Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Presiden Prabowo Disambut Hangat dalam Upacara Kenegaraan di Istana Planalto Brasilia
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Suasana khidmat dan penuh kehormatan terasa di Istana Planalto, Brasilia ketika Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Brasil, Rabu (09/07/2025).Dalam prosesi upacara penyambutan kenegaraan, Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva beserta Ibu Negara Rosangela Lula da Silva.Menandai dimulainya rangkaian upacara penyambutan kenegaraan di Istana Planalto, iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo disambut oleh 114 pasukan berkuda militer Brasil dengan berseragam upacara khas yang identik.Prosesi Kenegaraan ini, dilanjutkan dengan inspeksi pasukan kehormatan militer Brasil oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo dan Presiden Lula da Silva kemudian memberikan penghormatan dalam pengibaran Bendera Merah Putih yang diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Brasil.Selanjutnya, kedua kepala negara mengadakan pertemuan bilateral bersama-sama dengan seluruh delegasi guna membahas hubungan bilateral Indonesia-Brasil beserta berbagai peluang kerja sama strategis.Menutup kunjungan kenegaraan ini, Presiden Lula menyelenggarakan jamuan santap siang kenegaraan bagi Presiden Prabowo beserta delegasi di Itamaraty kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil.(Ning)
10 Jul 2025, 11:02 WIT
Kunjungi Dinas Perhubungan, Komisi IV DPR Papua Tengah Tegaskan 3 Hal Penting Ini !
Papuanewsonline.com, Nabire
– Komisi IV DPR Papua Tengah melakukan
kunjungan koordinasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah dalam rangka
menindak lanjuti keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat
apalagi tiket ke pedalaman Papua Tengah yang dilakukan oleh maskapai dengan menaikkan harga tiket penumpang maupun chargo
barang tanpa melalui prosedur.Salah satu anggota Komisi IV DPR
Papua Tengah, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si., dari Partai Solidaritas Indonesia menyampaikan bahwa tingginya harga tiket
pesawat menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, khususnya yang berada di
wilayah pegunungan dan pedalaman. “Ini adalah keluhan yang sangat
sering kami terima. Pemerintah harus memberi solusi agar akses transportasi
udara bisa lebih terjangkau dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat bukan
hanya tiket ke pedalaman tetapi tiket dari daari provinsi lain yang masuk k
Papua Tengah pun harus di tertibkan atau disubsidi oleh pemprov,” tegas Jemi. Dalam pertemuan tersebut, Komisi
IV juga mempertanyakan sejauh mana progres rencana pembangunan terminal darat, penataan
pelabuhan dan penggunaan run way yang sudah diperpanjang hingga 2.500 meter di
bandara Douw Aturure yang hingga kini belum terealisasi. “Kami ingin memastikan bahwa
proses perencanaan berjalan serius dan tidak hanya berhenti di atas kertas.
Terminal ini penting sebagai simpul transportasi antar wilayah di Papua
Tengah,” ujarnya. Jemi menambahkan bahwa DPR Papua
Tengah akan terus mengawal proses perencanaan, penganggaran dan realisasi agar
pembangunan terminal, penataan pelabuhan serta penertiban penjualan tiket dapat segera diwujudkan.
“Kami berharap Dinas Perhubungan
lebih pro aktif melakukan koordinasi lintas sektor, karena kehadiran terminal
akan sangat membantu dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi
masyarakat,” pungkasnya. (Red)
10 Jul 2025, 08:45 WIT
TNI Perkuat Diplomasi Militer Hadapi Dinamika Geopolitik
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi para Kepala Staf Angkatan, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dengan agenda Pembahasan Kondisi Geopolitik dan Skema Pertahanan Indonesia, di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).Selesai rapat, saat menjawab pertanyaan awak media terkait sikap Indonesia dalam menjalin hubungan luar negeri, Menhan RI menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. "Filosofi bernegara bagi kepemimpinan nasional di Indonesia adalah seribu kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak, jadi Indonesia mempunyai satu filosofi politik bebas aktif," ujar Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.Senada dengan Menhan RI, Panglima TNI menegaskan bahwa TNI terus memperkuat peran diplomasi militer sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. "Menghadapi geopolitik dan geostrategi yang sedang berkembang, TNI high level official dalam hal ini Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan tetap melaksanakan hubungan secara diplomatik militer dengan Panglima Tentara di beberapa negara," ucap Jenderal Agus SubiyantoDiketahui Kehadiran Panglima TNI dan Menhan RI dalam rapat kerja ini mempertegas komitmen Indonesia untuk senantiasa adaptif dan terbuka dalam menjalin komunikasi strategis lintas lembaga, sekaligus memperkuat posisi pertahanan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.(Ning)
09 Jul 2025, 22:31 WIT
Wakapolda Maluku Ingatkan Personel Ditsamapta Jangan Lakukan Pelanggaran
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, mengingatkan personel Direktorat Samapta Polda Maluku agar jangan melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik.Penegasan ini disampaikan Wakapolda saat memimpin apel gabungan yang diikuti seluruh personel Ditsamapta di Markas Komando Ditsamapta Polda Maluku, Rabu pagi (9/7/2025).Apel gabungan yang turut dihadiri Direktur Samapta Polda Maluku ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan penguatan kedisiplinan personel Polri di lingkungan Polda Maluku.Wakapolda dalam amanatnya menyampaikan pesan penting mengenai etika dan tanggung jawab seorang anggota Polri dalam pelaksanaan tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Brigjen Imam juga menekankan terkait pola pikir dan sikap setiap personel Polri dalam melaksanakan tupoksinya.“Tugas di kepolisian tergantung bagaimana kita memaknainya. Kalau kita yakini sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menyenangkan, maka akan terasa ringan. Namun jika terus mengeluh, maka akan terasa berat,” ungkapnya.Seluruh personel khususnya Ditsamapta Polda Maluku diminta agar senantiasa berpegang teguh pada aturan yang berlaku dalam institusi Polri.“Kita ini polisi, dan ada aturan yang harus dipatuhi. Jangan sekali-kali melakukan pelanggaran yang bisa merugikan diri sendiri dan mencoreng nama baik kesatuan,” tegasnya.Wakapolda juga meminta setiap personel untuk menjadikan disiplin sebagai pondasi utama dalam menjalankan tugas, "hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat berdampak negatif bagi karier dan institusi," tandasnya. PNO-12
09 Jul 2025, 18:10 WIT
Kapolda Lampung Buka Seminar Nasional RUU KUHAP
Papuanewsonline.com, Lampung – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika resmi membuka kegiatan Sosialisasi Hukum melalui Seminar Nasional RUU KUHAP sebagai upaya mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Acara berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Selasa (8/7/2025), dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan.Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Lampung seperti Dirreskrimum, Dirresnarkoba, Dirreskrimsus, dan Kabid Kum. Suasana semakin khidmat ketika lagu Indonesia Raya, lagu Universitas Lampung, dan Mars Polda Lampung dinyanyikan penuh semangat, menggelorakan semangat nasionalisme seluruh peserta.Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pembaruan KUHP sebagai bagian dari transformasi hukum di Indonesia.“Seminar ini menjadi momentum strategis untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami substansi RUU KUHAP yang mendukung penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Helmy.Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara Polda Lampung dan Fakultas Hukum Unila dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci untuk membangun kesadaran hukum sejak dini.“Sinergi antara kepolisian dan dunia akademik sangat penting untuk memperluas literasi hukum, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan bijak dalam menyikapi isu-isu hukum,” tegasnya.Lebih lanjut, Kapolda Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengikuti sosialisasi hukum agar tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga turut menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.“Pemahaman yang baik tentang hukum akan mencegah terjadinya pelanggaran dan membantu menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di masyarakat,” ujar Helmy.Di akhir sambutannya, Helmy berharap seminar nasional ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat implementasi KUHP baru yang humanis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.“Kami berharap kegiatan ini melahirkan rekomendasi konstruktif bagi penerapan KUHP yang mampu menjawab tantangan penegakan hukum di era modern,” tutupnya.Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari para pakar hukum dan diskusi interaktif bersama peserta. PNO-12
09 Jul 2025, 18:04 WIT
Personel Ops Damai Cartenz Sambangi Anak-anak di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Suasana penuh kehangatan dan keceriaan mewarnai kegiatan humanis yang dilaksanakan oleh personel Satgas Humas Operasi Damai Cartenz yaitu Briptu Eroza dan Bripda Rafly di Distrik Wuyuneri, Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (8/7/2025) pukul 10.00 WIT.Kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya anak-anak yang menyambut kedatangan personel dengan senyum tulus dan semangat penuh harapan. Dalam kegiatan ini, para personel membagikan bantuan seperti berbagi sepatu untuk keperluan sekolah, bermain bersama anak-anak, serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan persatuan secara humanis.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang didampingi oleh Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan oleh personel Operasi Damai Cartenz guna menciptakan keharmonisan dan rasa aman bagi masyarakat Papua khususnya anak-anak.“Pendekatan humanis akan terus kami terapkan dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz. Kehadiran personel di tengah masyarakat, khususnya anak-anak, diharapkan dapat membangun kepercayaan dan menciptakan suasana damai yang berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bentuk kepedulian sesaat, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk merangkul generasi muda Papua.“Kebersamaan dengan anak-anak ini mencerminkan komitmen kami untuk merangkul masyarakat sejak usia dini. Kami ingin membangun masa depan Papua yang lebih aman, damai, dan penuh harapan bersama generasi muda sebagai fondasinya,” tegasnya.Selain mendekatkan aparat dengan masyarakat, momen ini juga memberikan dampak yang positif kepada anak-anak. Dengan metode komunikasi yang lembut, bermain bersama, serta memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat setempat.Kegiatan humanis di Distrik Wuyuneri menjadi salah satu langkah konkret Operasi Damai Cartenz dalam mewujudkan Papua yang lebih damai, sejuk, dan bersatu melalui pendekatan yang menyentuh hati masyarakat. PNO-12
09 Jul 2025, 17:57 WIT
Menko Yusril Jelaskan Wapres Tak Berkantor di Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta–, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan kembali pernyataannya mengenai penugasan Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan saat acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada 2 Juli 2025 lalu.Yusril menegaskan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menko Yusril menjelaskan,pernyataannya mengenai Wapres Gibran yang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua didasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua."Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua," ucap Menko Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/7/2025).Lanjut Yusril bahwa Badan Khusus itu telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan Perpres No. 121 Tahun 2022." Aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan di Papua," jelas Yusril.Menko Yusril menambahkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. " Ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bisa saja struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada itu ditata ulang dengan Peraturan Pemerintah sesuai kebutuhan dan perkembangan," Terangnya.Yusril menegaskan yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu. Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua." Kalau Wapres kunjungan ke Papua, bisa tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua," kata Yusril.Wakil Presiden, ujar Yusril, mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara mengikuti tempat kedudukan Presiden. Secara konstitusional, tambah Yusril, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah."Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media," jelasnya.Untuk diketahui, Pasal 68A UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua. Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal.Untuk mendukung kerja Badan Khusus ini, dibentuk lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua.Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan. Namun, seperti dijelaskan Mendagri Tito Karnavian, kantor tersebut bukan merupakan kantor Wakil Presiden secara permanen, melainkan kantor kesekretariatan badan khusus yang dapat digunakan Wapres saat berada di Papua untuk memimpin rapat atau koordinasi lapangan terkait tugas percepatan pembangunan Papua.(Ning)
09 Jul 2025, 16:16 WIT
Dua Oknum Terlibat Jual-Beli Amunisi, Satgas Ops Damai Cartenz Lakukan Proses Hukum Tahap II
Papuanewsonline.com, Jayapura - Satgas Ops Damai Cartenz melaksanakan proses hukum dalam rangka pelimpahan tahap II ke Kejaksaan Negeri Wamena, Kabupaten Jayawijaya terhadap dua tersangka, pada Senin (7/7/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kanit Investigasi, AKP J. Limbong, S.H.Dua tersangka yang dilakukan proses tahap II tersebut yakni La Ode Sultan Zaldi Saim dan Praedy Wanimbo alias Kenyam. Keduanya merupakan oknum yang terlibat dalam kasus transaksi amunisi ilegal yang dilakukan di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Sebelumnya, kedua tersangka ditahan di Rutan Polda Papua.Tim bersama para tersangka diberangkatkan dari Bandara Sentani menuju Bandara Wamena menggunakan penerbangan komersial. Rombongan tiba dengan selamat di Wamena pada pukul 14.57 WIT.Setibanya di Wamena, dilakukan pelimpahan tahap II, yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Wamena. Seluruh proses berjalan aman dan lancar dengan pengamanan ketat oleh aparat keamanan.Selanjutnya, kedua tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jayawijaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi oleh Wakaops Damai Cartenz Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa Polri akan tetap profesional dan konsisten dalam menegakkan hukum.“Kami tegaskan bahwa Polri akan menjalankan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi siapapun, termasuk anggota sendiri, jika terbukti melanggar hukum. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” ujar Brigjen Faizal.Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., membenarkan bahwa kedua tersangka merupakan oknum dari anggota Polri.“Pelaku adalah oknum anggota Polri yang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip dan integritas institusi. Kami pastikan akan menindaklanjuti secara serius dan tegas siapa pun yang terlibat dan berseberangan dengan kepentingan NKRI,” tegas Kombes Yusuf.Penyerahan tahap II ini menjadi bagian dari komitmen tegas aparat penegak hukum dalam menuntaskan penyidikan dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh oknum internal. PNO-12
09 Jul 2025, 13:04 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Gerak Cepat Kejar Pelaku Pembakaran Rumah Bupati dan Kantor Distrik Puncak
Papuanewsonline.com, Ilaga - Satgas Ops Damai Cartenz menegaskan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan aksi pembakaran terhadap sejumlah fasilitas di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, termasuk dua unit rumah milik Bupati Puncak Elvis Tabuni yang sudah lama tidak ditempati, serta Kantor Distrik Omukia, pada Minggu, (6/6/2025).Satgas Ops Damai Cartenz masih melaKaops Damai Cartenz, Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Damai Cartenz Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menjelaskan bahwa klaim KKB terkait penggunaan rumah Bupati dan Kantor Distrik sebagai pos militer tidak benar dan merupakan bagian dari propaganda yang sengaja disebarkan untuk memengaruhi opini publik.“Kelompok KKB berupaya membangun narasi seolah-olah pemerintah memanfaatkan fasilitas sipil untuk kepentingan militer. Narasi ini digunakan KKB untuk membenarkan aksi kekerasan mereka serta memengaruhi dan menghasut warga, sedangkan hal tersebut tidaklah benar” ujar Brigjen Pol. Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes. Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menambahkan bahwa, Sebby Sambom yang mengakui dirinya sebagai juru bicara TPNPB OPM telah menyebarkan pernyataan yang menuding penempatan pasukan militer di rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia telah menimbulkan ketakutan kepada warga dari kampung halaman mereka.“Padahal, sebelum narasi dari Sebby Sambom muncul, akun-akun simpatisan KKB sempat memframing bahwa pembakaran bangunan di Ilaga justru dilakukan oleh aparat TNI-Polri. Ini menunjukkan adanya pola propaganda terstruktur untuk menggiring opini publik yang mereka buat,” jelas Kombes Pol. Yusuf.Selain rumah dinas Bupati Puncak yang sudah lama tidak ditempati dan Kantor Distrik, Satgas Ops Damai Cartenz juga mencatat bahwa KKB melakukan pembakaran empat bangunan lain, yakni:• Diduga satu unit gereja di Kampung Pinapa, Distrik Omukia.• Rumah dinas Pemda di Kampung Pinapa.• Puskesmas di Kampung Pinapa.• Satu unit bangunan sekolah dan kantor kampung di Kampung Pinggil, Distrik Omukia.Narasi pembakaran yang diklaim sebagai perlawanan terhadap “militerisasi” fasilitas sipil disebut kerap menjadi strategi KKB untuk menarik simpati internasional serta membangun dukungan masyarakat lokal."Sudah menjadi kebiasaan KKB, apabila pihak mereka melakukan kejahatan pembunuhan terhadap warga sipil, mereka selalu menyebut korbannya adalah aparat militer Indonesia yang menjadi mata-mata, namun faktanya yang mereka lakukan adalah membunuh warga sipil yang tidak bersalah,” tutup Yusuf Sutejo.Satgas Ops Damai Cartenz menegaskan bahwa aparat TNI-Polri di wilayah Kabupaten Puncak hanya bertugas menjaga keamanan masyarakat dan tidak menggunakan fasilitas sipil untuk kepentingan operasi militer.Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, Satgas Ops Damai Cartenz akan terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua untuk menciptakan Papua yang aman dan damai dari kelompok kriminal bersenjata. PNO-12
09 Jul 2025, 12:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
