Papuanewsonline.com
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Operasi Pekat Salawaku 2026, Polda Maluku Tekankan Keamanan Sebagai Fondasi Pembangunan
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan bahwa Operasi Pekat Salawaku 2026 merupakan bagian dari upaya strategis mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menjadikan keamanan dan ketertiban sebagai fondasi utama.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menekankan bahwa tanpa situasi kamtibmas yang kondusif, berbagai sektor pembangunan seperti perekonomian, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan optimal.“Keamanan dan ketertiban adalah pondasi bagi tumbuhnya pembangunan. Tanpa rasa aman, seluruh program pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” tegas Kapolda.Operasi yang melibatkan 305 personel gabungan ini secara khusus menyasar penyakit masyarakat yang dinilai dapat merusak generasi muda, seperti narkoba, miras ilegal, dan kejahatan jalanan.Kapolda juga memberikan penekanan kepada seluruh personel agar menjalankan tugas secara humanis, profesional, dan berintegritas, dengan mengutamakan langkah persuasif namun tetap tegas terhadap pelanggaran hukum.“Hindari tindakan arogan, jaga sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta utamakan keselamatan diri dan masyarakat,” pesannya.Di akhir sambutan, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan sebagai investasi sosial bagi masa depan provinsi kepulauan tersebut.“Mari kita jaga Maluku bersama, demi masa depan generasi muda dan Maluku yang lebih baik,” pungkasnya.Penegasan Kapolda Maluku bahwa keamanan adalah fondasi pembangunan menempatkan Operasi Pekat Salawaku 2026 dalam konteks yang lebih luas, yakni investasi sosial jangka panjang bagi masa depan daerah.Keberadaan penyakit masyarakat seperti miras ilegal, narkoba, dan kejahatan jalanan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Jika dibiarkan, dampaknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kepercayaan investor.Dengan menjadikan Operasi Pekat sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan, Polda Maluku menunjukkan peran strategis Polri sebagai penjaga stabilitas sekaligus enabler pembangunan. Keamanan yang kondusif bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat agar masyarakat dapat tumbuh, berdaya, dan sejahtera. PNO-12
29 Jan 2026, 16:46 WIT
Pemuda Muhammadiyah: Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Cegah Birokrasi Panjang dan Intervensi P
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyatakan sikap tegas mendukung kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Hal ini menanggapi wacana yang berkembang terkait penempatan institusi Polri di bawah kementerian.Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai bahwa struktur yang ada saat ini merupakan kunci dari efektivitas kinerja korps bhayangkara. Menurutnya, jalur koordinasi langsung ke Kepala Negara memangkas hambatan administratif yang sering terjadi di level kementerian."Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu," jelas Dzulfikar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1).Lebih lanjut, Dzulfikar memaparkan bahwa model komando terpusat terbukti mampu mengakselerasi berbagai program strategis pemerintah. Salah satunya adalah keterlibatan aktif Polri dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).Ia berpendapat, jika Polri berada di bawah kementerian, gerak institusi ini dikhawatirkan akan melambat akibat prosedur birokrasi yang kompleks."Jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tahu kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat," tegasnya.Pernyataan dari organisasi kepemudaan ini memperkuat pandangan sejumlah pakar hukum sebelumnya yang menilai posisi Polri di bawah Presiden adalah amanat reformasi yang harus dipertahankan demi menjamin profesionalisme dan netralitas penegakan hukum di Indonesia. PNO-12
29 Jan 2026, 16:29 WIT
Ditengah Pemulihan Pasca Banjir, Polres Aceh Tenggara Gagalkan Peredaran 50,7 Kg Ganja
Papuanewsonline.com, Aceh Tenggara – Ditengah kesibukan petugas Kepolisian yang melaksanakan pemulihan pasca bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara, masih ada saja orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelundupkan narkotika jenis ganja di Aceh tenggara.Hari ini, Selasa, 27 Januari 2026, Polres Aceh Tenggara berhasil mengamankan dua pria yang membawa narkotika jenis ganja dengan total berat 50,7 kilogram, di wilayah Desa Kati Maju, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Penangkapan ini berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB di Jembatan Desa Kati Maju, saat kedua pelaku yang sedang mengendarai mobil L300 warna putih. Petugas menyita dua goni besar berisi ganja, satu goni berisi 12 bal (26,7 kg) dan satu goni berisi 11 bal (24 kg), serta dua unit handphone (Redmi dan Nokia senter) dan satu unit mobil L300 bernomor polisi BK 1744 TI.Pengungkapan ini dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Aceh Tenggara, Iptu Zakaria dan berhasil mengamankan dua pelaku, yakni PP (37), warga Desa Lawe Desky, dan SS (23), warga Desa Muara Situlen, Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara berhasil diamankan.Penangkapan berawal pukul 11.30 WIB, saat Tim Opsnal menerima informasi masyarakat tentang mobil L300 yang membawa ganja dari Desa Lak-lak, Kecamatan Ketambe, menuju Kota Medan, Sumatra Utara. Menindaklanjuti laporan, petugas melakukan undercover dan pengintaian, hingga berhasil menghentikan kendaraan dan menemukan barang bukti.Dari Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa pengemudi, PP, mengaku diperintah oleh seseorang bernama AP, warga Desa Muara Situlen, dengan imbalan Rp150.000 per kilogram ganja.Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Aceh Tenggara untuk proses penyelidikan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, S.I.K melalui Kasi Humas AKP J Silalahi menyatakan komitmennya untuk mengembangkan jaringan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu, Polsubsektor Lawe Pakam akan secara rutin melaksanakan razia kendaraan yang melintas dari Aceh Tenggara menuju Sumatra Utara, dan sebaliknya sebagai langkah pencegahan peredaran narkotika lintas wilayah.Dengan penangkapan ini, Polres Aceh Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika, menjaga keamanan masyarakat, dan memastikan wilayah Kabupaten Aceh Tenggara bebas dari pengaruh barang haram. PNO-12
29 Jan 2026, 16:21 WIT
Kapolda Aceh Terima 1,2 Juta PIN E-Learning Dari STIK Lemdiklat Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah menerima program bantuan sebanyak 1,2 juta PIN e-learning dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri untuk mendukung pembelajaran mandiri siswa korban bencana di Aceh.Program e-learning ini merupakan sumbangsih ILMCI Group melalui STIK Lemdiklat Polri sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Serah terima tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.Penyerahan bantuan turut dihadiri Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto serta CEO Yayasan Anak Bangsa Indonesia–ILMCI Group Dr. Sofian Tjandra, Ph.D.Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah mengatakan bahwa program bantuan ini dirancang untuk menjangkau siswa korban bencana mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).Sebanyak 1,2 juta PIN e-learning tersebut memungkinkan siswa mengakses pembelajaran elektronik secara mandiri dengan dukungan jaringan internet. Melalui sistem ini, siswa dapat belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di mana saja sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.“Program e-learning ini menjadi solusi strategis untuk memastikan anak-anak Aceh, khususnya yang terdampak bencana, tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan sistem pembelajaran mandiri berbasis digital, siswa dapat terus belajar meski dalam kondisi keterbatasan,” ujar Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah.Abituren Akabri 1991 itu berharap kerja sama tersebut dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan metode pembelajaran mandiri yang adaptif, terutama bagi siswa di daerah terdampak bencana yang mengalami keterbatasan sarana pendidikan konvensional.Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan STIK Polri dan para mitra yang terlibat dalam program tersebut. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di bidang pendidikan.“Kami mengapresiasi dukungan STIK Polri dan seluruh mitra, termasuk ILMCI Group, yang telah berkolaborasi dalam program ini. Sinergi lintas sektor seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh,” katanya.Dalam kesempatan itu, jenderal bintang dua asal Tangse tersebut turut memaparkan berbagai capaian penanganan hingga pemulihan bencana yang telah dilakukan Polda Aceh di wilayah terdampak. Upaya tersebut meliputi penyediaan air bersih melalui treatment water, pembersihan fasilitas sekolah, hingga pembangunan sumur bor bagi masyarakat.“Selain penanganan darurat, Polda Aceh juga fokus pada pemulihan jangka menengah dan panjang, mulai dari penyediaan air bersih, pembersihan sekolah, hingga pembangunan sumur bor. Semua kami lakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” pungkas Marzuki. PNO-12
29 Jan 2026, 16:09 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Polsek Nirunmas Tinjau Lahan Pertanian Jagung Hibrida
Papuanewsonline.com, Tanimbar — Komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan kembali diwujudkan di tingkat tapak. Melalui Polsek Nirunmas, Polres Kepulauan Tanimbar, Polda Maluku, jajaran Polri turun langsung ke desa untuk menyiapkan lahan pertanian jagung hibrida sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Pemerintah Republik Indonesia.Pada Rabu (28/1/2026), sejak pukul 10.10 hingga 13.30 WIT, Polsek Nirunmas melaksanakan kegiatan peninjauan dan pembersihan lahan seluas dua hektare di Lahan Batmalabir, Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, yang akan digunakan untuk penanaman jagung hibrida Kuartal I Tahun 2026.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Nirunmas, IPDA V. Luturmas, S.H., didampingi Bhabinkamtibmas Desa Arma, AIPDA Y. Tuarissa, serta melibatkan pemilik lahan, Adolf Daskunda, sebagai bentuk kolaborasi konkret antara Polri dan masyarakat.Kapolsek Nirunmas IPDA V. Luturmas menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sebatas pembersihan lahan, tetapi juga memastikan kesiapan teknis dan pemahaman petani sebelum proses tanam dimulai.“Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan pangan nasional. Kami memastikan lahan siap tanam, proses lebih mudah, serta bibit jagung hibrida dapat tersalurkan tepat sasaran kepada petani,” ujar IPDA Luturmas di sela kegiatan.Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Nirunmas melakukan survei lokasi dan penentuan batas area lahan, pembersihan rumput dan alang-alang menggunakan peralatan manual seperti parang dan cangkul, serta cairan pembasmi rumput. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bibit jagung hibrida secara simbolis dari Kapolsek kepada pemilik lahan.Hasil kegiatan tersebut menunjukkan sejumlah capaian penting, antara lain meningkatnya pemahaman petani mengenai arah dan tujuan program penanaman jagung, kesiapan lahan untuk proses tanam, serta tersalurnya bibit jagung hibrida sebagai modal awal produksi.Pemilik lahan, Adolf Daskunda, menyambut baik keterlibatan Polri dalam sektor pertanian. Ia menilai kehadiran aparat kepolisian memberikan rasa aman, kepastian program, serta motivasi bagi petani untuk berproduksi lebih optimal.“Kami merasa didampingi. Ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga kepedulian Polri terhadap kehidupan dan penghasilan masyarakat desa,” ungkapnya.Langkah Polsek Nirunmas di Kepulauan Tanimbar mencerminkan transformasi peran Polri yang semakin adaptif dan relevan dengan tantangan strategis bangsa. Ketahanan pangan bukan semata urusan sektor pertanian, melainkan agenda nasional lintas sektor yang membutuhkan stabilitas keamanan, pendampingan sosial, dan kehadiran negara hingga ke desa.Keterlibatan Polri sejak tahap awal produksi mulai dari penyiapan lahan hingga distribusi bibit menunjukkan pendekatan preventif dan solutif dalam menjaga ketahanan nasional. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan fluktuasi ekonomi, kehadiran Polri di sektor pangan menjadi penguat stabilitas sosial sekaligus ekonomi masyarakat.Model kolaborasi seperti ini layak diperluas dan direplikasi di daerah lain, karena memperlihatkan bahwa Polri bukan hanya penegak hukum, tetapi juga mitra strategis masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional. PNO-12
29 Jan 2026, 15:54 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Polri Siapkan Lahan Pertanian 5 Hektare di Perbatasan Desa Selaru
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di tingkat lokal. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, jajaran Polsek Selaru, Polres Kepulauan Tanimbar, melaksanakan pembersihan lahan pertanian seluas lima hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah di sektor pangan.Kegiatan pembersihan lahan hari ke-2 tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/1/2026) mulai pukul 10.00 hingga 18.00 WIT, berlokasi di Lahan Batinduan, tepat di perbatasan Desa Lingat dan Desa Kandar, Kecamatan Selaru. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Selaru, IPTU S. I. Sabarlele, dan melibatkan personel Polsek Selaru secara terpadu.Sebanyak 15 personel Polri turut ambil bagian dalam kegiatan ini, mulai dari unsur pimpinan hingga bintara muda, mencerminkan komitmen kolektif Polri dalam mendukung agenda ketahanan pangan dari hulu, yakni tahap penyiapan lahan.Kapolsek Selaru IPTU S. I. Sabarlele menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan institusi kepolisian terhadap program pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan nasional, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan pemerintah menyiapkan fondasi produksi pangan sejak awal,” ujar IPTU Sabarlele.Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan peralatan manual dan mekanis, antara lain parang, cangkul, mesin potong rumput, serta mesin traktor kecil dan besar. Tahapan kegiatan meliputi pembersihan rumput liar, semak belukar, pepohonan kecil, serta pengumpulan dan pemindahan material sisa yang menghambat pengelolaan lahan.Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan perubahan signifikan pada kondisi lahan. Area yang sebelumnya dipenuhi semak dan rumput liar kini telah bersih dan siap digunakan untuk tahapan pekerjaan selanjutnya, termasuk proses pengolahan tanah dan penanaman komoditas pertanian.Kegiatan pembersihan lahan berakhir pada pukul 18.00 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali. Situasi kondusif selama kegiatan berlangsung menjadi indikator sinergi yang baik antara personel Polri dan lingkungan sekitar.Langkah Polsek Selaru ini sekaligus memperkuat peran Polri sebagai penggerak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.Apa yang dilakukan Polsek Selaru di Kepulauan Tanimbar menegaskan transformasi peran Polri sebagai institusi negara yang adaptif terhadap tantangan zaman. Ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan, kesiapan lahan, dan kepastian proses produksi, terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan yang rawan keterbatasan akses.Keterlibatan langsung Polri dalam pembersihan dan penyiapan lahan pertanian menunjukkan pendekatan preventif dan kolaboratif dalam menjaga ketahanan nasional. Dengan memastikan lahan siap kelola, Polri turut mempercepat siklus produksi pangan, sekaligus memberi rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dan pemerintah daerah.Model kehadiran Polri di sektor pangan seperti ini menjadi contoh konkret bagaimana institusi keamanan dapat berperan strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Di tengah tantangan global berupa krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi, kontribusi Polri di tingkat lokal justru menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional dari wilayah terluar Indonesia. PNO-12
29 Jan 2026, 15:46 WIT
Perkuat Reformasi Tata Kelola Polri, Polda Maluku Gandeng BNI Bangun Sistem Keuangan Modern
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya reformasi internal Polri terus diperkuat hingga ke daerah. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon terkait pelayanan produk dan jasa perbankan, Rabu (28/1/2026).Penandatanganan yang berlangsung di Kantor BNI Cabang Ambon ini dihadiri langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama Wakapolda, Irwasda, dan jajaran Pejabat Utama Polda Maluku. Dari pihak BNI hadir Area Head 2 Wilayah 07 Hasanul A. Nasution, Pimpinan BNI Cabang Ambon Alexander R. Naping, serta jajaran manajemen.Kapolda Maluku menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang profesional dan transparan merupakan bagian integral dari reformasi Polri.“Pelaksanaan tugas Polri tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk anggaran negara, yang harus dikelola secara efektif, akuntabel, dan modern,” tegas Kapolda.Kerja sama ini mencakup layanan pengelolaan keuangan dan remunerasi personel yang selama ini telah terintegrasi melalui sistem perbankan BNI, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan anggota dan kualitas pelayanan publik.Kerja sama Polda Maluku dan BNI mencerminkan wajah baru reformasi Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek operasional keamanan, tetapi juga pada good governance. Sinergi dengan BUMN perbankan menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks nasional, PKS ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, dan dipercaya publik. PNO-12
29 Jan 2026, 15:38 WIT
Terapkan Perdes Pengendalian Miras Ilegal, Raja Ohoi Sathean: Perilaku Kekerasan Berkurang
Papuanewsonline.com, Malra - Sejumlah desa/negeri/ohoi di wilayah hukum Polda Maluku telah menerapkan Peraturan Desa (Perdes) terkait pengendalian minuman keras (miras) ilegal. Atas dedikasi ini, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memberikan piagam penghargaan.Kepala Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Joseph Renyaan, S.Sos, mengaku, sejak penerapan Perdes tersebut, dirinya kini telah beristirahat dengan tenang. Perilaku kekerasan yang kerap terjadi akibat dipengaruhi miras mulai berkurang."Ketika produk ini (Perdes) keluar, Saya sendiri mengalami sudah bisa tidur, di sana (Desa Sathean) juga ada pesta tidak boleh lewat dari jam 12 malam, jam 6 desa harus sudah tenang," kata Joseph Renyaan, didampingi Kapolres Maluku Tenggara AKBP. Rian Suhendi, S.Pt., SIK, usai menerima piagam penghargaan dari Kapolda Maluku di lapangan Letkol Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Ia mengaku Perdes Ohoi Sathean terkait miras ilegal telah diterapkan sejak tahun 2001. Sejumlah warga yang melanggar telah diberikan sanksi melalui sidang adat."Sudah ada enam warga yang dikenakan sanksi. Sanksi bagi yang miras adalah yang mabuk bikin kacau bayar 5 juta dan mas adat satu, yang memberi (miras) itu bayar 5 juta dan mas adat satu, yang menjual (miras) 5 juta dan mas adat satu," ungkapnya.Sebelum penerapan Perdes, Joseph mengaku perilaku kekerasan kerap terjadi di dalam desa. "Dulu kacau sekali, dengan ada peraturan ini saya selaku kepala desa bisa tidur lah, kalau tidak dulu tengah-tengah malam kita masih ladenin orang berkelahi datang dengan darah dan lain-lain," jelasnya.Penerapan Perdes tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh Kapolda Maluku, karena dinilai telah berperan aktif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai dan bermartabat."Puji syukur kepada Tuhan untuk wilayah Maluku Tenggara kita mendapat apresiasi dari bapak Kapolda terhadap enam kepala ohoi," kata Kapolres Maluku Tenggara (Malra) AKBP. Rian Suhendi.Di kabupaten Maluku Tenggara, ungkap Kapolres, terdapat 6 Ohoi yang telah menerapkan Perdes terkait pelarangan miras ilegal. Di antaranya Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar, Ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Ohoi Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat, Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil, Ohoi Dunwahan Kecamatan Kei Kecil, dan Ohoi Letman Kecamatan Kei Kecil.Kapolres berharap penerapan Perdes terkait miras ilegal dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya melakukan hal yang sama di Kabupaten Maluku Tenggara, dan secara umum di Maluku."Mudah-mudahan ini menjadi pemicu, motivasi untuk desa-desa yang lain bisa meningkatkan ataupun membuat peraturan yang sama terkait dengan pelarangan ataupun pembatasan minuman keras," harapnya.Sebagaimana diketahui, kata AKBP. Rian, minuman keras merupakan target operasi utama bagi Kapolda Maluku. Sebab, setiap permasalahan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Maluku sebagian besar disebabkan oleh perkara minuman keras, mulai dari perkelahian anak-anak sekolah, tawuran, perkelahian kelompok, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)."Sebagian besar (kekerasan yang terjadi) disebabkan oleh pengaruh minuman keras dari generasi muda. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini bisa memotivasi tidak hanya di Maluku Tenggara tapi juga di seluruh kabupaten kota di Maluku, sehingga target perkara kekerasan bisa berkurang itu mudah-mudahan bisa tercapai," pungkasnya. PNO-12
29 Jan 2026, 12:26 WIT
Optimalisasi PNBP dan BLU 2026, Irwasda Maluku Tekankan Peningkatan Kualitas Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H, mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) terkait Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut diikuti Irwasda secara Daring dari Ruang Video Conference (Vicon) Lantai 2 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (27/1/2026).Rapat Anev dipimpin oleh Wairwasum Polri, Irjen Pol. Drs. Merdisyam, M.Si, didampingi jajaran Pejabat Utama Itwasum Polri. Sementara itu, dari Polda Maluku Irwasda didampingi Karo SDM, Dir Intelkam, Dir Lantas, Kabid Dokkes, Auditor Kepolisian Madya Tk. III, serta perwakilan dari Dit Binmas, Bidkeu, dan Rumkit Bhayangkara. Jajaran Kapolres/ta juga mengikuti kegiatan secara daring melalui sarana Zoom Meeting.Dalam arahannya, Wairwasum Polri Irjen Merdisyam, menekankan bahwa PNBP merupakan pilar penting dalam struktur APBN yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel."Tujuan utama pengaturan PNBP ini adalah memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan kemandirian bangsa. Polri berkomitmen mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, dan transparan melalui tata kelola PNBP yang baik," tegas Wairwasum.Lebih lanjut, Ia menekankan beberapa poin penting terkait tantangan tahun 2026, di antaranya:• Optimalisasi Target: Adanya gap antara penetapan target PNBP Polri tahun 2026 sebesar Rp16 Triliun dibandingkan dengan tren realisasi capaian tahunan.• Prioritas Satker: Satker Lalu Lintas dan Bidang Dokkes (Kesehatan) menjadi garda terdepan sebagai pengelola PNBP terbesar di institusi Polri.• Evaluasi Temuan: Pentingnya mencari solusi permanen atas temuan-temuan berulang guna menghindari kendala administratif dan hukum di masa depan.Senada dengan hal tersebut, Irwasda Maluku Kombes Made Sunarta, menginstruksikan kepada seluruh Satker jajaran Polda Maluku untuk segera menindaklanjuti arahan Itwasum Polri. Kombes Sunarta menekankan agar kualitas pelayanan publik (Yanlik) terus ditingkatkan sejalan dengan optimalisasi pengelolaan PNBP."Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari PNBP dan BLU dikelola sesuai regulasi. Segera cari solusi atas kendala di lapangan, terutama pada fungsi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai," pintanya. PNO-12
28 Jan 2026, 19:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
