Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Mobil Terbakar di SPBU SP II Timika, Diduga Korsleting Listrik
Papuanewsonline.com, Mimika —
Suasana di SPBU SP II, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, mendadak
panik pada Senin siang (1/9/2025) sekitar pukul 14.00 WIT. Sebuah mobil minibus
yang tengah melakukan pengisian bahan bakar tiba-tiba terbakar hebat, sehingga
membuat warga dan pengendara lain yang sedang antre sontak berhamburan menjauh
demi menyelamatkan diri. Menurut keterangan kepolisian,
kebakaran mobil tersebut diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada bagian
mesin. Api dengan cepat membesar hingga menjilat sebagian bodi kendaraan, meski
petugas SPBU dan warga sempat berusaha memadamkan kobaran api dengan alat
pemadam api ringan (APAR). Kapolsek Mimika Baru, AKP Putut
Yudha Pratama, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia menyampaikan
bahwa pengemudi mobil, yang diketahui berinisial T, mengalami luka bakar ringan
ketika berusaha menyelamatkan kendaraannya dari api. “Iya benar, dugaan kuat terjadi
korsleting listrik. Pengemudi mengalami luka bakar ringan pada kaki dan tangan
kirinya, namun sudah mendapatkan penanganan medis,” jelas AKP Putut. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan
lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Meski dugaan awal
mengarah pada korsleting listrik, pihak kepolisian ingin memastikan tidak ada
faktor lain yang turut memicu kebakaran tersebut. “Proses penyelidikan masih
berjalan. Kami akan cek lebih detail terkait kondisi kendaraan dan faktor
penyebab lain,” tambah AKP Putut. Kepolisian juga mengimbau
masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu memeriksa kondisi kendaraan
sebelum digunakan, terutama ketika hendak melakukan pengisian bahan bakar di
SPBU. Hal ini penting agar insiden serupa tidak kembali terjadi. “Kami mengimbau kepada seluruh
masyarakat agar rutin melakukan pemeriksaan kendaraan. Jangan sepelekan kondisi
kabel atau sistem kelistrikan, karena bisa menimbulkan bahaya besar,” pesan AKP
Putut. Beberapa saksi mata di lokasi
menceritakan, suasana sempat kacau ketika api tiba-tiba muncul dari bagian
mesin mobil. Antrean kendaraan di SPBU pun langsung bubar karena pengendara
lain khawatir api akan merembet ke pompa BBM. “Semua orang panik, ada yang
teriak-teriak minta menjauh karena khawatir SPBU ikut terbakar,” ujar seorang
warga yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Beruntung, api berhasil
dikendalikan sebelum merambat ke fasilitas utama SPBU. Tidak ada korban jiwa
dalam peristiwa itu, namun insiden ini menjadi pengingat penting bagi
masyarakat mengenai bahaya kebakaran kendaraan bermotor. Penulis: Jid Editor: GF
01 Sep 2025, 17:09 WIT
Rp30 Miliar DAK Menguap, Dua OPD Mimika Disorot
Papuanewsonline.com, Mimika – Isu
pengelolaan anggaran kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mimika. Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Malissa,
mengungkapkan fakta mengejutkan: dana sebesar Rp30,7 miliar dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) dipastikan hangus setelah gagal berkontrak di dua Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). Menurut Marthen, kegagalan
tersebut terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, dua sektor vital yang
seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Di Dinas Pendidikan ada tiga
kegiatan yang tidak berkontrak dengan total anggaran Rp4,25 miliar. Sedangkan
di Dinas Kesehatan terdapat empat kegiatan dengan nilai Rp26,5 miliar yang juga
tidak berkontrak,” jelas Marthen saat diwawancarai awak media, Senin
(1/9/2025). Marthen menegaskan, dana yang
tidak terserap otomatis tidak akan ditransfer oleh pemerintah pusat. Artinya,
program-program yang sudah direncanakan dalam pos DAK tersebut tidak bisa
berjalan. “Total dana dari dua OPD itu
mencapai Rp30,75 miliar. Karena tidak berkontrak, maka dana itu tidak
diturunkan dari pusat. Konsekuensinya, masyarakat yang sebenarnya berhak
menerima manfaat justru tidak mendapatkannya,” ujarnya. Kepala BPKAD itu juga
mengingatkan bahwa kegagalan kontrak ini bukan sekadar kehilangan dana tahun
berjalan. Dampaknya bisa lebih besar: mengurangi kepercayaan pusat terhadap
kemampuan daerah dalam mengelola anggaran. “Kementerian Keuangan sudah
menekankan soal efisiensi anggaran. Jika daerah dianggap tidak mampu menyerap
dana yang dialokasikan, tentu saja alokasi DAK di tahun berikutnya bisa
berkurang,” tegas Marthen. Hal ini tentu menjadi pukulan
bagi Mimika, mengingat DAK merupakan salah satu sumber penting pembiayaan
pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini, lanjut Marthen,
menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Ia berharap OPD terkait
dapat memperbaiki tata kelola perencanaan hingga eksekusi program agar
peristiwa serupa tidak terulang. “Jangan sampai setiap tahun ada
dana besar yang terbuang sia-sia. Kita perlu benahi mekanisme dari perencanaan,
lelang, hingga pelaksanaan agar lebih tepat waktu dan efektif,” kata Marthen. Masyarakat tentu berharap agar
pemerintah daerah segera mengambil langkah perbaikan. Sektor pendidikan dan
kesehatan adalah dua kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kesejahteraan
warga. Gagalnya puluhan miliar anggaran tentu meninggalkan kekecewaan yang
tidak bisa dianggap enteng. “Ini menjadi pembelajaran bagi
kita semua. Ke depan, jangan ada lagi kegiatan vital yang terhambat hanya
karena persoalan administrasi atau teknis yang seharusnya bisa diantisipasi,”
pungkas Marthen. Penulis: Jid Editor: GF
01 Sep 2025, 16:35 WIT
Kapolres Mimika Tegaskan: 700 Personel Siaga Jaga Timika Tetap Kondusif
Papuanewsonline.com, Mimika –
Polres Mimika mengambil langkah cepat dan tegas untuk menjaga stabilitas
keamanan di wilayahnya. Sebanyak 700 personel gabungan dari Polri, Brimob, dan
TNI disiagakan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang bisa timbul
akibat eskalasi situasi di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam apel pasukan di halaman
Mapolres Mimika, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman menegaskan
bahwa kehadiran ratusan personel ini bukan hanya bentuk kesiapan aparat,
melainkan juga pesan moral kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk menjamin
rasa aman. “Personel gabungan akan melakukan
patroli rutin dan berjaga di titik-titik vital yang dinilai rawan. Kami ingin
memastikan semua aktivitas masyarakat berjalan normal tanpa gangguan,” ujar
Kapolres saat memberikan arahan. Kapolres menyebutkan, sejumlah
lokasi penting menjadi fokus pengamanan, antara lain Kantor DPRD Mimika, Kantor
Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di SP3, Distrik Kuala Kencana, hingga
beberapa pusat aktivitas masyarakat. “Ini adalah titik-titik yang
harus kita jaga bersama. Karena jika terjadi sesuatu di lokasi strategis,
dampaknya bisa luas,” tambah Billyandha. Patroli gabungan akan dilakukan
dengan pola siaga bergilir. Aparat akan mengedepankan pendekatan persuasif
namun tetap waspada terhadap potensi kerawanan. Dalam kesempatan itu, Kapolres
juga mengimbau masyarakat Mimika untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu
provokatif yang marak di media sosial maupun informasi liar yang beredar. “Kita tidak boleh membiarkan isu
dari luar masuk dan mengganggu kedamaian di daerah kita. Mari sama-sama menjaga
Mimika sebagai rumah kita bersama,” tegasnya. Kapolres menekankan pentingnya
peran masyarakat dalam menjaga keamanan, karena aparat tidak bisa bekerja
sendiri. “Jika ada hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan. Kami akan
tindaklanjuti. Jangan ambil langkah sendiri yang justru bisa memperkeruh suasana,”
imbuhnya. Seperti diketahui, situasi
keamanan di Papua sempat menghangat menyusul pemindahan empat tersangka kasus
makar ke Makassar. Beberapa daerah di Papua tercatat mengalami eskalasi massa,
sehingga aparat diminta selalu waspada. Polres Mimika merespons cepat
kondisi ini dengan memperkuat koordinasi lintas instansi, baik dengan Brimob
maupun TNI, agar Mimika tetap kondusif dan tidak terimbas provokasi dari luar. Di akhir arahannya, Kapolres
Billyandha menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat,
melainkan juga kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat. “Mimika adalah daerah yang sedang
berkembang pesat, banyak investasi masuk, dan pembangunan berjalan. Jangan
biarkan potensi ini terganggu karena ulah segelintir pihak yang tidak
bertanggung jawab,” tutup Kapolres. Penulis: Jid Editor: GF
01 Sep 2025, 16:33 WIT
Perebutan 12 Jabatan Kepala OPD Mimika: 59 Kandidat Lolos Seleksi Administrasi
Papuanewsonline.com, Mimika –
Perebutan kursi pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika memasuki
fase penting. Sebanyak 59 kandidat resmi dinyatakan lolos seleksi administrasi
untuk mengisi 12 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil
seleksi diumumkan Panitia Seleksi (Pansel) melalui surat bernomor
003/PANSEL-SELTER/MMK/2025, tertanggal 29 Agustus 2025. Ketua Panitia Seleksi, Silwanus
Sumule, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, akuntabel,
dan mengedepankan prinsip meritokrasi. “Kami ingin memastikan bahwa pejabat
yang nantinya menduduki kursi strategis benar-benar mereka yang berkompeten,
berintegritas, serta memiliki visi besar untuk membangun Mimika,” ujarnya. Dengan diumumkannya hasil seleksi
administrasi, para kandidat akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji
kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Tahapan ini dijadwalkan
berlangsung pada Selasa hingga Jumat, 2–5 September 2025, mulai pukul 09.00 WIT
di Ballroom Lantai 2 Hotel Horison Ultima, Timika. Peserta diharapkan hadir tepat
waktu dan mempersiapkan diri secara maksimal. Panitia juga menegaskan bahwa
seluruh proses seleksi akan diawasi ketat untuk menjamin transparansi serta
menghindari adanya praktik-praktik yang mencederai integritas seleksi. Nama-nama peserta yang lolos
tidak hanya diumumkan lewat surat resmi, tetapi juga dipublikasikan melalui
akun media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Mimika, yakni Instagram @bkpsdmmimikaofficial
dan Facebook Bkapsdm Mimika. Langkah ini dinilai penting untuk
memperluas akses informasi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin
mengetahui perkembangan seleksi. Peserta pun diimbau untuk terus memantau
informasi terbaru melalui kanal resmi tersebut agar tidak ketinggalan
pengumuman penting. Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, memberikan pesan khusus bagi para kandidat yang melaju ke tahap
berikutnya. Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan bagian kepegawaian
untuk memastikan semua persyaratan dipenuhi. “Mereka yang sudah ikut itu,
kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Kabag Kepegawaian apa yang harus
dilengkapi bagi mereka yang lulus. Ini baru tahap administrasi. Besok kita
lanjut dengan ujian berikutnya sampai pada tahap akhir,” tegasnya. Lebih jauh, Wabup Emanuel
berharap agar seluruh peserta mengikuti proses seleksi dengan jujur, sportif,
dan penuh tanggung jawab. “Kita ingin pejabat Mimika lahir dari proses yang
bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya. Sebagaimana diketahui, jabatan
Kepala OPD di lingkup Pemkab Mimika merupakan posisi strategis yang akan sangat
menentukan arah kebijakan daerah. Dari perencanaan pembangunan, pengelolaan
keuangan, hingga pelayanan publik, semua ditentukan oleh kualitas kepemimpinan
di level OPD. Dengan 12 kursi yang
diperebutkan, persaingan antar kandidat dipastikan akan berlangsung ketat.
Hanya mereka yang mampu menunjukkan kapasitas, kapabilitas, dan komitmen
pengabdian yang akan melangkah ke babak akhir seleksi. Masyarakat Mimika menaruh harapan
besar pada proses seleksi ini. Banyak pihak menilai, suksesnya seleksi terbuka
akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan percepatan
pembangunan daerah. “Pemimpin OPD yang baru harus
bisa menjawab kebutuhan masyarakat Mimika, bukan hanya duduk di kursi jabatan,”
ujar salah satu tokoh masyarakat di Timika yang enggan disebut namanya. Penulis: Jid Editor: GF
01 Sep 2025, 15:51 WIT
Wabup Mimika Ingatkan Warga Tidak Mudah Terprovokasi Aksi Demo
Papuanewsonline.com, Mimika –
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memberikan imbauan tegas kepada masyarakat
agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang dapat memicu aksi
demonstrasi anarkis. Hal ini disampaikan saat dirinya memimpin apel gabungan di
Pusat Pemerintahan Mimika, Senin (1/9/2025). Dalam arahannya, Wabup menekankan
bahwa keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mimika adalah tanggung jawab bersama
seluruh elemen masyarakat. Ia mengingatkan bahwa aksi-aksi provokatif yang
terjadi di beberapa daerah lain tidak boleh dijadikan alasan untuk menciptakan
keresahan di tanah Amungsa. “Kita wajib menjaga daerah kita,
jangan sampai ada isu-isu yang ingin memprovokasi daerah ini, lalu kita ikut
memboncenginya. Hari ini saya tegaskan, kita memberi penjelasan yang benar,
bila di tempat lain terjadi, Mimika kita jaga aman,” ujar Wabup dengan nada
tegas. Wabup juga menaruh perhatian
khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meminta seluruh pimpinan OPD agar
memastikan setiap staf di lingkungannya menjadi teladan dalam sikap dan
perilaku, serta tidak ikut menyebarkan isu yang dapat menimbulkan keresahan. “ASN harus jadi contoh, bekerja
dengan baik, memberi pelayanan maksimal, dan tidak ikut menyebarkan kabar yang
tidak benar. Justru ASN yang harus memberi pencerahan dan pemahaman kepada
masyarakat,” jelasnya. Selain menyoroti potensi
provokasi, Wabup Emanuel juga mengingatkan bahwa banyak masyarakat Mimika yang
menaruh harapan besar pada pemerintah, terutama dalam hal pembangunan.
Menurutnya, pemerintah hadir bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat kehadiran
nyata dalam menjawab kebutuhan warga. “Masyarakat menunggu kehadiran
kita. Mari kita berikan penjelasan dan pencerahan lewat program-program yang
ada. Jangan biarkan mereka bingung dan kemudian mudah dihasut,” tambahnya. Di akhir arahannya, Wabup Emanuel
Kemong menegaskan kembali bahwa Mimika adalah rumah bersama yang harus dijaga
oleh semua pihak. Ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang, kompak, dan tidak
memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin merusak persatuan. “Persatuan dan kedamaian adalah
kunci. Jangan mudah dipecah belah oleh isu atau ajakan yang tidak jelas.
Pemerintah akan selalu hadir bersama masyarakat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
01 Sep 2025, 15:39 WIT
Polri Pastikan Langkah Penanganan Aksi Anarkis Sesuai Aturan
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan setiap langkah yang diambil
aparat keamanan dalam menghadapi dinamika situasi terkini, khususnya aksi-aksi
anarkis yang muncul di sejumlah wilayah, dilakukan secara terukur, profesional,
serta berlandaskan hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan oleh
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, dalam
keterangan pers resmi di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Penegasan ini juga sejalan
dengan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam penjelasannya, Irjen. Sandi
mengungkapkan bahwa Presiden RI telah memberikan arahan kepada Kapolri dan
Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas dalam menindak segala bentuk
tindakan anarkis. Namun demikian, ia menegaskan bahwa semua tindakan aparat
tetap berada dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. “Seluruh langkah yang dilakukan
Polri dan TNI di lapangan bersifat terukur, profesional, dan sesuai dengan
kewenangan serta peraturan yang berlaku. Kami pastikan penanganan dilakukan
dengan penuh tanggung jawab,” ujar Irjen. Pol. Sandi Nugroho. Lebih jauh, Polri memastikan
seluruh standar operasional prosedur (SOP) diterapkan secara disiplin dalam
setiap tahapan penanganan situasi. Prioritas utama adalah melindungi
keselamatan masyarakat, aparat keamanan, markas komando, asrama, hingga objek
vital nasional. “Polri memastikan seluruh SOP dan
pentahapan penanganan dijalankan dengan ketat. Fokus kami adalah melindungi
masyarakat, anggota, markas komando, asrama, dan objek vital lainnya agar
situasi tetap aman dan terkendali,” tegas Sandi. Kadiv Humas Polri juga menegaskan
bahwa seluruh jajaran mulai dari Polda, Polres hingga Polsek diminta untuk
menindaklanjuti arahan Kapolri dengan cepat, tepat, dan profesional. “Kami sudah menginstruksikan
kepada seluruh jajaran agar menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri secara serius
dan terukur. Kompulir data, buat perencanaan matang, dan siapkan personel serta
sarana prasarana agar langkah yang diambil benar-benar proporsional,” jelasnya. Ia menambahkan, sinergi TNI-Polri
menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk dalam memulihkan
situasi jika terjadi eskalasi di lapangan. Tak hanya menyampaikan pesan
kepada internal Polri, Irjen. Sandi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat
untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. “Kami menghormati hak masyarakat
dalam menyampaikan pendapat, tetapi pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan
hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Mari kita jaga
ketertiban, kita dukung upaya TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan,”
pungkasnya. (GF)
31 Agu 2025, 19:47 WIT
Polda Maluku Tetapkan Tersangka Kasus Pembakaran di Hunut
Papuanewsonline.com, Ambon —
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum
(Ditreskrimum) resmi menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana
pembakaran dan pengrusakan yang terjadi di Desa Hunut, Kota Ambon. Perkembangan terbaru penanganan
perkara ini disampaikan oleh Direktur Reskrimum Polda Maluku, Komisaris Besar
Polisi Dasmin Ginting, S.I.K., didampingi Kepala Bidang Humas Polda Maluku,
Komisaris Besar Polisi Rositah Umasugi, S.I.K., dalam konferensi pers yang
digelar di Markas Ditreskrimum Polda Maluku, Sabtu (30/8/2025). Dalam pernyataannya, Kombes Pol
Dasmin Ginting mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan seorang tersangka
berinisial I.S. setelah melalui rangkaian penyelidikan mendalam. "Hingga hari ini, penyidik
telah memeriksa sebanyak 33 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan serta alat
bukti yang cukup, kami resmi menetapkan satu orang tersangka berinisial
I.S," ujar Dasmin. Tersangka I.S dijerat dengan Pasal
406 KUHP tentang perusakan barang, dengan ancaman pidana maksimal dua tahun
delapan bulan penjara. Menurutnya, penetapan tersangka
ini menjadi bukti keseriusan Polda Maluku dalam memberikan rasa keadilan kepada
korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Meski telah menetapkan tersangka,
Polda Maluku menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Rencananya, pada Senin,
1 September 2025, penyidik akan memanggil 14 orang saksi tambahan. "Tujuh orang di antaranya
adalah saksi yang sebelumnya telah diperiksa dan akan kami mintai keterangan
lebih lanjut. Sementara tujuh lainnya merupakan saksi baru. Kami sangat
mengharapkan kerja sama dari semua pihak agar hadir memenuhi panggilan penyidik,"
jelas Dasmin. Dalam kesempatan yang sama, Kabid
Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, mengimbau seluruh masyarakat,
khususnya warga Kota Ambon, agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban
masyarakat (kamtibmas). "Kami meminta masyarakat
untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, terutama yang beredar di media sosial," tegas
Rositah. Ia menambahkan, sesuai arahan
Kapolda Maluku, pihaknya memastikan seluruh penanganan perkara dilakukan secara
profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. "Polda Maluku berkomitmen
mengusut tuntas kasus ini secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian
hukum sekaligus menjaga stabilitas kamtibmas di Maluku," pungkasnya. (GF)
31 Agu 2025, 19:42 WIT
Presiden Sampaikan Pernyataan Resmi di Istana Merdeka: Pemerintah Bertindak Tegas dan Transparan
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Suasana hening dan penuh khidmat menyelimuti Istana Merdeka, Minggu
(31/8/2025), ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil
memberikan pernyataan resmi didampingi jajaran pimpinan partai politik dan
tokoh bangsa. Dengan latar belakang bendera Merah Putih berkibar gagah,
Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi, stabilitas
politik, sekaligus merespons aspirasi rakyat yang belakangan semakin menguat. Dalam kesempatan tersebut,
Presiden Prabowo hadir bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan
Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Presiden ke-5 RI Megawati
Soekarnoputri, serta sejumlah tokoh penting partai politik nasional seperti
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (mewakili Ketua Umum
Agus Harimurti Yudhoyono), Sekjen PKS, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Hadalia,
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum
Partai NasDem Surya Paloh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo
menyoroti dinamika yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar dalam
sepekan terakhir. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak
konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat, namun menggarisbawahi pentingnya
penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran. “Terhadap petugas yang kemarin
melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Negara Republik Indonesia
telah melakukan proses pemeriksaan. Saya minta ini dilakukan dengan cepat,
transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegas Presiden. Langkah ini, menurutnya, adalah
bukti bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kesalahan aparat,
sekaligus memastikan agar hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan. Selain menyinggung aparat,
Presiden juga menyampaikan laporan dari para ketua umum partai politik yang
menunjukkan komitmen serius dalam merespons tuntutan rakyat. Sejak Senin, 1 September 2025,
sejumlah anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru resmi dicabut
keanggotaannya oleh fraksi masing-masing. Tidak hanya itu, pimpinan DPR juga
sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan,
termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar
negeri. “Para Ketua Umum Partai telah
menegaskan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan
berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkap Prabowo. Pidato Presiden diakhiri dengan
seruan persatuan. Prabowo menekankan bahwa semua langkah ini ditempuh
semata-mata untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga negara, serta
memastikan stabilitas politik nasional tetap terjaga di tengah derasnya dinamika
sosial. “Negara harus hadir dengan penuh
ketegasan namun juga menjunjung tinggi transparansi. Semua ini kita lakukan
agar demokrasi Indonesia semakin matang, dan rakyat tetap menjadi pemilik
kedaulatan tertinggi,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
31 Agu 2025, 19:25 WIT
Kapolri dan Panglima TNI Kompak Jaga Stabilitas Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Situasi keamanan nasional yang belakangan ini sempat memanas akibat aksi unjuk
rasa dan insiden anarkis menjadi perhatian serius pemerintah. Kapolri Jenderal
Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI dan Polri akan bertindak tegas
sesuai aturan hukum dalam menghadapi aksi-aksi yang berpotensi merusak
ketertiban umum. Pernyataan itu disampaikan
Kapolri usai menghadiri rapat evaluasi bersama Presiden RI, Panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto, serta sejumlah menteri terkait di Sentul, Sabtu
(30/8/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan instruksi jelas agar
aparat keamanan segera melakukan langkah nyata untuk meredam eskalasi. “Tadi Bapak Presiden memintakan
kepada saya dan Panglima, khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat
anarkis, kami diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan
undang-undang yang berlaku,” ujar Jenderal Sigit. Kapolri menyoroti insiden
perusakan fasilitas umum, pembakaran gedung, hingga penyerangan markas aparat
yang terjadi di beberapa wilayah. Menurutnya, tindakan tersebut sudah jauh
melampaui batas penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. “Penyampaian pendapat adalah hak
setiap warga negara. Namun jika sudah berujung pada perusakan, pembakaran, dan
penyerangan, itu jelas masuk ranah pidana. Kami tidak bisa membiarkan hal itu
mengancam keselamatan masyarakat,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama,
Kapolri juga menegaskan komitmen transparansi dalam penanganan kasus tujuh
personel Brimob yang menabrak seorang pengemudi ojek online hingga meninggal
dunia. “Proses penanganan oleh Propam
sudah berjalan. Saya sudah perintahkan agar dilakukan secara cepat dan maraton.
Kartif Propam menyampaikan, dalam waktu satu minggu sidang etik harus siap
dilaksanakan, dan jika ditemukan pelanggaran pidana, tentu akan diproses,”
jelas Kapolri. Untuk menjamin keterbukaan, Polri
juga membuka akses bagi lembaga independen seperti Kompolnas dan Komnas HAM
untuk mengawasi jalannya pemeriksaan. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan
kepercayaan publik. Di akhir pernyataannya, Kapolri
bersama Panglima TNI mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak
mudah terprovokasi, serta mendukung langkah-langkah aparat dalam menjaga
stabilitas. “Kami berharap dukungan dari
seluruh lapisan masyarakat dan para tokoh bangsa untuk tetap menjaga persatuan
di tengah situasi ini. TNI dan Polri akan berdiri di garis terdepan demi
keamanan rakyat,” pungkasnya. Penulis: GF Editor: GF
30 Agu 2025, 23:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
