Papuanewsonline.com
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
DPW Papua Tengah Hadiri Rakernas PSI 2026 di Makassar, Perkuat Konsolidasi Partai di Daerah
Papuanewsonline.com, Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Tengah turut ambil bagian dalam Rapat
Kerja Nasional (Rakernas) PSI Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Makassar.
Dalam agenda nasional tersebut, DPW Papua Tengah membawa lima pengurus tingkat
provinsi serta 14 pengurus tingkat kabupaten sebagai bentuk keseriusan
membangun konsolidasi organisasi secara menyeluruh.Kehadiran rombongan ini menjadi simbol komitmen PSI Papua
Tengah dalam memperkuat sinergi antara struktur pusat dan daerah. Rakernas
dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan visi, arah kebijakan,
serta langkah politik ke depan agar berjalan lebih terkoordinasi dan terukur.Ketua DPW PSI Papua Tengah, Bro Nesco Wonda, menyampaikan
rasa syukur atas kesempatan mengikuti Rakernas sekaligus menaruh harapan besar
agar forum ini melahirkan keputusan-keputusan strategis yang berdampak langsung
terhadap penguatan partai di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah.Ia menekankan pentingnya Rakernas tidak sekadar menjadi
agenda seremonial, melainkan forum substantif yang mampu membangun koordinasi
efektif antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan seluruh DPW. “Kami dari Papua Tengah meminta Rakernas bukan seremonial
biasa sehingga perlu adanya koordinasi yg baik antara DPP dengan DPW-DPW
seluruh Indonesia. Perlu dipikirkan juga Strategi yang digunakan kedepan,
sehingga selesai giat ini akan terbangun komunikasi intens di tingkat pimpinan
yang cukup harmonis dan terarah. Agar kedepan apa yg menjadi tujuan kita semua
bisa tercapai.” Ujar Bro Nesco.Selain itu, Bro Nesco Wonda juga menyoroti perlunya
perumusan strategi jangka panjang yang konkret, sehingga selepas Rakernas dapat
terbangun komunikasi intens di tingkat pimpinan yang harmonis, solid, serta
berorientasi pada pencapaian tujuan bersama.Dalam konteks penguatan organisasi, DPW dan DPD dinilai
memiliki peran strategis sebagai ujung tombak partai. Oleh karena itu,
perhatian utama perlu diarahkan pada penguatan basis akar rumput agar
kerja-kerja politik partai benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara
langsung.Fokus pada kerja nyata di lapangan, lanjutnya, harus menjadi
prioritas utama, bukan sekadar wacana. Optimalisasi peran struktur di daerah
diharapkan mampu memperluas jangkauan partai sekaligus meningkatkan kepercayaan
publik terhadap PSI.Rakernas PSI 2026 juga menjadi momentum konsolidasi nasional
untuk mempererat soliditas antarwilayah, memperkuat koordinasi internal, serta
menyatukan langkah dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.Dengan keterlibatan aktif seluruh jajaran, termasuk DPW
Papua Tengah, Rakernas diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang
aplikatif, memperkuat struktur organisasi, dan mendorong peran partai sebagai
representasi aspirasi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. (GF)
29 Jan 2026, 21:03 WIT
Polri–BNI Bangun Benteng Keamanan Siber, Dorong Literasi Keuangan Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon – Kolaborasi antara Polri dan sektor perbankan dinilai krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan di era ekonomi digital. Hal tersebut ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto dalam penandatanganan PKS antara Polda Maluku dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (28/1/2026).Kapolda menyoroti meningkatnya modus kejahatan berbasis teknologi, khususnya penipuan online dan pinjaman online ilegal, yang kerap merugikan masyarakat.“Kami berharap kerja sama ini dapat diperluas ke bidang edukasi dan pencegahan kejahatan. Melalui program CSR, Polri dan perbankan dapat turun langsung memberikan sosialisasi bahaya penipuan online dan pinjaman ilegal,” ujar Kapolda.Area Head 2 Wilayah 07 BNI Hasanul A. Nasution menyatakan bahwa BNI berkomitmen mendukung stabilitas keamanan nasional melalui inovasi layanan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.“Kerja sama ini bukan hanya kemitraan profesional, tetapi persaudaraan strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi institusi dan masyarakat,” kata Hasanul.Di tengah masifnya transformasi digital nasional, sinergi Polri dan BUMN perbankan menjadi kebutuhan strategis. Kejahatan siber tidak bisa ditangani secara sektoral. Kolaborasi Polda Maluku dan BNI menunjukkan pendekatan preventif dan edukatif yang relevan dengan agenda nasional keamanan siber dan literasi keuangan. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak perlindungan masyarakat di ruang digital. PNO-12
29 Jan 2026, 20:42 WIT
Rakernas PSI 2026 Fokus Perkuat Konsep "Super Terbuka" Sebagai Identitas Partai Modern
Papuanewsonline.com, Makassar — Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tahun 2026 yang digelar di Kota
Makassar mulai Kamis (29/1/2026) hingga Sabtu (31/1/2026) menjadi momentum
strategis dalam memantapkan konsep “Super Terbuka” sebagai identitas utama partai
modern. Kegiatan ini diikuti kader dari seluruh Indonesia dan difokuskan pada
penyusunan arah kebijakan organisasi jangka panjang.Rakernas tersebut melanjutkan gagasan yang telah
diperkenalkan dalam Kongres PSI sebelumnya, dengan penekanan pada penyempurnaan
berbagai aspek teknis dan konseptual yang belum dibahas secara rinci. Forum ini
diarahkan untuk memperkuat kerangka sistem kepartaian yang lebih terstruktur,
terbuka, dan adaptif terhadap dinamika politik nasional.Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menyampaikan bahwa Rakernas
menjadi tahap penting dalam menyusun fondasi organisasi yang kokoh. Menurutnya,
pembahasan diarahkan agar seluruh mekanisme kepartaian berjalan berdasarkan
prinsip-prinsip modern yang telah disepakati bersama, sehingga kesinambungan
kepemimpinan dan arah perjuangan partai dapat terjaga.Ia menegaskan bahwa penyusunan sistem yang jelas dan terukur
menjadi kebutuhan mendesak agar PSI tidak bergantung pada figur tertentu.
Dengan demikian, siapa pun yang memimpin partai ke depan tetap akan berpedoman
pada kerangka kerja yang telah dirumuskan secara kolektif.Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Ali juga menguraikan makna
mendalam dari tagline “Super TBK” yang telah dideklarasikan partai. Konsep ini
menegaskan bahwa PSI tidak dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, serta
tidak berada di bawah kendali satu kekuatan dominan.Lebih jauh, konsep kepemilikan dalam PSI dimaknai sebagai
keterlibatan aktif seluruh kader dan simpatisan yang berkontribusi dalam proses
pengambilan keputusan. Setiap peran, baik dalam bentuk gagasan, kerja sama,
maupun dukungan, menjadi bagian penting dalam membentuk arah gerak partai.Rakernas PSI 2026 diharapkan mampu melahirkan rumusan
strategis yang memperkuat demokrasi internal, memperluas partisipasi publik,
serta mendorong transparansi dalam setiap proses organisasi. Hal ini sejalan
dengan visi PSI sebagai partai yang terbuka, modern, dan responsif terhadap
perubahan zaman.Forum nasional ini juga menjadi sarana konsolidasi sekaligus
refleksi bagi seluruh jajaran partai untuk memastikan setiap kebijakan dan
langkah politik tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi
nilai-nilai demokrasi.Melalui penguatan konsep “Super Terbuka”, PSI berupaya
meneguhkan posisinya sebagai partai yang menjadikan keterbukaan, kolaborasi,
dan partisipasi sebagai pilar utama dalam membangun sistem politik yang sehat
dan berkelanjutan. Penulis: JidEditor: GF
29 Jan 2026, 19:31 WIT
Kaesang Resmi Buka Rakernas PSI 2026, Tegaskan PSI Selaras dengan Aspirasi Rakyat dalam Pilkada
Papuanewsonline.com, Makassar — Ketua Umum Partai
Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, secara resmi membuka Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) PSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Makassar, Kamis
(29/1/2026) siang. Kegiatan ini dihadiri ratusan kader dari seluruh Indonesia
sebagai forum konsolidasi dan perumusan arah kebijakan partai dalam menyongsong
agenda politik nasional dan daerah.Dalam pidato pembukaannya, Kaesang menegaskan komitmen PSI
untuk selalu berada dalam satu jalur dengan aspirasi rakyat, khususnya dalam
menyikapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menekankan
bahwa PSI tidak ingin menjadi partai yang berjarak dengan realitas di lapangan,
melainkan hadir sebagai representasi suara masyarakat.Kaesang menyampaikan bahwa setiap langkah strategis partai,
terutama yang berkaitan dengan Pilkada, akan diselaraskan dengan kebutuhan
serta harapan publik. Menurutnya, kehadiran PSI dalam kontestasi politik daerah
harus mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.Ia juga menekankan bahwa Pilkada bukan sekadar agenda
politik rutin, melainkan momentum penting untuk mendorong perubahan dan
kemajuan di daerah. Oleh karena itu, PSI berkomitmen untuk memastikan seluruh
proses pengambilan keputusan dilakukan secara matang, inklusif, dan
berlandaskan kepentingan publik.Lebih lanjut, Kaesang menegaskan bahwa strategi PSI dalam
menghadapi Pilkada akan dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan
berbagai elemen masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan
kepemimpinan daerah yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada solusi atas
persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.Rakernas PSI 2026 menjadi forum strategis bagi partai dalam
menyusun program kerja nasional, memperkuat struktur organisasi, serta
mematangkan langkah politik menjelang tahapan Pilkada. Konsolidasi kader dari
berbagai daerah juga dimanfaatkan untuk menyatukan visi dan misi perjuangan
partai.Suasana Rakernas berlangsung dinamis dengan semangat
kebersamaan dan optimisme. Para peserta menyambut arahan Ketua Umum dengan
antusias, mencerminkan soliditas internal serta kesiapan PSI dalam menghadapi
tantangan politik ke depan.Melalui Rakernas ini, PSI menegaskan posisinya sebagai
partai yang mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan keberpihakan
kepada rakyat, sekaligus memperkuat peran politiknya dalam mendorong lahirnya
kepemimpinan daerah yang berkualitas.Rakernas PSI 2026 diharapkan menjadi pijakan penting bagi
partai dalam memperluas pengaruh politiknya secara konstruktif, serta
memastikan setiap langkah dan kebijakan yang diambil senantiasa berpihak pada
kepentingan masyarakat luas. Penulis: JidEditor: GF
29 Jan 2026, 19:27 WIT
Ciptakan Kamtibmas Kondusif, Polda Maluku Kerahkan 305 Personel Dalam Operasi Pekat Salawaku 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku resmi menggelar Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Tahun 2026 sebagai langkah strategis menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif jelang pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.Operasi tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (28/1/2026). Sebanyak 305 personel gabungan diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan operasi.Kapolda Maluku menegaskan bahwa Operasi Pekat Salawaku 2026 difokuskan pada penanggulangan penyakit masyarakat seperti peredaran minuman keras ilegal, perjudian, prostitusi, premanisme, narkoba, serta kejahatan jalanan yang berdampak langsung terhadap keamanan publik.“Minuman keras ilegal menjadi faktor dominan pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas menjadi konflik komunal, kecelakaan lalu lintas, hingga kekerasan dalam rumah tangga,” tegas Kapolda.Menurutnya, operasi ini tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pendekatan preemtif dan preventif agar hasil yang dicapai lebih berkelanjutan.Pelaksanaan Operasi Pekat Salawaku melibatkan lintas sektor, termasuk TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para raja negeri di wilayah hukum Polda Maluku.“Keberhasilan operasi ini bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa,” ujar Kapolda.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjalankan operasi secara profesional, humanis, dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat serta personel di lapangan.Operasi Pekat Salawaku 2026 menunjukkan konsistensi Polri menekan penyakit masyarakat sebagai isu strategis keamanan nasional, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Di banyak wilayah Indonesia, miras ilegal dan kejahatan sosial kerap menjadi trigger konflik horizontal, kekerasan domestik, hingga gangguan stabilitas lokal.Langkah Polda Maluku mengerahkan 305 personel gabungan sekaligus mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif mencerminkan pergeseran paradigma Polri ke arah penegakan hukum yang modern, adaptif, dan berorientasi pencegahan. Pendekatan ini sejalan dengan agenda nasional penguatan keamanan berbasis deteksi dini dan partisipasi masyarakat.Dalam konteks Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan keragaman sosial-budaya yang tinggi, Operasi Pekat Salawaku 2026 menjadi indikator penting bahwa stabilitas kamtibmas tetap menjadi prioritas utama negara dalam menjaga keutuhan sosial dan rasa aman publik. PNO-12
29 Jan 2026, 17:16 WIT
7 Raja Terima Piagam Penghargaan, Kapolda Maluku: Terima Kasih Atas Dedikasinya
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memberikan piagam penghargaan kepada 7 Raja Negeri atas dedikasinya dalam berperan aktif mencegah peredaran dan pemanfaatan minuman keras ilegal di wilayah hukum Polda Maluku.Penyerahan piagam penghargaan dirangkai dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Tahun 2026 yang dihelat di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Dalam kegiatan tersebut hadir perwakilan unsur Forkopimda Maluku, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Irwasda dan Para Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolres Maluku Tenggara, Kapolres Seram Bagian Timur, beserta para kepala desa/Raja penerima penghargaan.7 Raja/Kepala Desa/ Negeri/Ohoi yang mendapatkan penghargaan yaitu Benediktus Farneubun, S.Sos, Kepala Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara; Abdul Rahman Hanubun, Kepala Ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara; Semuel Bastian Elisa Masbaitubun, Kepala Ohoi Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara; Josep Renyaan, S.Sos, Kepala Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; Basri Kelanit, S.Pd, Pejabat Kepala Ohoi Dunwahan Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; Paulinus Andreas Ongirwalu, S.Sos, Penjabat Kepala Ohoi Letman Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; Suilani Kelian, Raja Negeri Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur."Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Pekat Salawaku tahun 2026 dan sekaligus pemberian penghargaan kepada Raja Negeri atas dedikasi dan peran aktifnya dalam pencegahan, pengendalian minuman keras ilegal, termasuk mengatasi pemanfaatan minuman keras yang dapat menimbulkan perilaku kekerasan dan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Maluku," ungkap Kapolda Maluku dalam sambutannya.Pemberian piagam penghargaan kepada Para Raja tersebut, kata Kapolda, merupakan bentuk apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan peran aktif mereka untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di lingkungan masing-masing."Kemarin saat Saya kunjungan di beberapa wilayah Saya melihat beberapa Raja yang memiliki peraturan negerinya yang berusaha untuk mencegah terjadinya pemanfaatan minuman keras yang dapat memicu perilaku kekerasan dan gangguan kamtibmas," ungkap Kapolda.Jenderal Bintang 2 Polri ini berharap Peraturan Desa terkait pengendalian minuman keras ilegal tidak berhenti pada beberapa negeri/ohoi tersebut. Namun dapat juga dilakukan oleh seluruh negeri di Maluku. Sehingga situasi kamtibmas yang kondusif, aman, damai dan bermartabat benar-benar dirasakan di Maluku. "Ini (penghargaan) merupakan bentuk apresiasi yang sangat luar biasa (kepada Para Raja) karena sudah dituangkan (peraturan miras) dalam peraturan negeri. Ini juga diharapkan mampu mendorong Raja-raja atau Negeri-negeri lainnya bisa melakukan hal yang sama sehingga kemudian minuman keras ini dapat benar-benar dikendalikan sehingga tidak dapat memicu terjadinya gangguan Kamtibmas," harapnya.Kapolda mengingatkan bahaya minuman keras (miras) ilegal, menjadi faktor dominan pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan, "termasuk apabila terus dibiarkan dapat meluas menjadi konflik komunal, juga kecelakaan lalu lintas, bahkan kekerasan dalam rumah tangga," pungkasnya. PNO-12
29 Jan 2026, 17:10 WIT
ALFI/ILFA Mimika Mantapkan Peran Strategis Lewat Muscab I untuk Perkuat Rantai Logistik
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Kabupaten Mimika
menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) I dengan mengusung tema “Solid,
Profesional dan Berorientasi pada Kemajuan Pembangunan Kabupaten Mimika”. Kegiatan
ini digelar pada Kamis (29/1/2025) sebagai upaya memperkuat peran sektor
logistik dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.Muscab I ALFI/ILFA Mimika dibuka secara resmi oleh
Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan
Pembangunan, Santy Sondang. Kehadiran pemerintah daerah menegaskan pentingnya
sinergi antara pelaku logistik dan pemangku kebijakan dalam membangun sistem
distribusi barang dan jasa yang efisien serta berkelanjutan.Dalam sambutannya, Santy Sondang menegaskan bahwa sektor
logistik merupakan urat nadi perekonomian daerah. Keberadaan ALFI/ILFA di
Kabupaten Mimika diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong
peningkatan aktivitas ekonomi, memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat,
serta memperkuat konektivitas antarwilayah.Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara
pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan
kelancaran rantai pasok di Kabupaten Mimika. Sinergi tersebut dinilai krusial
untuk menunjang pembangunan di berbagai sektor, mulai dari perdagangan,
industri, hingga pelayanan publik.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjut Santy, berkomitmen untuk
terus membangun komunikasi intensif dengan ALFI/ILFA sebagai mitra strategis
dalam memajukan perekonomian daerah. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan
sistem logistik yang adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.Selain menjadi forum evaluasi dan perumusan program kerja,
Muscab I juga dimaknai sebagai momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat
struktur kelembagaan ALFI/ILFA di tingkat cabang. Melalui musyawarah ini,
diharapkan lahir kepengurusan yang solid, profesional, serta memiliki visi
pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan daerah.Tema yang diusung dalam Muscab I menegaskan komitmen
ALFI/ILFA Mimika untuk berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah. Penguatan
kapasitas anggota, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi peran
logistik menjadi agenda strategis yang diharapkan dapat diimplementasikan
secara berkelanjutan.Dengan terselenggaranya Muscab I, ALFI/ILFA Mimika
diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai penggerak utama sektor logistik di
wilayah Papua Tengah, sekaligus berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.Musyawarah ini sekaligus menegaskan posisi ALFI/ILFA sebagai
mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem logistik yang andal,
efisien, dan berdaya saing, seiring meningkatnya kebutuhan distribusi barang
dan jasa di Kabupaten Mimika. Penulis: BimEditor: GF
29 Jan 2026, 17:08 WIT
Menanggalkan Almamater: Universitas Timika Kukuhkan Sarjana Baru Tahun Akademik 2025–2026
Papuanewsonline.com, Mimika — Universitas Timika kembali
melahirkan sarjana-sarjana baru melalui Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana (S1)
Tahun Akademik 2025–2026 yang digelar di Hotel Cendrawasih 66, Timika, Kamis
(29/1/2026). Puluhan mahasiswa resmi dikukuhkan setelah menempuh proses
akademik dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan perguruan tinggi.Rapat senat terbuka dipimpin langsung oleh Rektor
Universitas Timika, Marthinus Sahetapy, SP., M.Si, serta dihadiri unsur
pimpinan universitas, perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika, LLDIKTI Wilayah
XIV, para dosen, orang tua, dan tamu undangan. Prosesi berlangsung khidmat dan
penuh makna, menandai berakhirnya masa studi para wisudawan.Dalam sambutannya, Rektor Universitas Timika menegaskan
bahwa wisuda bukan sekadar seremoni akademik, melainkan fase peralihan menuju
dunia nyata yang menuntut tanggung jawab sosial lebih besar. Ia menekankan
bahwa gelar sarjana merupakan amanah yang harus diimplementasikan melalui
kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.Rektor juga mengingatkan pentingnya membangun karakter AIR,
yakni Adaptability, Integrity, dan Responsiveness, sebagai fondasi utama
menghadapi dinamika dunia kerja dan kehidupan sosial. Kemampuan beradaptasi,
integritas moral, serta kepekaan terhadap persoalan masyarakat dinilai menjadi
kunci keberhasilan lulusan dalam menjalankan perannya.Menurutnya, karakter menjadi penentu martabat seorang
sarjana di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Harapan besar terhadap
generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menuntut keberanian
untuk berpihak pada nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda
Mimika, Herry Onawame, S.IP., M.M, yang mewakili Bupati Mimika, menyampaikan
apresiasi atas kontribusi Universitas Timika dalam mencetak sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah daerah mendorong para lulusan
untuk mengabdikan ilmunya demi pembangunan daerah.Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, etika, serta
kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai
kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, membuka ruang
seluas-luasnya bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam berbagai sektor
pembangunan.Perwakilan LLDIKTI Wilayah XIV, Jane Shirley Wambrauw,
S.Pd., M.H, turut memberikan motivasi kepada para wisudawan dengan menyoroti
pentingnya semangat belajar sepanjang hayat. Ia menilai keberhasilan meraih
gelar sarjana merupakan buah dari ketekunan, sekaligus modal penting menghadapi
tantangan era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan
kecerdasan buatan.Ia juga menegaskan perlunya keseimbangan antara kecerdasan
intelektual dan kecerdasan emosional agar lulusan mampu berpikir mandiri,
mengendalikan diri, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penguasaan teknologi harus diiringi dengan kesadaran diri agar
tidak menggerus nilai-nilai kemanusiaan.Rapat senat terbuka wisuda ini menjadi penanda resmi
lahirnya sarjana-sarjana baru Universitas Timika yang diharapkan mampu menjawab
tantangan zaman dan berperan aktif dalam pembangunan Papua, khususnya di
Kabupaten Mimika, dengan semangat pengabdian dan integritas. Penulis: BimEditor: GF
29 Jan 2026, 17:05 WIT
BPN Mimika Digugat Ahli Waris, Sengketa Ganti Rugi Tanah Kantor BPN Berujung Proses Hukum
Papuanewsonline.com, Mimika — Sengketa hukum terkait
kepemilikan tanah mencuat di Kabupaten Mimika setelah ahli waris almarhum
Dominikus Beanal menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika atas dugaan
ketidaktransparanan dalam proses ganti rugi lahan yang saat ini digunakan sebagai
lokasi kantor BPN setempat, Rabu (29/1/2026).Ahli waris, yakni Helena Beanal dan Yance Beanal, menyatakan
bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan kantor BPN Mimika merupakan milik
sah Dominikus Beanal. Mereka menilai proses peralihan hak dan ganti rugi lahan
tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan adil.Kuasa hukum ahli waris, Jeremias M. Patty, S.H., M.H.,
menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada BPN Mimika
untuk meminta peninjauan kembali seluruh dokumen hukum yang berkaitan dengan
status kepemilikan dan mekanisme ganti rugi tanah tersebut.Selain itu, ahli waris juga mengajukan permohonan pertemuan
langsung dengan Kepala BPN Mimika, Josep Simon Done, guna membahas persoalan
tersebut secara terbuka dan konstruktif. Permohonan itu diharapkan dapat
ditindaklanjuti dalam rentang waktu 27 Januari hingga 5 Februari 2026.Melalui langkah tersebut, pihak ahli waris berharap BPN
Mimika dapat memberikan penjelasan secara transparan, sekaligus membuka ruang
dialog untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.Jeremias menegaskan bahwa prinsip transparansi dan keadilan
harus menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa ini, mengingat
menyangkut hak kepemilikan yang sah serta kepastian hukum bagi ahli waris.Ia juga menyampaikan bahwa apabila upaya komunikasi dan
klarifikasi tidak memperoleh tanggapan yang memadai, pihaknya siap menempuh
jalur hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kliennya.Sengketa ini diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme
dialog dan penegakan hukum yang objektif, sehingga memberikan kepastian hukum
sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan di daerah. Penulis: HendEditor: GF
29 Jan 2026, 17:01 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
