Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pemkab Mimika melalui Dinas Satpol PP Perkuat Sinergi penegakan Perda melalui Penyegaran PPNS
Papuanewsonline.com, Timika — Dalam
upaya memperkuat penegakan hukum dan ketertiban di wilayahnya, Pemerintah
Kabupaten Mimika melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar
kegiatan Penyegaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2025. Kegiatan
ini berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Oktober 2025, bertempat di
Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, dengan tema “Sinergitas dan Kolaborasi
Pemerintah Daerah Bersama Stakeholder dalam Penegakan Peraturan Daerah Guna
Mewujudkan Mimika Rumah Kita yang Aman, Nyaman, dan Tertib.” Acara tersebut dibuka secara
resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu,
yang hadir mewakili Bupati Mimika. Dalam sambutannya, Frans menegaskan bahwa
kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat
kapasitas dan profesionalisme aparatur, khususnya para PPNS sebagai garda
terdepan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah
(Perkada). “PPNS adalah ujung tombak dalam
menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan
terhadap hak-hak warga yang dijamin dalam peraturan daerah,” tegas Frans Kambu
di hadapan para peserta. Menurut Frans, penyegaran ini
tidak hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai
integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya PPNS
untuk mampu bekerja profesional, berwibawa, serta menjunjung tinggi etika
pelayanan publik. “Peran PPNS bukan hanya
menegakkan hukum, tetapi juga memastikan kebijakan daerah berjalan secara adil
dan manusiawi. Integritas dan rasa tanggung jawab harus menjadi dasar dalam
setiap tindakan,” tambahnya. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan
PPNS dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Mereka
mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber nasional yang berpengalaman di
bidang penegakan hukum daerah dan tata kelola pemerintahan. Dua narasumber utama yang hadir
dalam kegiatan ini adalah Kombes Pol. Endang Rasidin, S.I.K., Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Reskrim Polri Megamendung, serta Dr. Benhard
Rondonuwu, S.H., M.Si., Direktur Direktorat Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri. Keduanya menyoroti pentingnya
sinergi antara PPNS, Satpol PP, aparat kepolisian, dan lembaga hukum lainnya
dalam memastikan efektivitas penegakan peraturan daerah. Mereka juga menekankan
perlunya pembaruan pemahaman hukum dan kemampuan investigatif bagi para
penyidik agar dapat menghadapi dinamika penegakan hukum modern. “Koordinasi yang solid
antarinstansi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat daerah. PPNS
yang profesional dan berintegritas akan menciptakan iklim pemerintahan yang
tertib dan berkeadilan,” ujar Kombes Pol. Endang Rasidin. Dengan terselenggaranya kegiatan
ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap koordinasi lintas sektor dapat
semakin kuat, terutama dalam mendorong penegakan hukum daerah yang berpihak
kepada masyarakat. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi bagi Mimika dalam
mewujudkan visi daerah yang aman, tertib, dan nyaman untuk semua. “Mimika adalah rumah kita
bersama. Untuk menjaganya tetap aman dan nyaman, PPNS harus menjadi pelindung
masyarakat sekaligus penegak aturan yang humanis,” tutup Frans Kambu. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 00:08 WIT
TIFA Creative Timika Bawa Pesona Papua ke Maluku Tenggara di Festival Meti Kei 2025
Papuanewsonline.com, Maluku
Tenggara — Langit sore Pantai Ngur Sarnadan, Ohoililir, menjadi saksi bagaimana
semangat budaya dan persaudaraan antar daerah hidup dalam gerak dan irama. Di
bawah gemuruh tepuk tangan penonton, TIFA Creative Timika tampil memukau di
panggung Festival Meti Kei 2025, Kamis (30/10/2025). Sepuluh penari muda dari
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sukses menghadirkan penampilan memikat yang
menggabungkan keindahan tarian adat Papua dan nuansa khas budaya Kei. Gerakan penuh semangat, diiringi
tabuhan tifa dan nyanyian etnik, menggambarkan kekuatan persatuan dan cinta
terhadap tanah air. Bukan sekadar pertunjukan seni, penampilan mereka menjadi
simbol kolaborasi budaya antara dua wilayah timur Indonesia yang kaya nilai dan
tradisi. “Kami sangat bangga bisa membawa
nama Timika ke Festival Meti Kei 2025. Ini bukan hanya tentang menari, tapi
tentang memperkenalkan jati diri dan semangat kebudayaan Papua kepada
saudara-saudara kami di Maluku Tenggara,” ujar Yosef, Ketua TIFA Creative
Timika, dengan wajah penuh haru dan bangga. Dalam penampilannya, TIFA
Creative Timika membawakan repertoar bertajuk “Irama Tifa di Bawah Matahari
Timur”, sebuah karya tari yang memadukan unsur gerak tradisional Papua dengan
gaya tarian Kei yang lembut namun energik. Tema tersebut menggambarkan
kehidupan masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan laut, serta
semangat gotong royong yang menjadi fondasi budaya di timur Nusantara. Penampilan ini tak hanya
menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga
nilai-nilai adat dan harmoni alam. Setiap hentakan kaki dan ayunan tangan para
penari membawa penonton larut dalam suasana sakral yang merefleksikan kekuatan
spiritual masyarakat Papua. “Kami ingin menunjukkan bahwa
budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga jembatan masa depan. Melalui
tarian ini, kami ingin menyatukan perbedaan lewat seni,” tambah Yosef. Festival Meti Kei merupakan acara
budaya tahunan yang merayakan fenomena alam “meti”—saat air laut surut dan
memperlihatkan hamparan pasir putih yang menghubungkan pulau-pulau di Kepulauan
Kei. Fenomena alam unik ini selalu menjadi momentum perayaan besar yang
diwarnai dengan pameran budaya, parade seni, dan pertunjukan musik tradisional. Tahun 2025, festival ini menjadi
lebih istimewa karena menghadirkan kolaborasi budaya lintas provinsi, termasuk
dari Papua Tengah. Pemerintah Daerah Maluku Tenggara juga mengapresiasi
partisipasi TIFA Creative Timika sebagai bentuk nyata dari semangat Bhinneka
Tunggal Ika. “Kolaborasi seperti ini penting
untuk memperkuat jalinan antar daerah di Indonesia Timur. Kehadiran Timika
memberikan warna baru dan semangat kebersamaan yang luar biasa,” ujar salah
satu panitia Festival Meti Kei 2025. Kehadiran TIFA Creative Timika di
ajang ini menjadi bukti bahwa generasi muda Papua memiliki semangat besar untuk
mengangkat dan melestarikan kebudayaan lokal. Melalui seni tari, mereka bukan
hanya memperkenalkan budaya Papua ke daerah lain, tetapi juga memperkuat
jalinan emosional antara masyarakat Papua dan Maluku Tenggara yang selama ini
memiliki akar sejarah dan budaya yang saling bersinggungan. “Kami ingin agar anak-anak muda
di seluruh Indonesia bisa saling mengenal budaya masing-masing. Dari sinilah
kita belajar menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan,” pungkas Yosef. Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Okt 2025, 22:32 WIT
MRP Papua Selatan Desak Revisi PP 54/2004 untuk Perluas Kewenangan Demi Kadaulatan OAP
Papuanewsonline.com, Jayapura — Majelis
Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk
memperjuangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 tentang
Majelis Rakyat Papua. Regulasi tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan
dinamika sosial dan politik terkini, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang
Otonomi Khusus (Otsus) Papua perubahan kedua. Dalam Pertemuan Asosiasi MRP
se-Tanah Papua yang digelar di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa
(28/10/2025), Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, menyampaikan bahwa
revisi PP 54/2004 sangat mendesak dilakukan agar peran MRP sebagai lembaga
representatif kultural Orang Asli Papua (OAP) semakin kuat, tidak hanya
bersifat simbolik. “MRP perlu diberikan kewenangan
yang lebih luas. Tidak cukup hanya memberi pertimbangan dan rekomendasi
terhadap calon gubernur dan wakil gubernur OAP, tapi juga terhadap calon
bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di seluruh Tanah Papua,”
tegas Katayu. Pertemuan lintas-MRP tersebut
menjadi ajang penting untuk menyatukan pandangan antarprovinsi, khususnya dalam
memperjuangkan afirmasi politik bagi OAP di tingkat nasional. Damianus Katayu
juga menyoroti perlunya keterwakilan OAP yang lebih besar di Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), agar suara masyarakat adat Papua benar-benar terwakili di
parlemen pusat. “Kami menilai, selama ini ruang
politik bagi OAP masih sangat terbatas. Padahal, semangat Otsus adalah
memberikan ruang keadilan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi orang Papua
dalam menentukan masa depan mereka sendiri,” ujarnya di hadapan para peserta
forum. Pertemuan tersebut juga dihadiri
oleh tenaga ahli dari Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Papua
(Unipa) yang turut memaparkan hasil kajian akademik terkait urgensi perubahan
PP 54/2004. Kajian tersebut menyoroti adanya ketimpangan kewenangan antara MRP
dan lembaga legislatif maupun eksekutif daerah, sehingga peran MRP dalam
menjaga nilai-nilai adat dan budaya belum sepenuhnya efektif. Para akademisi menilai, dalam
konteks otonomi khusus, MRP seharusnya tidak hanya menjadi lembaga yang
memberikan rekomendasi formal, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan dan
perlindungan substantif terhadap hak-hak politik, sosial, dan budaya OAP. “MRP harus dilibatkan secara
langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penentuan
kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat adat Papua,” papar salah satu
tenaga ahli dari Uncen. Pertemuan Asosiasi MRP se-Tanah
Papua ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk membentuk tim kerja advokasi
revisi PP 54/2004 yang akan menyusun draf usulan resmi kepada Pemerintah Pusat
melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Langkah ini diharapkan dapat
memperkuat posisi MRP dalam sistem pemerintahan daerah, sekaligus memastikan
semangat Otsus tetap berpihak pada rakyat Papua. “Kami ingin agar Otsus tidak
sekadar menjadi program administratif, tetapi benar-benar menjadi jalan bagi
masyarakat Papua untuk berdiri tegak dalam martabatnya sendiri,” kata Katayu
menutup pertemuan dengan penuh semangat. Penulis: Hendrik Editor: GF
30 Okt 2025, 01:25 WIT
Tingkatkan Kesehatan Anak Papua: SD YPPK Tiga Raja Mimika Resmi Luncurkan Program MBG
Papuanewsonline.com, Mimika — Kabar
gembira datang bagi dunia pendidikan di Papua Tengah. Sekolah Dasar (SD) YPPK
Tiga Raja di Kabupaten Mimika resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) pada awal pekan ini, menandai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan
kualitas gizi dan kesehatan anak sekolah di wilayah timur Indonesia. Program ini merupakan bagian dari
agenda nasional yang digagas untuk memperkuat sumber daya manusia sejak usia
dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi seimbang. Kepala SD YPPK Tiga Raja, Bernolpus
Welerubun, menyebut bahwa inisiatif tersebut membawa dampak positif bagi para
siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Program MBG sangat membantu
anak-anak kami. Apalagi sekitar 50 persen siswa di sekolah ini adalah
pendatang, dan 50 persen lainnya merupakan Orang Papua Asli (OPA). Dengan
adanya makan bergizi gratis ini, mereka bisa lebih fokus belajar tanpa harus
memikirkan kebutuhan makan siang,” jelas Bernolpus. Meski disambut antusias oleh
sebagian besar siswa dan orang tua, pelaksanaan program ini tidak lepas dari
tantangan. Dari total 830 siswa, masih ada sekitar 120 anak yang belum ikut
serta. Alasannya, sejumlah orang tua mengaku khawatir akan potensi keracunan
makanan massal, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah sebelumnya. Bernolpus memahami kekhawatiran
tersebut, namun ia memastikan bahwa pihak sekolah telah bekerja sama dengan dinas
kesehatan dan penyedia katering lokal untuk menjamin kebersihan, keamanan, dan
kualitas makanan yang disajikan. “Kami pastikan seluruh bahan
makanan diperiksa dan dimasak oleh tenaga terlatih. Setiap menu diawasi oleh
petugas gizi dari Dinas Kesehatan Mimika, agar tidak ada kasus yang merugikan
anak-anak,” tambahnya dengan tegas. Pihak sekolah kini terus
melakukan sosialisasi kepada para orang tua agar memahami pentingnya program
MBG dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak Papua. Program MBG merupakan kebijakan
prioritas nasional pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan gizi
masyarakat, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Selain
untuk siswa sekolah dasar, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui,
serta anak balita agar mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Melalui penyediaan menu bergizi
seperti nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu, pemerintah berharap mampu
menurunkan angka stunting dan anemia, sekaligus meningkatkan daya konsentrasi
dan prestasi belajar anak-anak di sekolah. “Kami tidak hanya memberi
makanan, tapi juga menanamkan kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat
sejak dini,” ungkap salah satu petugas gizi yang turut mendampingi kegiatan. Peluncuran MBG di SD YPPK Tiga
Raja Mimika menjadi bukti bahwa sekolah kini berperan penting sebagai pusat
perubahan sosial dan kesehatan masyarakat. Dengan dukungan lintas sektor —
mulai dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga
masyarakat — diharapkan program ini bisa berjalan berkelanjutan dan menjangkau
seluruh sekolah di Papua Tengah. Bernolpus berharap agar ke depan,
dukungan dari pemerintah daerah semakin kuat, baik dari sisi anggaran,
fasilitas dapur sekolah, maupun edukasi gizi kepada masyarakat. “Kami ingin anak-anak Papua
tumbuh menjadi generasi yang sehat, pintar, dan percaya diri. Program makan
bergizi ini adalah langkah awal menuju mimpi besar itu,” tutupnya penuh harap. Penulis: Hendrik Editor: GF
30 Okt 2025, 01:19 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Tangkap Anggota KKB Terkait Penembakan Polisi & Warga di Lanny Jaya
Papuanewsonline.com, Lanny Jaya - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Lanny Jaya berhasil menangkap salah satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Puncak atas nama Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya, pada Senin (27/10/2025).Dugi Telenggen dalam keterangannya mengakui keterlibatannya dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Lanny Jaya, Brigpol Joan H. Sibarani, yang gugur dalam insiden di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, pada Selasa, 10 September 2024. Pelaku juga mengaku menembak seorang warga sipil bernama Adi Yohanes Abilio Fallo dalam kejadian yang sama.Penangkapan bermula saat Tim Satgas Ops Damai Cartenz bersama personel Polres Lanny Jaya merespons pertikaian masyarakat di Kampung Ninam. Ketika mendatangi massa di Kampung Ulume, petugas menemukan seseorang yang memegang telepon genggam yang diduga milik Dugi Telenggen. Setelah dilakukan pendalaman, petugas berhasil melakukan penangkapan.Barang-barang yang diamankan saat penangkapan tersangka, antara lain satu unit ponsel Nokia, buku catatan, dua lembar fotokopi KTP, satu kartu identitas pribadi, dan dua tas noken kecil berwarna hitam.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam penangkapan tersebut.“Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi yang baik antara Satgas Ops Damai Cartenz dan Polres Lanny Jaya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kami terus berkomitmen untuk menindak setiap pelaku kejahatan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan anggota Polri di Papua,” ujarnya.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah Papua.“Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap jaringan KKB lainnya. Tujuannya yakni untuk menciptakan Papua yang aman dan damai,” katanya.Dengan penangkapan Dugi Telenggen, Satgas Ops Damai Cartenz berharap situasi keamanan di wilayah Lanny Jaya dan sekitarnya semakin kondusif serta mampu memutus rantai aksi kekerasan bersenjata di Tanah Papua. PNO-12
29 Okt 2025, 15:18 WIT
Polda Maluku Amankan 3 Tersangka Kasus Kekerasan dan Pengrusakan Kantor DPD Golkar
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) terus menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Tim penyidik Ditreskrimum resmi menuntaskan proses penyidikan kasus tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan/atau pengrusakan yang terjadi di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Jalan Ade Irma Nasution, Karang Panjang, Ambon, pada (9/10/ 2025) lalu.Kasus ini bermula dari laporan polisi Nomor LP/B/327/X/SPKT/POLDA MALUKU, yang diajukan oleh pelapor Theodoron Makarios Soulisa, menyusul insiden perusakan dan kekerasan yang melibatkan sejumlah orang di lingkungan Kantor DPD Partai Golkar Maluku.Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan intensif, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, masing-masing JM, GL, dan FJE, yang kini telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.Peristiwa bermula ketika tersangka JM alias Jul bersama sekitar 20 orang datang ke kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku dengan maksud menanyakan proses pemecatan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap salah satu kader partai.Setelah diizinkan masuk, situasi sempat memanas. Saat salah satu pihak memukul meja, terjadi aksi saling lempar kursi dan pengrusakan sejumlah fasilitas, termasuk kaca jendela, meja, dan peralatan kantor.Tim penyidik segera bergerak cepat dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta memeriksa 12 orang saksi baik dari pihak DPD Partai Golkar maupun pihak terlapor.Dalam proses penegakan hukum, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku telah melakukan serangkaian langkah profesional dan sesuai prosedur, antara lain: Melakukan olah TKP dan penyitaan barang bukti, Melaksanakan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, Melaksanakan gelar perkara dan menetapkan tiga tersangka, dan Menahan para tersangka untuk memperlancar proses penyidikan.Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama terhadap barang dan/atau Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku menegaskan, kepolisian akan menindak tegas setiap tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial maupun afiliasi politik pelaku.“Kami bekerja berdasarkan fakta hukum dan alat bukti. Proses penyidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional. Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan atau perusakan yang mengganggu ketertiban umum,” tegas perwira penyidik Ditreskrimum Polda Maluku.Sebagai bagian dari proses lanjutan, penyidik akan Memanggil saksi tambahan atas nama Adi Lumaela dan Rajab Sanduan untuk dimintai keterangan dan Menyerahkan berkas perkara tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku untuk dilakukan penelitian.Dengan langkah ini, Polda Maluku menegaskan keseriusannya dalam menjaga supremasi hukum dan stabilitas keamanan daerah, khususnya dalam situasi yang menyangkut kepentingan publik dan politik.Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa Polri, khususnya Polda Maluku, tidak akan mentolerir tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, dan akan terus memastikan proses hukum berjalan transparan serta akuntabel demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat. PNO-12
29 Okt 2025, 15:10 WIT
Polri Bersama Akademi Kader Bangsa Umumkan Jadwal Seleksi SMA KTB 2026/2027
Papuanewsonline.com, Jakarta -Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Yayasan Kemala Bhayangkari (YPKB) dan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) secara resmi mengumumkan jadwal Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) Tahun Ajaran 2026/2027. Momentum ini menjadi ajakan terbuka bagi seluruh pemuda dan pelajar Indonesia untuk menyiapkan diri sejak dini mengikuti proses seleksi dan menjadi bagian dari kader unggul masa depan bangsa.Proses seleksi SMA Kemala Taruna Bhayangkara akan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang dirancang terukur, transparan, dan selaras dengan kalender akademik SMP agar tidak mengganggu kegiatan belajar peserta. Tahap pertama dimulai dengan sosialisasi dan pendaftaran online yang dibuka pada 28 Oktober hingga 30 November 2025. Setelah itu, peserta akan mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) serta seleksi administrasi pada 1–13 Desember 2025, dengan pengumuman hasil administrasi dijadwalkan pada 17 Desember 2025.Tahap kedua merupakan seleksi daerah dan nasional, yang akan digelar pada 20 Januari 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Peserta yang lolos akan mengikuti National Selection Test (NST) pada 23–24 Januari 2026, dan hasilnya diumumkan pada 2 Februari 2026.Tahap ketiga adalah seleksi pusat yang dilaksanakan di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. Para peserta yang lolos tingkat nasional dijadwalkan tiba di Akpol pada 7 Maret 2026 untuk registrasi dan pembekalan awal. Seleksi pusat berlangsung pada 28 Maret hingga 3 April 2026 dengan serangkaian ujian, mulai dari tes psikologi, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan mental kepribadian pada 29–30 Maret; diikuti tes akademik meliputi mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Inggris, serta tes IQ pada 31 Maret–1 April; dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) dan Uji Kemampuan Jasmani (UKJ) pada 2 April; serta diakhiri dengan wawancara orang tua dan calon siswa pada 3 April 2026.Menyesuaikan dengan kalender akademik nasional, bulan Desember 2025 merupakan masa ujian semester ganjil, Januari hingga April 2026 adalah masa kegiatan belajar mengajar, dan Mei 2026 ditetapkan sebagai waktu pelaksanaan ujian akhir sekolah.Pengumuman jadwal seleksi ini disampaikan dalam acara “Kick Off Seleksi Masuk SMA Kemala Taruna Bhayangkara Angkatan Kedua” yang digelar di Puldasis Gedung Rupattama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025) pukul 10.00 WIB. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., didampingi Chairman sekaligus Co-founder Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia, Dirgayuza Setiawan, beserta jajaran pimpinan Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Turut memberikan sambutan melalui rekaman video, Mendikti Sains dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, yang menyampaikan dukungan terhadap upaya Polri membangun pendidikan unggul berkarakter kebhayangkaraan.Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa peluncuran seleksi SMA KTB yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda memiliki makna mendalam bagi kebangkitan generasi penerus bangsa. “Spirit Sumpah Pemuda adalah tekad untuk bersatu, berjuang, dan berkontribusi bagi negeri. Melalui SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Polri ingin melahirkan anak-anak muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berjiwa kebangsaan, disiplin, dan siap mengabdi untuk Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, SMA KTB adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan pendidikan karakter kebangsaan.SMA Kemala Taruna Bhayangkara merupakan sekolah kolaborasi antara Polri, Yayasan Kemala Bhayangkari, dan Akademi Kader Bangsa (AKB) yang dirancang untuk mendidik calon pemimpin masa depan berdaya saing global dan berjiwa Bhayangkara. Sekolah ini menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang diperkaya dengan nilai-nilai kebhayangkaraan seperti disiplin, tanggung jawab, integritas, serta cinta tanah air. SMA KTB berdiri di atas lahan seluas 13,5 hektare di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sambil menunggu rampungnya pembangunan kampus utama, kegiatan belajar angkatan pertama sementara dilakukan di kampus mitra, Global Darussalam Academy di Yogyakarta.Chairman YPKBI Dirgayuza Setiawan menjelaskan, SMA KTB lahir sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sekolah-sekolah unggulan nasional yang berkarakter dan berintegritas. “SMA KTB bukan sekadar sekolah, tetapi wadah pembentukan calon pemimpin bangsa yang berdaya saing global, memiliki semangat kebangsaan, dan menjunjung tinggi nilai kebhayangkaraan,” ujarnya.Gagasan pendirian SMA KTB berawal dari inisiatif Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang ingin menghadirkan sekolah unggulan di lingkungan Polri sebagai kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan nasional. “Gayung bersambut, ketika Bapak Presiden tengah merancang pembangunan sekolah unggulan di Indonesia. Maka Polri berkomitmen ikut berperan melalui SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” ujar Kapolri saat peresmian angkatan pertama. Dalam pesannya kepada para siswa, Kapolri menyebut para pelajar SMA KTB sebagai mutiara bangsa yang akan ditempa menjadi emas 24 karat. “Saya titip kepada seluruh guru dan pembina, bentuklah mereka menjadi generasi unggul yang berjiwa Bhayangkara,” tegasnya.Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, Polri bersama Akademi Kader Bangsa mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk bangkit, bersatu, dan berkontribusi melalui jalur pendidikan. SMA Kemala Taruna Bhayangkara membuka kesempatan bagi pelajar terbaik dari seluruh Indonesia untuk menjadi kader unggulan bangsa generasi cerdas, tangguh, berkarakter, dan siap memimpin Indonesia menuju kejayaan 2045.“Dari Sumpah Pemuda kita bersatu, dari SMA Kemala Taruna Bhayangkara kita melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Mari, seluruh pemuda Indonesia, siapkan dirimu, daftarlah, dan jadilah kader terbaik bangsa,” tutup Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dengan penuh semangat.Pendaftaran online dibuka mulai 28 Oktober hingga 30 November 2025 melalui laman resmi www.smakemalatarunabhayangkara.sch.id. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Humas SMA KTB dan YPKBI Mabes Polri, Jakarta. PNO-12
29 Okt 2025, 14:44 WIT
Akademi Kader Bangsa Dukung Pembukaan SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Jakarta - “Membangun manusia unggul tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antar lembaga negara, yayasan pendidikan, dan masyarakat sipil agar setiap anak cerdas Indonesia memiliki akses, dukungan, dan masa depan yang layak.”Demikian disampaikan Miftah Sabri, Pendiri Akademi Kader Bangsa (AKB), saat pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) tahun ajaran 2026/2027 yang digelar di Gedung Utama Mabes Polri, Senin (28/10).Kolaborasi antara AKB dan Yayasan Pendidikan Kemala Taruna Bhayangkara (YPKTB) ini menjadi langkah nyata dalam menjabarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaring anak-anak cerdas dari seluruh penjuru negeri dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.Miftah Sabri menjelaskan bahwa kerja sama antara Polri dan AKB merupakan bagian dari pembangunan ekosistem sekolah unggul yang selaras dengan visi Presiden.“Memasuki tahun kedua bekerja sama dengan Polri melalui SMA KTB, kami siap untuk selalu mendukung pelaksanaan operasional sekolah ini. Melalui kurikulum International Baccalaureate (IB) yang diperkaya dengan nilai kebhayangkaraan, kami ingin menyeimbangkan kecerdasan akademik dengan Indonesian values. Sekolah ini menjadi fondasi awal pembentukan calon pemimpin masa depan Indonesia,” ujarnya.AKB berperan aktif mendampingi Polri dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta model pembelajaran berbasis nilai kebhayangkaraan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat karakter, kecerdasan, dan semangat kebangsaan generasi muda.Polri secara resmi meluncurkan SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) tahun ajaran 2026/2027. Acara tersebut diresmikan oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., bersama Ketua YPKBI Dirgayuza Setiawan, M.Sc., Wakil Ketua Pembina YKB Ibu Martha Dedi Prasetyo, serta As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar.Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa SMA KTB merupakan wujud nyata peran Polri dalam mendukung pembangunan SDM unggul sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.“Sekali lagi, ini merupakan komitmen Polri. Dari pimpinan hingga Bhabinkamtibmas, kami akan selalu hadir bersama masyarakat untuk membangun negeri yang kita cintai. Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.SMA KTB yang berlokasi di Gunung Sindur, Jawa Barat, adalah sekolah berasrama dengan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang dipadukan dengan 12 karakter kebhayangkaraan. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kemala Taruna Bhayangkara dan menjadi bagian dari ekosistem sekolah unggulan Garuda yang dirancang untuk mencetak lulusan berdaya saing global, berkarakter kuat, dan berjiwa kebangsaan.Antusiasme masyarakat terhadap SMA KTB terus meningkat. Pada tahun ajaran 2025, lebih dari 11.765 calon siswa dari 38 provinsi mendaftar melalui sistem blind admission yang menjamin kesempatan setara bagi setiap anak berprestasi. Dari jumlah tersebut, 120 siswa terbaik diterima dengan beasiswa penuh. Meski baru setahun berdiri, SMA KTB telah mencatat prestasi nasional, termasuk di bidang olahraga basket, menandakan keberhasilan awal program pendidikan Polri yang berorientasi pada keunggulan menyeluruh.Dengan fasilitas berstandar internasional seperti gedung ramah lingkungan, asrama nyaman, sarana olahraga modern, amphitheater, perpustakaan, dan rumah ibadah, SMA KTB memastikan proses pendidikan berlangsung optimal. Para pendidik berasal dari universitas terbaik nasional dan internasional, serta berpengalaman di sekolah global.Polri juga terus memperkuat sistem seleksi siswa dengan menambahkan instrumen seperti Tes Potensi Akademik (TPA), IELTS, Forum Group Discussion (FGD), psikotes, tes kesehatan, dan tes jasmani, sehingga hanya siswa dengan keseimbangan akademik, karakter, dan fisik terbaik yang lolos.Menutup acara, Wakapolri menegaskan bahwa investasi pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Ia mencontohkan Jepang dan Singapura yang mampu melesat berkat keseriusan menanamkan investasi jangka panjang di sektor pendidikan.“Tidak ada negara hebat tanpa investasi SDM unggul. Indonesia mampu mengejar ketertinggalan negara maju dengan kerja sama, kolaborasi, dan komitmen kita semua,” pungkasnya.Melalui SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Polri berkomitmen melahirkan generasi unggul yang siap menjadi pemimpin masa depan dan membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. PNO-12
29 Okt 2025, 14:32 WIT
Perkuat Etika & Integritas, Polda Maluku Sosialisasikan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di Polres Tual
Papuanewsonline.com, Tual – Kepolisian Daerah Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya integritas dan profesionalisme di tubuh Polri. Melalui Subbidang Wabprof Bidpropam, Polda Maluku menggelar Pembinaan Etika dan Sosialisasi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), bertempat di Mako Polres Tual, Senin (27/10/2025).Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakapolres Tual, KOMPOL Roni F. Manawan, S.Sos., M.H., dan dilanjutkan dengan paparan materi oleh IPDA John James Lole, S.H.. Acara ini dihadiri Pejabat Utama (PJU) Polres Tual, personel Polres Tual, serta anggota Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku.Dalam paparannya, IPDA John James Lole menjelaskan sejumlah perubahan formil dan materiil dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang sebelumnya belum diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 maupun Perkap Nomor 19 Tahun 2012.Kegiatan ini juga menekankan pentingnya pengawasan perilaku anggota, disiplin internal, serta mitigasi pelanggaran etika sejak dini.Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:Pengawasan penggunaan senjata api secara proporsional dan administratif.Operasi penegakan disiplin (Gaktiblin) secara berkala dan insidentil.Zero tolerance terhadap narkoba, judi, dan tindak pidana ilegal.Larangan hidup mewah dan perilaku asusila (perselingkuhan dan nikah sirih) yang menjadi pelanggaran dominan tahun 2025.Penguatan pembinaan etika dan moralitas anggota sebagai benteng institusi.Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., menegaskan bahwa pembinaan etika merupakan fondasi utama dalam membangun profesionalisme Polri di era modern.“Etika bukan sekadar aturan tertulis, tetapi menjadi cermin moral setiap insan Bhayangkara. Melalui pembinaan berkelanjutan, kami ingin memastikan setiap personel Polri berperilaku sesuai nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya,” ujar Kombes Pol Indera Gunawan.Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang memberi contoh dan pengawasan melekat di semua level satuan kerja.“Kami ingin seluruh jajaran menjadikan pengawasan dan pembinaan sebagai budaya kerja, bukan sekadar kegiatan formalitas. Polri harus hadir sebagai institusi yang bersih, humanis, dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.Melalui kegiatan sosialisasi ini, Polda Maluku berharap seluruh personel semakin memahami dan mengimplementasikan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga marwah dan kehormatan Polri tetap terjaga. PNO-12
29 Okt 2025, 14:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
