Papuanewsonline.com
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tembagapura, Keluarga Minta Proses Penyelidikan Secara Adil
PW FATAYAT NU PAPUA TENGAH GELAR SAHUR GRATIS, PROGRAM INKLUSIF SAMPAI HARI KE-10
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Perkuat Reformasi Birokrasi, Kemenko Kumham Imipas Mantapkan Komitmen Integritas dan Kinerja
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan melalui
Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum menegaskan komitmen reformasi birokrasi
dengan menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas
dan Target Kinerja Tahun 2026, Jumat (30/1/2026).Kegiatan ini menjadi titik awal penyelarasan tekad seluruh
jajaran dalam membangun sistem kerja yang berintegritas, transparan, serta
berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung
pembangunan hukum nasional secara berkelanjutan.Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Kumham
Imipas R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, Sekretaris
Deputi Koordinasi Hukum Ramelan Supriadi, para Asisten Deputi, serta seluruh
Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kemenko Kumham Imipas.Dalam sambutannya, Deputi Nofli menekankan bahwa pembangunan
Zona Integritas merupakan komitmen moral seluruh aparatur untuk menghadirkan
perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar formalitas
administratif semata.Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum ini
sebagai titik tolak membangun budaya kerja yang profesional, terbuka, dan
bertanggung jawab, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi semakin
meningkat.Penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas
dan target kinerja kemudian dilakukan oleh seluruh pimpinan tinggi pratama di
lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum, dilanjutkan dengan prosesi
pencanangan Zona Integritas yang dipimpin oleh Sekretaris Deputi Koordinasi
Hukum.Sebagai bagian dari penguatan perencanaan strategis, turut
dilakukan penyerahan rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum Tahun 2026
kepada Sekretaris Kemenko Kumham Imipas sebagai wujud komitmen pencapaian
kinerja yang terukur.Dalam arahannya, Sesmenko R. Andika Dwi Prasetya menegaskan
pentingnya membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta
berorientasi pada pelayanan publik, guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan
melayani.Ia juga mendorong agar fungsi koordinasi di bidang hukum
dijalankan secara optimal untuk mendukung pembangunan hukum nasional, dengan
dukungan manajemen yang kuat dari Sekretariat Kemenko Kumham Imipas.Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pemaparan rencana
rekomendasi kebijakan strategis tahun 2026 dari masing-masing asisten deputi,
sebagai upaya memperkuat perencanaan program lintas sektor yang terarah dan
berdampak luas.Rekomendasi tersebut mencakup penguatan substansi hukum
berbasis keadilan restoratif, penyederhanaan regulasi nasional, penguatan
monitoring putusan lembaga peradilan, pengawalan peta jalan kekayaan
intelektual nasional, serta transformasi pendidikan hukum dan budaya hukum
masyarakat.Seluruh usulan kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong
peningkatan Indeks Pembangunan Hukum nasional sekaligus mempercepat terwujudnya
sistem hukum yang adil, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Melalui pencanangan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan
peran strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum sebagai penggerak utama
reformasi birokrasi dan pembangunan hukum yang berdampak nyata bagi publik.Komitmen kolektif yang dibangun diharapkan mampu
menghadirkan perubahan berkelanjutan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta
menjadikan birokrasi hukum semakin profesional, transparan, dan berintegritas.(GF)
30 Jan 2026, 23:22 WIT
Wakil Bupati Boven Digoel Buka Rapat Finalisasi Proposal Daerah RAN-PPDT 2027-2029
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menggelar rapat pemaparan dan finalisasi hasil penyusunan usulan
program serta kegiatan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal (RAN-PPDT) dan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Tahun 2027–2029 di Aula
BAPPERINDA Kabupaten Boven Digoel, Tanah Merah, Jumat (30/1/2026).Rapat strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Boven
Digoel dan dihadiri jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD),
perencana pembangunan, serta unsur teknis terkait sebagai bentuk komitmen
bersama dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah yang terukur dan
berkelanjutan.Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa RAN-PPDT
merupakan instrumen perencanaan strategis yang memiliki peran penting dalam
mempercepat pembangunan fisik sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
khususnya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah didorong untuk
menyelaraskan program dan kegiatan agar mampu menjawab tantangan pembangunan,
memperkuat pelayanan dasar, serta membuka akses yang lebih luas terhadap
layanan publik.Hasil pembahasan rapat menghasilkan sebanyak 40 usulan
program prioritas dengan total pagu anggaran mencapai Rp1,98 triliun yang
bersumber dari berbagai OPD, mencerminkan skala kebutuhan pembangunan yang
besar dan kompleks di Kabupaten Boven Digoel.Bidang administrasi kependudukan mengajukan enam program
strategis dengan pagu Rp1,89 miliar untuk memperkuat pelayanan data
kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih akurat dan terintegrasi.Sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dengan
sepuluh kegiatan prioritas senilai Rp1,24 triliun, didukung oleh tiga belas
usulan dari RSUD Kabupaten Boven Digoel dengan total anggaran Rp78,73 miliar
guna meningkatkan mutu layanan kesehatan rujukan dan infrastruktur penunjang.Sementara itu, sektor komunikasi dan informatika mengusulkan
satu program dengan pagu Rp4,05 miliar yang diarahkan untuk memperkuat sistem
informasi dan konektivitas layanan publik berbasis digital.Bidang pembangunan perumahan layak huni mengajukan satu
program strategis dengan pagu Rp246,31 miliar, disertai dua program pembangunan
kantor dan pos sipil dengan total anggaran Rp3,78 miliar guna mendukung tata
kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang turut mengajukan
tujuh usulan strategis senilai Rp403,03 miliar yang difokuskan pada pembangunan
infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas
lingkungan permukiman.Seluruh usulan tersebut difinalisasi melalui proses
sinkronisasi lintas sektor guna memastikan keselarasan antara kebutuhan daerah,
kebijakan nasional, serta arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Boven
Digoel.Wakil Bupati berharap hasil finalisasi proposal ini dapat
menjadi fondasi yang kuat dalam pengajuan program ke pemerintah pusat, sehingga
mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan secara merata,
berkeadilan, dan berkelanjutan.Langkah strategis ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel untuk terus bergerak maju, memperkuat tata kelola
pembangunan, serta menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penulis: HendEditor: GF
30 Jan 2026, 23:18 WIT
Gencarkan Patroli, Tim Ops Pekat Polda Maluku Sosialisasi Kamtibmas Cegah Aksi Premanisme
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui tim Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Tahun 2026 dari Direktorat Reskrimum gencar melaksanakan patroli keliling untuk mencegah aksi premanisme di kota Ambon.Selain menyasar berbagai aksi kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat, tim Ops Pekat Salawaku pada Rabu (28/1/2026) kemarin, juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas bagi warga yang ditemui."Tim Operasi Pekat Salawaku terus melaksanakan patroli kamtibmas memberikan sosialisasi terkait bahaya hukum dari tindakan aksi premanisme, dan mengajak masyarakat bersama-sama jaga keamanan di lingkungan masing-masing," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, Jumat (30/1/2026).Operasi pekat menyasar beberapa lokasi termasuk sejumlah pangkalan ojek dan tempat parkiran umum kendaraan yang berada di depan pusat perbelanjaan Maluku City Mall (MCM), dan Dian Pertiwi Desa Poka."Sosialiasi terkait kamtibmas juga disampaikan kepada pengendara ojek dan tukang parkir. Mereka diajak untuk bisa ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pangkalan ojeg dan areal parkir masing-masing. Warga diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat melanggar hukum," jelasnya.Selain tidak melakukan aksi premanisme seperti tindakan pungutan atau pemalakan liar, tim Ops Pekat juga mengajak warga tidak melakukan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain."Para tukang ojek dan tukang parkir juga diingatkan untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang dapat berujung pada terjadinya tindakan yang dilakukan di luar kesadaran dan dapat berakibat hukum," jelasnya.Polda Maluku juga mengimbau seluruh masyarakat agar dapat bersama-sama membantu menjaga situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing yang aman, damai dan bermartabat. PNO-12
30 Jan 2026, 21:06 WIT
Bupati Boven Digoel Terima Kunjungan Masyarakat Lapago untuk Mengenang Almarhum Sekda
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Bupati dan Wakil Bupati
Boven Digoel menerima kunjungan masyarakat Lapago dalam suasana duka mendalam
untuk mengenang kepergian Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Dr. Pilemon
Tabuni, S.IP. Pertemuan tersebut berlangsung penuh keheningan, empati, dan rasa
kehilangan yang mendalam.Kunjungan ini menjadi momen kebersamaan antara pemerintah
daerah dan masyarakat untuk saling menguatkan, sekaligus memberikan
penghormatan terakhir atas pengabdian almarhum yang selama ini telah
mencurahkan tenaga, pikiran, dan dedikasinya bagi pembangunan serta pelayanan
publik di Kabupaten Boven Digoel.Dalam suasana yang sarat emosi, pemerintah daerah menegaskan
kehadirannya bukan semata sebagai pemimpin, tetapi sebagai saudara bagi seluruh
masyarakat. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan penjelasan
secara jujur dan menjaga keterbukaan terkait peristiwa kepergian almarhum,
sebagai wujud tanggung jawab moral dan institusional.Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP., menyampaikan bahwa
air mata duka yang mengalir mencerminkan betapa besar kecintaan dan
penghormatan masyarakat terhadap sosok almarhum, yang selama hidupnya tidak
hanya menjalankan tugas sebagai pejabat, tetapi juga menjadi bagian dari
keluarga besar Boven Digoel.Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk menangani
seluruh hal yang berkaitan dengan kepergian almarhum secara hormat, adil, dan
bermartabat. Prinsip kemanusiaan, transparansi, dan keadilan menjadi landasan
utama dalam setiap langkah yang diambil.Kepergian Dr. Pilemon Tabuni meninggalkan duka mendalam bagi
seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat. Namun, dedikasi, loyalitas, serta
integritas yang telah ditunjukkan selama masa pengabdiannya akan tetap hidup
dalam ingatan dan menjadi teladan bagi generasi penerus.Suasana pertemuan berlangsung khidmat, ditandai dengan doa
bersama serta ungkapan belasungkawa dari berbagai elemen masyarakat yang hadir.
Kebersamaan tersebut memperlihatkan kuatnya ikatan emosional antara almarhum
dengan masyarakat yang selama ini ia layani.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap semangat
pengabdian almarhum dapat terus menginspirasi seluruh aparatur sipil negara dan
masyarakat untuk melanjutkan perjuangan membangun daerah dengan ketulusan dan
integritas.Penulis: HendEditor: GF
30 Jan 2026, 14:08 WIT
KPK Bongkar Skandal Korupsi di Mimika, Sejumlah Pihak Diperiksa di Gedung Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jakarta- Skandal Korupsi di Kabupaten Mimika kembali tercium Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah terkonfirmasi sejumlah pihak dari Kabupaten Mimika mulai dipanggil untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih, yang berlokasi pada Jln. Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan.Sumber Media Papuanewsonline.com di Gedung Merah Putih KPK membenarkan pengambilan keterangan tersebut." Betul, hari ini Jumat tanggal 30 Januari ada beberapa pihak yang diambil keterangan," ujar Sumber melalui pesan singkat, Jumat (30/1/2026).Terkait materi pemeriksaan dan kasus yang diperiksa, sumber tidak mau memberikan penjelasan secara rinci, karena menurutnya masi dalam tahap penyelidikan." Mas Silakan langsung ajah konfirmasi ke Juru bicara KPK ya, karena Masi tahap penyelidikan," Ucapnya.Sementara itu Redaksi media ini Masih terus berupaya melakukan konfirmasi terhadap pihak yang berkompeten untuk tetap mengupdate perkembangan informasi ini kepada publik.Hingga berita ini dipublikasikan, Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum dapat memberikan keterangan, Media ini sudah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan singkat, maupun lewat telepon seluler namun belum ada tanggapan, kendati Telepon genggamnya sedang aktif.Penulis: HendrikEditor. : GF
30 Jan 2026, 13:06 WIT
Hadiri Munas PP Polri Tahun 2026, Agum Gumelar: Kedudukan Polri di Bawah Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi PolriDalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:1. Penguatan SDM dan PendidikanPembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.2. Transformasi Kultural dan Etika ProfesiPenguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.3. Penguatan Pengawasan dan AkuntabilitasPeningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.4. Modernisasi Sarana dan PrasaranaModernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.5. Transformasi DigitalPercepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.6. Penguatan Fungsi OperasionalPeningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri. PNO-12
30 Jan 2026, 11:59 WIT
Pelaksanaan Proyek Timbunan Jalan 19 Miliar di Timika, Diduga Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja
Papuanews online com, Timika- Mega Proyek Timbunan jalan Acces Control untuk pengendali banjir di dekat arah bandara Mozes Kilangin diduga. bermasalah, karena material maupun fisik pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja.Paket proyek gemuk ini teridentifikasi dikerjakan oleh pengusaha tajir atas nama Rudy Aheng atau sering disapa Bos Rudy, yang berdomisili di Jalan Budi Utomo, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah." Iya benar, yang kerjakan proyek itu Bos Rudy Aheng," ucap Warga saat ditemui pada lokasi pekerjaan di Timika, Jumat (30/1/2026).Informasi yang diterima diketahui bahwa dalam pelaksanaan proyek timbunan Mega proyek ini diduga kuat dikerjakan asal-asalan karena tidak sesuai dengan RAB yang tercantum di dalam kontrak.Material yang digunakan sesuai kontrak seharusnya menggunakan tanah dari lokasi 32, namun yang digunakan kontraktor malah tanah timbunan dari dalam kota, sehingga Konstruksi pekerjaan tidak berkualitas.terlihat ada beberapa bahu jalan yang memiliki selisi ketebalan timbunan yang tidak rata, pemadatan juga tidak terstruktur dengan baik.Dari laman LPSE Kabupaten Mimika diketahui bahwa paket proyek ini bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 dengan nama tender Penimbunan Jalan Acces Control ke Arah Kolam Pengendali Banjir melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan nilai pagu Rp 19.000.000.000, Nilai HPS Rp. 18.999.000.000, Mega Proyek ini dikerjakan oleh PT.Sukamaju yang beralamat di Jln Budi Utomo Kamp.Inauga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dalam paket ini Konsultan Pengawas dimenangkan oleh CV.Wira Kamil Konsultan beralamat di Jln Cumi-Cumi Lr.1b No.32 C- Makasar, Sulawesi Selatan, dengan nilai Pagu Rp.570.000.000 dan nilai HPS Rp.560.800.000.Pekerjaan berlokasi pada sisi selatan Bandara Mozes Kilangin Mimika, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Elcardobes Sapakoly.ST.MSi.Hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan dari para pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Mega proyek tersebut.Penulis: HendrikEditor : GF
30 Jan 2026, 11:58 WIT
Polda DIY Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman Berdasarkan Rekomendasi ADTT
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.ADTT tersebut dilakukan pada 26 Januari 2026 terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025. Dalam audit tersebut, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri.Hasil sementara ADTT telah digelarkan pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan.Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi.“Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jum'at (30/1).Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda DIY pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kapolda DIY. PNO-12
30 Jan 2026, 11:45 WIT
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polsubsektor KPYS Dobo Siapkan Lahan Tanam Jagung Pipil
Papuanewsonline.com, Aru - Personel Polsubsektor KPYS Dobo, Polres Kepulauan Aru akan melakukan penanaman jagung pipil di lahan Kelompok Tani Makmur, Kilometer 07, Desa Durjela, Kabupaten Kepulauan Aru.Penanaman jagung oleh personel Polsubsektor KPYS Dobo bersama kelompok tani Makmur dan instansi terkait, akan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.Sebelum penanaman, hari ini Kamis (29/1/2026), dilakukan survey lokasi lahan yang dipimpin oleh Kapolsubsektor KPYS Dobo IPDA Rifai Alkatiri, S.H. Hadir Koordinator BPP Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Joel Lagiduay, SST., M.Si, Ketua Team Kerja Penyuluh Kabupaten Kepulauan Aru, Elvinsye Latuperissa S.Pt., M.P, Bhabinkamtibmas Desa Durjela AIPDA M.E.E Pattiasina, Penyuluh Pertanian Desa Durjela dan Personel Polsubsektor KPYS Dobo."Hari ini bertempat di lahan kelompok tani Makmur di Kilometer 07 Desa Durjela kami lakukan pemantauan lahan untuk menentukan titik koordinat lahan untuk rencana penanaman jagung pipil," kata Kapolsubsektor KPYS Dobo, Ipda Rifai Alkitiri.Selain survey, Ipda Rifai mengaku pihaknya juga melakukan pengukuran lahan. Pengukuran dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan penyuluh pertanian. Ini menjadi tahapan krusial dalam persiapan penanaman jagung, terutama untuk mendukung program ketahanan pangan nasional di wilayah Desa Durjela Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru."Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara aparat kepolisian, penyuluh, dan kelompok tani untuk memaksimalkan potensi lahan tidur dan memastikan produktivitas pertanian," jelasnya.Pemantauan dan pengukuran lahan kosong yang siap ditanami jagung penting dilakukan untuk menentukan luas lahan, menghitung estimasi hasil panen, kebutuhan pupuk, dan benih. Selain itu, juga untuk memastikan batas-batas tanah yang jelas agar terhindar dari sengketa antarwarga atau dengan pihak lain."Kami juga mengatur tata letak tanam untuk memudahkan perawatan dan panen, khususnya jika penanaman dilakukan secara serentak. Kita juga mendorong petani untuk memaksimalkan produktivitas lahan dan memberikan penyuluhan mengenai teknik penanaman yang efektif," jelasnya.Di sisi lain, agar proses penanaman berjalan lancar, personel juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif."Adapun semua proses penanaman perawatan akan ditanggung oleh Kapolsubsektor KPYS Dobo dan personil," pungkasnya. PNO-12
30 Jan 2026, 11:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
