Papuanewsonline.com
Diduga Sebar Video Tak Senonoh Seorang Wanita, Pengacara Agli Elkel Dilaporkan Ke Polres Mimika
Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 Miliar
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Optimalisasi PNBP dan BLU 2026, Irwasda Maluku Tekankan Peningkatan Kualitas Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H, mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) terkait Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut diikuti Irwasda secara Daring dari Ruang Video Conference (Vicon) Lantai 2 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (27/1/2026).Rapat Anev dipimpin oleh Wairwasum Polri, Irjen Pol. Drs. Merdisyam, M.Si, didampingi jajaran Pejabat Utama Itwasum Polri. Sementara itu, dari Polda Maluku Irwasda didampingi Karo SDM, Dir Intelkam, Dir Lantas, Kabid Dokkes, Auditor Kepolisian Madya Tk. III, serta perwakilan dari Dit Binmas, Bidkeu, dan Rumkit Bhayangkara. Jajaran Kapolres/ta juga mengikuti kegiatan secara daring melalui sarana Zoom Meeting.Dalam arahannya, Wairwasum Polri Irjen Merdisyam, menekankan bahwa PNBP merupakan pilar penting dalam struktur APBN yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel."Tujuan utama pengaturan PNBP ini adalah memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan kemandirian bangsa. Polri berkomitmen mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, dan transparan melalui tata kelola PNBP yang baik," tegas Wairwasum.Lebih lanjut, Ia menekankan beberapa poin penting terkait tantangan tahun 2026, di antaranya:• Optimalisasi Target: Adanya gap antara penetapan target PNBP Polri tahun 2026 sebesar Rp16 Triliun dibandingkan dengan tren realisasi capaian tahunan.• Prioritas Satker: Satker Lalu Lintas dan Bidang Dokkes (Kesehatan) menjadi garda terdepan sebagai pengelola PNBP terbesar di institusi Polri.• Evaluasi Temuan: Pentingnya mencari solusi permanen atas temuan-temuan berulang guna menghindari kendala administratif dan hukum di masa depan.Senada dengan hal tersebut, Irwasda Maluku Kombes Made Sunarta, menginstruksikan kepada seluruh Satker jajaran Polda Maluku untuk segera menindaklanjuti arahan Itwasum Polri. Kombes Sunarta menekankan agar kualitas pelayanan publik (Yanlik) terus ditingkatkan sejalan dengan optimalisasi pengelolaan PNBP."Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari PNBP dan BLU dikelola sesuai regulasi. Segera cari solusi atas kendala di lapangan, terutama pada fungsi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai," pintanya. PNO-12
28 Jan 2026, 19:11 WIT
2 Personel Polda Maluku Jalani Tes CAT Psikologi Seleksi SIPSS 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak dua personel Polda Maluku yang mengikuti seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2025 menjalani tes Computer Assisted Tes (CAT) Psikologi.Tes CAT Psikologi ini dilaksanakan oleh Biro SDM selaku Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku yang bertempat di ruang Asesmen Biro SDM Markas Polda Maluku, Rabu (28/1/2026). "Ada dua personel Polda Maluku yang ikut seleksi SIPSS Tahun Anggaran 2025 hari ini menjalani tes CAT psikologi," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., M.Si.Pelaksanaan CAT ini yang dijalani dua peserta tersebut meliputi aspek kemampuan komputer (TKK), pengetahuan asesmen mental idealis (AMI) dan penelusuran mental kepribadian (PMK).Menurut Kombes Rositah, tes CAT psikologi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam melahirkan calon-calon SIPSS yang handal dan bermental kepribadian yang baik."Semoga kedua peserta dapat menjalani tes dengan baik, sehingga menjadi perwira-perwira yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya di wilayah Polda Maluku," harapnya.Dalam kegiatan tersebut, selain personel Biro SDM, turut hadir pengawas internal dari Subid Provos dan Subid Paminal Bid Propam Polda Maluku serta pengawas eksternal dari LSM Mavindo, perwakilan Media dan perwakilan teknisi IT dari Politeknik Negeri Ambon. PNO-12
28 Jan 2026, 18:22 WIT
Pimpin Anev, Wakapolda Maluku: Target Ketahanan Pangan 7.000 Ton Jadi Sorotan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Realisasi Program Kerja Bersama, Pembinaan Anggaran, Perencanaan, dan Logistik.Rapat Anev yang berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Markas Polda Maluku, Selasa (27/1/2026), ini menyoroti target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran tahun 2026 sebesar 7.000 ton.Irwasda Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H beserta Para Pejabat Utama Polda Maluku, dan Kapolres/Kapolresta jajaran turut hadir dalam kegiatan tersebut.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni dalam arahannya menyampaikan rapat anev merupakan upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kerja bersama, pembinaan anggaran, perencanaan, dan logistik, baik di tingkat Polda Maluku maupun Polres/ta jajaran.“Anev ini akan terus dilaksanakan agar kita dapat memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program kerja bersama serta pengelolaan anggaran, perencanaan, dan logistik,” ujar Wakapolda Maluku.Pada kesempatan tersebut, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi S.I.K., M.M memaparkan capaian program ketahanan pangan di Polda Maluku dan Polres jajaran. Ia menekankan kepada seluruh Polres jajaran bahwa jenis jagung yang ditanam dalam program ketahanan pangan adalah jagung pipil, bukan jagung manis.Selain itu, disampaikan pula bahwa target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 7.000 ton. "Setiap Polres diminta agar menginput laporan secara benar dan tepat sesuai dengan arahan dari Mabes Polri," pintanya.Sementara itu, Irwasda Maluku memaparkan terkait persiapan dan kesiapan Polda Maluku dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Ia juga menegaskan agar seluruh satuan kerja di Polda Maluku dan Polres jajaran melakukan koordinasi dengan Bidang Keuangan terkait pengelolaan anggaran tahun 2025.Tak hanya itu, Irwasda juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan dan penataan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di lingkungan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun anggaran 2025. PNO-12
28 Jan 2026, 18:13 WIT
Menko Yusril Tegaskan Komitmen Bangun Birokrasi Bersih melalui Zona Integritas WBK–WBBM
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu
(28/1/2026).Pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta
integritas oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wakil
Menteri Koordinator Otto Hasibuan, serta para Pimpinan Tinggi Madya di
lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Langkah ini menjadi bagian penting dari
penguatan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.Dalam sambutannya, Menko Yusril menekankan bahwa pembangunan
zona integritas tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial semata,
melainkan harus diwujudkan sebagai komitmen nyata seluruh jajaran birokrasi
dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara bersih dan profesional.Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dan keteladanan
pimpinan sebagai kunci keberhasilan pembangunan zona integritas. Menurutnya,
birokrasi yang berintegritas hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur
organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab
dalam pelayanan publik.Lebih lanjut, Yusril mengajak seluruh pegawai Kemenko Kumham
Imipas untuk menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjadi
teladan dalam membangun sistem pemerintahan yang berwibawa, responsif, dan
berpihak pada kepentingan masyarakat.Pencanangan Zona Integritas ini juga mendapat apresiasi dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini
Widyantini. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional
dan menjadi bagian dari implementasi Program Asta Cita Presiden dan Wakil
Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.Apresiasi serupa disampaikan Ketua Ombudsman Republik
Indonesia Mokhammad Najih yang memandang pencanangan ini sebagai wujud
keseriusan instansi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik
serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.Melalui pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM ini,
Kemenko Kumham Imipas diharapkan mampu mendorong perubahan budaya kerja yang
berkelanjutan, menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,
serta memperkuat fondasi birokrasi yang bersih dan melayani.(GF)
28 Jan 2026, 16:24 WIT
Penemuan Mayat Sopir di Dalam Mobil Gegerkan Warga Sekitar SPBU Kilo 8 Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Warga di sekitar SPBU Kilo 8,
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, digemparkan oleh penemuan seorang pria yang
ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil pick up pada Rabu pagi
(28/1/2026).Korban diketahui merupakan seorang sopir yang ditemukan
tidak bernyawa di dalam mobil pick up bernomor polisi PA 8508 MR. Kondisi tubuh
korban dinilai tidak wajar dan langsung menarik perhatian warga yang berada di
sekitar lokasi kejadian.Berdasarkan video yang beredar di masyarakat, korban
terlihat terbaring di dalam kabin mobil dengan kondisi mulut membengkak serta
mengeluarkan darah dari bagian mulut dan hidung. Temuan tersebut menimbulkan
dugaan kuat bahwa kematian korban bukan disebabkan oleh faktor alami semata.Di dalam kendaraan, masih terlihat nasi bungkus yang
terletak di atas dashboard mobil. Keberadaan makanan tersebut mengindikasikan
bahwa korban diduga sempat beraktivitas atau makan sesaat sebelum ditemukan
meninggal dunia.Mobil pick up tersebut terparkir di depan SPBU yang saat itu
dalam kondisi ramai, dengan sejumlah kendaraan lain tengah mengantre untuk
pengisian bahan bakar minyak. Situasi tersebut sempat memicu kepanikan dan
perhatian pengendara yang melintas di lokasi.Aparat kepolisian segera mendatangi tempat kejadian perkara
untuk melakukan pengamanan lokasi serta pemeriksaan awal. Proses identifikasi
dan pengumpulan bukti dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban.Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih
melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Belum ada
keterangan resmi mengenai identitas korban maupun dugaan penyebab kematiannya.Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat lokasi
kejadian berada di area publik yang padat aktivitas. Perkembangan penyelidikan
akan terus dipantau untuk memberikan kejelasan atas peristiwa yang mengejutkan
warga Mimika ini. Penulis: HendEditor: GF
28 Jan 2026, 16:21 WIT
Bupati Boven Digoel Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Papua–PNG
Papuanewsonline.com, Jakarta — Bupati Boven Digoel, Roni
Omba, S.IP, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Badan Nasional Pengelola
Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) guna membahas percepatan pembangunan di
wilayah perbatasan antara Kabupaten Boven Digoel dan Papua Nugini (PNG), Selasa
(27/1/2026).Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam memperjuangkan perhatian yang lebih
besar dari pemerintah pusat terhadap kondisi wilayah perbatasan yang selama ini
menghadapi tantangan pembangunan multidimensi.Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Sekretaris BNPP RI,
Bupati Roni Omba didampingi jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dan diterima langsung oleh Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman,
S.IK., M.H, M.Tropsla.Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengoordinasikan
berbagai program pembangunan strategis, sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat
dan daerah agar pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan
lebih terarah dan berkelanjutan.Bupati Boven Digoel menyampaikan sejumlah kebutuhan
prioritas daerah, terutama penguatan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan,
peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi
masyarakat lokal, serta penguatan aspek keamanan dan perdamaian wilayah.Menurutnya, pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya
menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyentuh langsung kualitas hidup
masyarakat yang menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di
wilayah paling timur.Sekretaris BNPP RI menyambut baik kunjungan kerja tersebut
dan menyatakan komitmen BNPP RI untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan kawasan
perbatasan.BNPP RI juga menegaskan dukungan berkelanjutan terhadap
berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perbatasan sekaligus memperkuat ketahanan dan keamanan nasional di wilayah
strategis tersebut.Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret
dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan BNPP
RI, sehingga pembangunan di kawasan perbatasan Papua dapat berjalan lebih
optimal, merata, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Penulis: HendEditor: GF
28 Jan 2026, 16:17 WIT
Polri Salurkan Bantuan Al-Qur’an kepada Pesantren Terdampak Banjir
Papuanewsonline.com, Meureudu – Polres Pidie Jaya melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan berupa Al-Qur’an dari Polri kepada sejumlah pesantren yang terdampak bencana banjir di wilayah hukum Polres Pidie Jaya, Senin, 26 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap pemulihan sarana pendidikan keagamaan pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya.Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di empat pesantren, yaitu Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziyah Gampong Blang Awe Kecamatan Meureudu, Pesantren Madinattudiniyah Babul Munajah Gampong Jurong Binjee Kecamatan Jangka Buya, Pesantren Darul Mubaraqah Al Munawwarah Gampong Meuko Dayah Kecamatan Bandar Dua, serta Pesantren Al-Munawarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah (DAPIMA) Gampong Blang Cut Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 200 Al-Qur’an.Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu secara langsung menyerahkan bantuan sebanyak 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziyah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Pidie Jaya Kompol Iswahyudi, Kasat Lantas Polres Pidie Jaya AKP Fefy Yunitasari, Kasi Humas Polres Pidie Jaya AKP Mahruzar Hariadi, Kapolsek Meureudu AKP Mustafa Kamal, KBO Sat Samapta IPDA Mustafa, serta personel Sat Samapta Polres Pidie Jaya dan Polsek Meureudu.Selanjutnya, Kasat Samapta Polres Pidie Jaya Iptu Ramli bersama Kapolsek Jangka Buya Iptu Mustafa dan personel melaksanakan penyerahan bantuan sebanyak 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Madinattudiniyah Babul Munajah. Kegiatan tersebut turut dihadiri KBO Sat Samapta Polres Pidie Jaya IPDA Mustafa, Kanit Samapta Polsek Jangka Buya Aipda Rusdy, serta personel Sat Samapta Polres Pidie Jaya dan Polsek Jangka Buya.Di lokasi lainnya, Kasat Samapta Polres Pidie Jaya Iptu Ramli juga menyerahkan bantuan 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Darul Mubaraqah Al Munawwarah Gampong Meuko Dayah Kecamatan Bandar Dua yang diterima langsung oleh pimpinan pesantren, Tgk. Busyairi. Kegiatan tersebut dihadiri KBO Sat Samapta IPDA Mustafa, personel Sat Samapta Polres Pidie Jaya, serta personel Polsek Bandar Dua.Selain itu, Polres Pidie Jaya turut menyalurkan bantuan 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Al-Munawarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah (DAPIMA) Gampong Blang Cut Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan sarana pendidikan keagamaan pascabencana banjir.Kapolres Pidie Jaya melalui Kasi Humas AKP Mahruzar Hariadi menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran Al-Qur’an bagi para santri serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat.“Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk mendukung keberlangsungan pendidikan keagamaan agar dapat kembali berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” pungkasnya. PNO-12
28 Jan 2026, 13:20 WIT
Indonesia-Australia Perkuat Sinergi Strategis Hukum serta Imigrasi Lewat Pertemuan Tingkat Menteri
Papuanewsonline.com, Jakarta — Hubungan bilateral Indonesia dan Australia kembali
diperkuat melalui pertemuan tingkat menteri antara Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) dengan Menteri Dalam Negeri, Imigrasi, Kewarganegaraan, Keamanan Siber,
dan Seni Australia, Tony Burke, pada Selasa (27/1/2026).Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menegaskan
komitmen kedua negara dalam memperdalam kerja sama di bidang hukum, hak asasi
manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, seiring meningkatnya kompleksitas
tantangan lintas negara di kawasan dan global.Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra,
menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Australia telah terjalin kuat dalam
jangka panjang dan perlu terus dijaga melalui kerja sama yang konkret, adaptif,
dan berkelanjutan, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung
dengan mobilitas manusia dan penegakan hukum.Dalam pertemuan tersebut juga dibahas dinamika kerja sama
antarnegara yang kerap dihadapkan pada perbedaan regulasi, norma hukum, serta
prosedur administratif. Namun, hubungan baik antar pemerintah dan komunikasi
yang terbuka dinilai menjadi modal penting dalam menjembatani perbedaan
tersebut.Sejumlah isu strategis turut menjadi fokus pembahasan,
antara lain apresiasi terhadap kerja sama Indonesia–Australia di bidang
imigrasi yang selama ini berjalan positif, peluang penguatan kolaborasi ke
depan, serta komitmen bersama dalam penanggulangan penyelundupan manusia
melalui pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan aspek keamanan dan
kemanusiaan.Pertemuan ini juga menyoroti nilai strategis program Working
Holiday Visa sebagai sarana pertukaran dan peningkatan mobilitas generasi muda
kedua negara. Program tersebut dinilai memberikan manfaat nyata, baik dari sisi
peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penguatan hubungan sosial
antar masyarakat.Perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan bahwa
program Working Holiday Visa mendapatkan respons tinggi dari masyarakat
Indonesia. Evaluasi telah dilakukan terhadap kendala teknis pada pembukaan
sebelumnya akibat tingginya jumlah pendaftar, sekaligus membuka peluang
perbaikan sistem dan penambahan kuota di masa mendatang.Selain itu, Menko Yusril juga menyampaikan perhatian
Presiden Prabowo terhadap isu abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi,
termasuk kemungkinan kerja sama pemulangan narapidana warga negara Indonesia
yang berada di luar negeri melalui mekanisme perjanjian dengan negara mitra.Audiensi ini dihadiri oleh jajaran pejabat kedua negara,
termasuk Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Wakil Menteri
Koordinator Otto Hasibuan, para staf khusus, serta para deputi di lingkungan
Kemenko Kumham Imipas. Melalui pertemuan ini, pemerintah Indonesia menegaskan
komitmen untuk terus mendorong sinergi yang lebih erat dengan Australia dalam
menciptakan tata kelola hukum dan keimigrasian yang adaptif, humanis, dan
responsif terhadap tantangan global.(GF)
28 Jan 2026, 01:31 WIT
Kemenko Kumham Imipas Sinkronkan Regulasi Kolegium Kedokteran demi Kepastian Hukum Nasional
Papuanewonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas)
menyatakan komitmennya untuk menelaah serta menyinkronkan berbagai regulasi
yang mengatur pembentukan dan tata kelola kolegium kedokteran. Langkah ini
diambil guna memastikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pertentangan
antarperaturan perundang-undangan.Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang
Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, saat menerima audiensi Majelis Guru Besar
Kedokteran Indonesia (MGBKI) di Jakarta. Pertemuan ini menjadi forum dialog
antara pemerintah dan komunitas akademik kedokteran terkait dinamika regulasi
kolegium di Indonesia.Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Lantai 16 Gedung Kemenko
Kumham Imipas dan turut dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Kumham Imipas
R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Ibnu
Chuldun, serta jajaran staf khusus menteri.Dalam pertemuan tersebut, Yusril menegaskan bahwa pemerintah
akan mencari formulasi kebijakan yang tepat apabila dalam praktiknya diperlukan
pengesahan kolegium oleh Menteri Kesehatan, tanpa mengabaikan prinsip
independensi kolegium sebagai entitas keilmuan yang otonom.Ia menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas akan melakukan
kajian mendalam terhadap Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 12 Tahun 2024, yang berdasarkan penelaahan awal menunjukkan adanya
indikasi pertentangan norma antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Kumham Imipas
menegaskan perannya untuk memastikan harmonisasi regulasi di semua tingkatan,
mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, agar
kebijakan yang dihasilkan tidak saling bertabrakan.Sebelumnya, MGBKI menyampaikan keberatan atas mekanisme
penunjukan anggota kolegium oleh Menteri Kesehatan yang dinilai tidak
sepenuhnya berasal dari kalangan guru besar maupun dokter spesialis
berpengalaman, sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas dan
independensi kolegium.Ketua Umum MGBKI, Budi Iman Santoso, dalam audiensi tersebut
menyampaikan pandangan akademik, kajian strategis, serta rekomendasi kebijakan
sebagai bentuk kontribusi pemikiran konstruktif guna menjaga keseimbangan
antara reformasi sistem kesehatan dan prinsip negara hukum yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia.Sementara itu, Sekretaris MGBKI, Theddeus Octavianus Hari
Prasetyono, menekankan pentingnya prinsip independensi kolegium sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Audiensi ini diharapkan
menjadi langkah awal penguatan dialog dan harmonisasi kebijakan antara
pemerintah dan komunitas akademik kedokteran demi sistem kesehatan nasional
yang kuat secara hukum, unggul secara ilmiah, dan berkeadilan. (GF)
28 Jan 2026, 00:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
