas, hiburan, dan edukasi pajak
bagi masyarakat. Kegiatan bertajuk “Bapenda Fun
Run & Gebyar Sadar Pajak” ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 8 November 2025,
dengan berbagai agenda menarik mulai dari fun run sejauh 7 kilometer, penghargaan
wajib pajak teladan, hingga pengundian hadiah spektakuler termasuk empat unit
sepeda motor. Menurut Kepala Bapenda Mimika,
Dwi Cholifah, kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk apresiasi
pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah berperan aktif dalam
pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak. “Gebyar Pajak ini adalah bentuk
ucapan terima kasih kami kepada para wajib pajak yang telah patuh dan
berkontribusi bagi daerah. Kami ingin menunjukkan bahwa membayar pajak bisa
dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan penuh semangat kebersamaan,” ujar
Dwi Cholifah usai memimpin rapat persiapan acara, Rabu (5/11/25). Acara akan diawali dengan Bapenda
Fun Run yang diikuti sekitar 400 peserta, mengambil rute start dan finish di
halaman Kantor Bapenda Mimika, Jalan Yos Sudarso. Setelah garis finish dilewati,
peserta dan masyarakat akan disuguhkan hiburan, bazar, serta sesi utama yakni Gebyar
Sadar Pajak 2025. Dalam sesi tersebut, Bapenda
Mimika akan memberikan penghargaan kepada wajib pajak teladan dari tiga sektor
utama: pajak hotel, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan (BPHTB). Kriteria penilaiannya mencakup kepatuhan
membayar pajak lima tahun terakhir, pembayaran tepat waktu, serta bebas
tunggakan. Selain itu, Bapenda juga
menggelar program undian struk pajak sebagai cara kreatif meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam meminta bukti pembayaran. Hingga awal November, tercatat
1.680 struk telah diunggah dengan total transaksi mencapai Rp975 juta. “Ini adalah bagian dari kampanye
sadar pajak berbasis digital. Masyarakat yang aktif bertransaksi dan meminta
struk berpeluang besar mendapatkan hadiah,” jelas Dwi. Gebyar Pajak 2025 menjanjikan
berbagai hadiah menarik untuk peserta dan wajib pajak. Empat unit sepeda motor,
kulkas, dan beragam doorprize lainnya telah disiapkan oleh panitia. Hadiah-hadiah tersebut diberikan
sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar masyarakat semakin sadar akan
pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. “Kegiatan ini bukan hanya untuk
meningkatkan pendapatan daerah, tapi juga mempererat hubungan antara pemerintah
dan masyarakat. Kita ingin membangun budaya sadar pajak yang menyenangkan,”
kata Dwi menambahkan. Selain acara utama, Gebyar Pajak
juga akan diisi dengan hiburan rakyat, pentas seni lokal, dan pameran layanan
publik dari berbagai instansi. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat menjadi wahana
sosialisasi yang efektif sekaligus ruang interaksi langsung antara Bapenda dan
masyarakat. Melalui kegiatan ini, Bapenda
Mimika berupaya mengubah paradigma masyarakat bahwa pajak bukan sekadar
kewajiban, tetapi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan
infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. “Semangatnya adalah kolaborasi.
Kami ingin semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—bersama-sama
membangun Mimika dengan semangat transparansi dan partisipasi aktif,” tutup Dwi
Cholifah optimistis. Dengan penyelenggaraan Gebyar
Pajak 2025, Bapenda Mimika berharap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara
pemerintah dan warga menuju Mimika yang maju, mandiri, dan sejahtera. Penulis: Jid Editor: GF
05 Nov 2025, 21:22 WIT
Kejari Mimika Eksekusi Dua Terpidana Korupsi Jembatan Agimuga ke Lapas Abepura
Papuanewsonline.com, Timika —
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika kembali menegaskan komitmennya dalam
menegakkan supremasi hukum dengan mengeksekusi dua terpidana kasus korupsi
proyek pembangunan jembatan dan bangunan pelengkap sepanjang delapan meter di
Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika. Eksekusi dilakukan pada Selasa
(4/11/2025) dan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi
Pidsus) Kejari Mimika, Arthur Fritz Gerald, S.H., M.H., bersama Jaksa Eksekutor
Febiana Wilma Sorbu, S.H., M.H. Kedua terpidana, masing-masing
berinisial AP dan MPP, telah dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA
Abepura untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jayapura yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht). Sebelumnya, pada Rabu, 29
November 2025, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jayapura memutuskan bahwa kedua
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menilai perbuatan
kedua terdakwa telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan
infrastruktur yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat di wilayah pedalaman
Mimika. Setelah mendengar putusan tersebut, kedua terdakwa menerima tanpa
mengajukan upaya hukum lanjutan. “Eksekusi ini merupakan bagian
dari pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht. Kami ingin memastikan
bahwa setiap perkara tindak pidana korupsi yang sudah diputus, segera
ditindaklanjuti dengan eksekusi,” ujar Arthur Fritz Gerald dalam keterangan
persnya. Lebih lanjut, Kasi Pidsus
menegaskan bahwa Kejari Mimika akan terus berkomitmen menindak tegas setiap
bentuk pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
negara dan proyek pembangunan daerah. Menurutnya, kasus korupsi seperti
ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya penyelenggara negara
dan kontraktor yang mengelola anggaran publik. “Kami tidak hanya fokus pada
penindakan, tapi juga melakukan langkah preventif agar ke depan tidak terjadi
lagi penyimpangan serupa. Pengawasan dan transparansi menjadi kunci dalam
setiap proses pembangunan di Mimika,” tambahnya. Kasus korupsi ini berawal dari proyek
pembangunan jembatan dan bangunan pelengkap sepanjang delapan meter yang
bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023. Dari hasil penyelidikan dan
audit, ditemukan adanya penyimpangan anggaran dan mark-up yang menyebabkan
kerugian keuangan negara. Akibatnya, proyek tersebut tidak terlaksana sesuai
dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, dan manfaatnya pun tidak dapat
dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Distrik Agimuga. Kedua terpidana yang terbukti
terlibat dalam proyek tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara serta
diwajibkan membayar denda dan uang pengganti sesuai keputusan majelis hakim. Keberhasilan Kejari Mimika dalam
mengeksekusi kasus ini menjadi bukti nyata adanya sinergi antara aparat penegak
hukum dan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan amanat undang-undang. Eksekusi berjalan dengan tertib
dan lancar tanpa kendala berarti. Setelah proses administrasi di Timika
selesai, kedua terpidana langsung diberangkatkan ke Jayapura untuk menjalani
masa hukuman di Lapas Abepura. Kejari Mimika berharap, langkah
tegas ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi serta menjadi
pengingat bagi pihak lain agar tidak menyalahgunakan wewenang maupun anggaran
publik. “Kami berharap seluruh elemen
pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dapat bekerja dengan
transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Pembangunan hanya bisa berhasil
jika dikerjakan dengan kejujuran dan integritas,” tutup Arthur Fritz Gerald. Dengan eksekusi ini, Kejari
Mimika menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di daerah bukan hanya
slogan, tetapi tindakan nyata untuk menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan
publik terhadap lembaga negara. Penulis: Jid Editor: GF
05 Nov 2025, 21:20 WIT
Polda Kalteng Kerahkan 2.850 Personel, Siap Hadapi Darurat Bencana di Bumi Tambun Bungai
Papuanewsonline.com, Palangka Raya - Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mengerahkan 2.850 personel yang siap diterjunkan dalam mengantisipasi potensi bencana alam di Bumi Tambun Bungai.Pengerahan pasukan tersebut, digelar dalam apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, di Lapangan Barigas, Mapolda setempat, Jl. Tjilik Riwut Km. 1, Kota Palangka Raya, Rabu (5/11/2025).Apel dipimpin langsung oleh, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Gubernur H. Agustiar Sabran, Pangdam XXII Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, dan turut dihadiri pejabat utama Polda serta sejumlah forkopimda lainnya.Kapolda Kalteng menyampaikan bahwa apel yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana diberbagai wilayah."Hari ini kita melaksanakan apel kesiapsiagaan bersama lintas instansi dan ada sebanyak 2.850 personel siap dikerahkan untuk menghadapi situasi tanggap darurat bencana terutama di wilayah Prov. Kalteng," ujar Kapolda.Irjen Iwan menegaskan, apel ini digelar juga sebagai bentuk kesiapan mulai dari personel, sarana prasarana hingga mekanisme koordinasi antar intansi."Dengan bentuk kesiapan ini, harapannya kedepan kolaborasi dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dapat cepat serta tepat teratasi," kata Irjen Iwan.Kapolda menambahkan, selain kesiapan teknis, pihaknya juga telah menyiapkan langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi risiko bencana, khususnya menghadapi potensi banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalteng."Semoga langkah ini dapat menjadi bentuk sinergi nyata dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat terhadap potensi benacana yang terjadi," tutup Kapolda. PNO-12
05 Nov 2025, 19:01 WIT
Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Mitigasi untuk Cegah Dampak Bencana
Papuanewsonline.com, Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kesiapan dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana alam di musim hujan. Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di Mako Brimob Polri, Depok, Rabu (5/11/2025).Sigit mengungkapkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hampir setengah wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. “Saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, di mana puncaknya diperkirakan akan terjadi secara bertahap dari bulan November 2025 hingga Januari 2026,” ujar Sigit.Ia menjelaskan, peningkatan curah hujan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. Selain itu, BMKG juga memprediksi akan terjadi fenomena La Nina yang dapat meningkatkan intensitas hujan di atas normal.“Selain itu, BMKG juga mendeteksi bahwa bulan November 2025 akan mulai terjadi fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026,” kata Sigit.Untuk itu, Sigit menekankan perlunya langkah antisipatif dan kesiapan optimal dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI-Polri, serta lembaga terkait lainnya.“Diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian lembaga, dan stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” jelasnya.Kapolri menambahkan, sinergi dan mitigasi yang terintegrasi dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengurangi risiko korban jiwa maupun kerusakan fasilitas umum.“Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, tentunya kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, baik berupa korban jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian serta pembangunan nasional,” tuturnya.Apel kesiapan tanggap darurat bencana ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh personel gabungan dari berbagai instansi. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi bencana di musim hujan. PNO-12
05 Nov 2025, 18:52 WIT
Kapolri Tinjau Sarana-Prasarana Pada Apel Kesiapan Tanggap Bencana di Mako Brimob
Papuanewsonline.com, Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau sejumlah sarana dan prasarana tanggap bencana di lapangan apel Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Rabu (5/11/2025). Dalam kegiatan tersebut, Jenderal Sigit memeriksa berbagai peralatan dan kendaraan operasional yang disiapkan untuk menghadapi situasi darurat bencana.Pantauan di lokasi, Kapolri meninjau satu per satu fasilitas tanggap bencana yang telah dipersiapkan. Setiap satuan yang bertanggung jawab atas alat dan perlengkapan tersebut turut memberikan penjelasan secara langsung kepada Jenderal Sigit.Salah satu alat yang menarik perhatian Kapolri adalah flat bag, yang digunakan untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan. Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit sempat bertanya langsung kepada personel Polairud mengenai fungsi alat tersebut.“Ini bisa evakuasi korban dari reruntuhan?” tanya Jenderal Sigit kepada salah satu personel Polairud.“Siap, ini bisa evakuasi korban dari reruntuhan, Jenderal,” jawab personel Polairud.Selain flat bag, Kapolri juga meninjau drone hingga helikopter evakuasi yang disiapkan untuk operasi tanggap bencana. Ia turut mengunjungi dapur umum lapangan yang mampu menyediakan hingga 80 porsi makanan bagi para pengungsi.Setelah melakukan pengecekan peralatan, Jenderal Sigit meninjau kesiapan personel gabungan yang terlibat dalam penanganan bencana. Dalam momen tersebut, Kapolri tampak sesekali memberikan arahan langsung kepada personel di lapangan.Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Polri memastikan kesiapan seluruh unsur, baik personel maupun perlengkapan, dalam menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia. PNO-12
05 Nov 2025, 18:44 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Apel Simulasi Siaga Tanggap Darurat Bencana
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin Apel Simulasi Siaga Tanggap darurat Bencana di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menguji kesiapan manajemen dan kompetensi personel dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang berpeluang meningkat menjelang akhir tahun.Apel tersebut diikuti oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta seluruh personel Polda Maluku dari berbagai satuan.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa apel ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri terhadap ancaman bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga merupakan pengujian nyata terhadap kemampuan teknis dan manajerial personel di lapangan.“Hari ini kita akan uji dua hal. Pertama, manajemen bencana, dan kedua, kompetensi operator dalam memberikan bantuan, mulai dari pertolongan pertama hingga pelaksanaan Search and Rescue (SAR),” tegas Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto.Kapolda menambahkan, apel siaga ini merupakan atensi langsung dari pimpinan Polri untuk memastikan setiap jajaran siap menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana di wilayah Maluku.Dalam arahannya, Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi bencana di seluruh wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis unik dan kompleks.“Maluku sebagian besar terdiri dari wilayah laut, maka potensi terjadinya bencana lebih besar di wilayah perairan,” jelas Kapolda.“Selain itu, wilayah perbukitan dan pegunungan juga memiliki risiko tanah longsor. Adapun di beberapa daerah perkotaan, potensi banjir umumnya berupa genangan,” lanjutnya.Ia mengingatkan seluruh personel untuk siap siaga secara teknis dan strategis, baik dalam menghadapi bencana laut seperti gelombang tinggi dan kecelakaan pelayaran, maupun bencana darat seperti longsor dan banjir lokal.Irjen Pol Dadang Hartanto menekankan bahwa kesiapan aparat kepolisian tidak hanya diukur dari jumlah personel atau peralatan, tetapi dari kemampuan merespons cepat, terkoordinasi, dan efektif dalam melindungi masyarakat.“Kita harus hadir dengan kesiapan penuh. Bukan hanya cepat tanggap, tetapi juga terukur dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Kapolda.Apel simulasi Siaga Tanggap Bencana ini menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman bencana alam. Melalui latihan, evaluasi, dan kesiapsiagaan terpadu, Polda Maluku memastikan seluruh personelnya mampu bertindak tepat dan efisien dalam situasi darurat.Apel Siaga Tanggap Bencana yang dipimpin Kapolda Maluku menegaskan arah kebijakan Polri di daerah dalam memperkuat sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana. Pendekatan berbasis kompetensi dan pemetaan risiko menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan geografis Maluku yang kompleks. Dengan kesiapan personel dan sistem yang terintegrasi, Polri menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara di tengah situasi krisis. PNO-12
05 Nov 2025, 18:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
