Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Berdedikasi Tinggi 5 Polisi Teladan Terima Hoegeng Awards 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta – Penganugerahan Hoegeng Awards 2025 resmi digelar dengan sukses di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025). Lima anggota Polri dengan dedikasi luar biasa di bidangnya masing-masing terpilih sebagai penerima penghargaan bergengsi tersebut.Mengusung tema "Polisi Rakyat, Teladan Mengabdi", ajang ini menjadi momentum refleksi atas pengabdian para insan Bhayangkara yang telah menunjukkan integritas, keberanian, kepedulian, serta inovasi dalam melayani masyarakat. Acara ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, bersama sejumlah tokoh nasional termasuk Chairman CT Corp Chairul Tanjung, serta keluarga besar almarhum Jenderal Hoegeng Iman Santoso.Hoegeng Awards merupakan hasil kolaborasi Polri dengan media detikcom yang telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan. Penjaringan dilakukan secara terbuka melalui usulan masyarakat sejak Januari hingga Maret 2025. Dari ratusan nama yang diusulkan, disaring melalui seleksi ketat oleh tim detikcom dan Dewan Pakar independen yang terdiri dari tokoh lintas bidang.Berikut lima penerima Hoegeng Awards 2025 dari masing-masing kategori:- Polisi Berdedikasi: Aipda Rahmad Muhajirin – Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur- Polisi Inovatif: Iptu Andi Sri Ulva Baso – Paur Fasmat SBST Subdit Regident Ditlantas Polda Sulsel- Polisi Berintegritas: Kombes Seminar Sebayang – Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah- Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: Kombes Rita Wulandari – Kasubdit 1 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri- Polisi Tapal Batas dan Pedalaman: Bripka Annas – Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda SultengKaro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan apresiasinya terhadap semangat pengabdian para penerima penghargaan. Menurutnya, Hoegeng Awards menjadi simbol nyata bahwa Polri terus mendorong budaya kerja yang humanis, transparan, dan profesional.“Hoegeng Awards bukan sekadar penghargaan, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap anggota Polri yang benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan sepenuh hati. Ini adalah teladan bagi seluruh personel Polri di tanah air,” ungkap Brigjen Trunoyudo.Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan menunjukkan meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung transformasi Polri menuju institusi yang dicintai rakyat.“Masyarakat punya peran penting dalam menilai kinerja kepolisian. Dari situ kita bisa melihat bahwa kepercayaan publik itu bisa diraih melalui kerja nyata, bukan sekadar citra,” imbuhnya.Para pemenang Hoegeng Awards 2025 diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi personel Polri lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air. PNO-12
17 Jul 2025, 18:50 WIT
Wakapolda Tegaskan Setiap Personel Reserse Maluku Wajib Menjunjung Tinggi Prinsip Keadilan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menekankan kepada personel Reserse (Krimum, Krimsus, dan Narkoba) Polda Maluku agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan dan bekerja dalam koridor hukum yang berlaku.Penekanan ini disampaikan saat Wakapolda memimpin langsung apel pagi gabungan personel Reserse yang terdiri dari Direktorat Reskrimum, Reskrimsus dan Resnarkoba Polda Maluku. Apel gabungan berlangsung di halaman gedung Reserse (Polda Lama), Jalan Rijali, Kota Ambon, Kamis (17/7/2025).Brigjen Imam Thobroni menegaskan peran reserse sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Peran ini menuntut komitmen tinggi setiap personel terhadap integritas, moralitas, dan profesionalitas. "Setiap penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dan bekerja dalam koridor hukum yang berlaku," tegasnya.Reserse, kata Wakapolda, adalah ujung tombak penegakan hukum. Komitmen, integritas, dan moralitas adalah nilai-nilai yang tidak boleh ditawar.Wakapolda juga mengingatkan pentingnya memahami dan mengimplementasikan berbagai regulasi hukum, mulai dari KUHP, KUHAP, hingga Peraturan Kapolri (Perkap) yang menjadi dasar operasional penyidikan. Brigjen Imam mendorong personel untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan kejuruan (Dikjur) dan pelatihan teknis yang mendukung penguasaan bidang tugas secara spesifik.Dalam konteks tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, Wakapolda juga menekankan pentingnya membangun jejaring dan sinergi lintas lembaga, terutama dengan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pengawasan lainnya.“Banyak peluang untuk berkembang. Tinggal bagaimana rekan-rekan memutuskan, ingin menjadi reserse yang handal dan berintegritas, atau justru menjadi bagian dari masalah,” ujarnya.Apel pagi yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit tersebut berjalan aman dan tertib. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polda Maluku dalam memperkuat kualitas dan karakter personel reserse, agar mampu menjawab dinamika hukum dan ekspektasi masyarakat. PNO-12
17 Jul 2025, 18:34 WIT
Kaops Damai Cartenz: Penanganan Papua Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali, meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta, Rabu (16/7/2025)."Sampai saat ini situasi di Papua masih dalam kondisi kondusif. Memang ada dinamika dan kerawanan, tetapi seluruhnya masih dalam kendali kami," ujar Kaops Damai Cartenz Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. didampingi Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes. Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T. saat di hadapan awak media.Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan."Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan," ujarnya.Dijelaskan Kaops Damai Cartenz, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Cartenz. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial."Kelompok-kelompok ini banyak merekrut pemuda dengan berbagai alasan, tidak hanya karena ideologi Papua merdeka, tetapi juga karena faktor lain seperti minimnya lapangan kerja, kesenjangan pembangunan, dan keterbatasan akses terhadap kesejahteraan," ungkapnya.Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari Kelompok Kriminal Politik (KKP) yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual."Kalau KKB menggunakan senjata, maka KKP menggunakan wacana politik dan ideologis. Mereka menyasar kesadaran intelektual, termasuk kepada mereka yang awalnya tidak simpati. Kalau ini tidak ditangani dengan serius, bisa menumbuhkan simpati baru dan itu jauh lebih berbahaya," ujarnya.Kaops Damai Cartenz juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari tiga sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini."Tiap tahun kami ungkap jaringan penyalur senjata. Pada Maret lalu kami tangkap pelaku yang menguasai 12 pucuk senjata api dan hampir 4.000 butir amunisi. Mereka membeli, menyelundupkan, bahkan memanfaatkan celah di perbatasan dan jalur laut," jelasnya.Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional.Terkait pendanaan, disebutkan bahwa KKB memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk aksi kriminal dan penyalahgunaan dana desa. Ada indikasi mereka memaksa kepala desa maupun kepala distrik untuk menyerahkan sejumlah uang."Kami sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa kepala desa dan kepala distrik yang terbukti menyerahkan dana kepada kelompok ini. Dana itu digunakan untuk membeli senjata dan membiayai operasional mereka," katanya.Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat."Wilayah Papua itu 2-4 kali lipat lebih besar dari Pulau Jawa. Infrastruktur minim, cuaca ekstrem, dan tantangan logistik memperberat semua proses," ungkapnya.Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak."Permasalahannya bukan cuma senjata. Ada ketimpangan, ada keterbatasan, ada luka sejarah. Maka penyelesaiannya harus berbasis paradigma yang baru komprehensif, tidak bisa parsial. Kalau belum satu pemahaman, sulit bicara strategi teknis jangka panjang," pungkas Kaops Damai Cartenz. PNO-12
17 Jul 2025, 18:26 WIT
Kapolri Resmikan 28 SPPG Polri, Instruksikan Perkuat Quality Control
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Indonesia. Kegiatan ini menjadi salah satu komitmen Polri dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Kapolri menghadiri secara langsung peresmian simbolis di SPPG Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/7/2025). Sementara untuk wilayah lainnya dilakukan secara virtual. "Alhamdulillah hari ini baru saja kita melaksanakan kegiatan peresmian 28 SPPG, termasuk salah satunya di tempat kita berdiri sekarang SPPG Korbrimob Polri," kata Sigit kepada awak media usai meresmikan 28 SPPG.Sigit menegaskan kepada seluruh dapur SPPG Polri untuk betul-betul memperhatikan Quality Control khususnya Food Security. Sehingga, saat didistribusikan ke penerima manfaat dari segi keamanan dan kebersihan dapat terjaga ataupun terjamin dengan baik. "Dan saya selalu berpesan agar khusus seluruh SPPG yang ada betul-betul memperhatikan Quality Control khususnya Food Security sehingga pada saat didistrubisikan kondisi makanan betul-betul fresh dan higienis. Tentunya ini betul bisa bermanfaat untuk meningkatkan kebutuhan gizi dari anak-anak kita," ujar mantan Kabareskrim Polri itu. Menurut Sigit, pembangunan SPPG Polri ini juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi Visi Indonesia Emas tahun 2045.Lebih dalam, Sigit memaparkan peresmian 28 SPPG ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebanyak 96.000 orang. "Dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar SPPG 1.300 orang," ucap eks Kapolda Banten itu. Di sisi lain, Sigit mengungkapkan bahwa, sampai dengan saat ini, total sudah ada 195 SPPG Polri di wilayah Indonesia. Jumlah tersebut baik yang sudah beroperasi, tahap verifikasi hingga proses pembangunan. "Tentunya kita harapkan dari 195 ini bisa mencover 682.500 penerima manfaat. Dan membuka lapangan pekerjaan bagi 9.750 orang," tutur Sigit. Dengan adanya ratusan SPPG Polri, Sigit berharap, program Presiden Prabowo terkait MBG dapat berjalan dengan maksimal."Harapannya tentunya sebagaimana apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden bahwa makan bergizi gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak kita dalam rangka meningkatkan kualitas SDM mulai yang masih ada di dalam kandungan baik sekolah TK, SD, SMP, dan juga ada menyentuh beberapa selevel dengan sekolah menengah atas," tutup Sigit. PNO-12
17 Jul 2025, 18:15 WIT
Pemprov Papua Gelar Bimtek e-Walidata, Perkuat Pengelolaan Data Statistik Sektoral
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) e-Walidata bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua, di Jayapura, Rabu (16/7/2025).Bimtek yang sudah berlangsung pada 15 Juli 2025 ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dan mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.1/1236/Bangda tanggal 25 Februari 2026. Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri A. Yudianto, menekankan peran strategis setiap SKPD sebagai produsen data dan walidata pembantu. “Proses bisnis e-Walidata dimulai dari perencanaan pengumpulan, pemeriksaan hingga penyebarluasan data. SKPD tak hanya memasukkan angka ke aplikasi, tapi juga wajib memastikan keakuratan metadata karena akan divalidasi sebelum disebarluaskan,” Ucapnya.Jeri menambahkan pentingnya kerja sama dengan Pusdalisbang Bappeda selaku sekretariat Forum Satu Data Papua dan BPS sebagai Pembina Data untuk mendukung penginputan e-Walidata dan pelaporan berkala. Jeri Yudianto menjelaskan bahwa Bimtek ini sangat penting untuk mencegah hambatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang semakin dekat. " Seluruh peserta Bimtek, yang terdiri dari Kasubag dan staf program di tiap SKPD, diharapkan mengikuti pelatihan dengan seksama dan melakukan penginputan data sesuai timeline yang telah ditetapkan," Tegasnya.Jeri menyebutkan bahwa Tidak ada kata terlambat untuk belajar. "Data yang berkualitas adalah kunci untuk perencanaan yang cerdas dan pembangunan yang menyejahterakan,” tutupnya.Melalui kolaborasi antara Dinas Kominfo dan Bappeda, Pemerintah Provinsi Papua berharap seluruh pemangku kepentingan semakin menyadari pentingnya data sebagai fondasi pembangunan yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Bimtek e-Walidata ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SKPD dalam mengelola data, sehingga perencanaan dan evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. ( Jidan )
17 Jul 2025, 14:51 WIT
Kabid Humas Polda Maluku Sambangi Sejumlah Media Di Kota Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK melakukan silaturahmi dengan sejumlah media di kota Ambon.Setelah menyambangi RRI Ambon, Kombes Rositah yang didampingi para Perwira Senior masing-masing Subbid Humas Polda Maluku, Rabu (16/7/2025) kembali menyambangi Direktur Ambon Ekspres, Nasri Dumula, didampingi Pimpinan Redaksi, Hadia Wally."Sebagai pejabat baru kami berharap adanya kerja sama yang berkesinambungan yang selama ini telah terjalin antara Humas Polda Maluku dengan Ambon Ekspres," kata Kombes Rositah. Kombes Rositah berharap Ambon Ekspres dapat membantu mempublikasikan kegiatan kepolisian kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku."Kami mohon dukungan dalam membantu mempublikasikan dan memberitakan kegiatan kepolisian kepada masyarakat" harapnya.Kedatangan Kabid Humas dan sejumlah stafnya disambut hangat oleh Direktur dan Pimpinan Redaksi Ambon Ekspres. Nasri Dumula memberikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Polda Maluku dan Ambon Ekspres. Nasri mengakui kerja sama selama ini sangat bermanfaat, terutama dengan adanya grup WhatsApp yang dibentuk Humas Polda Maluku dalam membagikan informasi kegiatan kepolisian yang dapat menjadi bahan pemberitaan."Dengan adanya kerja sama ini, kami sangat terbantu dalam memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang kegiatan kepolisian," ungkap Nasri Dumula.Ia juga berharap pemberitaan ke depan dapat semakin berkualitas dengan kerja sama yang terus terjalin antara Polda Maluku dan Ambon Ekspres. PNO-11
17 Jul 2025, 14:18 WIT
Satgas Operasi Damai Cartenz Sambangi Mama-mama di Distrik Kulirik,Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz kembali melaksanakan kunjungan humanis dengan mama-mama di Distrik Kulirik, Puncak Jaya, sebagai wujud pendekatan persuasif dan pembangunan kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat pada Rabu (16/7/2025) pukul 11.00 WIT.Kunjungan tersebut diwarnai suasana hangat dan penuh keakraban. Kehadiran personel Satgas Ops Damai Cartenz disambut dengan senyum tulus dan tawa ceria oleh mama-mama setempat yang dengan antusias berdialog dan menerima pesan-pesan persatuan serta perdamaian. Kebersamaan ini menjadi bukti komitmen Satgas Operasi Damai Cartenz tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum namun juga sebagai pendamping bagi masyarakat Papua untuk menciptakan suasana yang harmonis dan damai.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang didampingi oleh Wakaops Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan pentingnya pendekatan humanis yang terus diterapkan di seluruh wilayah Papua.“Satgas Operasi Damai Cartenz hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan yang menyentuh hati. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga merasa aman, diperhatikan, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan humanis bersama mama-mama di Distrik Kulirik merupakan salah satu bentuk nyata upaya membangun hubungan baik dengan masyarakat sejak akar rumput.“Melalui pendekatan seperti ini, kami ingin membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Kehadiran kami untuk merangkul, mendengarkan, dan bersama-sama membangun Papua yang aman, damai, dan penuh harapan,” tegas Kombes Pol. Yusuf Sutejo.Satgas Operasi Damai Cartenz berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat Papua dengan program-program humanis yang mengedepankan nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan persatuan demi terwujudnya Papua yang aman, sejuk, dan bermartabat. PNO-11
17 Jul 2025, 14:12 WIT
Kemenko Polkam: SPPT-TI Wujudkan Pentingnya Digitalisasi Dalam Penegakan Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Di era globalisasi saat ini, proses digitalisasi sangat penting khususnya dalam penerapan hukum pidana. Hal ini untuk memonitoring penanganan perkara sehingga lebih transparan dan akuntabel.Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jaenal Ahmadi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi (SPPT-TI) di Jakarta, Rabu (16/7/2025)."Dalam RPJMN 2025-2029 telah mengamanatkan untuk diterapkannya penegakan hukum pidana dengan dukungan teknologi informasi. Salah satunya melalui Sistem Peradilan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan SPPT-TI," kata Asep.Asep mengatakan SPPT-TI merupakan sistem yang mengintegrasikan aplikasi penanganan perkara yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK dan Ditjen Pemasyarakatan, dalam rangka pertukaran data dan dokumen elektronik administrasi penangan perkara pidana." Melalui SPPT-TI pertukaran data dan dokumen administrasi penanganan perkara antara LPH, mulai dari tahap SPDP hingga Pelaksanaan Putusan Pengadilan dapat termonitor dengan media Dashboard yang telah berhasil dikembangkan Kemkomdigi," ujar Asep.Kata Dia, Pada tahun ini, Menko Polkam Budi Gunawan mengamanatkan agar SPPT-TI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga SPPT-TI harus diberlakukan oleh semua perwakilan LPH.Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Mayarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen Pol. M. Syafrial mengatakan, SPPT-TI menggunakan jaringan Intra-Government Secure Network (IGSN) dan dilengkapi dengan High Availability sistem sehingga memiliki tingkat proteksi keamanan yang tinggi."Target kami di tahun 2025 ini implementasi tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi di semua LPH. Kami tegaskan bahwa Polkam tidak ikut campur dalam proses penanganan perkara, tapi mendorong dalam digitalisasinya sehingga transparan, akuntabel, dan sebagainya," kata Syafrial.Sebagai informasi, pengembangan dan implementasi SPPT TI telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Adapun manfaat SPPT TI dalam penanganan perkara diantaranya identifikasi bottleneck penanganan perkara, tertib administrasi APH dalam penanganan perkara, mengukur kinerja penanganan perkara, Zero Overstay pada Lapas/Rutan, perencanaan penganggaran, dan keterbukaan informasi publik.(Ning)
17 Jul 2025, 13:57 WIT
Tahap II, Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Agimuga Timika Siap Disidangkan
Papuanewsonline.com, Timika- Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Mimika merampungkan berkas perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Agimuga dan sudah diserahkan kepada Jaksa penuntut umum, agar dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jayapura, untuk disidangkan.Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mimika, Royal Sitohang membenarkan bahwa dalam penanganan perkara tersebut, telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka." Benar, Tahap 2 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti pada hari ini Rabu, 16 Juli 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Mimika," ujar Royal di Timika, Kamis (17/7/2025).Saat penyerahan tahap 2, lanjut Royal, Tersangka MMP Selaku Penyedia Jasa dan AP Selaku PPK/KPA, masing-masing di dampingi oleh Penasehat Hukumnya." Penyidik tindak pidana khusus menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU Kejaksaan Negeri Mimika Febi Wilma Sorbu, S.H. untuk selanjutnya segerah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jayapura, untuk disidangkan," Jelasnya.Royal menjelaskan kedua tersangka disangka melanggar Pasal Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidiair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambaah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Kedua tersangka dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan 04 Agustus 2025, di Lapas Kelas IIB Timika, sambil menunggu proses persidangan," Pungkasnya.Diketahui dalam kasus dugaan korupsi Proyek jembatan Agimuga ini, tersangka MM P telah mengembalikan kerugian negara.(hen)
17 Jul 2025, 10:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
