Papuanewsonline.com
Diduga Sebar Video Tak Senonoh Seorang Wanita, Pengacara Agli Elkel Dilaporkan Ke Polres Mimika
Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 Miliar
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi program prioritas
Presiden melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat persiapan Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (26/1/2026).Rapat persiapan ini dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Kumham
Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, dan mengusung tema besar “Sinergi Pusat dan
Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas
2045”. Rakornas dirancang sebagai forum strategis untuk menyatukan langkah
lintas kementerian dan pemerintah daerah.Kegiatan rapat dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian
Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya. Dalam arahannya, ia memaparkan struktur
rangkaian acara Rakornas, termasuk pembagian subtema kepada para narasumber
yang terdiri dari para Menteri Koordinator serta Menteri dari kementerian
teknis terkait.Rakornas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2026
di Sentul International Convention Center (SICC). Forum ini akan menghadirkan
diskusi lintas sektor guna membahas isu-isu strategis nasional yang berkaitan
langsung dengan pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah.Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono, menyampaikan penjelasan
teknis terkait mekanisme pelaksanaan diskusi panel. Penjelasan tersebut
mencakup alur diskusi, pembagian peran narasumber, hingga pengaturan sesi
interaktif agar pembahasan berjalan efektif dan terarah.Dalam kesempatan tersebut, Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika
Dwi Prasetya, menegaskan kesiapan Kemenko Kumham Imipas untuk mendukung penuh
kelancaran Rakornas 2026 sebagai wadah strategis memperkuat sinergi pusat dan
daerah.Menurutnya, Rakornas 2026 menjadi momentum penting untuk
menyelaraskan kebijakan lintas sektor, khususnya di bidang hukum, hak asasi
manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, agar pelaksanaan program prioritas
nasional berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.Melalui forum ini, pemerintah kembali menegaskan komitmen
bersama dalam membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan
daerah sebagai fondasi utama percepatan pembangunan nasional menuju terwujudnya
Indonesia Emas 2045. (GF)
26 Jan 2026, 18:48 WIT
Dari Dana Desa ke Bangku Sekolah, Kampung Nawaripi Sekolahkan Dua Anak Suku Asli Kamoro
Papuanewsonline.com, Langgur — Di tengah masih terbatasnya
akses pendidikan bagi anak-anak suku asli Papua, Kampung Nawaripi, Distrik
Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menunjukkan langkah progresif
melalui kebijakan pembangunan berbasis manusia. Pemerintah kampung ini kembali
mengirim dua anak perempuan suku asli Kamoro untuk mengenyam pendidikan di luar
daerah sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi generasi penerus.Kebijakan tersebut menegaskan bahwa dana desa tidak
semata-mata harus dialokasikan untuk pembangunan fisik. Dengan visi yang
berpihak pada masa depan anak-anak kampung, Pemerintah Kampung Nawaripi
memanfaatkan dana desa untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas dan
berkualitas bagi anak-anak suku asli.Pada Senin (26/1/2026), dua siswi asal Kampung Nawaripi,
Maria Gema Mepere (11), siswa kelas 5A, dan Ida Maria Saloma Mepere (9), siswa
kelas 1B, secara resmi diterima sebagai peserta didik di SD NK Mathias
Langgur/A, Kabupaten Maluku Tenggara. Sekolah tersebut berada di bawah naungan
Yayasan Asthi Dharma Langgur dan dikenal memiliki lingkungan pendidikan yang
inklusif.Kehadiran kedua anak Kamoro ini disambut hangat oleh pihak
sekolah, para guru, serta seluruh siswa. Momen penerimaan berlangsung penuh
keakraban, mencerminkan semangat persaudaraan lintas daerah yang menjadi nilai
utama dalam dunia pendidikan.Dalam perkenalan di hadapan seluruh siswa, Kepala Sekolah SD
NK Mathias Langgur/A, Saverius Rahabav, menekankan pentingnya solidaritas dan
kebersamaan, seraya mengingatkan bahwa perbedaan asal daerah bukanlah
penghalang untuk saling menerima dan belajar bersama.Langkah yang diambil Pemerintah Kampung Nawaripi ini tidak
hanya berdimensi administratif, tetapi juga sarat makna sosial. Pengiriman
anak-anak Kamoro ke luar daerah menjadi simbol perubahan paradigma pembangunan
desa, dari sekadar membangun infrastruktur menuju pembangunan manusia yang
berkelanjutan.Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, bersama jajaran
aparat kampung, dinilai berhasil menerjemahkan dana desa sebagai instrumen
keadilan sosial. Kebijakan ini memperlihatkan keberpihakan nyata kepada
anak-anak suku asli yang selama ini berada di pinggiran akses pendidikan formal
yang layak.Melalui pendekatan ini, pendidikan ditempatkan sebagai
fondasi utama dalam memutus rantai ketertinggalan. Anak-anak Kamoro tidak hanya
diberikan kesempatan bersekolah, tetapi juga ruang untuk tumbuh, berinteraksi
lintas budaya, dan membangun kepercayaan diri sejak usia dini.Apabila konsistensi kebijakan ini terus dijaga, Kampung
Nawaripi berpeluang menjadi contoh nasional dalam pemanfaatan dana desa
berbasis pendidikan dan pemberdayaan anak-anak suku asli Papua, sekaligus
membuktikan bahwa pembangunan sejati dimulai dari manusia.(GF)
26 Jan 2026, 18:44 WIT
Polri Salurkan Bantuan Kesehatan Untuk Jajaran Wilayah Barat Provinsi Aceh
Papuanewsonline.com, Aceh - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan kesehatan berupa obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan, serta vaksin tetanus kepada jajaran kepolisian di wilayah barat Provinsi Aceh. Bantuan tersebut didistribusikan melalui jalur darat dan udara guna memastikan kebutuhan medis di lapangan dapat terpenuhi secara cepat dan merata.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, pendistribusian bantuan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung kesiapsiagaan pelayanan kesehatan, khususnya bagi personel dan masyarakat di wilayah yang membutuhkan.“Polri terus berupaya memastikan ketersediaan logistik kesehatan di seluruh jajaran, baik melalui jalur darat maupun udara. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pelayanan medis serta meningkatkan kesiapsiagaan satuan di wilayah,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Bantuan obat-obatan, BMHP, dan alat kesehatan dikirim menggunakan truk box dengan Nomor Polisi BK 8073 GR sebanyak 100 koli untuk Polres jajaran wilayah barat Aceh. Sementara itu, bantuan Vaksin Tetanus Biosat dikirim melalui Helikopter Polri AW 169 Nomor Register P-3307 sebanyak 100 ampul, yang diperuntukkan bagi Sat Brimob Polda Aceh dan Polres Sabang.Adapun rincian penerimaan bantuan sebagai berikut:* Polres Subulussalam, Sabtu pukul 08.20 WIB, menerima 13 koli lengkap, terdiri dari obat-obatan dan BMHP sebanyak 12 koli serta 1 unit tiang infus.* Polres Aceh Singkil, pukul 10.20 WIB, menerima 13 koli lengkap, terdiri dari 12 koli obat-obatan dan 1 unit tiang infus.* Polres Aceh Selatan, pukul 12.30 WIB, menerima 12 koli lengkap, terdiri dari 11 koli obat-obatan dan 1 unit tiang infus.* Sat Brimob Polda Aceh, pukul 16.00 WIB, menerima Vaksin Tetanus Biosat sebanyak 50 ampul @ 1 ml.* Polres Sabang, pukul 16.00 WIB, menerima* Vaksin Tetanus Biosat sebanyak 50 ampul @ 1 ml.* Polres Aceh Barat Daya, pukul 18.15 WIB, menerima 9 koli lengkap, terdiri dari 8 koli obat-obatan dan 1 unit tiang infus.* Polres Nagan Raya, pukul 21.20 WIB, menerima 25 koli lengkap, terdiri dari 24 koli obat-obatan dan 1 unit tiang infus.* Polres Aceh Barat, pukul 22.32 WIB, menerima 28 koli lengkap, terdiri dari 27 koli obat-obatan dan 1 unit tiang infus.Kombes Pol Erdi A. Chaniago menambahkan, penyaluran bantuan ini juga menjadi bagian dari langkah antisipatif Polri dalam mendukung tugas operasional serta pelayanan kemanusiaan di daerah.“Dengan distribusi yang tepat sasaran, kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi pelaksanaan tugas serta pelayanan kesehatan di wilayah,” pungkasnya. PNO-12
26 Jan 2026, 18:35 WIT
Taruni Akpol Gelar Trauma Healing bagi Siswa TK Bhayangkari Terdampak Banjir di Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi psikologis anak-anak pascabencana, para Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) yang tengah melaksanakan Latsitardanus menggelar kegiatan trauma healing bagi siswa dan siswi TK Bhayangkari Aceh Tamiang, Sabtu (24/1/2026).Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini difokuskan untuk mengembalikan keceriaan anak-anak yang terdampak banjir. Melalui pendekatan yang humanis, para Taruni memberikan motivasi serta dukungan psikologis lewat berbagai permainan edukatif dan interaksi hangat.Hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Bhayangkari Polda Aceh yang turut memberikan dukungan moral serta bantuan logistik sebagai bentuk nyata kepedulian institusi terhadap pemulihan masyarakat, khususnya anak-anak, di wilayah terdampak.Menanggapi aksi kemanusiaan tersebut, Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, memberikan apresiasi atas inisiatif para Taruni dalam membantu proses pemulihan mental generasi muda di Aceh Tamiang."Kegiatan trauma healing ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat pascabencana. Kehadiran para Taruni bukan sekadar memberikan bantuan fisik, melainkan memberikan penguatan mental dan edukasi agar anak-anak kita tetap memiliki semangat belajar dan tidak terbelenggu oleh rasa trauma akibat banjir yang melanda," ujar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago.Beliau juga menambahkan bahwa sinergi antara Taruni Akpol dan Bhayangkari dalam kegiatan ini menunjukkan sisi humanis Polri yang senantiasa mengedepankan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. PNO-12
26 Jan 2026, 18:19 WIT
RUPS Divestasi Saham 10 Persen Dipersoalkan, Masyarakat Mimika Menuntut Haknya
Papuanewsonline.com, Mimika — Desakan kepada Pemerintah
Kabupaten Mimika untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) divestasi
saham 10 persen di Mimika terus menguat. Masyarakat menilai lokasi pelaksanaan
RUPS menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan saham
yang menyangkut masa depan daerah dan kesejahteraan rakyat Mimika.Kabupaten Mimika sebagai pemegang saham mayoritas atas
divestasi saham 10 persen dinilai memiliki hak dan posisi strategis dalam
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, masyarakat menilai pelaksanaan RUPS di
luar Mimika, khususnya di Jayapura, berpotensi mengurangi porsi manfaat yang
seharusnya diterima daerah pemilik saham terbesar.Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari daerah pemilihan
Mimika, Yohanes Kemong, menyampaikan bahwa masyarakat Mimika tidak menginginkan
keputusan strategis tersebut justru merugikan daerah asal saham. Ia menegaskan
bahwa jika RUPS dilakukan di Jayapura, maka Mimika berpotensi hanya memperoleh
bagian kecil dari total kepemilikan saham yang ada.“Kami tidak ingin keputusan yang diambil akan merugikan
kami. Jika RUPS dilaksanakan di Jayapura, maka kami akan mendapatkan nilai yang
sangat kecil, hanya 1% dari total 10%,” kata Yohanes dalam pernyataan yang
diterima Papua news online, com, Senin (26/1/2026).Lebih lanjut, Yohanes menekankan pentingnya kepala daerah
memprioritaskan kepentingan jangka panjang masyarakat Papua Tengah, khususnya
rakyat Mimika. Ia meminta agar keputusan terkait RUPS tidak dilandasi
kepentingan kelompok tertentu, melainkan berpijak pada keadilan bagi daerah
pemegang saham mayoritas.“Kami ingin Bupati Mimika melaksanakan RUPS di Kabupaten
Mimika, sebagai wilayah pemegang saham mayoritas,” tambahnya.Desakan tersebut muncul dari kekhawatiran bahwa pelaksanaan
RUPS di Jayapura hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara
manfaat ekonomi dari divestasi saham tidak dirasakan secara luas oleh
masyarakat Mimika.“Kami tidak ingin uang hasil divestasi saham 10% ini hanya
dinikmati oleh segelintir orang, kami ingin hasilnya dirasakan oleh seluruh
masyarakat Mimika,” tegas Yohanes.Masyarakat Mimika juga mengingatkan agar Bupati Mimika tidak
mengambil keputusan yang dinilai keliru karena dampaknya akan langsung
menyentuh masa depan rakyat. Mereka menyatakan komitmen untuk terus mengawal
setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan saham divestasi tersebut.“Kami akan terus mengawal langkah-langkah Bupati Mimika
dalam kepengurusan saham 10%,” tambah Yohanes.Hingga berita ini diturunkan, Bupati Mimika Yohanes Rettob
belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, masyarakat
berharap aspirasi ini dapat menjadi pertimbangan serius dalam menentukan lokasi
dan mekanisme pelaksanaan RUPS divestasi saham 10 persen. Penulis: HendEditor: GF
26 Jan 2026, 13:06 WIT
Menko Yusril Tegaskan Status WNI dalam Dinas Militer Asing Tidak Gugur Otomatis
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pemerintah menegaskan tidak
akan bersikap pasif dalam menanggapi pemberitaan mengenai Warga Negara
Indonesia (WNI) yang diduga bergabung dengan dinas militer negara asing.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya nama Kezia Syifa yang diberitakan
menjadi anggota militer Amerika Serikat, serta beberapa individu lain yang
disebut bergabung dengan militer Federasi Rusia.Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan
Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah akan segera
mengoordinasikan langkah lintas kementerian untuk memastikan kebenaran
informasi sekaligus menelusuri status kewarganegaraan pihak-pihak yang
bersangkutan. Koordinasi melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri,
serta perwakilan RI di Washington dan Moskow.Kasus ini menjadi perhatian publik setelah beredar luas
pemberitaan dan unggahan media sosial yang menyebutkan bahwa individu-individu
tersebut memiliki latar belakang kewarganegaraan Indonesia dan telah resmi
masuk dalam angkatan bersenjata negara lain. Kondisi tersebut memicu pertanyaan
di ruang publik terkait kemungkinan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia
secara otomatis.Menanggapi hal itu, Yusril menegaskan bahwa ketentuan hukum
mengenai kehilangan kewarganegaraan tidak berlaku secara otomatis meskipun
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia. Ia merujuk pada Pasal 23 yang mengatur kehilangan
kewarganegaraan bagi WNI yang masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.Namun demikian, Yusril menjelaskan bahwa norma undang-undang
tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang formal.
Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU 12/2006,
serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.Ia menekankan bahwa hukum bersifat normatif dan tidak
serta-merta menjadi keputusan konkret terhadap status seseorang. Oleh karena
itu, kehilangan kewarganegaraan hanya dapat berlaku setelah adanya Keputusan
Menteri Hukum yang secara resmi mencabut status WNI seseorang, dan keputusan
tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.Menurut Yusril, pencabutan status kewarganegaraan baru
memiliki kekuatan hukum mengikat setelah melalui tahapan penelitian,
verifikasi, serta penerbitan keputusan administratif oleh Menteri Hukum. Proses
tersebut dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan maupun
laporan pihak lain yang telah diverifikasi kebenarannya.Selama Keputusan Menteri belum diterbitkan dan belum
diumumkan dalam Berita Negara, maka secara hukum individu yang bersangkutan
masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dengan seluruh hak dan kewajiban
yang melekat.Terkait kasus Kezia Syifa dan sejumlah nama lain yang
diberitakan masuk dinas militer asing, pemerintah menegaskan akan bertindak
proaktif dalam menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan sesuai
prosedur hukum yang berlaku, tanpa bersandar pada asumsi maupun tekanan opini
publik. (GF)
26 Jan 2026, 13:00 WIT
Bupati Boven Digoel dan Wakil Bupati Merauke Raih Penghargaan Inovasi
Papuanewsonline.com, Bali — Dua pimpinan daerah asal Papua
berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Indonesia
Innovation Excellence Award 2026 dalam kategori Leader of Change. Penghargaan
tersebut diberikan kepada Bupati Boven Digoel, Roni Omba, dan Wakil Bupati
Merauke, Fauzun Nihaya, dalam acara penganugerahan yang digelar pada 23 Januari
2026 di Bali.Penghargaan ini diselenggarakan oleh One Magz, sebuah media
nasional yang secara konsisten memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh publik
inspiratif yang dinilai mampu menghadirkan terobosan dan perubahan nyata di
wilayah kepemimpinannya masing-masing.Berdasarkan siaran pers One Magz, Bupati Boven Digoel Roni
Omba dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong peningkatan kualitas
pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, serta membangun sinergi yang
solid antara pemerintah daerah dan masyarakat.Sementara itu, Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya
mendapatkan penilaian positif atas peran aktifnya dalam memperkuat inovasi di
lingkungan pemerintahan daerah. Upaya tersebut dinilai berkontribusi pada
terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat."Penghargaan ini bukan semata untuk pribadi, tetapi
untuk seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja
bersama. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan perubahan
dan inovasi demi kemajuan daerah," kata Bupati Roni Omba dalam
pernyataannya.Penghargaan Indonesia Innovation Excellence Award 2026
diharapkan tidak hanya menjadi pengakuan atas capaian individu, tetapi juga
menjadi motivasi bagi pemerintah daerah di Papua dan wilayah timur Indonesia
untuk terus memperkuat inovasi, kolaborasi, serta kualitas pelayanan publik.Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan daerah
di Papua memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan, serta mampu bersaing dan mendapat pengakuan di tingkat nasional. Penulis: HendEditor: GF
26 Jan 2026, 12:57 WIT
Kapolda Aceh Mengecek Langsung Perkembangan Sumur Bor Bantuan Polri Untuk Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, melakukan pengecekan langsung sumur bor bantuan Polri di Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (24/1/2026). Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sumur bor bantuan Polri masih berfungsi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pascabencana.Dalam keterangannya, Kapolda Aceh menyampaikan bahwa bantuan sumur bor tersebut merupakan program kemanusiaan dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disalurkan ke berbagai wilayah di Aceh.“Hari ini Sabtu 24 Januari 2026 kami mengecek sumur-sumur yang telah diberikan oleh Bapak Kapolri,” ujar Kapolda Aceh.Kapolda menjelaskan, total bantuan sumur bor yang diberikan Kapolri mencapai 267 titik, lengkap mulai dari proses pembuatan hingga fasilitas pendukung seperti mesin dan toren air.“Total bantuan sumur bor Bapak Kapolri yaitu sebanyak 267 titik, meliputi pembuatan sampai dengan mesin dan toren,” jelasnya.Lebih lanjut, Kapolda Aceh menegaskan pihaknya akan memastikan seluruh bantuan benar-benar dapat dimanfaatkan. Jika ditemukan kendala, perbaikan akan segera dilakukan. Kapolda ingin meyakinkan bahwa apabila masih ada bantuan sumur yang belum berfungsi maksimal maka akan perbaiki.Salah satu lokasi pengecekan dilakukan di RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil peninjauan, sumur bor bantuan Polri di rumah sakit tersebut masih berfungsi dengan baik dan terus dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kesehatan.“Alhamdulillah di RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, hari ini sumur bor bantuan Polri masih bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang,” ucap Kapolda.Sementara itu, Direktur RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang, Dr Andika Putra SA, menyampaikan bahwa sumur bor bantuan Polri sangat membantu operasional rumah sakit sejak awal pascabencana hingga saat ini.“Hari ini kami kedatangan kunjungan dari Bapak Kapolda beserta Ibu untuk melihat bantuan sumur bor dari Bapak Kapolri. Alhamdulillah, sumur sudah beroperasi dan kami gunakan untuk kebutuhan operasional rumah sakit sejak awal-awal pasca bencana sampai sekarang ini terus kami gunakan,” ungkapnya.Ia berharap bantuan tersebut dapat terus memberikan manfaat dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh Tamiang.“Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ini terus bisa memberikan manfaat untuk kegiatan pelayanan di rumah sakit,” katanya.Dr Andika juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri atas perhatian dan kepedulian yang diberikan.“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya atas perhatiannya kepada RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang,” pungkasnya. PNO-12
25 Jan 2026, 14:58 WIT
Taruna Akpol Bersama SSDM Polri Laksanakan Trauma Healing Perdana di Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Tanpa membuang waktu untuk beristirahat, sesaat setelah tiba di Aceh Tamiang, 9 Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) didampingi Biro Psikologi SSDM Polri langsung turun ke lapangan melaksanakan kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban bencana. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengerahan 169 Taruna Akpol yang bertugas selama satu bulan penuh dalam Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) 2026, untuk melaksanakan pelayanan terpadu pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang.Trauma healing dilaksanakan di TK Kemala Bhayangkari 12 Aceh Tamiang, Sabtu (24/1/2026), dengan sasaran 75 anak-anak tingkat taman kanak-kanak yang terdampak langsung banjir bandang dan tanah longsor. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan Psychological First Aid (PFA), permainan edukatif, konseling kelompok kecil, serta berbagai aktivitas kreatif yang bertujuan memulihkan rasa aman, menenangkan emosi, dan mengembalikan semangat anak-anak. Kehadiran Taruna Akpol sebagai pendamping menciptakan suasana hangat, aman, dan penuh keakraban. Anak-anak tidak hanya diajak bermain, tetapi juga diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan, bercerita, serta membangun kembali kepercayaan diri.Psikolog SSDM Polri AKBP Astiadi Prahastomo, S.Psi., S.I.K., M.T. Yang memimpin kegiatan ini menjelaskan bahwa trauma healing ini dilakukan sebagai bentuk pertolongan psikologis awal bagi anak-anak pascabencana. Fokus utama kegiatan adalah memulihkan rasa aman, menenangkan emosi, dan mengembalikan keceriaan anak-anak agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan sehat. Pendekatan berbasis Psychological First Aid melalui permainan, interaksi sosial, dan komunikasi empatik dinilai efektif membantu anak-anak menurunkan kecemasan serta membangun kembali rasa percaya diri. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran 9 Taruna Akpol sangat membantu proses pendampingan, karena para taruna mampu menjadi figur kakak dan sahabat bagi anak-anak, sehingga tercipta kedekatan emosional yang mempercepat proses pemulihan.Kegiatan trauma healing ini menjadi aksi kemanusiaan perdana dari rangkaian panjang pengabdian 169 Taruna Akpol yang dikerahkan ke Aceh Tamiang selama satu bulan penuh. Para taruna akan melaksanakan berbagai kegiatan fisik dan nonfisik, mulai dari pemulihan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pengelolaan dapur umum, hingga pendampingan psikososial, guna membantu percepatan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa kegiatan trauma healing yang dilakukan oleh SSDM Polri bersama 9 Taruna Akpol ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pemulihan masyarakat pascabencana, khususnya bagi anak-anak. Selama satu bulan ke depan, 169 Taruna Akpol akan hadir dan bekerja bersama masyarakat Aceh Tamiang dalam berbagai program kemanusiaan, memastikan kehadiran Polri tidak hanya dalam pemulihan fisik, tetapi juga dalam penguatan mental dan psikologis masyarakat agar mampu bangkit kembali secara utuh.Kegiatan trauma healing ini menjadi simbol awal pengabdian panjang Taruna Akpol di Aceh Tamiang. Selama satu bulan ke depan, para taruna akan terus hadir di tengah masyarakat bekerja, melayani, dan menguatkan demi mempercepat pemulihan kehidupan pascabencana serta menumbuhkan kembali harapan bagi generasi masa depan. PNO-12
25 Jan 2026, 14:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
