Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Papua Tengah Kekurangan 391 Tenaga Kesehatan, Dinkes Mimika Susun Peta Kebutuhan SDM Medis
Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika melaksanakan kegiatan pendampingan perhitungan rencana pemenuhan tenaga
kesehatan pada 17–18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam
menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang tepat dan
berbasis data guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan hingga wilayah
terpencil.Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Papua Tengah,
Kristianus Tebai, menyampaikan bahwa kondisi geografis Papua Tengah yang
terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah yang sulit dijangkau
menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan.Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan, Papua Tengah
masih mengalami kekurangan sebanyak 391 tenaga kesehatan yang terdiri dari
dokter, bidan, tenaga gizi, tenaga teknis kefarmasian, dokter gigi, tenaga
kesehatan gigi, tenaga promosi kesehatan, tenaga farmasi, tenaga sanitasi
lingkungan, hingga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).Khusus di Kabupaten Mimika, kata Kristianus, masih terdapat
kekurangan beberapa jenis tenaga kesehatan seperti tenaga gizi, dokter gigi,
tenaga kesehatan gigi, dan tenaga farmasi. Melalui kegiatan pendampingan
tersebut, diharapkan dapat dilakukan penghitungan serta pemetaan kebutuhan
sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih kurang di sejumlah puskesmas sebagai
dasar pengambilan kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan.Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah
menjalankan program perekrutan dan pembiayaan pendidikan dokter spesialis
sebagai bagian dari visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam mewujudkan
pemerataan dokter spesialis di 15 rumah sakit yang ada di wilayah tersebut.Dari hasil pendataan di Kabupaten Mimika, terdapat dua
dokter yang menyatakan minat untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis.
Informasi terkait program tersebut telah disampaikan kepada rumah sakit,
puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.Kristianus memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika karena pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai
pihak, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta unsur
kesehatan lainnya dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.Menurutnya, model perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan
yang dilakukan Mimika dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Tengah.
Sebab, hingga kini masih terjadi ketimpangan tenaga kesehatan, di mana sejumlah
daerah memiliki jumlah perawat yang cukup banyak, namun masih mengalami
kekurangan tenaga teknis elektromedik, tenaga laboratorium, dan tenaga
kesehatan lainnya.Ia juga menyoroti tantangan penempatan tenaga kesehatan di
wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya yang membutuhkan perhatian
khusus dari sisi keamanan dan ketersediaan fasilitas pendukung.Karena itu, pemerintah mendorong putra-putri asli daerah
untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kembali mengabdi di daerah
asal sehingga pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Papua Tengah dapat
terwujud.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Asisten III
Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame,
menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terus
memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan
sektor kesehatan.Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan sangat
bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi, baik dari sisi
jumlah, kompetensi, pemerataan, maupun kualitas pelayanan.Ia menegaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki tantangan
geografis yang kompleks, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pegunungan
hingga daerah terpencil. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berdasarkan data yang akurat.“Hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan nantinya akan
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, pemerataan distribusi,
hingga pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.Herry berharap kegiatan pendampingan tersebut tidak sekadar
menjadi kegiatan administratif, tetapi mampu menghasilkan data kebutuhan tenaga
kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan
pembangunan kesehatan daerah.Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan
secara serius serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen untuk
terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan
sumber daya manusia kesehatan yang profesional, merata, dan berkualitas. Penulis: Bim
Editor: GF
17 Jun 2026, 15:43 WIT
TPNPB Klaim Delapan Warga Sipil Bukan Anggota TPNPB yang Menyerahkan Diri di Pegunungan Bintang
Papuanewsonline.com, Jayapura - Manajemen Markas Pusat
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM melalui Juru Bicara Sebby
Sambom merilis siaran pers pada Rabu, 17 Juni 2026, terkait delapan orang warga
sipil yang menyerahkan diri kepada aparat TNI-Polri di Distrik Kiwirok,
Kabupaten Pegunungan Bintang, pada 10 Juni 2026.Dalam siaran pers yang diterima redaksi, TPNPB-OPM
menyatakan bahwa delapan warga sipil tersebut “bukan bagian dari pasukan TPNPB
Kodap XVI Yahukimo” dan “tidak membawa senjata api”. TPNPB menuding aparat
keamanan Indonesia melakukan “kriminalisasi” dengan menyebut mereka sebagai
anggota TPNPB yang menyerahkan diri.“Delapan warga sipil yang menyerahkan diri di Kiwirok pada
10 Juni 2026 adalah petani, pedagang, dan pelajar asli Pegunungan Bintang.
Mereka tidak pernah dilatih militer dan tidak tergabung dalam struktur komando
TPNPB Kodap XVI Yahukimo,” tulis siaran pers yang ditandatangani Juru Bicara
TPNPB Sebby Sambom.Kronologi Versi TPNPB
Menurut TPNPB, pada 9–10 Juni 2026 terjadi operasi
pengejaran oleh aparat TNI-Polri di wilayah Kiwirok setelah kontak tembak
dengan pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo. Dalam situasi panik, delapan warga
sipil yang sedang berladang dan berdagang di Pasar Kiwirok memilih menyerahkan
diri ke Koramil Kiwirok karena takut dituduh sebagai pendukung TPNPB.“TPNPB menyesalkan tindakan aparat yang memaksa delapan
warga sipil untuk mengaku sebagai anggota TPNPB, lalu menyerahkannya kepada
media sebagai ‘propaganda kemenangan’. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi
manusia dan hukum humaniter internasional,” lanjut siaran pers.TPNPB juga membantah tuduhan bahwa kedelapan warga tersebut
terlibat dalam penyerangan Pos TNI di Kiwirok pada 2021. “Nama-nama yang
disebut aparat tidak ada dalam daftar pasukan TPNPB Kodap XVI. TPNPB menuntut
pembebasan segera terhadap delapan warga sipil tanpa syarat,” tegas Sebby
Sambom.Tuntutan TPNPB Dalam siaran pers 17 Juni 2026, TPNPB menyampaikan tiga
tuntutan: 1. Pemerintah Indonesia dan TNI-Polri segera membebaskan
delapan warga sipil Pegunungan Bintang dan memulangkan mereka ke keluarga. 2. Menghentikan kriminalisasi warga sipil dengan menuduh
sebagai anggota TPNPB. 3. Mengizinkan Komnas HAM RI, KNPB, dan Palang Merah
Indonesia PMI mengakses delapan warga tersebut untuk verifikasi independen.“Hingga siaran pers ini dikeluarkan, keluarga delapan warga
sipil belum diizinkan bertemu. TPNPB khawatir terjadi penyiksaan dalam
tahanan,” tulis TPNPB.Upaya Konfirmasi Redaksi
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi berupaya
mengonfirmasi kebenaran siaran pers tersebut kepada Kepala Penerangan Kodam
XVII/Cenderawasih, Kapolres Pegunungan Bintang, dan Komandan Kodim
1715/Yahukimo. Namun, belum ada tanggapan resmi.Sebelumnya, pada 11 Juni 2026, Komandan Korem 172/Praja Wira
Yakthi Brigadir Jenderal TNI Dedi Hardono melalui keterangan pers menyatakan
bahwa delapan orang yang menyerahkan diri di Kiwirok adalah “anggota kelompok
bersenjata TPNPB Kodap XVI Yahukimo” yang menyerahkan satu pucuk senjata
rakitan. Pernyataan resmi TNI-Polri tersebut menjadi rujukan awal pemberitaan
media nasional.Redaksi juga telah meminta tanggapan kepada Komnas HAM
Perwakilan Papua dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua untuk memverifikasi status
delapan warga sipil tersebut. Penulis: Hendrik
Editor: GF
17 Jun 2026, 15:19 WIT
TPNPB Klaim Tembak Jatuh Drone Militer dalam Serangan Udara di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB mengklaim satu unit drone militer berhasil ditembak jatuh oleh
pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dalam serangan udara
yang terjadi di wilayah Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak Jaya.Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (16/6/2026),
TPNPB menyatakan telah menerima laporan resmi dari pasukan mereka di Markas
Gilonik terkait serangan yang disebut terjadi pada 6 April 2026. Menurut
laporan tersebut, aparat militer Indonesia diduga melancarkan serangan
menggunakan tiga unit drone ke wilayah markas TPNPB.TPNPB mengklaim serangan tersebut mengakibatkan sejumlah
pasukan mereka mengalami luka ringan. Selain itu, mereka juga menyebut satu
unit drone militer Indonesia berhasil ditembak jatuh dan hingga kini masih
berada di Markas Gilonik.Pasukan TPNPB juga melaporkan bahwa tiga unit drone tersebut
diterbangkan dari pos militer Indonesia di Timobut. Dalam pernyataannya, TPNPB
menuding serangan tidak hanya menyasar posisi mereka, tetapi juga mengenai
pemukiman warga sipil di Distrik Sinak Barat sehingga menyebabkan masyarakat
mengungsi ke tempat yang lebih aman.Selain itu, TPNPB menduga drone yang diklaim berhasil
ditembak jatuh tersebut merupakan milik negara asing yang dipasok kepada
pemerintah Indonesia untuk mendukung operasi militer dan serangan udara di
Papua.Dalam siaran persnya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB
juga meminta negara-negara asing untuk menghentikan penjualan maupun pengiriman
logistik militer kepada pemerintah Indonesia."Kami juga menegaskan kepada negara-negara asing di
dunia untuk segera hentikan melakukan penjualan dan pendoropan logistik militer
kepada pemerintah Indonesia demi melancarkan serangan terhadap pasukan TPNPB
serta operasi militer di seluruh Tanah Papua yang dapat menjatuhkan korban jiwa
dari warga sipil," demikian pernyataan TPNPB.TPNPB juga meminta aparat militer Indonesia menghentikan
pemasangan ranjau di wilayah pemukiman warga sipil selama operasi militer
berlangsung. Selain itu, mereka mengimbau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
Palang Merah Internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga
yang mengungsi akibat konflik bersenjata di Papua."Kami juga meminta kepada PBB dan Palang Merah
Internasional untuk dapat memberikan bantuan kemanusiaan terhadap 122.931 warga
sipil yang mengungsi secara internal akibat konflik bersenjata antara Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat dan aparat militer Indonesia," tulis TPNPB
dalam siaran pers tersebut.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
maupun tanggapan dari TNI terkait klaim TPNPB mengenai serangan drone, dugaan
pengungsian warga sipil, maupun informasi mengenai satu unit drone yang disebut
berhasil ditembak jatuh. Informasi dalam berita ini masih berdasarkan
pernyataan resmi dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dan belum dapat
diverifikasi secara independen. (GF)
17 Jun 2026, 13:37 WIT
Gempa M 6,7 Guncang Sulawesi Tengah, Warga Panik dan BPBD Masih Data Kerusakan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Gempa bumi berkekuatan
magnitudo (M) 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026)
pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah wilayah terdampak
langsung bergerak melakukan pemantauan dan pendataan terhadap dampak yang
ditimbulkan.Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG), gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 Lintang Selatan
dan 120,24 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer. Episenter gempa berada
sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, 54 kilometer timur laut Kabupaten
Sigi, 70 kilometer barat laut Kabupaten Poso, dan 81 kilometer tenggara
Kabupaten Donggala.Guncangan paling kuat dirasakan di Kota Palu selama sekitar
empat hingga enam detik. Warga yang merasakan getaran langsung berhamburan
keluar rumah untuk menyelamatkan diri. BPBD Kota Palu segera melakukan
pemantauan dan asesmen cepat di sejumlah lokasi.Di Kabupaten Poso, gempa juga dirasakan cukup kuat selama
kurang lebih enam detik. Kepanikan warga sempat terjadi, sementara tim BPBD
masih melakukan pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan di lapangan.Sementara itu, di Kabupaten Sigi, getaran dirasakan sekitar
lima detik. Masyarakat memilih keluar dari rumah dan menjauhi bangunan guna
mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. BPBD setempat masih melakukan asesmen
terhadap kondisi wilayah terdampak.Di Kabupaten Donggala, gempa dirasakan dengan intensitas
sedang selama sekitar dua detik. Meski berlangsung singkat, warga sempat panik
dan petugas BPBD langsung melakukan monitoring di sejumlah titik.Getaran gempa juga dirasakan di Kabupaten Parigi Moutong.
Banyak warga, baik di dalam maupun di luar rumah, merasakan guncangan yang
membuat jendela dan pintu berderik serta dinding bangunan mengeluarkan suara.Laporan sementara mencatat adanya kerusakan pada sejumlah
bangunan di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Namun
hingga siaran pers ini diterbitkan, rincian jumlah dan tingkat kerusakan masih
dalam proses pendataan oleh tim BPBD di masing-masing daerah.Selain kerusakan bangunan, pendataan terhadap kemungkinan
adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi juga masih terus dilakukan oleh
petugas di lapangan.BMKG melaporkan, hingga pukul 12.17 WITA telah terjadi
sebanyak 13 kali gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo yang bervariasi
di sekitar lokasi gempa utama. Kondisi ini membuat masyarakat diimbau tetap
waspada terhadap potensi guncangan lanjutan.BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Reaksi Cepat (TRC)
dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kabupaten
Sigi serta Kabupaten Parigi Moutong terus berkoordinasi guna memperoleh
gambaran menyeluruh terkait dampak bencana tersebut.Hingga saat ini, BNPB menyebut belum ada laporan mengenai
kebutuhan mendesak dari wilayah terdampak. Meski demikian, proses pemantauan
dan asesmen masih terus dilakukan secara intensif.BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah
terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan dari
pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG.Warga juga diminta memeriksa kondisi bangunan sebelum
kembali masuk ke dalam rumah dan segera menjauhi bangunan yang mengalami
keretakan atau kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang.BNPB memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan
menyampaikan informasi terbaru secara berkala seiring proses pendataan yang
masih berlangsung di wilayah terdampak gempa. (GF)
17 Jun 2026, 13:32 WIT
Serapan APBD Mimika Disebut Masih Rendah, Pengusaha OAP Dorong Audiensi dengan Pemda & DPRK
Papuanewsonline.com, Timika – Kondisi keuangan Pemerintah
Kabupaten Mimika menjadi sorotan kalangan pengusaha Orang Papua Asli (OPA).
Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang
mencapai sekitar Rp5,6 triliun hingga Rp5,7 triliun, realisasi penyerapannya
hingga pertengahan Mei 2026 disebut baru mencapai 11,38 persen.Dalam pernyataan yang beredar di kalangan pengusaha OPA,
rendahnya serapan anggaran tersebut dinilai telah menimbulkan kekhawatiran
terhadap kondisi perekonomian daerah. Hingga pertengahan Juni 2026, serapan
anggaran bahkan disebut masih berada di bawah 50 persen.Pemerintah Daerah sebelumnya beralasan bahwa keterlambatan
penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kenaikan harga barang secara nasional yang
berdampak pada perubahan harga satuan material, sehingga memerlukan proses
peninjauan ulang atau review harga.Namun, kalangan pengusaha mempertanyakan lambatnya proses
administrasi tersebut yang dinilai justru menghambat pelaksanaan pembangunan.
Mereka menilai penyesuaian anggaran seharusnya dapat dilakukan melalui
mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tanpa
harus menunda dimulainya proyek-proyek fisik yang dibutuhkan masyarakat.Selain itu, pengusaha juga menyinggung mekanisme Contract
Change Order (CCO) yang sebelumnya diakui oleh pemerintah daerah. Menurut
mereka, mekanisme tersebut belum berjalan maksimal untuk menyelamatkan berbagai
paket pekerjaan yang hingga kini belum dapat dilaksanakan.Data yang disampaikan dalam pernyataan tersebut juga
menyebutkan bahwa dari 9.205 kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran
2026, baru 11 paket pekerjaan yang siap dilelang di Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa (BPBJ). Sementara lebih dari 200 paket lainnya masih tertahan di
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap
masyarakat. Perputaran uang di daerah menjadi tersendat, pelaku UMKM dan
mama-mama Papua mengalami penurunan daya beli, serta kontraktor lokal
kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan dari proyek-proyek pemerintah.Para pengusaha juga mengingatkan bahwa keterlambatan
pelaksanaan proyek berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun
anggaran yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan karena dikerjakan
secara terburu-buru.Atas kondisi tersebut, kalangan pengusaha OPA mengajak
seluruh pelaku usaha untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten
Mimika dan DPRK Mimika. Mereka meminta adanya keterbukaan mengenai hambatan
yang terjadi di setiap OPD, percepatan proses tender, serta kepastian hukum dan
ekonomi bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal."Mimika butuh aksi nyata, bukan sekadar janji dan
retorika birokrasi yang terlena. Apakah kita sepakat untuk bergerak?" (GF)
16 Jun 2026, 17:39 WIT
TPNPB Klaim Pelajar SMA di Dekai Ditembak Saat Operasi Militer, Desak Pemerintah Beri Penjelasan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat
Komite Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB)
mengklaim seorang pelajar SMA Negeri 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua
Pegunungan, menjadi korban penembakan saat berlangsungnya operasi militer di
Kota Dekai, Senin (15/6/2026) sore.Dalam siaran pers yang diterima pada Senin, TPNPB menyebut
korban bernama Yustinus Yalak (18), seorang pelajar SMA Negeri 1 Dekai.
Peristiwa itu disebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIT ketika korban sedang
dalam perjalanan pulang menuju kediamannya di wilayah Kali Biru, Kota Dekai.Menurut laporan yang diklaim diterima TPNPB dari PIS TPNPB
di Kota Dekai, aparat militer Indonesia sedang melaksanakan operasi di wilayah
tersebut dan terjadi penembakan yang menyebabkan Yustinus Yalak mengalami luka
tembak di bagian paha hingga dalam kondisi kritis.TPNPB menyatakan, warga yang mendengar suara tembakan
kemudian mendatangi lokasi kejadian dan menemukan korban dalam keadaan tidak
dapat berjalan. Warga selanjutnya mengevakuasi Yustinus ke rumah sakit untuk
mendapatkan penanganan medis.Selain peristiwa itu, TPNPB juga mengklaim bahwa sejak
Minggu (14/6/2026) malam aparat militer Indonesia telah melakukan operasi dari
arah Kodim menuju wilayah Kali Biru tanpa menggunakan kendaraan militer. Dalam
operasi tersebut, TPNPB menyebut tiga warga sipil menjadi korban penembakan,
dua di antaranya ditangkap dan satu orang lainnya hingga kini belum diketahui
keberadaannya.PIS TPNPB juga melaporkan bahwa warga menemukan sebanyak 53
selongsong munisi di wilayah Kali Biru pada Senin (15/6/2026), dengan dua di
antaranya disebut masih dalam kondisi aktif. Selain itu, TPNPB mengklaim dua
warga sipil lanjut usia yang ditangkap dalam operasi tersebut hingga kini belum
diketahui keberadaannya.Menanggapi peristiwa itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS
TPNPB mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie
Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Panglima Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto untuk menghentikan
tindakan yang disebut sebagai penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo.Dalam pernyataannya, TPNPB menegaskan bahwa penembakan
terhadap Yustinus Yalak merupakan tindakan yang dinilai melanggar hukum
humaniter internasional dan hak asasi manusia. TPNPB juga meminta pemerintah
Indonesia memberikan penjelasan resmi terkait status operasi militer di Tanah
Papua guna menjamin perlindungan terhadap masyarakat sipil."Kami juga dengan tegas mengimbau kepada Presiden
Prabowo Subianto bahwa konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat dan aparat militer Indonesia selama 64 tahun ini tidak akan pernah
berhenti jika pemerintah Indonesia tidak bersedia duduk dengan kami dalam
negosiasi perdamaian terkait konflik bersenjata akibat persoalan politik yang
belum tuntas sejak tahun 1960an hingga sekarang."Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari TNI maupun aparat keamanan terkait klaim yang disampaikan TPNPB. Informasi
dalam pemberitaan ini masih berdasarkan pernyataan dan klaim sepihak dari
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB. (GF)
16 Jun 2026, 17:29 WIT
PHBI Mimika Gelar Pawai Ta’aruf Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam rangka memperingati
Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Panitia Hari Besar Islam (PHBI)
Kabupaten Mimika menggelar Pawai Ta’aruf yang berlangsung meriah pada Selasa
(16/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai organisasi Islam,
masyarakat, serta mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mimika.Ketua PHBI Kabupaten Mimika, Ustadz H. Joko Prianto, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa pergantian Tahun Baru Islam menjadi momentum
bagi setiap umat untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kehidupan ke
arah yang lebih baik.“Semoga dengan datangnya tahun baru ini secercah cahaya
hadir dalam lubuk hati kita, menerangi alam pikiran kita sehingga
langkah-langkah kita ke depan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.
Perbuatan buruk yang pernah dilakukan hendaknya kita tinggalkan dan digantikan
dengan perbuatan yang baik,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Pawai Ta’aruf tidak hanya sebagai
kegiatan perayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk saling mengenal, mempererat
interaksi antara pemimpin dan masyarakat, serta memperkuat kebersamaan antara
umat Muslim dan non-Muslim di Kabupaten Mimika.Menurutnya, semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah
wathaniyah perlu terus dijaga agar seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dan
memberikan kontribusi terbaik melalui ide, gagasan, pemikiran, maupun amal
untuk kemajuan Kabupaten Mimika yang lebih sejahtera.Ustadz Joko juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah
Kabupaten Mimika, para sponsor, aparat keamanan, organisasi masyarakat, serta
seluruh panitia dan relawan yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan
tersebut.Pada kesempatan itu, PHBI juga menyediakan berbagai hadiah
undian atau doorprize bagi para peserta, dengan hadiah utama berupa satu unit
sepeda motor, serta hadiah lainnya seperti kulkas, mesin cuci, sepeda, dan
spring bed. Ia menegaskan bahwa proses pengundian dilakukan secara terbuka dan
tanpa adanya rekayasa sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama
untuk memperoleh hadiah.Sementara itu, Bupati Mimika melalui sambutan tertulis yang
dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus
Kobeyau, menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah kepada
seluruh umat Muslim di Kabupaten Mimika.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya mewakili Bapak
Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
Semoga momentum pergantian tahun Hijriah ini menjadi awal yang baik untuk
meningkatkan keimanan, memperkuat persaudaraan, serta mempererat semangat
kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.Ia menyampaikan bahwa Pawai Ta’aruf bukan sekadar kegiatan
seremonial, tetapi menjadi bagian dari syiar Islam yang memiliki makna penting
dalam memperkuat nilai keagamaan, mempererat silaturahmi, serta menunjukkan
semangat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Mimika.Pemerintah Kabupaten Mimika juga mengajak seluruh masyarakat
untuk meneladani semangat hijrah sebagai perubahan menuju kehidupan yang lebih
baik, baik dalam sikap, pola pikir, maupun perilaku yang penuh kepedulian
terhadap sesama.Selain itu, masyarakat diajak untuk terus menjaga keamanan,
ketertiban, dan persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang
dapat memecah belah persaudaraan.Kegiatan Pawai Ta’aruf Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kehadiran masyarakat dari
berbagai latar belakang menunjukkan bahwa nilai toleransi, gotong royong, dan
kerukunan antarumat beragama tetap terjaga dengan baik di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
16 Jun 2026, 17:19 WIT
Euforia Piala Dunia 2026 dan Cermin Pembangunan Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Euforia Piala Dunia 2026 tidak
hanya dirasakan masyarakat di kota-kota besar dunia, tetapi juga hingga ke
Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pertandingan sepak bola terbesar di dunia itu
menjadi topik perbincangan di berbagai tempat, mulai dari warung kopi, media
sosial, hingga layar-layar televisi yang dipenuhi dukungan kepada tim favorit
masing-masing.Namun di balik gegap gempita tersebut, Aliansi Peduli
Pengusaha Papua mengajak masyarakat untuk melihat persoalan yang lebih dekat
dengan kehidupan sehari-hari, yakni kondisi ekonomi rakyat Mimika yang dinilai
sedang mengalami perlambatan di tengah besarnya kekuatan fiskal daerah.Dalam pernyataan sikapnya, aliansi tersebut menyoroti
besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang
mencapai sekitar Rp5,7 triliun pada tahun 2026. Menurut mereka, besarnya
anggaran itu seharusnya mampu menggerakkan roda perekonomian dan memberikan
dampak nyata bagi masyarakat."Namun pertanyaannya sederhana: mengapa rakyat tidak
merasakan denyut perputaran uang yang seharusnya lahir dari anggaran sebesar
itu?" tulis Aliansi Peduli Pengusaha Papua dalam pernyataannya.Aliansi itu juga mengutip pemikiran tokoh revolusioner
Frantz Fanon yang menyebut bahwa penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk
kekerasan fisik, tetapi dapat muncul melalui ketimpangan, ketidakadilan, dan
keterasingan masyarakat dari sumber daya yang sesungguhnya menjadi milik mereka
sendiri.Menurut mereka, kondisi yang dirasakan masyarakat Mimika
saat ini lebih mengarah pada apa yang disebut Fanon sebagai "kekerasan
struktural". Situasi tersebut digambarkan melalui program yang
direncanakan tetapi belum berjalan optimal, pelayanan yang lambat, hingga
anggaran yang dinilai belum sepenuhnya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.Aliansi juga menyoroti adanya kesenjangan antara laporan
pembangunan di atas kertas dan kondisi di lapangan. Mereka menyebut banyak
kontraktor lokal mengeluhkan pekerjaan yang belum berjalan maksimal, pengusaha
kecil kesulitan mempertahankan usahanya, dan mama-mama pasar menghadapi daya
beli masyarakat yang terus menurun."Rakyat tidak hidup dari laporan. Rakyat hidup dari
aktivitas ekonomi yang nyata," tegas mereka.Lebih lanjut, Aliansi Peduli Pengusaha Papua mengingatkan
bahaya lahirnya kelompok elite baru yang menikmati fasilitas negara, tetapi
gagal menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mereka menilai kondisi
tersebut menjadi refleksi penting bagi Kabupaten Mimika."Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka yang
berubah hanya nama pengelolanya, sementara penderitaan rakyat tetap sama,"
tulis mereka.Aliansi menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka dalam
dokumen keuangan, melainkan instrumen untuk menciptakan lapangan kerja,
memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta
menggerakkan perekonomian hingga ke kampung-kampung.Di tengah hiruk pikuk Piala Dunia 2026, mereka mengingatkan
agar perhatian terhadap persoalan mendasar masyarakat tidak teralihkan. Sebab,
menurut mereka, kesejahteraan rakyat tidak dibangun melalui euforia
pertandingan sepak bola, melainkan melalui pekerjaan, pelayanan publik yang
baik, dan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat."Karena itu, sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan
di Mimika memastikan bahwa setiap rupiah APBD kembali kepada rakyat dalam
bentuk manfaat nyata."Aliansi menutup refleksinya dengan mengingatkan pesan Frantz
Fanon bahwa bentuk penjajahan yang paling berbahaya sering kali bukan datang
dari luar, melainkan dari mereka yang berada di dalam sistem namun melupakan
rakyat yang mereka wakili. (GF)
16 Jun 2026, 17:05 WIT
Dana Hibah Haji Mimika Kembali Disorot, Bendahara Akui Tak Pegang Uang dan Panitia Belum Dibayar
Papuanewsonline.com, Mimika - Dugaan kejanggalan pengelolaan
dana hibah kegiatan haji Kabupaten Mimika kembali mencuat. Kontradiksi mencolok
terlihat: di satu sisi ada pertemuan untuk "mengkondisikan LPJ", di
sisi lain bendahara mengaku buta aliran dana dan panitia belum menerima haknya.Fakta baru ini terungkap setelah redaksi papaunewsonline.com
menerima pesan suara dari narasumber yang menolak disebut identitasnya, Minggu
12/6.Bendahara: "Saya Tidak Pegang Uangnya" Pernyataan paling mengejutkan datang dari B, bendahara
kegiatan. Menurut narasumber, B mengeluh tidak mengetahui realisasi anggaran
karena tidak memegang uang."B sudah mengeluh karena dia bendahara, dia tidak tahu
tentang realisasi anggaran itu karena dia tidak pegang uangnya. Cuma dimainkan
sama satu orang saja, itu informasi yang beredar," ungkap narasumber.Kondisi ini memunculkan pertanyaan: jika bendahara tak
pegang uang, lalu siapa yang mengendalikan dan mempertanggungjawabkan dana
hibah tersebut?Pertemuan Inisiasi H.H: Agenda "Kondisikan
LPJ" Narasumber membongkar adanya pertemuan yang diinisiasi H.H.
Pertemuan itu disebut dihadiri Kepala Kantor Kemenag segmen haji, bendahara B,
dan pihak terkait termasuk A."Panggil ketua kepala kantor kementerian haji. Dan haji
bendahara semua, mereka pertemuan untuk mau bantu A dalam rangka untuk
merealisasikan LPJ mungkin ya. Nah, ini kan sudah mulai mau bantu untuk
mengkondisikan," beber narasumber.Kata "mengkondisikan LPJ" memicu tafsir publik.
Apakah LPJ disusun sesuai fakta, atau disesuaikan agar "lolos"
administrasi?Sebelumnya, narasumber menyebut pihak Kemenag segmen haji
sudah menegaskan PPIH Daerah dan Kemenag tidak terlibat dalam pengelolaan
anggaran tersebut karena itu anggaran negara.Panitia: "Kami Belum Terima Fee" Kejanggalan ketiga ada di level paling bawah: panitia
pelaksana. Narasumber menegaskan berkali-kali bahwa hak panitia belum dipenuhi."Perlu diangkat kembali bahwa teman-teman panitia juga
merasa tidak menerima dan belum menerima fee mereka dalam pelaksanaan
kegiatan," tegas narasumber.Jika fee panitia saja belum dibayar, publik berhak bertanya
ke mana alokasi dana hibah itu mengalir.Belum Ada Klarifikasi Resmi Hingga berita ini ditayangkan, pihak A, H.H, B, dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi.Redaksi papaunewsonline.com terus berupaya menghubungi dan
meminta hak jawab. Konfirmasi dan dokumen LPJ dari pihak terkait akan dimuat
sebagai bagian keberimbangan berita. Penulis: Hendrik
Editor: GF
16 Jun 2026, 17:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
