Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
19,4 M Ganti Rugi Bundaran Petrosea Mimika Masuk Rek PT Petrosea Dipertanyakan Pemilik Hak Ulayat
BPN: “Kami Bisa Dipenjara!”MIMIKA, Papua Tengah, Papuanewsonline.com– Polemik
pembayaran ganti rugi lahan Bundaran Petrosea senilai Rp 19.457.600.000 kian
memanas. Berdasarkan fakta persidangan dan rekaman video yang
dimiliki pemilik hak ulayat, Helena Beanal, membuka dugaan praktik janggal
dalam mekanisme pembayaran uang konsinyasi proyek jalan Cendrawasih dan
Bundaran Petrosea.Pertemuan penting yang mempertemukan pejabat Pemkab Mimika,
BPN, aparat kepolisian, hingga perwakilan manajemen PT Petrosea Tbk disebut
menyisakan perdebatan sengit.Berdasarkan laporan kronologis, Kuasa Hukum, Helena Beanal
yaitu Jermias M. Patty, S.H, M.H, menyebutkan dalam pertemuan tanggal 29 Desember 2023, hadir sejumlah
pejabat strategis Kabupaten Mimika, di antaranya:1. Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert H. Mayaut, M.Si2. Sekretaris PUPR, Piter Edoway3. Kabid Bina Marga PUPR, Aldi Padua4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, Suharso, S.E, M.MP5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN )
Mimika, Yosep Simon Done.6.AIPTU Nanang Eko W. ( Pihak Kepolisian ) 7.HRD PT Petrosea Tbk Mimika, Reynold Donny Kabiai.8. Salfinus Panti Datun, Jasatua, Budi dan Kuasa Hukum PT.
Petrosea Tbk.9. Helena Beanal dan Kerabatnya10. Notaris / PPAT, Santi BR Kaban, S.H, M.KnDalam pertemuan itu membahas pembayaran ganti rugi tanah
yang diklaim sebagai hak ulayat Helena Beanal.Uang Rp 19,4 Miliar Mau Disimpan di Rekening PT Petrosea?Dalam perdebatan yang terekam video, Patty
menegaskan, Panitia Pengadaan Tanah disebut memberikan opsi pembayaran
ganti rugi akan ditransfer dan disimpan di rekening bank milik PT Petrosea Tbk.Lebih jauh, pihak manajemen perusahaan bahkan menganjurkan
agar dana sebesar Rp 19.457.600.000 tersebut dimasukkan ke rekening perusahaan
yakni PT. Petrosea Tbk.Namun Helena Beanal dengan tegas menolak. " Itu tanah hak ulayat marga Beanal, termasuk yang
ditempati PT. Petrosea Tbk, saya ambil contoh kita mau buat Kartu Tanda
Penduduk (KTP), ada syarat yang harus dibawah, " Tegas Adik Helena Beanal,
dalam pertemuan di Kantor PUPR Mimika waktu itu.Adik Helena menegaskan, tempat yang ada saat ini adalah hak
ulayat suku besar Amungme dan Kamoro, sehingga perusahan besar sekelas PT.
Petrosea Tbk hadir di Mimika, pasti memiliki surat pelepsan dari kedua lembaga
adat." Yang punya hak ulayat, Helena Beanal, dia yang harus
buat pelepasan kepada perusahan, baru terbitkan sertifikat, itu khan tidak ada,
sertifikat siapa saja bisa buat, kalau barang diatas meja, " Jelasnya.Dia minta dalam pertemuan itu agar PT. Petrosea Tbk,
tunjukan surat pelepasan dari kedua lembaga adat Amungme dan Kamoro." Kalau naik ke pengadilan tetap kami menang, karena
saya masuk dengan hak ulayat. Sertifikat ini sudah saya punya kulit dan rambut,
saya tidak perlu dengan perusahan punya sertifikat itu, " Tegas Adik
Helena.Ia meminta agar uang tersebut dititipkan melalui mekanisme
konsinyasi di Pengadilan Negeri Mimika, sebagaimana lazimnya prosedur dalam
sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Yang mengejutkan, Kepala BPN Mimika dalam forum itu disebut
menyatakan, “Kalau uang itu dimasukkan ke rekening Petrosea, kita semua
bisa dipenjara,” Ungkap Kuasa Hukum Helena Beanal.Pernyataan ini memantik tanda tanya besar, mengapa sampai
ada kekhawatiran pidana jika uang dimasukkan ke rekening PT. Petrosea Tbk?Fakta di Pengadilan: Tidak Ada Konsinyasi!Untuk memastikan kebenaran mekanisme pembayaran, pada 6 Juni
2024 Helena Beanal bersama kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Negeri Mimika.Mereka menanyakan, apakah benar dana Rp 19,4 miliar
telah dititipkan melalui konsinyasi. Namun jawaban dari Panitera Pengganti
mengejutkan:" Tidak ada dokumen penyerahan uang konsinyasi dari
Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Mimika tahun 2023, " Ungkap Panitera
Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Mimika, Bapak Budi, kepada Helena Beanal dan
Kuasa Hukumnya.Artinya, kata Patty hingga saat itu, tidak ditemukan bukti resmi bahwa dana
tersebut dititipkan melalui pengadilan Negeri Mimika sebagaimana disarankan
Helena.Kuasa hukum Helena, Jermias M. Patty, SH, MH, menilai
kondisi ini sebagai indikasi kuat perbuatan melawan hukum oleh panitia
pengadaan tanah.Dugaan Manipulasi Data Sertifikat?Tak berhenti di sana, muncul temuan lain yang lebih serius.
Dalam data Pemerintah Kabupaten Mimika, disebutkan adanya perubahan data
sertifikat, awalnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 0668 atas nama PT
Petrosea Tbk, namun dalam database panitia pengadaan berubah menjadi,
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0668 atas nama Reynold Donny Kabian/Kabiai,
Luas: 12.743 m²" Jika benar terjadi perubahan status dan nama pemegang
hak dalam database panitia, pertanyaannya, siapa yang mengubah?, atas dasar apa?, dan apakah ada dokumen hukum sah?, " Sorot Patty.Fakta Persidangan dengan Nomor perkara
54/Pdt.G/2024/PN Tim.Sementara dalam sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri
Mimika, PT Petrosea disebut hanya dapat menunjukkan, HGB Nomor 0668 atas perusahaan, namun tidak
dapat membuktikan Akta Jual Beli (AJB), atau dokumen pelepasan hak
ulayat diatas objek tanah sekitar 4 hektar serta ±1.300 m² yang
dipakai untuk pelebaran jalan Bundaran Cendrawasih / Petrosea.Menurut Patty, ketiadaan dokumen
alas hak ini menjadi salah satu titik krusial dalam gugatan. " Kasus ini
kini bukan sekadar sengketa tanah, " Ujarnya.Publik Mimika mempertanyakan, mengapa uang ganti rugi
diarahkan ke rekening perusahaan? mengapa tidak ada bukti konsinyasi di
pengadilan?, apakah terjadi maladministrasi atau penyimpangan prosedur? dan
apakah ada potensi pidana, jika mekanisme pembayaran tidak sesuai aturan?Transparansi menjadi kunci. Jika tidak, kasus ini berpotensi
menyeret lebih banyak pihak ke pusaran hukum.Namun satu hal pasti Rp 19,4 miliar bukan angka kecil. Dan
hak ulayat bukan perkara sepele.Bupati Mimika Johanes Rettob diduga juga ikut terseret dalam
skandal pembayaran dobol ganti rugi lahan bundaran Petrosi Mimika ini, yang
pembayaran awal 19, 4 Miliar kemudian dibayar lagi 11 Miliar.Hingga berita ini dipublikasikan, Bupati Mimika, Johanis
Rettob, belum dapat dikonfirmasi. Namun patut diduga surat resmi Bupati Mimika
Johanes Rettob dengan Nomor: 900.1.1.4/0797/2023, tertanggal 16 Juli 2025, yang
menyatakan seperti ini!" TANAH BUNDARAN PETROSEA SUDAH DIMENANGKAN TINGKAT MA
TINGGAL DI BAYAR KE PETROSEA" Dengan pagu anggaran sebesar Rp
11.000.000.000, - (Sebelas miliar rupiah).Bersambung Edisi Berikutnya...!Penulis : Nerius
Rahabav
27 Feb 2026, 23:41 WIT
Bapenda Mimika Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi di Bulan Penuh Berkah
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan buka puasa bersama dalam rangka
mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan (27/02/26). Kegiatan yang
berlangsung penuh kehangatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai di
lingkungan Bapenda.Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, dalam sambutannya
menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarpegawai dalam lingkup kantor.
Menurutnya, momentum buka puasa bersama bukan sekadar kegiatan seremonial,
melainkan bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan kekompakan dalam
menjalankan tugas.“Buka bersama ini menjadi bagian dari pada mempererat tali
silaturahmi sesama pegawai. Dengan hubungan yang baik dan solid, tentu kinerja
kita dalam melayani masyarakat juga akan semakin optimal,” ujarnya.Selain sambutan dari pimpinan, kegiatan juga diisi dengan
tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Zakir. Dalam ceramahnya, ia
mengingatkan bahwa waktu menjelang berbuka puasa merupakan salah satu waktu
yang mustajab untuk berdoa.“Sesaat lagi kita akan berbuka puasa. Inilah waktu yang
mustajab untuk berdoa, maka marilah kita memperbanyak doa kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala,” tuturnya.Ia juga menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan
lapar dan dahaga, tetapi menjadi madrasah bagi jiwa untuk melatih kesabaran,
ketakwaan, serta meningkatkan kepedulian sosial. Melalui Ramadan, umat Islam
diajak untuk merasakan penderitaan saudara-saudara yang kekurangan dan
terdorong untuk lebih peduli serta gemar berbagi.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa momentum buka puasa
bersama menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat persaudaraan, baik
ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah
(persaudaraan sebangsa), maupun ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama
manusia).
Kegiatan ditutup dengan doa bersama menjelang azan Magrib
dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan
dan kekeluargaan.Penulis: JidEditor: GF
27 Feb 2026, 22:45 WIT
Dana Hibah Pilkada Mimika Tersendat, Laporan Molor, Sisa Dana Belum Disetor, KPU Langgar Aturan?
Mimika, Papua Tengah, Papuanewsonline.com – Pengelolaan dana hibah Pilkada oleh KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, kini menjadi sorotan serius.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan ( LHP BPK ) yang dimiliki, Papuanewsonline.com, menyebutkan keterlambatan penyampaian laporan penggunaan anggaran serta belum disetorkannya sisa dana ke kas daerah memunculkan dugaan kuat adanya kelalaian dalam tata kelola keuangan.
BPK menegaskan, dalam permintaan keterangan kepada Sekretaris KPU Mimika selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran, terungkap bahwa keterlambatan terjadi karena bukti transaksi dan dokumen pertanggungjawaban belanja belum seluruhnya terkumpul atau terlambat diserahkan ke bendahara.Alasan administratif ini, kata BPK, justru memunculkan pertanyaan baru, bagaimana mungkin anggaran miliaran rupiah dikelola tanpa kontrol dokumen yang memadai?Tenggat Jelas, Tapi Diabaikan?
BPK menyebutkan, regulasi sebenarnya sudah sangat tegas, yakni peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 mengatur bahwa: Laporan penggunaan dana hibah wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan calon terpilih." Jika terdapat sisa dana, wajib dikembalikan ke kas daerah paling lambat 3 bulan setelah tahapan tersebut, " ujarnya.
Tidak ada ruang tafsir. Tidak ada celah toleransi.
Namun fakta di lapangan, menurut BPKmenunjukkan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tepat waktu.Tak hanya itu, kata BPK keputusan KPU Nomor 950 Tahun 2024 yang juga mengatur bahwa laporan akhir tahun anggaran wajib disampaikan paling lambat 15 Januari tahun berikutnya dengan format resmi HIBAH.23." Jika laporan molor dan sisa dana belum disetor, maka publik berhak bertanya: apakah ini sekadar kelalaian administratif atau indikasi lemahnya pengendalian anggaran?, " Sorotnya.
Risiko Utang Belanja Mengintai
Sekretaris KPU selaku KPA dan PPK bahkan disebut perlu memastikan seluruh tagihan telah dibayarkan, agar tidak menimbulkan risiko utang belanja.
Pernyataan ini mengindikasikan hingga batas waktu pelaporan, masih terdapat tagihan yang belum sepenuhnya tuntas.
" Situasi ini berbahaya. Jika benar ada kewajiban yang belum dibayarkan, maka potensi munculnya utang belanja terbuka lebar, " terang BPK.
Terikat Kontrak, Bukan Sekadar AdministrasiMenurut BPK, KPU Mimika juga terikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 639/KU.07/9404/2023 tertanggal 10 November 2023.
" NPHD bukan dokumen simbolik. Itu adalah perjanjian hukum yang mengikat antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, " Jelasnya.Dikatakan, setiap kewajiban pelaporan dan pengembalian dana memiliki konsekuensi hukum dan administratif.
" Jika kewajiban tersebut diabaikan atau terlambat dipenuhi, maka konsekuensinya bukan sekadar teguran, tetapi bisa berujung pada pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat pengawas internal maupun eksternal, " Tegas BPK RI.Transparansi DipertaruhkanBPK katakan, dana hibah Pilkada berasal dari APBD uang rakyat.
" Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara tepat waktu dan transparan, " Tegasnya.BPK mengungkapkan, keterlambatan laporan dan penyetoran sisa dana bukan perkara teknis belaka.
" Ini menyangkut integritas pengelolaan keuangan publik, " Pungkasnya.
Penulis : Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 21:20 WIT
TPNPB UMUMKAN SERANGAN TERHADAP ANGGOTA TNI DI PAPUA, 1 TEWAS DAN 2 LUKA-LUKA
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dalam siaran pers kedua
yang diterbitkan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada Kamis (26/02/2026),
pihaknya mengumumkan telah melakukan serangan terhadap aparat militer yang
mereka sebut sebagai "kolonial Indonesia" di Kabupaten Puncak. Siaran
pers yang dibacakan oleh Jubir TPNPB OPM Sebby Sambom menyatakan bahwa serangan
dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap XXVII Sinak, Kodap XXVIII Yambi, dan Kodap
XXVI Kiyawagi pada hari Senin (23/2/26) sekitar pukul 08.00 WIT.Menurut laporan resmi yang diterima dari Komandan Operasi
Umum TPNPB Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, serangan tersebut mengakibatkan
baku tembak yang berlangsung hingga beberapa hari kemudian, sehingga menghambat
upaya evakuasi korban dari pihak militerPihak TPNPB menyatakan bahwa satu anggota militer tewas dan
dua lainnya luka-luka, sementara korban jiwa maupun luka-luka tidak terjadi
pada pasukan mereka. Korban dari pihak militer baru dapat dievakuasi pada hari
Kamis menggunakan dua unit helikopter untuk membawa mayat dan korban keluar
dari wilayah yang disebut sebagai medan perang.Mayor Jenderal Lekagak Telenggen dalam siaran pers tersebut
menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa serangan dan
penembakan terhadap pos-pos militer merupakan bagian dari revolusi tahapan
menuju revolusi total untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua.Ia juga mengimbau seluruh warga yang disebut sebagai
"imigran Indonesia" dan warga negara asing yang melakukan
pertambangan emas ilegal serta mencuri sumber daya alam Papua untuk segera
keluar dari wilayah operasi TPNPB yang mencakup 36 Komando Daerah Pertahanan di
seluruh Tanah Papua, karena operasi akan terus ditingkatkan.Selain itu, pihak TPNPB menegaskan siap bertanggung jawab
atas seluruh aksi kejadian dan penembakan terhadap aparat militer Indonesia
serta agen intelijen yang memasuki wilayah yang mereka anggap sebagai wilayah
perang. Mereka juga menyerukan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan lainnya
segera dikosongkan sebelum terjadi serangan. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB meminta kepada Dewan
Keamanan PBB dan Palang Merah Internasional untuk memberikan ruang dan jaminan
keamanan bagi warga sipil yang terkena dampak konflik. Pihaknya menyatakan bahwa jika aparat militer Indonesia
masih menggunakan fasilitas sekolah, gereja, rumah sakit, dan fasilitas publik
lainnya sebagai pos militer, maka fasilitas tersebut akan menjadi target
penyerangan, dan menyerukan agar negara yang mereka sebut sebagai
"kolonialisme Indonesia" mematuhi hukum humaniter internasional agar
warga sipil tidak menjadi korban. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:50 WIT
KIPP Empat DOB Papua Target Selesai 2028, Wamendagri Berharap Diresmikan Presiden
Papuanewsonline.com, Papua – Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan
target penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat
Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada tahun 2028. Wakil Menteri Dalam Negeri
Ribka Haluk menyampaikan harapan agar proyek strategis ini dapat langsung
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat yang tepat."Kita memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan
pembangunan KIPP sebagai fondasi kemajuan daerah di Papua, semoga Presiden
Prabowo Subianto atau Wakil Presiden dapat hadir secara langsung pada acara
peresmiannya," ujarnya (26/02/26).Ribka menjelaskan bahwa pembangunan KIPP mencakup
pembangunan fasilitas utama seperti kantor gubernur, gedung DPRD, kantor
Majelis Rakyat Papua (MRP), serta infrastruktur pendukung meliputi jalan raya,
sistem sanitasi, dan fasilitas publik lainnya. Proses pembangunan harus senantiasa mengedepankan kepastian
hukum serta kerja sama sinergis antara berbagai kementerian dan lembaga
terkait. Berdasarkan hasil kunjungan kerja sebelumnya, progres
pembangunan di sebagian DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan,
meskipun masih terdapat beberapa aspek hukum dan administrasi yang perlu segera
diselesaikan. "Kami meminta dukungan penuh dari gubernur
masing-masing daerah, bersama masyarakat dan Forkopimda untuk menjaga
kelancaran seluruh tahapan pembangunan," tambahnya.Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di
Provinsi Papua Pegunungan yang masih memerlukan penyelesaian dokumen kelayakan
atau feasibility study (FS) serta master plan yang komprehensif. Pembahasan
terkait penentuan lokasi KIPP di provinsi tersebut telah dilakukan pada tanggal
6 Februari lalu. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pihak
berwenang berharap acara peresmian dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil
Presiden setelah seluruh tahapan pembangunan selesai secara sempurna. "KIPP bukan hanya sekadar infrastruktur fisik,
melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh
rakyat Papua," jelas Ribka.Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti
menyebutkan bahwa tiga provinsi di antara empat DOB telah menunjukkan progres
yang baik. Provinsi Papua Barat Daya sudah rampung, Papua Selatan
bahkan telah dapat difungsikan, dan Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan
pembangunan yang intensif. Sedangkan Papua Pegunungan masih dalam tahap menunggu
kelengkapan dokumen FS dan master plan yang ditargetkan selesai pada tahun ini
agar pembangunan segera dapat berjalan lancar."Kita berharap target tahun 2028 dapat terealisasi
sesuai kesepakatan bersama Komisi II DPR RI. Semoga dengan pembangunan KIPP
ini, kita dapat membawa perubahan nyata yang berdampak positif bagi kehidupan
masyarakat di Papua," pungkas Diana dengan harapan yang tinggi. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:45 WIT
UNCEN Gelar Wisuda Periode I 2026, Luluskan 508 Mahasiswa
Papuanewsonline.com, Jayapura – Universitas Cenderawasih
(Uncen) kembali menyelenggarakan Rapat Terbuka Senat wisuda Program Doktor,
Magister, dan Sarjana Periode I tahun 2026. Kegiatan yang penuh kebanggaan
berlangsung di Auditorium Uncen Abepura pada hari Kamis (26/02/26). Sebagai
universitas tertua dan terbesar di tanah Papua, Uncen menunjukkan komitmennya
dalam mencetak generasi muda berkualitas yang siap berkontribusi bagi kemajuan
daerah dan bangsa.Rektor Uncen, Oscar Oswald O. Wambrauw, menyampaikan bahwa
institusi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan sumber daya
manusia unggul yang mampu mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya di
wilayah Papua. "Kami terus berupaya memperkuat mutu pendidikan serta
mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat Papua, dengan
fokus pada riset dan inovasi yang relevan dengan kearifan lokal serta mampu
menghadapi tantangan global," ucap Prof Oscar dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa prestasi yang diraih para wisudawan dan
wisudawati bukanlah hasil yang datang begitu saja."Di balik toga dan senyum kebanggaan yang terpampang,
terdapat perjalanan panjang penuh kerja keras, doa dari orang tua, bimbingan
yang mendalam dari para dosen, serta pengorbanan keluarga yang tidak terhitung
banyaknya," ujarnya. Prof Oscar juga menyampaikan penghormatan dan ucapan terima
kasih yang mendalam kepada para orang tua dan keluarga yang telah mempercayakan
putra-putrinya untuk menimba ilmu di Universitas Cenderawasih. "Wisuda ini bukanlah garis akhir dari perjalanan
pendidikan, melainkan gerbang awal bagi sebuah perjalanan baru yang penuh
tantangan dan peluang," ungkapnya.Rektor memberikan pesan bahwa dunia kerja saat ini sangat
membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik yang
tinggi, tetapi juga dilengkapi dengan karakter yang kuat, integritas yang
terjaga, kemampuan berkolaborasi, serta kepekaan sosial terhadap lingkungan
sekitar. Pada periode wisuda ini, Uncen meluluskan sebanyak 508
mahasiswa yang terdiri dari 17 orang dari Pascasarjana, 152 orang dari Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 14 orang dari Fakultas Ilmu Hukum, serta
49 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dengan demikian, jumlah
keseluruhan alumni Uncen sampai dengan periode pertama tahun 2026 mencapai
96.620 orang. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:40 WIT
GARUDA INDONESIA BUKA RUTE JAKARTA-DENPASAR-TIMIKA, MIMIKA SIAP RAIH MANFAAT EKONOMI
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
menyambut positif dengan penuh antusiasme rencana pembukaan rute penerbangan
baru oleh Garuda Indonesia yang akan melayani jalur Jakarta–Denpasar–Timika
(bolak-balik) mulai tanggal 29 Maret 2026 mendatang. Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menyampaikan hal tersebut setelah menerima kunjungan audiensi dari
jajaran PT Garuda Indonesia Branch Office Timika di kantornya.Pertemuan tersebut fokus membahas tentang penguatan akses
transportasi udara guna mendukung mobilitas masyarakat serta percepatan
pembangunan daerah. Kedua pihak juga membahas berbagai langkah pendukung untuk
memastikan operasional rute baru berjalan lancar dan memberikan manfaat
maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Bupati menyampaikan bahwa kehadiran rute penerbangan baru
ini menjadi bukti perhatian terhadap perkembangan wilayah Mimika sebagai salah
satu daerah penting di Papua.Kehadiran rute baru Jakarta–Denpasar–Timika diperkirakan
akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi masyarakat yang membutuhkan
akses perjalanan lebih mudah dan nyaman, tetapi juga menjadi pendorong utama
bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Rute tersebut dinilai akan memperlancar arus penumpang dari
dan menuju Timika, termasuk kalangan pelaku usaha, investor potensial,
wisatawan domestik maupun mancanegara, serta masyarakat umum yang memiliki
keperluan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun aktivitas bisnis.Bupati berharap, peningkatan konektivitas udara ini mampu
mendorong sektor pariwisata dan perdagangan di Mimika untuk semakin berkembang
pesat, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pertumbuhan
ekonomi di wilayah Papua. Dengan beroperasinya rute baru tersebut pada akhir Maret
2026, Pemerintah Kabupaten Mimika sangat optimis bahwa konektivitas wilayah
akan semakin kuat dan membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:38 WIT
Menhub Dudy Tegaskan Keselamatan Penerbangan Jadi Prioritas Strategis Nasional Jelang Lebaran 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas
strategis pemerintah dan menjadi mandat negara yang tidak dapat ditawar.
Penegasan itu disampaikan dalam CEO Safety Meeting 2026 yang digelar di Kantor
Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (25/2/2026).Menurut Menhub, dalam kerangka Asta Cita Kabinet Merah
Putih, Indonesia menargetkan diri menjadi negara maju, berdaulat, dan berdaya
saing dengan konektivitas nasional yang kuat serta sistem logistik yang
efisien. Sektor transportasi, khususnya penerbangan, memegang peranan sentral
dalam mewujudkan agenda besar tersebut.Ia menekankan bahwa keselamatan merupakan fondasi utama bagi
terwujudnya konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kepercayaan publik. Tanpa
keselamatan, distribusi logistik, sektor pariwisata, arus investasi, hingga
reputasi Indonesia di mata dunia dapat terdampak secara signifikan."Karena itu, keselamatan penerbangan adalah bagian dari
strategi besar pembangunan bangsa. Keselamatan harus menjadi prioritas utama
industri penerbangan nasional," kata Menhub.Lebih lanjut, Menhub menilai sistem keselamatan juga
mencerminkan reputasi negara dalam tata kelola transportasi. Industri
penerbangan, sebagai simbol teknologi dan profesionalisme, tidak boleh
memandang keselamatan hanya sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai isu
strategis yang menyangkut kredibilitas bangsa."Keselamatan bukan sekedar pemenuhan regulasi,
melainkan komitmen moral dan tanggung jawab hukum. Setiap kebijakan perusahaan
harus berpijak pada prinsip bahwa keselamatan adalah prioritas utama,” ujar
Menhub Dudy.Penegasan ini menjadi bagian dari penguatan sistem
keselamatan nasional sekaligus langkah antisipatif menghadapi Angkutan Lebaran
2026 yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang dan frekuensi penerbangan.
Menhub mengingatkan bahwa periode puncak mudik dan arus balik akan meningkatkan
tekanan operasional maskapai.Ia meminta seluruh maskapai memastikan pemeriksaan
kelaikudaraan, kesiapan awak pesawat, kelengkapan dokumen teknis, prosedur
operasional, hingga aspek human factor berjalan sesuai standar yang berlaku.
Tidak boleh ada penurunan standar hanya demi mengejar peningkatan layanan atau
jadwal tambahan penerbangan."Saat Lebaran nanti, tekanan operasional akan
meningkat. Di titik inilah disiplin keselamatan diuji, tidak boleh ada kompromi
terhadap keselamatan dalam menghadapi peak season. Ramp check harus
dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan tanpa toleransi terhadap
penyimpangan. Saya meminta para CEO untuk tidak melihat ramp check sebagai
beban, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bersama," tegas Menhub
Dudy.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa,
menambahkan bahwa tanggung jawab keselamatan berada langsung di tangan pimpinan
tertinggi maskapai. Ia menyoroti pentingnya budaya pelaporan terbuka dan
pengelolaan risiko berbasis data untuk mencegah potensi insiden selama periode
angkutan Lebaran.“Keselamatan bukan hanya tugas regulator atau safety
manager. Keselamatan adalah tanggung jawab langsung pimpinan tertinggi
perusahaan. Setiap keputusan bisnis dan operasional harus dilandasi
pertimbangan keselamatan,” kata Lukman.Dalam forum tersebut, regulator turut memaparkan capaian
kinerja keselamatan nasional serta rencana penguatan pengawasan menjelang
puncak Lebaran. Evaluasi berbasis indikator Effective Implementation (EI) ICAO
dan target Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional 2024–2026 menjadi pijakan
dalam meningkatkan standar operasional penerbangan nasional.
Penguatan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku
industri ini diharapkan mampu menjamin bahwa peningkatan mobilitas udara,
termasuk selama periode Lebaran, tetap berlangsung aman, tertib, dan andal.
Pemerintah menegaskan keselamatan penumpang akan selalu menjadi prioritas
tertinggi dalam setiap fase operasional penerbangan nasional. (GF)
27 Feb 2026, 14:33 WIT
BPK “Semprot” KPU Mimika: Kelebihan Bayar Puluhan Miliar, Sisa Dana Hibah Pilkada Terlambat
MIMIKA, Papuanewsonline.com– Aroma carut-marut pengelolaan anggaran Pilkada 2024 di tubuh KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kian menyengat.Dari data yang dimiliki, Papuanewsonline.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara tegas mengeluarkan sejumlah rekomendasi keras setelah menemukan dugaan kelebihan pembayaran belanja hingga puluhan miliar rupiah serta keterlambatan pelaporan dan pengembalian sisa dana hibah.
Temuan ini bukan angka kecil. BPK memerintahkan Ketua KPU Kabupaten Mimika, Dete Abugau, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap jajarannya, khususnya Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, di antaranya: PT APM sebesar Rp 2.880.400.000 dan CV BCL sebesar Rp 888.550.000.
Tak berhenti di situ, kelebihan pembayaran belanja Pilkada juga tercatat mencapai angka fantastis sebesar Rp 24.413.155.465.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen belanja, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
BPK secara tegas memerintahkan agar kelebihan pembayaran tersebut ditagih kepada penyedia dan disetorkan kembali ke kas negara.
Pajak Kurang Setor
Masalah lain yang tak kalah serius adalah temuan kekurangan penerimaan negara dari sisi pajak sebesar, Rp 44.224.540.
" Bendahara pengeluaran diperintahkan agar lebih cermat dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, sekaligus mempertanggungjawabkan kekurangan tersebut dengan penyetoran ke kas negara, " Pintah BPK.Dana Hibah Rp 140,9 Miliar DipersoalkanDalam rangka Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Mimika menerima dana hibah bersama KPU Kabupaten Puncak sebesar: Rp 140.910.206.500, sesuai (NPHD Nomor 639/KU.07/9404/2023 tertanggal 10 November 2023).Namun menurut BPK, sesuai ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU wajib, menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tepat waktu, mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan ke kas daerah sesuai batas waktu yang ditetapkan.Faktanya?, Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, laporan penggunaan dana hibah akhir tahun 2024 tidak disampaikan tepat waktu.
Laporan penggunaan dana akhir dan penyetoran sisa dana hibah terlambat disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Mimika.
Padahal, KPU Mimika telah mengusulkan pengesahan calon terpilih ke DPRD pada 26 Februari 2025.
" Artinya, tahapan politik berjalan, tetapi aspek administrasi keuangan justru dinilai bermasalah, " Sorot BPK.
Soal Ketelitian dan Pengawasan Dipertanyakan
BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan pengendalian anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta lebih cermat dalam persiapan pengadaan barang dan jasa, pengendalian kontrak, verifikasi dan pengujian bukti pertanggungjawaban belanja.
Pertanyaannya kini mengemuka, bagaimana mungkin anggaran ratusan miliar rupiah untuk pesta demokrasi bisa menyisakan persoalan administrasi dan kelebihan bayar dalam skala besar?.
Salah satu praktisi hukum di Mimika, menegaskan, pilkada bukan sekadar soal menang dan kalah, tetapi juga soal akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana publik.
" Dana hibah yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat. Temuan BPK ini menjadi alarm keras bagi KPU Mimika untuk segera membenahi tata kelola keuangan sebelum kepercayaan publik tergerus lebih jauh, " Sindirnya.
Dia mempertanyakan, apakah rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara transparan? ataukah temuan ini akan berakhir sebatas dokumen pemeriksaan?.
Penulis : Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 10:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
