Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pj Gubernur Papua Ajak Warga Jaga Kedamaian Pasca-PSU
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua,
suasana politik di Bumi Cenderawasih memasuki fase krusial. Menyikapi hal ini, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk
tetap menjaga kedamaian, persaudaraan, dan persatuan demi stabilitas Papua. Dalam keterangan persnya di
Jayapura, Jumat (22/8/2025), Fatoni didampingi sejumlah tokoh masyarakat,
agama, adat, serta pemuda Papua. Mereka bersama-sama menegaskan pentingnya
sikap dewasa dan kedewasaan politik seluruh elemen masyarakat setelah melewati
proses demokrasi yang melelahkan. Agus Fatoni menegaskan bahwa
demokrasi sejati bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang kemampuan
masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. “Mari kita tunjukkan bahwa
masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi
persaudaraan, dan menghormati hukum. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang
bisa memecah belah kita,” tegas Fatoni di hadapan awak media. Ia menekankan bahwa perbedaan
pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk merusak kerukunan yang sudah
terjalin. Justru, momentum pasca-PSU ini harus dijadikan ajang memperkuat
solidaritas antarwarga. Pj Gubernur juga mengingatkan
bahwa perjalanan demokrasi Papua masih berlanjut. Setelah pleno penetapan hasil
PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan berada di tangan Mahkamah
Konstitusi (MK). “Apapun hasilnya nanti, itulah
yang terbaik untuk Papua. Mari kita hormati keputusan MK dan laksanakan dengan
penuh tanggung jawab,” tambahnya. Menurut Fatoni, menjaga kedamaian
selama menunggu putusan MK adalah wujud kedewasaan politik sekaligus kontribusi
nyata masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Papua. Seruan Fatoni mendapat dukungan
luas dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat menekankan bahwa budaya
Papua selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan rekonsiliasi. Tokoh agama
pun menyerukan doa bersama lintas gereja dan masjid agar Papua tetap dalam
suasana damai. Sementara itu, para pemuda
menegaskan komitmennya untuk tidak terprovokasi serta terus menjadi motor
penggerak kedamaian di tengah masyarakat. Lebih jauh, Fatoni berharap
seluruh masyarakat dapat melihat PSU bukan sebagai ajang perpecahan, melainkan
sebagai bukti kedewasaan demokrasi Papua di mata nasional maupun internasional. “Jika kita bisa menjaga
kedamaian, itu artinya kita sudah menang lebih dulu. Menang bukan hanya karena
politik, tapi karena kita bisa merawat Papua agar tetap maju dan damai,”
pungkasnya. Dengan semangat persatuan ini,
Papua diharapkan mampu melewati fase politik pasca-PSU dengan tenang, tanpa
gejolak, dan tetap fokus pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 19:02 WIT
Sekjen Kemhan RI Evaluasi Pembangunan di Lanud Yohanis Kapiyau, Pastikan Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Mimika –
Komandan Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti,
mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
(Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, dalam kunjungan kerja ke Lanud
Yohanis Kapiyau, Timika, Papua Tengah, Jumat (22/8/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari
agenda Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) pembangunan fasilitas pertahanan,
memastikan seluruh proyek yang berjalan di Lanud YKU tepat sasaran, tepat mutu,
dan tepat waktu. Agenda kunjungan diawali dengan
peninjauan progres pembangunan Base Operation (Baseops) Lanud Yohanis Kapiyau.
Di lokasi tersebut, Sekjen Kemhan RI menerima paparan detail dari tim pelaksana
proyek mengenai tahapan pembangunan, capaian pekerjaan, serta target
penyelesaian. Setelah itu, rombongan bergerak
ke area pembangunan Mess Terpadu, yang dirancang untuk menjadi fasilitas
penunjang kesejahteraan sekaligus efisiensi penempatan personel TNI AU di Lanud
YKU. Menurut Danlanud YKU, pembangunan
kedua fasilitas ini merupakan bagian penting dari peningkatan sarana prasarana
Lanud, mengingat Timika memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu
gerbang kawasan timur Indonesia. “Baseops dan Mess Terpadu ini
akan menjadi tulang punggung kesiapan operasional Lanud Yohanis Kapiyau. Dengan
fasilitas yang lebih memadai, Lanud dapat bergerak lebih cepat dan responsif
terhadap berbagai tantangan di wilayah Papua,” jelas Kolonel Asri Efendi
Rangkuti. Dalam kesempatan tersebut, Letjen
TNI Tri Budi Utomo menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap
proyek-proyek strategis Kementerian Pertahanan. Ia menekankan bahwa pembangunan
fasilitas pertahanan tidak boleh hanya selesai secara fisik, tetapi juga harus
memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kemampuan pertahanan negara. “Kami hadir langsung untuk
memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan negara dikelola dengan penuh
tanggung jawab. Pembangunan harus tepat sasaran, efisien, dan berkualitas
sehingga benar-benar mendukung kesiapan pertahanan, khususnya di wilayah Papua,”
tegas Sekjen Kemhan RI. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa
pembangunan di Lanud YKU juga menjadi bagian dari strategi besar pertahanan
Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan timur, yang kerap
menghadapi tantangan geografis sekaligus strategis. Selain fokus pada infrastruktur,
kunjungan ini juga membawa pesan moral bagi seluruh prajurit TNI AU yang
bertugas di Lanud YKU. Kehadiran pejabat tinggi negara menjadi dorongan
motivasi bagi personel untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme. “Ini bukan hanya tentang
bangunan fisik, tetapi juga tentang membangun semangat dan moril prajurit agar
semakin siap mengemban tugas negara,” tambah Danlanud YKU. Dengan adanya pengawasan langsung
ini, diharapkan setiap proyek di Lanud Yohanis Kapiyau dapat diselesaikan
sesuai jadwal, memberikan dukungan penuh bagi operasional TNI AU, serta
memperkuat peran strategis Papua sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 18:57 WIT
Sekjen Kemhan RI Tiba di Timika, Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Sambut Penuh Kehormatan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Suasana hangat penuh kehormatan terasa di Bandara Mozes Kilangin, Timika, saat Komandan
Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, menyambut
langsung kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia (Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, beserta rombongan,
Kamis (21/8/2025). Penyambutan ini dilakukan dengan
penuh kehormatan militer, sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan pejabat
tinggi negara di wilayah Papua Tengah. Rombongan Sekjen Kemhan RI tiba
menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sebelum
melanjutkan agenda penting di Kabupaten Mimika. Kunjungan kerja Letjen TNI Tri
Budi Utomo ke Timika bukan sekadar agenda seremonial. Kehadirannya bertujuan
untuk meninjau aspek strategis pertahanan dan keamanan, termasuk memperkuat
koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan jajaran TNI yang bertugas di
Papua Tengah. Selain itu, agenda kunjungan ini
juga melibatkan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, guna memastikan
sinergi dalam menjaga stabilitas wilayah, yang tidak hanya penting dari sisi
pertahanan negara, tetapi juga menyangkut keamanan masyarakat dan mendukung
pembangunan daerah. Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti
menegaskan kesiapan Lanud YKU untuk mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan
Sekjen Kemhan RI selama berada di Timika. “Kami siap memberikan dukungan
penuh dan memastikan seluruh agenda kunjungan Bapak Sekjen Kemhan berjalan
aman, lancar, dan sesuai dengan protokoler yang berlaku,” tegas Danlanud
YKU. Kunjungan Sekjen Kemhan RI ini
dinilai memiliki arti penting dalam upaya memperkuat sinergi antara pusat dan
daerah. Dengan kondisi geografis Papua yang strategis sekaligus penuh
tantangan, kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan pemerintah daerah
sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan, stabilitas keamanan, dan mendukung
kesejahteraan masyarakat. Selain aspek militer, kunjungan
ini diharapkan juga memberi dorongan terhadap iklim pembangunan di Mimika,
mengingat keamanan yang kondusif menjadi salah satu syarat utama bagi masuknya
investasi serta keberlangsungan program pemerintah daerah. Penyambutan yang berlangsung aman
dan tertib di Bandara Mozes Kilangin mencerminkan profesionalisme Lanud Yohanis
Kapiyau dalam menjalankan tugas-tugas protokoler dan operasional. Momen ini juga menjadi bukti
nyata kesiapan TNI AU dalam menjaga wilayah udara serta memastikan bahwa setiap
kunjungan pejabat tinggi negara berjalan dengan standar keamanan terbaik. Diharapkan, kunjungan Letjen TNI
Tri Budi Utomo dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta menghasilkan
keputusan strategis yang memberi dampak positif bagi pertahanan negara dan
kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Penulis : Corri Editor : GF
23 Agu 2025, 18:35 WIT
Mimika ‘Go Digital’! Ratusan Pelaku Usaha Antusias Ikuti Sosialisasi OSS Berbasis Risiko
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabupaten Mimika semakin serius mendorong transformasi digital dalam dunia
usaha. Sebanyak 200 pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi hadir dan
mengikuti Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika. Acara ini berlangsung meriah di Hotel
Grand Tembaga, Kamis (21/8/2025), dan dibuka secara resmi oleh Asisten II
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu. Suasana pembukaan
terasa semakin semangat ketika ditandai dengan bunyi tifa yang dipukul
bersama-sama, simbol semangat gotong royong menuju era baru kemudahan berusaha
di Mimika. Dalam sambutannya, Frans Kambu
menegaskan bahwa penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS
RBA) adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini
hadir untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan
mempercepat proses perizinan, sehingga para pelaku usaha tidak lagi terbebani
prosedur rumit. “Pelaku usaha perlu memahami
bahwa dalam OSS RBA terdapat tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi.
Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan berdasarkan tingkat risiko
tersebut. Dengan begitu, proses perizinan menjadi lebih jelas, transparan, dan
tepat sasaran,” ujar Frans Kambu. OSS RBA juga memungkinkan seluruh
perizinan usaha diintegrasikan ke dalam satu sistem resmi pemerintah. Hal ini
tidak hanya memberi legalitas sah bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat
posisi mereka di mata hukum, sehingga potensi konflik izin maupun sengketa
lokasi bisa diminimalisir. Sosialisasi ini diikuti dengan
penuh antusias oleh ratusan pelaku usaha lokal, mulai dari sektor UMKM,
perdagangan, perikanan, konstruksi, hingga jasa. Banyak peserta yang sebelumnya
mengaku masih bingung dengan prosedur OSS merasa lebih tercerahkan setelah
mendapat penjelasan detail dari narasumber. Frans Kambu menekankan bahwa
sistem OSS RBA bukan hanya memudahkan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan
kepercayaan investor. “Dengan sistem ini, investor akan
lebih yakin menanamkan modalnya karena prosedur perizinan lebih sederhana,
terukur, dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga dapat
melakukan pengawasan lebih efektif, memastikan para pelaku usaha mematuhi
aturan yang berlaku sesuai tingkat risikonya. Pemerintah Kabupaten Mimika
berharap implementasi OSS RBA menjadi titik awal terbentuknya iklim investasi
yang lebih kondusif. Dengan sistem ini, setiap pelaku usaha—baik skala kecil
maupun besar dapat mengembangkan bisnisnya tanpa terhambat urusan administrasi. DPMPTSP Mimika juga berkomitmen
untuk terus mendampingi pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis, serta
membuka akses informasi agar sistem OSS RBA bisa diimplementasikan secara
maksimal di daerah. Sosialisasi ini bukan hanya
sekadar forum penjelasan, melainkan juga momentum penting untuk meneguhkan
komitmen Mimika dalam mendukung dunia usaha lokal menuju era digital yang lebih
modern, transparan, dan kompetitif. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 18:33 WIT
Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali
Papuanewsonline.com,Timika- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Primus Natikapereyau tutup mulut dan tidak mau berkomentar tentang urgensi pembahasan APBD-P Mimika tahun 2025 di Bali.Media ini berupaya melakukan konfirmasi kepada ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau tentang urgensi pembahasan APBD-P Mimika di Bali, namun tidak ditanggapi.Hal ini menimbulkan spekukasi Diduga karena banyak disusupi anggaran siluman dalam APBD Perubahan tahun 2025, sehingga ketua DPRK Primus Natikapereyau tidak mau berkomentar.Diketahui usai dibahas di Bali, DPRK Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 6,8 triliun.Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).Sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lose kontack dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika. " Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas APBD-P di Bali dengan keluarkan anggaran miliaran rupiah, kemudian mereka kembali dan sahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika." Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran." Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Cori)
23 Agu 2025, 13:35 WIT
DPRK dan Pemda Bahas APBD Perubahan 2025 di Bali, Disahkan di Timika Rp.6,8 Triliun
Papuanewsonline.com,Timika- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,8 triliun. Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).Delapan fraksi yang menyetujui yakni Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus. Pandangan akhir fraksi disampaikan masing-masing oleh H. Iwan Anwar (Golkar), Benyamin Sarira (PKB), Adrian Andhika Thie (PDIP), Dessy Putrika Rosa Rante (Demokrat), Elinus B. Mom (Gerindra), Hj. Rampeani Rachman (Eme Neme Yauware), serta Abrian Katagame (Rakyat Bersatu dan Kelompok Khusus).Diketahui sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lost kontak dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika. " Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas di Bali, lalu kembali dan disahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika." Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran." Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Quri)
23 Agu 2025, 12:56 WIT
Jaringan Hilang Total di Mimika, Warga Serbu Kafe Demi Starlink
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendadak lumpuh dari aktivitas digital setelah jaringan
telekomunikasi hilang total sejak Kamis (21/8/2025) dini hari. Sejak pukul
05.00 WIT, sinyal ponsel dan layanan internet tidak dapat digunakan sama
sekali. Padahal, sejak 16 Agustus 2025, jaringan internet memang sudah
mengalami gangguan serius, meski masyarakat masih bisa “memaksa” untuk
mengakses layanan dasar. Namun kali ini, kondisi berbeda.
Hilangnya jaringan benar-benar memutus konektivitas masyarakat, baik untuk
urusan bisnis, pekerjaan, maupun komunikasi sehari-hari. Tak ayal, fenomena ini
mendorong warga berbondong-bondong menyerbu kafe-kafe di Kota Timika yang
diketahui menggunakan jaringan Starlink sebagai alternatif. Beberapa kafe yang langsung
diserbu pengunjung antara lain Linear Cafe, TKP Timika, Cafe Mulo, Kini East,
hingga sejumlah kafe lain yang memang sudah lebih dulu menyediakan fasilitas
internet berbasis satelit. Suasana kafe yang biasanya
dipadati pelanggan pada sore atau malam hari, kini berubah sejak pagi.
Kursi-kursi penuh, colokan listrik diperebutkan, dan suasana menjadi riuh oleh
warga yang sibuk membuka laptop atau ponsel masing-masing. Bagi masyarakat Mimika, internet
bukan sekadar hiburan. Banyak warga menggantungkan pekerjaan, usaha, hingga
pendidikan anak pada jaringan daring. Hilangnya sinyal membuat mereka terpaksa
mencari “jalur darurat” agar tetap bisa bekerja dan berkomunikasi. Seorang warga bernama Afrian,
yang ditemui di TKP Cafe, mengaku tak punya pilihan lain selain datang ke kafe. “Baru hari ini ke kafe karena
jaringan sudah hilang total dari jam 5 subuh tadi. Sebelumnya masih bisa pakai
jaringan data, meskipun lambat, tapi sekarang sudah tidak bisa sama sekali,”
ungkapnya. Ia menambahkan, kondisi ini
menyulitkan dirinya yang sehari-hari harus mengirim laporan kerja secara
daring. Bahkan, beberapa warga lain mengaku sampai rela berpindah dari satu
kafe ke kafe lain karena tempat yang didatangi sudah terlalu penuh. Fenomena ini sekaligus
menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat Mimika terhadap akses
internet. Dari sektor usaha kecil hingga bisnis besar, semuanya terpukul oleh
hilangnya layanan telekomunikasi. Sebelumnya, PT Telkom Indonesia
menyebut gangguan disebabkan kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)
Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong–Merauke. Proses
perbaikan membutuhkan waktu karena harus menunggu kapal khusus yang menangani
kabel optik bawah laut. Namun, bagi masyarakat Mimika,
gangguan ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Hilangnya jaringan berarti
hilangnya kesempatan berusaha, menurunnya produktivitas, hingga terhambatnya
akses pendidikan daring. Bahkan layanan pemerintahan yang berbasis internet pun
ikut terganggu. Di tengah kondisi ini, masyarakat
berharap agar perbaikan jaringan segera diselesaikan. Beberapa warga juga
mendesak agar operator seluler memberikan kompensasi yang layak, mengingat
kerugian yang mereka tanggung tidak kecil. Jika situasi seperti ini terus
berulang, banyak pihak menilai perlu ada diversifikasi infrastruktur
telekomunikasi di Papua. Starlink yang kini jadi “penyelamat” dadakan di
Mimika, bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat jaringan
di wilayah-wilayah rawan gangguan. Penulis : Abim Editor : GF
22 Agu 2025, 14:52 WIT
APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025)
berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. Dalam forum terhormat itu, delapan
fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah,
sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti.
Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar
mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah
pembangunan daerah. Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi
pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai
Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi.
Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi
karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik. Namun, di balik apresiasi itu,
fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira,
menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program
prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKB berharap target
pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru
yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante,
tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak
menyentuh kepentingan rakyat. “Fraksi Demokrat menolak
anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan
pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga
mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi
OAP.Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya
meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai
belum digarap maksimal.Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada
pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang
dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya
harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua
lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sikap fraksi-fraksi ini memberi
pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen
kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Kekompakan memberi apresiasi dan
catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak
hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki
hal-hal yang belum maksimal. APBD-P 2025 akan menjadi
instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar
seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan
kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah
bersama. Diharapkan, melalui sinergi
eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro
rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan
daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek. Penulis : Jidan Editor : GF
22 Agu 2025, 13:22 WIT
Bupati Mimika ‘Sentil’ Telkomsel: Internet Lumpuh, Rakyat Jangan Jadi Korban Diam-Diam!
Papuanewsonline.com, Mimika –
Layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah masih mengalami gangguan
serius sejak 16 Agustus 2025. Kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut
(SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong-Merauke
menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, terutama di sektor ekonomi digital,
pendidikan, hingga komunikasi sehari-hari. Dampak gangguan ini langsung
dirasakan masyarakat luas. Usaha mikro dan kecil yang bergantung pada pemasaran
online terhenti, transaksi perbankan digital tersendat, hingga proses belajar
mengajar berbasis internet lumpuh. Tidak tinggal diam, Bupati
Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara lantang menanggapi keluhan masyarakat
yang merasa dirugikan. Dalam wawancara bersama awak media di Timika, Rettob
menegaskan perlunya tanggung jawab dari pihak operator. Bupati John, sapaan akrab
Johannes Rettob, menilai Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia
tidak bisa lepas tangan. Menurutnya, gangguan internet bukan hanya sekadar
gangguan teknis, tetapi telah berdampak langsung pada perekonomian rakyat. “Harus ada kuota gratis bagi
masyarakat setelah pemulihan jaringan internet. Harusnya ada kompensasi yang
layak,” tegas Bupati John. Ia menambahkan, kompensasi
tersebut harus diberikan secara nyata, bukan sebatas wacana atau janji. “Masyarakat kehilangan
kesempatan untuk menjalankan usaha, belajar, dan berkomunikasi. Kerugian ini
nyata. Jadi kompensasi juga harus nyata, sesuai kerugian yang dialami,”
sambungnya. Gangguan internet kali ini
memperlihatkan betapa pentingnya infrastruktur digital di Tanah Papua. Tidak
hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, masyarakat juga kehilangan akses untuk
berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah, bahkan sulit mengakses layanan
kesehatan dan informasi publik berbasis digital. Kondisi ini menurut Bupati John
menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap sistem layanan
telekomunikasi di Papua, agar ke depan kejadian serupa tidak berulang. Di sisi lain, Gubernur Papua
Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan harapan agar proses perbaikan jaringan
serat optik Telkom Group bisa segera diselesaikan. PT Telkom Indonesia sendiri
telah menyiapkan kapal khusus untuk memperbaiki SKKL yang mengalami kerusakan
di dua titik koordinat ruas Sorong-Merauke. Proses perbaikan akan
dilaksanakan dalam dua tahap. Jika berjalan lancar, layanan internet di Papua
Selatan dan Papua Tengah diharapkan segera kembali normal, sehingga masyarakat
bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan. Pernyataan tegas Bupati Mimika
menjadi suara penting yang mewakili keresahan rakyat. Dengan menuntut
kompensasi, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi
korban, tetapi juga mendapatkan haknya atas layanan publik yang seharusnya bisa
diakses tanpa hambatan. Gangguan ini sekaligus menjadi
pelajaran bahwa infrastruktur digital harus mendapat perhatian serius, terutama
di wilayah timur Indonesia yang masih sering menghadapi kendala konektivitas. Penulis : Jidan Editor : GF
22 Agu 2025, 13:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
