Papuanewsonline.com
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tembagapura, Keluarga Minta Proses Penyelidikan Secara Adil
PW FATAYAT NU PAPUA TENGAH GELAR SAHUR GRATIS, PROGRAM INKLUSIF SAMPAI HARI KE-10
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Begini Kondisi Proyek Timbunan Jalan 19 Miliar Yang Dikerjakan Bos Rudy Aheng di Timika
Papuanews online com, Timika- Mega Proyek Timbunan jalan Acces Control untuk pengendali banjir di dekat arah bandara Mozes Kilangin bermasalah.Paket proyek gemuk ini teridentifikasi dikerjakan oleh pengusaha tajir atas nama Rudy Aheng atau sering disapa Bos Rudy, yang berdomisili di Jalan Budi Utomo, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah." Iya benar, yang kerjakan proyek itu Bos Rudy Aheng," ucap Warga saat ditemui pada lokasi pekerjaan di Timika, Jumat (30/1/2026).Sementara itu dari Data yang diterima diketahui bahwa paket timbunan Mega proyek ini, diduga kuat dikerjakan tidak sesuai dengan RAB, karena ada beberapa bahu jalan yang memiliki selisi ketebalan timbunan yang tidak rata, sesuai kasat mata pemadatan juga tidak terstruktur dengan baik.Dari laman LPSE Kabupaten Mimika diketahui bahwa paket proyek ini bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 dengan nama tender Penimbunan Jalan Acces Control ke Arah Kolam Pengendali Banjir melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan nilai pagu Rp 19.000.000.000, Nilai HPS Rp. 18.999.000.000, Mega Proyek ini dikerjakan oleh PT.Sukamaju yang beralamat di Jln Budi Utomo Kamp.Inauga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dalam paket ini Konsultan Pengawas dimenangkan oleh CV.Wira Kamil Konsultan beralamat di Jln Cumi-Cumi Lr.1b No.32 C- Makasar, Sulawesi Selatan, dengan nilai Pagu Rp.570.000.000 dan nilai HPS Rp.560.800.000.Pekerjaan berlokasi pada sisi selatan Bandara Mozes Kilangin Mimika, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Elcardobes Sapakoly.ST.MSi.Hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan dari para pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Mega proyek tersebut.Penulis: HendrikEditor : GF
30 Jan 2026, 06:58 WIT
Teken MoU dengan PT Pupuk Indonesia, Kapolri: Distribusikan Pupuk Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan peresmian proyek revamping ammonia pabrik 2 PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penekenan MoU terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia. "Alhamdulillah hari ini di samping kami dapatkan undangan mendampingi Ketua dan pak Mentan melaksanakan peresmian revamping yang dilaksanakan di PT Kaltim artinya negara bisa melaksanakan efisiensi khususnya dalam produksi pupuk sebesar 10 sampai 16 persen," kata Sigit di Bontang, Kaltim, Kamis (29/1/2026). Sigit mengungkapkan, Polri dan PT Pupuk Indonesia juga melakukan nota kesepahaman terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia. Hal itu dilakukan agar penyubur tanaman tersebut bisa tepat sasaran ke para petani. "Kami melaksanakan penandatanganan MoU untuk pendistribusian pupuk. Sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan," ujar Sigit. MoU ini, kata Sigit juga diharapkan proses distribusi pupuk bisa tepat waktu. Mengingat, apabila dalam proses penyaluran terjadi keterlambatan maka secara nasional akan membuat kerugian senilai ratusan triliun. "Harapan kita sampai tepat waktu, karena tadi disampaikan bahwa keterlambatan satu minggu akan berdampak terhadap penurunan produktivitas dan apabila dinasionalkan itu merugikan seratu triliun," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit menegaskan, dengan tertibnya proses distribusi pupuk tersebut, maka diharapkan bisa meningkatkan produktivitas para petani. Sehingga, kata Sigit hal itu bisa menghasilkan swasembada pangan, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto. "Disatu sisi produktivitas akan berkurang ini yang menjadi perhatian kita. Sebagaimana arahan Pak Presiden kita sedang membuat road map ke depan selain wujdukan swasembada pangan ke depan kita betul-betul bisa wujudkan indonesia menjadi salah satu negara menjadi lumbung padi dunia," tegas Sigit. Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk maksimal dan optimal dalam mengawal proses distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia. "Kami dari jajaran Polri berterima kasih dan kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal terkait distribusi pupuk sehingga tepat sasaran produktivitas petani juga betul-betul optimal dan pencapaian peningkatan swasembada pangan sebagaimana ditarget pak Presiden betul-betul bisa berjalan dengan maksimal," tutup Sigit. PNO-12
29 Jan 2026, 21:40 WIT
Wakapolda Maluku Pimpin Upacara Penganugerahan Satyalancana Pengabdian
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian yang dihelat di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (29/1/2026).Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin langsung upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian kepada ratusan anggota yang telah mengabdi dengan baik selama 8 tahun, 16, 24, dan 32 tahun.Dalam sambutannya, Brigjen Imam berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi penerima sekaligus teladan untuk anggota Polri lainnya. "Semoga penghargaan ini bisa menjadi teladan bagi anggota Polri lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian demi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," harapnya.Pada kesempatan itu, Wakapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Polda Maluku atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas kepolisian. Menurutnya, pengabdian yang konsisten dan profesional menjadi kunci terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Maluku.Ia mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian 8, 16, 24, dan 32 Tahun kepada anggota Polri, khususnya personel Polda Maluku. Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas darma bakti, kesetiaan, dan pengabdian luar biasa anggota Polri kepada bangsa dan negara selama masa kedinasan.Penghargaan yang diterima tersebut, kata Wakapolda, tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan hak administratif, melainkan kehormatan yang mengandung tanggung jawab moral dan profesional yang lebih besar di masa mendatang. Para penerima tanda kehormatan diharapkan dapat terus mendukung transformasi Polri yang menyeluruh, terutama dalam perubahan nilai, moral, etika, dan orientasi pelayanan yang berpusat pada masyarakat.“Kepada seluruh personel yang menerima tanda kehormatan, agar senantiasa menjaga integritas, bersikap humanis, adaptif, dan profesional dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks,” pesannya.Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghindari segala bentuk pelanggaran, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif, serta menjadikan momentum penganugerahan ini sebagai dorongan untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. PNO-12
29 Jan 2026, 21:30 WIT
Polda Maluku akan Gelar Operasi Keselamatan Salawaku 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku akan menggelar Operasi Keselamatan Salawaku Tahun 2026. Sebelum operasi kemanusiaan tersebut berlangsung, Polda Maluku terlebih dahulu melaksanakan Pelatihan Pra Operasi yang dihelat di Rupatama Markas Polda Maluku, Kamis (29/1/2026).Latihan Pra Operasi Keselamatan Salawaku 2026 dibuka oleh Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor S.I.K, didampingi Direktur Lalulintas Polda Maluku.Seluruh personel Polda Maluku yang dikerahkan pada setiap satuan kerja diingatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai tupoksinya dengan baik. Karo Ops juga menekankan agar target operasi untuk keselamatan masyarakat dapat tercapai. "Operasi ini sudah sering kita laksanakan, Saya minta agar operasi kemanusiaan ini dapat dikerjakan secara maksimal," pinta Kombes Refli.Operasi Keselamatan, lanjut Kombes Refli, dampaknya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi menjelang arus mudik lebaran. "Apalagi kita tau bersama bahwa daerah kita ini punya riwayat permasalahan di beberapa daerah sehingga hal ini harus benar-benar bisa kita antisipasi dengan baik," harapnya.Karo Ops juga meminta seluruh personel yang dikerahkan untuk meningkatkan himbauan kamtibmas kepada masyarakat terkait pentingnya keselamatan saat berkendara di jalan raya. Termasuk masyarakat yang beraktifitas di Pelabuhan Laut, Terminal, Bandara, dan tempat-tempat keramaian."Saya minta agar kita tingkatkan himbauan kamtibmas kepada masyarakat yang berkendara di jalan raya agar mereka selalu menjaga keamanan diri dalam berkendara," pintanya.Pada kesempatan itu, Kombes Refli juga menekakan terkait pentingnya menjaga marwah Polri dan disiplin diri dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya operasional di lapangan.Untuk diketahui, dalam pelaksanaan Lat Pra Ops Keselamatan, Polda Maluku menghadirkan narasumber dari Dit Lantas, Biro Ops, Dit Intelkam, Dit Reskrimum, Dit Samapta dan Dit Pol Airud Polda Maluku. PNO-12
29 Jan 2026, 21:23 WIT
Seleksi PKP 2026, Dua ASN Polda Maluku Jalani Tes CAT Psikologi
Papuanewsonline.com, Ambon - Dua Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Polda Maluku menjalani tes Computer Assisted Test (CAT) Psikologi, dalam rangka Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026.Tes CAT Psikologi dilaksanakan Panitia Daerah Polda Maluku di ruang assesmen Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Markas Polda Maluku, Kamis (291/2026). Hadir dalam kegiatan Kepala Biro SDM Polda Maluku selaku Ketua Pelaksana Seleksi Panda Polda Maluku dan Kabid TIK Polda Maluku. Turut hadir tim pengawas internal dari Itwasda, Paminal dan Provos Bid Propam Polda Maluku.Dua ASN yang mengikuti seleksi untuk mengembangkan kompetensi manajerial dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik ini berasal dari golongan kepangkatan IIIB dan IIIC. "Hari ini dilaksanakan seleksi PKP Tahun 2026. Ada dua ASN Polda Maluku dengan golongan pangkat IIIB dan IIIC menjalani tes CAT psikologi," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Seleksi PKP sendiri, kata Kombes Rositah penting diikuti ASN Polda Maluku untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan melayani, akuntabilitas, dan pengendalian pekerjaan sesuai standar operasional. "Kami berharap kedua peserta yang ikut dapat menjalani semua tahapan seleksi dengan baik dan dengan hasil yang maksimal," harapnya. PNO-12
29 Jan 2026, 21:16 WIT
Kapolda Maluku: Harmoni Sosial Kunci Mengubah Citra Maluku di Tingkat Nasional dan Global
Papuanewsonline.com Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menilai harmonisasi sosial berbasis kearifan lokal sebagai kunci utama untuk mengubah persepsi negatif tentang Maluku di mata nasional maupun internasional.Hal tersebut disampaikan Kapolda saat tatap muka dengan Majelis Latupati Kota Ambon dalam agenda silaturahmi yang berlangsung di Mapolda Maluku, Rabu (28/1/2026).Kapolda mengungkapkan bahwa hingga kini Maluku masih kerap dikaitkan dengan citra konflik dan kekerasan. Padahal, Maluku memiliki kekayaan budaya, nilai persaudaraan, dan sistem adat yang kuat sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat.“Jika kita ingin memperkenalkan Maluku ke dunia, maka yang harus kita benahi adalah persepsi masyarakat luar. Kita harus membuktikan bahwa Maluku adalah daerah yang indah, aman, dan penuh nilai persaudaraan,” kata Kapolda.Ia menegaskan bahwa upaya membangun citra positif Maluku tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus melalui kerja nyata dan berkelanjutan, salah satunya dengan menghidupkan kembali pranata adat sebagai mekanisme penyelesaian persoalan sosial.Kapolda juga memberikan apresiasi kepada para Raja yang berani menetapkan peraturan negeri, termasuk pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan jam malam, guna mencegah tindak kekerasan.“Keberanian pemimpin adat dalam menetapkan aturan memberi ruang bagi masyarakat untuk menertibkan dirinya sendiri. Ini sangat efektif mencegah konflik sebelum meluas,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Raja Rutong Reza Maspaitella, menegaskan bahwa akar berbagai persoalan sosial di Maluku tidak dapat dilepaskan dari melemahnya tata kelola adat akibat proses penyeragaman sistem pemerintahan di masa lalu.Ia berharap sinergi dengan Polri dapat memperkuat kembali posisi adat sebagai instrumen pemersatu masyarakat sekaligus penyangga stabilitas keamanan.Penekanan Kapolda Maluku terhadap pentingnya harmonisasi sosial menunjukkan bahwa isu keamanan hari ini tidak dapat dipisahkan dari pembentukan persepsi publik. Stabilitas daerah bukan hanya soal angka kriminalitas, tetapi juga tentang rasa aman yang dirasakan masyarakat dan citra yang dipersepsikan publik nasional maupun internasional.Dalam konteks ini, sinergi Polri dengan Majelis Latupati Kota Ambon menjadi strategi sosial-politis yang relevan. Ketika pranata adat berfungsi optimal, potensi konflik horizontal dapat ditekan, sehingga ruang bagi investasi, pariwisata, dan pembangunan ekonomi terbuka lebih luas. Ini menjadikan keamanan bukan sekadar tujuan, tetapi prasyarat pembangunan daerah.Pendekatan Polri yang merangkul tokoh adat juga memperkuat narasi bahwa negara hadir melalui dialog dan kolaborasi, bukan semata-mata kekuatan koersif. Di tengah tantangan global dan dinamika sosial nasional, langkah ini mempertegas peran Polri sebagai penjaga stabilitas sekaligus mitra pembangunan. PNO-12
29 Jan 2026, 21:08 WIT
Polda Maluku Bersama Majelis Latupati Rumuskan Langkah Konkret Penguatan Pranata Adat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus mendorong pendekatan preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggandeng tokoh adat sebagai mitra strategis penyelesaian persoalan sosial di tingkat akar rumput.Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto saat menerima audiensi Majelis Latupati Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Kapolda menilai, banyak gangguan kamtibmas terjadi karena pranata sosial tidak berfungsi optimal. Akibatnya, persoalan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat adat berkembang menjadi konflik besar dan berujung pada penegakan hukum.“Polisi sering menjadi muara terakhir dari persoalan yang tidak selesai di hulu. Jika pranata sosial bekerja dengan baik, potensi konflik dapat dicegah sejak dini,” jelas Kapolda.Ia menambahkan, ketika konflik telah bergeser dari persoalan individu menjadi persoalan kelompok dan identitas, maka dampaknya akan jauh lebih berbahaya bagi persatuan bangsa.“Di sinilah pentingnya nasionalisme. Indonesia adalah bangsa multikultural yang harus dijaga bersama,” tegasnya.Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Maspaitella, dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa Maluku secara historis merupakan negeri adat yang dipimpin oleh Raja-raja jauh sebelum Indonesia merdeka. Melemahnya pranata adat, menurutnya, berdampak langsung pada munculnya konflik sosial dan krisis kepemimpinan negeri.Dalam pertemuan ini, Polda Maluku dan Majelis Latupati sepakat merumuskan langkah konkret penguatan pranata adat yang selaras dengan hukum nasional, guna menciptakan masyarakat yang patuh hukum, harmonis, dan berkeadilan.Kapolda menegaskan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku agar peraturan berbasis adat dapat memiliki kekuatan hukum positif dan diimplementasikan secara efektif.Audiensi antara Polda Maluku dan Majelis Latupati Kota Ambon memperlihatkan paradigma keamanan modern yang menempatkan pencegahan konflik sebagai investasi pembangunan. Konflik sosial yang berlarut bukan hanya mengganggu kamtibmas, tetapi juga menghambat layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah.Dengan menghidupkan kembali pranata adat sebagai instrumen resolusi konflik, Polri mengambil peran strategis dalam menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan. Pendekatan ini relevan dengan visi nasional tentang pembangunan inklusif, di mana stabilitas sosial menjadi fondasi keberlanjutan.Lebih jauh, sinergi Polri, tokoh adat, dan pemerintah daerah membuka ruang lahirnya regulasi berbasis kearifan lokal yang memiliki kekuatan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak harus mengorbankan identitas lokal, tetapi justru dapat diperkuat melalui kolaborasi antara negara dan adat. PNO-12
29 Jan 2026, 20:55 WIT
DPW Papua Tengah Hadiri Rakernas PSI 2026 di Makassar, Perkuat Konsolidasi Partai di Daerah
Papuanewsonline.com, Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Tengah turut ambil bagian dalam Rapat
Kerja Nasional (Rakernas) PSI Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Makassar.
Dalam agenda nasional tersebut, DPW Papua Tengah membawa lima pengurus tingkat
provinsi serta 14 pengurus tingkat kabupaten sebagai bentuk keseriusan
membangun konsolidasi organisasi secara menyeluruh.Kehadiran rombongan ini menjadi simbol komitmen PSI Papua
Tengah dalam memperkuat sinergi antara struktur pusat dan daerah. Rakernas
dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan visi, arah kebijakan,
serta langkah politik ke depan agar berjalan lebih terkoordinasi dan terukur.Ketua DPW PSI Papua Tengah, Bro Nesco Wonda, menyampaikan
rasa syukur atas kesempatan mengikuti Rakernas sekaligus menaruh harapan besar
agar forum ini melahirkan keputusan-keputusan strategis yang berdampak langsung
terhadap penguatan partai di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah.Ia menekankan pentingnya Rakernas tidak sekadar menjadi
agenda seremonial, melainkan forum substantif yang mampu membangun koordinasi
efektif antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan seluruh DPW. “Kami dari Papua Tengah meminta Rakernas bukan seremonial
biasa sehingga perlu adanya koordinasi yg baik antara DPP dengan DPW-DPW
seluruh Indonesia. Perlu dipikirkan juga Strategi yang digunakan kedepan,
sehingga selesai giat ini akan terbangun komunikasi intens di tingkat pimpinan
yang cukup harmonis dan terarah. Agar kedepan apa yg menjadi tujuan kita semua
bisa tercapai.” Ujar Bro Nesco.Selain itu, Bro Nesco Wonda juga menyoroti perlunya
perumusan strategi jangka panjang yang konkret, sehingga selepas Rakernas dapat
terbangun komunikasi intens di tingkat pimpinan yang harmonis, solid, serta
berorientasi pada pencapaian tujuan bersama.Dalam konteks penguatan organisasi, DPW dan DPD dinilai
memiliki peran strategis sebagai ujung tombak partai. Oleh karena itu,
perhatian utama perlu diarahkan pada penguatan basis akar rumput agar
kerja-kerja politik partai benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara
langsung.Fokus pada kerja nyata di lapangan, lanjutnya, harus menjadi
prioritas utama, bukan sekadar wacana. Optimalisasi peran struktur di daerah
diharapkan mampu memperluas jangkauan partai sekaligus meningkatkan kepercayaan
publik terhadap PSI.Rakernas PSI 2026 juga menjadi momentum konsolidasi nasional
untuk mempererat soliditas antarwilayah, memperkuat koordinasi internal, serta
menyatukan langkah dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.Dengan keterlibatan aktif seluruh jajaran, termasuk DPW
Papua Tengah, Rakernas diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang
aplikatif, memperkuat struktur organisasi, dan mendorong peran partai sebagai
representasi aspirasi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. (GF)
29 Jan 2026, 21:03 WIT
Polri–BNI Bangun Benteng Keamanan Siber, Dorong Literasi Keuangan Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon – Kolaborasi antara Polri dan sektor perbankan dinilai krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan di era ekonomi digital. Hal tersebut ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto dalam penandatanganan PKS antara Polda Maluku dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (28/1/2026).Kapolda menyoroti meningkatnya modus kejahatan berbasis teknologi, khususnya penipuan online dan pinjaman online ilegal, yang kerap merugikan masyarakat.“Kami berharap kerja sama ini dapat diperluas ke bidang edukasi dan pencegahan kejahatan. Melalui program CSR, Polri dan perbankan dapat turun langsung memberikan sosialisasi bahaya penipuan online dan pinjaman ilegal,” ujar Kapolda.Area Head 2 Wilayah 07 BNI Hasanul A. Nasution menyatakan bahwa BNI berkomitmen mendukung stabilitas keamanan nasional melalui inovasi layanan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.“Kerja sama ini bukan hanya kemitraan profesional, tetapi persaudaraan strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi institusi dan masyarakat,” kata Hasanul.Di tengah masifnya transformasi digital nasional, sinergi Polri dan BUMN perbankan menjadi kebutuhan strategis. Kejahatan siber tidak bisa ditangani secara sektoral. Kolaborasi Polda Maluku dan BNI menunjukkan pendekatan preventif dan edukatif yang relevan dengan agenda nasional keamanan siber dan literasi keuangan. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak perlindungan masyarakat di ruang digital. PNO-12
29 Jan 2026, 20:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
