Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
TPNPB Klaim Pelajar SMA di Dekai Ditembak Saat Operasi Militer, Desak Pemerintah Beri Penjelasan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat
Komite Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB)
mengklaim seorang pelajar SMA Negeri 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua
Pegunungan, menjadi korban penembakan saat berlangsungnya operasi militer di
Kota Dekai, Senin (15/6/2026) sore.Dalam siaran pers yang diterima pada Senin, TPNPB menyebut
korban bernama Yustinus Yalak (18), seorang pelajar SMA Negeri 1 Dekai.
Peristiwa itu disebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIT ketika korban sedang
dalam perjalanan pulang menuju kediamannya di wilayah Kali Biru, Kota Dekai.Menurut laporan yang diklaim diterima TPNPB dari PIS TPNPB
di Kota Dekai, aparat militer Indonesia sedang melaksanakan operasi di wilayah
tersebut dan terjadi penembakan yang menyebabkan Yustinus Yalak mengalami luka
tembak di bagian paha hingga dalam kondisi kritis.TPNPB menyatakan, warga yang mendengar suara tembakan
kemudian mendatangi lokasi kejadian dan menemukan korban dalam keadaan tidak
dapat berjalan. Warga selanjutnya mengevakuasi Yustinus ke rumah sakit untuk
mendapatkan penanganan medis.Selain peristiwa itu, TPNPB juga mengklaim bahwa sejak
Minggu (14/6/2026) malam aparat militer Indonesia telah melakukan operasi dari
arah Kodim menuju wilayah Kali Biru tanpa menggunakan kendaraan militer. Dalam
operasi tersebut, TPNPB menyebut tiga warga sipil menjadi korban penembakan,
dua di antaranya ditangkap dan satu orang lainnya hingga kini belum diketahui
keberadaannya.PIS TPNPB juga melaporkan bahwa warga menemukan sebanyak 53
selongsong munisi di wilayah Kali Biru pada Senin (15/6/2026), dengan dua di
antaranya disebut masih dalam kondisi aktif. Selain itu, TPNPB mengklaim dua
warga sipil lanjut usia yang ditangkap dalam operasi tersebut hingga kini belum
diketahui keberadaannya.Menanggapi peristiwa itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS
TPNPB mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie
Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Panglima Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto untuk menghentikan
tindakan yang disebut sebagai penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo.Dalam pernyataannya, TPNPB menegaskan bahwa penembakan
terhadap Yustinus Yalak merupakan tindakan yang dinilai melanggar hukum
humaniter internasional dan hak asasi manusia. TPNPB juga meminta pemerintah
Indonesia memberikan penjelasan resmi terkait status operasi militer di Tanah
Papua guna menjamin perlindungan terhadap masyarakat sipil."Kami juga dengan tegas mengimbau kepada Presiden
Prabowo Subianto bahwa konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat dan aparat militer Indonesia selama 64 tahun ini tidak akan pernah
berhenti jika pemerintah Indonesia tidak bersedia duduk dengan kami dalam
negosiasi perdamaian terkait konflik bersenjata akibat persoalan politik yang
belum tuntas sejak tahun 1960an hingga sekarang."Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari TNI maupun aparat keamanan terkait klaim yang disampaikan TPNPB. Informasi
dalam pemberitaan ini masih berdasarkan pernyataan dan klaim sepihak dari
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB. (GF)
16 Jun 2026, 17:29 WIT
PHBI Mimika Gelar Pawai Ta’aruf Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam rangka memperingati
Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Panitia Hari Besar Islam (PHBI)
Kabupaten Mimika menggelar Pawai Ta’aruf yang berlangsung meriah pada Selasa
(16/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai organisasi Islam,
masyarakat, serta mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mimika.Ketua PHBI Kabupaten Mimika, Ustadz H. Joko Prianto, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa pergantian Tahun Baru Islam menjadi momentum
bagi setiap umat untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kehidupan ke
arah yang lebih baik.“Semoga dengan datangnya tahun baru ini secercah cahaya
hadir dalam lubuk hati kita, menerangi alam pikiran kita sehingga
langkah-langkah kita ke depan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.
Perbuatan buruk yang pernah dilakukan hendaknya kita tinggalkan dan digantikan
dengan perbuatan yang baik,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Pawai Ta’aruf tidak hanya sebagai
kegiatan perayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk saling mengenal, mempererat
interaksi antara pemimpin dan masyarakat, serta memperkuat kebersamaan antara
umat Muslim dan non-Muslim di Kabupaten Mimika.Menurutnya, semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah
wathaniyah perlu terus dijaga agar seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dan
memberikan kontribusi terbaik melalui ide, gagasan, pemikiran, maupun amal
untuk kemajuan Kabupaten Mimika yang lebih sejahtera.Ustadz Joko juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah
Kabupaten Mimika, para sponsor, aparat keamanan, organisasi masyarakat, serta
seluruh panitia dan relawan yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan
tersebut.Pada kesempatan itu, PHBI juga menyediakan berbagai hadiah
undian atau doorprize bagi para peserta, dengan hadiah utama berupa satu unit
sepeda motor, serta hadiah lainnya seperti kulkas, mesin cuci, sepeda, dan
spring bed. Ia menegaskan bahwa proses pengundian dilakukan secara terbuka dan
tanpa adanya rekayasa sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama
untuk memperoleh hadiah.Sementara itu, Bupati Mimika melalui sambutan tertulis yang
dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus
Kobeyau, menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah kepada
seluruh umat Muslim di Kabupaten Mimika.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya mewakili Bapak
Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
Semoga momentum pergantian tahun Hijriah ini menjadi awal yang baik untuk
meningkatkan keimanan, memperkuat persaudaraan, serta mempererat semangat
kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.Ia menyampaikan bahwa Pawai Ta’aruf bukan sekadar kegiatan
seremonial, tetapi menjadi bagian dari syiar Islam yang memiliki makna penting
dalam memperkuat nilai keagamaan, mempererat silaturahmi, serta menunjukkan
semangat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Mimika.Pemerintah Kabupaten Mimika juga mengajak seluruh masyarakat
untuk meneladani semangat hijrah sebagai perubahan menuju kehidupan yang lebih
baik, baik dalam sikap, pola pikir, maupun perilaku yang penuh kepedulian
terhadap sesama.Selain itu, masyarakat diajak untuk terus menjaga keamanan,
ketertiban, dan persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang
dapat memecah belah persaudaraan.Kegiatan Pawai Ta’aruf Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kehadiran masyarakat dari
berbagai latar belakang menunjukkan bahwa nilai toleransi, gotong royong, dan
kerukunan antarumat beragama tetap terjaga dengan baik di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
16 Jun 2026, 17:19 WIT
Euforia Piala Dunia 2026 dan Cermin Pembangunan Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Euforia Piala Dunia 2026 tidak
hanya dirasakan masyarakat di kota-kota besar dunia, tetapi juga hingga ke
Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pertandingan sepak bola terbesar di dunia itu
menjadi topik perbincangan di berbagai tempat, mulai dari warung kopi, media
sosial, hingga layar-layar televisi yang dipenuhi dukungan kepada tim favorit
masing-masing.Namun di balik gegap gempita tersebut, Aliansi Peduli
Pengusaha Papua mengajak masyarakat untuk melihat persoalan yang lebih dekat
dengan kehidupan sehari-hari, yakni kondisi ekonomi rakyat Mimika yang dinilai
sedang mengalami perlambatan di tengah besarnya kekuatan fiskal daerah.Dalam pernyataan sikapnya, aliansi tersebut menyoroti
besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang
mencapai sekitar Rp5,7 triliun pada tahun 2026. Menurut mereka, besarnya
anggaran itu seharusnya mampu menggerakkan roda perekonomian dan memberikan
dampak nyata bagi masyarakat."Namun pertanyaannya sederhana: mengapa rakyat tidak
merasakan denyut perputaran uang yang seharusnya lahir dari anggaran sebesar
itu?" tulis Aliansi Peduli Pengusaha Papua dalam pernyataannya.Aliansi itu juga mengutip pemikiran tokoh revolusioner
Frantz Fanon yang menyebut bahwa penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk
kekerasan fisik, tetapi dapat muncul melalui ketimpangan, ketidakadilan, dan
keterasingan masyarakat dari sumber daya yang sesungguhnya menjadi milik mereka
sendiri.Menurut mereka, kondisi yang dirasakan masyarakat Mimika
saat ini lebih mengarah pada apa yang disebut Fanon sebagai "kekerasan
struktural". Situasi tersebut digambarkan melalui program yang
direncanakan tetapi belum berjalan optimal, pelayanan yang lambat, hingga
anggaran yang dinilai belum sepenuhnya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.Aliansi juga menyoroti adanya kesenjangan antara laporan
pembangunan di atas kertas dan kondisi di lapangan. Mereka menyebut banyak
kontraktor lokal mengeluhkan pekerjaan yang belum berjalan maksimal, pengusaha
kecil kesulitan mempertahankan usahanya, dan mama-mama pasar menghadapi daya
beli masyarakat yang terus menurun."Rakyat tidak hidup dari laporan. Rakyat hidup dari
aktivitas ekonomi yang nyata," tegas mereka.Lebih lanjut, Aliansi Peduli Pengusaha Papua mengingatkan
bahaya lahirnya kelompok elite baru yang menikmati fasilitas negara, tetapi
gagal menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mereka menilai kondisi
tersebut menjadi refleksi penting bagi Kabupaten Mimika."Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka yang
berubah hanya nama pengelolanya, sementara penderitaan rakyat tetap sama,"
tulis mereka.Aliansi menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka dalam
dokumen keuangan, melainkan instrumen untuk menciptakan lapangan kerja,
memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta
menggerakkan perekonomian hingga ke kampung-kampung.Di tengah hiruk pikuk Piala Dunia 2026, mereka mengingatkan
agar perhatian terhadap persoalan mendasar masyarakat tidak teralihkan. Sebab,
menurut mereka, kesejahteraan rakyat tidak dibangun melalui euforia
pertandingan sepak bola, melainkan melalui pekerjaan, pelayanan publik yang
baik, dan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat."Karena itu, sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan
di Mimika memastikan bahwa setiap rupiah APBD kembali kepada rakyat dalam
bentuk manfaat nyata."Aliansi menutup refleksinya dengan mengingatkan pesan Frantz
Fanon bahwa bentuk penjajahan yang paling berbahaya sering kali bukan datang
dari luar, melainkan dari mereka yang berada di dalam sistem namun melupakan
rakyat yang mereka wakili. (GF)
16 Jun 2026, 17:05 WIT
Dana Hibah Haji Mimika Kembali Disorot, Bendahara Akui Tak Pegang Uang dan Panitia Belum Dibayar
Papuanewsonline.com, Mimika - Dugaan kejanggalan pengelolaan
dana hibah kegiatan haji Kabupaten Mimika kembali mencuat. Kontradiksi mencolok
terlihat: di satu sisi ada pertemuan untuk "mengkondisikan LPJ", di
sisi lain bendahara mengaku buta aliran dana dan panitia belum menerima haknya.Fakta baru ini terungkap setelah redaksi papaunewsonline.com
menerima pesan suara dari narasumber yang menolak disebut identitasnya, Minggu
12/6.Bendahara: "Saya Tidak Pegang Uangnya" Pernyataan paling mengejutkan datang dari B, bendahara
kegiatan. Menurut narasumber, B mengeluh tidak mengetahui realisasi anggaran
karena tidak memegang uang."B sudah mengeluh karena dia bendahara, dia tidak tahu
tentang realisasi anggaran itu karena dia tidak pegang uangnya. Cuma dimainkan
sama satu orang saja, itu informasi yang beredar," ungkap narasumber.Kondisi ini memunculkan pertanyaan: jika bendahara tak
pegang uang, lalu siapa yang mengendalikan dan mempertanggungjawabkan dana
hibah tersebut?Pertemuan Inisiasi H.H: Agenda "Kondisikan
LPJ" Narasumber membongkar adanya pertemuan yang diinisiasi H.H.
Pertemuan itu disebut dihadiri Kepala Kantor Kemenag segmen haji, bendahara B,
dan pihak terkait termasuk A."Panggil ketua kepala kantor kementerian haji. Dan haji
bendahara semua, mereka pertemuan untuk mau bantu A dalam rangka untuk
merealisasikan LPJ mungkin ya. Nah, ini kan sudah mulai mau bantu untuk
mengkondisikan," beber narasumber.Kata "mengkondisikan LPJ" memicu tafsir publik.
Apakah LPJ disusun sesuai fakta, atau disesuaikan agar "lolos"
administrasi?Sebelumnya, narasumber menyebut pihak Kemenag segmen haji
sudah menegaskan PPIH Daerah dan Kemenag tidak terlibat dalam pengelolaan
anggaran tersebut karena itu anggaran negara.Panitia: "Kami Belum Terima Fee" Kejanggalan ketiga ada di level paling bawah: panitia
pelaksana. Narasumber menegaskan berkali-kali bahwa hak panitia belum dipenuhi."Perlu diangkat kembali bahwa teman-teman panitia juga
merasa tidak menerima dan belum menerima fee mereka dalam pelaksanaan
kegiatan," tegas narasumber.Jika fee panitia saja belum dibayar, publik berhak bertanya
ke mana alokasi dana hibah itu mengalir.Belum Ada Klarifikasi Resmi Hingga berita ini ditayangkan, pihak A, H.H, B, dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi.Redaksi papaunewsonline.com terus berupaya menghubungi dan
meminta hak jawab. Konfirmasi dan dokumen LPJ dari pihak terkait akan dimuat
sebagai bagian keberimbangan berita. Penulis: Hendrik
Editor: GF
16 Jun 2026, 17:02 WIT
Dinkes Mimika Gencarkan Edukasi HIV-AIDS, Lebih dari Separuh Kasus Baru Menimpa Usia Muda
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS dengan
menyasar kelompok remaja dan pemuda. Langkah ini diambil menyusul data yang
menunjukkan tingginya kasus baru pada usia produktif. Berdasarkan catatan hingga
13 Juni 2026, sepanjang tahun 2025 ditemukan 489 kasus baru, terdiri dari 227
kasus HIV dan 262 kasus AIDS. Sebanyak 268 kasus atau 54,81 persen di antaranya
terjadi pada rentang usia 15 hingga 29 tahun. Secara akumulatif sejak 1996,
total kasus yang tercatat mencapai 8.410 orang.Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Dinkes Mimika, Linus Dumatubun, dalam Workshop
Penanggulangan HIV pada Remaja dan Pemuda yang berlangsung Sabtu (13/6/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 40 peserta dari unsur
organisasi keagamaan, kepemudaan, dan kampus, serta berpedoman pada peraturan
perundangan kesehatan yang berlaku. Workshop bertujuan meningkatkan pemahaman, mengurangi
stigma, serta membentuk kader pendidik sebaya untuk menyebarkan informasi yang
benar.Linus menjelaskan tingginya angka pada kelompok muda
disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih
banyaknya perilaku berisiko. “Remaja adalah aset masa depan daerah. Jika dibiarkan,
penyakit ini dapat menurunkan produktivitas dan menghambat kemajuan Mimika,”
ujarnya. Oleh sebab itu, intervensi diperluas tidak hanya pada
kelompok tertentu, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Mimika Godfield Maturbongs
menegaskan penanganan HIV-AIDS tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu
sektor.Ia mengajak semua elemen untuk terlibat aktif, mulai dari
memberikan edukasi, membangun jejaring kerja sama, hingga menghapus pandangan
negatif terhadap Orang Dengan HIV. Stigma yang ada justru sering menghalangi akses pemeriksaan
dan pengobatan yang seharusnya terbuka bagi siapa saja. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Jun 2026, 16:56 WIT
Polres Mimika Musnahkan Lebih dari 3 Ribu Barang Bukti Minuman Beralkohol
Papuanewsonline.com, Timika – Polres Mimika secara resmi
memusnahkan sebanyak 3.189 unit barang bukti berupa minuman beralkohol hasil
operasi penertiban yang dilaksanakan sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Kegiatan berlangsung di Markas Komando Polres Mimika, Mile 32, Distrik Kuala
Kencana, pada Senin (15/6/2026) dan dipimpin langsung Kapolda Papua Tengah
Brigjen Pol. Jermias Rontini.Turut hadir mendampingi, Kapolres Mimika AKBP Billyandha
Hildiario Budiman, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika Primus
Natikapereyau, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya. Barang bukti itu terdiri dari 2.011 liter minuman
tradisional jenis sopi dan 1.078 botol minuman bermerek, meliputi vodka, bir,
dan beberapa jenis lainnya. Kapolres Mimika menyatakan barang sitaan diperoleh melalui
operasi gabungan di jalur masuk utama seperti Pelabuhan Poumako, Bandara Mozes
Kilangin, dan Jalan Poros SP5. “Penertiban ini bertujuan menekan peredaran barang terlarang
yang sering memicu keributan dan tindak pidana,” ujarnya. Ia menegaskan komitmen terus mengawasi ketertiban demi
keamanan masyarakat.Kapolda Jermias Rontini mengajak warga menyadari dampak
buruk alkohol, terutama bagi remaja. “Arahkan generasi muda pada kegiatan positif agar terhindar
dari pengaruh negatif ini,” pesannya.Sementara itu, Wakil Bupati mengapresiasi langkah tegas
aparat dan mendorong kerja sama yang semakin erat antarinstansi. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Jun 2026, 16:51 WIT
Wabup Mimika Buka Latsar CPNS: Tempa Karakter dan Integritas Pelayan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Timika – Sebanyak 528 putra-putri
terbaik daerah resmi mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Mimika Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati
Mimika Emanuel Kemong di Gedung Tongkonan, sebagai langkah awal pembentukan
kualitas birokrasi daerah. Peserta terdiri dari 230 orang golongan II dan 298
orang golongan III yang akan ditempa menjadi aparatur negara yang andal.Emanuel Kemong menegaskan bahwa Latsar bukan sekadar syarat
administrasi, melainkan “kawah candradimuka” pembentukan karakter, mentalitas,
dan integritas. “Menjadi ASN adalah panggilan mengabdi, bukan sekadar
pekerjaan. Anda adalah wajah baru pelayanan publik Mimika yang akan menentukan
arah kemajuan daerah ke depan,” tegasnya. Ia mengingatkan agar peserta menjauhi perilaku indisipliner
dan gaya hidup yang tidak mencerminkan nilai aparatur negara.Pelatihan ini merupakan kerja sama BKPSDA Mimika dan BPSDM
Provinsi Papua, dengan total durasi 511 jam pelajaran. Kegiatan dibagi menjadi 21 hari pembelajaran klasikal di
kampus dan 30 hari penerapan di lingkungan kerja. Peserta akan mendalami
nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.Emanuel menyampaikan harapan besar agar peserta mampu
menjadi agen perubahan yang tangguh menghadapi tantangan geografis, budaya, dan
kebutuhan pembangunan daerah. “Jadilah solusi bagi persoalan masyarakat, bukan menambah
masalah. Pegang teguh prinsip netralitas, jujur, dan bersih dari praktik
korupsi serta penyimpangan lainnya,” pesannya. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Jun 2026, 16:47 WIT
Johannes Rettob Terima Gelar Kehormatan KRA dari Keraton Surakarta
Papuanewsonline.com, Solo – Prosesi penganugerahan gelar
kehormatan berlangsung khidmat di Sasana Narendra, Keraton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat, pada Senin malam (15/6/2026). Dalam acara tersebut, Bupati Mimika
Johannes Rettob resmi dikukuhkan dengan gelar Kanjeng Raden Aryo, sedangkan
istrinya Suzy Susana Herawati Rettob menerima gelar Kanjeng Mas Ayu.Johannes menyampaikan rasa syukur dan kehormatan yang
mendalam. Ia mengapresiasi sikap inklusif pihak keraton yang tidak membatasi
apresiasi hanya bagi tokoh di Pulau Jawa atau pusat pemerintahan, melainkan
juga membuka kesempatan bagi pemimpin dari wilayah Indonesia Timur. “Ini bukti pengakuan yang objektif dan menyatukan seluruh
elemen bangsa,” ujarnya.Menurut Pengageng Sasana Wilapa PB XIV, GKRP Timoer Rumbay
Kusuma Dewayani, penganugerahan ini diberikan kepada tokoh yang memiliki
kepedulian nyata terhadap pelestarian budaya dan mendukung eksistensi keraton. Johannes dinilai sangat layak menerima penghargaan berkat
komitmen dan dukungan aktif yang telah diberikan selama ini.Penghargaan ini sekaligus diharapkan menjadi pintu awal
kerja sama strategis ke depan. Pihak keraton berharap dapat menjalin kolaborasi, baik dalam
program bersama maupun pertukaran nilai budaya antara tradisi Jawa dan kekayaan
warisan budaya yang ada di wilayah Mimika dan Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Jun 2026, 14:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
