Papuanewsonline.com
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tembagapura, Keluarga Minta Proses Penyelidikan Secara Adil
PW FATAYAT NU PAPUA TENGAH GELAR SAHUR GRATIS, PROGRAM INKLUSIF SAMPAI HARI KE-10
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Waspada Virus Nipah, Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor
HK.02.02/C/445/2026 yang mengatur tentang peningkatan kewaspadaan terhadap
Penyakit Virus Nipah. Langkah proaktif ini diambil menyusul dilaporkannya kasus
konfirmasi virus tersebut di India pada bulan Januari 2026. Hingga 26 Januari
2026, tercatat dua tenaga kesehatan di negara bagian West Bengal terkonfirmasi
positif, dengan lebih dari 120 kontak erat sedang dalam pemantauan untuk
mencegah penyebaran lebih luas. Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Kemenkes, Murti Utami, menegaskan bahwa meskipun belum
terdapat laporan kasus konfirmasi padamanusia di Indonesia, kewaspadaan tetap
perlu ditingkatkan karena negara ini berada di wilayah berisiko. "Hingga saat ini belum ada
kasus yang terdeteksi di Indonesia, namun kita tidak bisa lengah. Kedekatan
geografis dan tingginya mobilitas dengan negara yang pernah mengalami Kejadian
Luar Biasa (KLB) menjadi alasan utama kita tetap waspada," ujarnya. Virus Nipah merupakan penyakit
zoonotik emerging yang disebabkan oleh virus dari genus Henipavirus dan famili
Paramyxoviridae, dengan reservoir alami pada kelelawar buah (Pteropus sp.) yang
dapat menularkan virus ke manusia secara langsung atau melalui hewan perantara
seperti babi. Kemenkes secara khusus menyoroti
kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi nira atau aren segar yang dinilai
memiliki risiko tinggi. Murti mengingatkan agar tidak langsung meminum nira
dari pohon karena berpotensi terkontaminasi air liur atau urine kelelawar pada
malam hari. "Sebelum dikonsumsi,
nira sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Selain itu, cucilah dan kupas buah
secara menyeluruh, serta buang buah yang menunjukkan tanda bekas gigitan
kelelawar," pesannya.Penelitian di Indonesia telah
mendeteksi keberadaan virus ini pada populasi kelelawar buah jenis Pteropus,
yang menunjukkan adanya potensi sumber penularan domestik. Penularan juga dapat terjadi
antarmanusia melalui kontak erat dengan penderita, dengan manifestasi klinis
yang bervariasi mulai dari infeksi saluran pernapasan ringan hingga ensefalitis
yang mematikan. Menyikapi risiko yang ada,
Kemenkes telah menginstruksikan seluruh dinas kesehatan daerah untuk
memperketat pemantauan kasus di lapangan. Fokus pengawasan diarahkan pada tren
kasus suspek meningitis, ensefalitis, serta infeksi saluran pernapasan berat seperti
pneumonia. Masyarakat juga diimbau untuk
selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera mencari
pertolongan medis jika mengalami gejala mencurigakan seperti demam, sakit
kepala, nyeri otot, atau gangguan pernapasan. Penulis: JidEditor: GF
03 Feb 2026, 20:22 WIT
BMKG Mimika: Hujan Masih Berpotensi Terjadi, Laut Amamapare Relatif Aman
Papuanewsonline.com,Mimika — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Mimika menyampaikan bahwa potensi hujan masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Mimika dalam satu hari ke depan, dengan intensitas dominan pada sore hari.Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Mimika, Muhammad An Nafi, saat diwawancarai di Kantor BMKG Mimika, Selasa(03/02/26). Ia menjelaskan bahwa hujan pada hari ini terpantau bermula dari wilayah Mimika Barat dan Mimika Barat Tengah, kemudian bergerak hingga ke Mimika Kota pada pagi hari sekitar pukul 07.30 hingga 08.00 WIT.“Untuk satu hari ke depan, potensi hujan masih ada dan diperkirakan terjadi pada sore hari, sekitar setelah waktu Asar hingga sebelum Magrib, kurang lebih pukul 15.00 sampai 17.00 WIT,” ujar Muhammad An Nafi.Ia juga menambahkan bahwa hujan yang terjadi masih berpotensi disertai petir, sebagaimana pola cuaca yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di wilayah Mimika.Terkait kondisi kelautan, Muhammad An Nafi menyampaikan bahwa perairan di Pelabuhan Amamapare saat ini masih tergolong aman untuk aktivitas pelayaran. Berdasarkan pemantauan BMKG, wilayah tersebut ditandai dengan warna biru pada peta gelombang laut yang menunjukkan tinggi gelombang relatif rendah.“Dengan kondisi tersebut, pelayaran masih aman dilakukan, baik untuk kapal kecil maupun kapal berukuran lebih besar,” jelasnya.Suhu permukaan laut di sekitar Pelabuhan Amamapare tercatat sekitar 31 derajat Celsius, dengan arah arus laut dominan dari selatan hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 34 hingga 71 sentimeter per detik. BMKG memperkirakan kondisi laut dari pagi hari hingga besok pagi masih mendukung aktivitas pelayaran.Lebih lanjut, Muhammad An Nafi mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan laut di wilayah pesisir Mimika dalam beberapa minggu terakhir cenderung stabil dan relatif baik. Namun demikian, masyarakat tetap diminta waspada karena adanya pengaruh sistem siklon yang terpantau berada di wilayah utara dan selatan Papua.“Untuk satu minggu ke depan, pola cuaca diperkirakan masih sama, dengan hujan yang dominan terjadi pada sore hari dan potensi petir yang masih ada,” tutupnya.Penulis: BimEditor: GF
03 Feb 2026, 18:07 WIT
PRIA DITIKAM DAN DIROYOK OLEH ENAM ORANG DI PEREMPATAN SP 1-SP 4
Papuanewsonline.com, Mimika – Seorang pria berinisial AD menjadi korban serangan oleh orang tak dikenal (OTK) di perempatan SP 1-SP 4, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 01.30 WIT, dimana korban mengalami luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh enam orang pelaku.Kapolsek Mimika Baru, AKP Putut Yudha Pratama, yang mengkonfirmasi kejadian tersebut menjelaskan bahwa peristiwa berawal saat korban mengikuti acara keluarga di belakang Kompleks Gereja Laharoi SP 1. (3/2/26) Setelah acara berakhir, korban bersama teman-temannya dalam kondisi mabuk berjalan kaki menuju arah perempatan SP 1-SP 4. "Sesampainya di lokasi kejadian (TKP), datang tiba-tiba enam orang pelaku yang langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban," terangnya. Pada saat kejadian yang terjadi mendadak tersebut, salah satu pelaku melakukan pemukulan menggunakan alat bantu berupa kayu, sementara pelaku lainnya melakukan tindakan penikaman. Setelah melancarkan serangan, para pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Korban mengalami luka di bagian tulang rusuk sebelah kiri akibat tindakan kekerasan yang diterimanya. Setelah kejadian, korban segera dilarikan oleh pihak sekitar ke Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD Mimika untuk mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Kapolsek menambahkan bahwa upaya penyelidikan terhadap kasus ini sedang terus dilakukan oleh tim penyidik. "Hingga kini para pelaku masih dalam tahap penyelidikan dan pihak kepolisian sedang melakukan berbagai upaya untuk mengungkap identitas serta menangkap mereka," pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
03 Feb 2026, 17:22 WIT
KPK dan Pemda Mimika Bahas Aset Mewah Rp 85,8 Miliar, Diduga Sudah Jadi Besi Tua di Hanggar
Papuanewsonline.com, Jakarta, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyalakan alarm keras soal tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Sorotan tajam lembaga antirasuah KPK ini menyasar Pesawat dan Helikopter aset milik pemda Mmimika yang hingga kini diduga sudah jadi besi tua di hanggar, Bandara Mozes Kilangin Mimika.KPK akan menelusuri lebih dalam terkait pengelolaan aset mewah tersebut, karena berptensi merugikann keuangan daerah.Hasil identifikasi juga menyebutkan bahwa asas manfaat dari dua aset Mewah ini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari pengadaan, hingga pengelolaan, bahkan hingga kini bertahun-tahun tidak beroperasi karena sudah tidak layak terbang.Walaupun pengadaan dua aset mewah ini menguras APBD puluhan Mmiliar, namun hal ini justru terbaik 100% karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, dan justru berubah menjadi beban fiskal dan potensi kerugian negara.Dikutip dari situs Website resmi KPK.go.id, Senin ( 2 / 2 / 2026 ), KPK menyebutkan, dua aset udara mewah yaitu, pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli menggunakan APBD 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, kini dalam kondisi “mati suri”.Ironisnya, menurut KPK, aset yang semestinya memperkuat pelayanan publik itu justru menyisakan piutang macet, pajak barang mewah selangit.Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/1), terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air (AOA) telah menimbulkan piutang Rp 18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019.Fakta ini memperlihatkan kegagalan serius tata kelola aset daerah. Dari total piutang sewa pesawat dan helikopter periode 2019–2022 sebesar Rp 23,4 miliar, Pemkab Mimika baru menerima Rp 4,5 miliar hingga Oktober 2025.Diartikan bahwa sebagian besar uang rakyat Mimika masih menggantung tanpa kepastian, dan meninggalkan misteri yang perlu dibuka untuk diketahui publik.Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan aset publik yang tidak dikelola secara transparan berpotensi menjadi ladang pemborosan dan penyimpangan.“Jika aset daerah tidak dimanfaatkan secara akuntabel, ini bukan lagi aset, tapi beban dan celah korupsi,” tegas Imam.Kata Imam, sebagai barang mewah, pesawat dan helikopter tersebut dibebani Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 67,5 persen, angka yang berdampak signifikan pada postur keuangan daerah.Kondisi makin mengkhawatirkan karena aset udara itu tidak beroperasi lebih dari tiga tahun." Negara membayar mahal, namun rakyat tak merasakan manfaat, " Ujarnya.KPK juga mengingatkan, di wilayah Papua, aset daerah sangat rentan hilang, dialihkan, atau dikuasai pihak ketiga tanpa pengawasan memadai.Penertiban aset dan kewajiban mitra usaha dinilai mendesak untuk mencegah kerugian yang lebih besar.Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan Pemkab Mimika segera menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir.Bila PT Asian One Air tak memenuhi jadwal pelunasan, gugatan perdata menjadi opsi yang tak terelakkan.Namun ada tanda tanya publik tentang gugatan perdata dari Pemda ke pihak ke tiga PT Asian One Air? Lalu siapa PT Asian One Air dan siapa Bupati Mimika? Sementara itu Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul Ichsan Alhuda, menekankan perlunya evaluasi total, dari kondisi fisik aset, status hukum, pola sewa, hingga biaya melekat yang terus menggerogoti keuangan daerah.Selain aset udara, KPK juga menyoroti Pelabuhan Pomako yang belum optimal, meski Pemkab Mimika telah mengakuisisi 500 hektar lahan.Sengketa kepemilikan dan mandeknya sertifikasi tanah dinilai memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi.Bupati Mimika: Kami Akan BenahiBupati Mimika Johannes Rettob menyatakan menerima evaluasi KPK dan mengakui keterbatasan tenaga ahli bersertifikat sebagai salah satu kendala utama pengelolaan pesawat.Ia mengklaim Pemkab Mimika, telah membuka lelang revitalisasi aset melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sejak Januari 2026, namun belum menarik vendor yang memenuhi syarat.Namun publik bertanya, aset mahal ini apakah untuk beroperasi harus kembali menguras APBBD Mimika? Apakah KPK sudah menelusuri aset puluhan miliar yang tidak produktif ini? apakah KPK juga sudah menelusuri utang bea cukai puluhan miliar terkait Helikopter ini?Penulis: HendrikEditor. : GF
03 Feb 2026, 14:07 WIT
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Klaim Lumpuhkan 4 Agen Intelijen, Situasi Keamanan Kembali Memanas
Papuanewsonline.com, Yahukimo — Kelompok Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo mengklaim telah menembak mati
empat orang yang disebut sebagai agen intelijen pemerintah Indonesia di wilayah
Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin (02/02/2026). Keempat korban diklaim
menyamar sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan untuk mengumpulkan
informasi di wilayah tersebut.Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Kopitua Heluka,
dalam pesan yang diterima jurnalis Papuanewsonline.com, menyampaikan peringatan
keras kepada aparat dan pihak-pihak yang melakukan aktivitas di wilayah yang
mereka sebut sebagai daerah perang. Ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan
keamanan bagi pihak yang tetap bertahan di wilayah tersebut."Jangan tinggal di Yahukimo, tidak ada jaminan keamanan
dari aparat militer Indonesia," ujar Kopitua Heluka dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk peringatan kepada seluruh pihak
agar tidak melakukan aktivitas yang dinilai berpotensi memicu konflik.Menurut klaim TPNPB, aksi penembakan dilakukan karena pihak
yang mereka sebut sebagai agen intelijen tidak mengindahkan peringatan untuk
menghentikan aktivitas di wilayah operasi. Kelompok ini juga mengimbau warga
sipil untuk membatasi aktivitas di daerah tersebut guna menghindari jatuhnya
korban jiwa.Selain itu, TPNPB menegaskan komitmennya untuk terus
melakukan operasi bersenjata dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Mereka menyatakan tidak akan mundur dalam menghadapi aparat keamanan Indonesia
di wilayah konflik."Kami tidak akan pernah ragu, gentar dan tidak mundur
selangkah pun dalam medan perang," kata Kopitua Heluka. Pernyataan ini
menegaskan sikap kelompok tersebut dalam melanjutkan perjuangan bersenjata di
wilayah Papua Pegunungan.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Indonesia belum
mengeluarkan pernyataan resmi terkait klaim penembakan tersebut. Sebelumnya,
pemerintah menyatakan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo berada dalam
kondisi terkendali, meskipun sejumlah wilayah masih masuk dalam kategori rawan
konflik.Peristiwa ini kembali menambah daftar panjang insiden
keamanan di wilayah Papua Pegunungan, sekaligus menegaskan kompleksitas
persoalan keamanan yang masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan
aparat di lapangan. Penulis: HendEditor: GF
03 Feb 2026, 13:44 WIT
Wakapolda Maluku Audiens Bersama SKK Migas PAMALU dan Balam Energy
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H menerima kunjungan audiens dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Wilayah Papua dan Maluku (PAMALU) bersama Balam Energy Pte. Ltd, Senin (2/2/2026).Audiens yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergitas dan koordinasi antara Polda Maluku dengan SKK Migas, khususnya dalam mendukung kelancaran kegiatan hulu migas yang memiliki peran vital bagi ketahanan energi nasional.Dalam pertemuan tersebut, Wakapolda Maluku didampingi oleh Direktur Intelkam dan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Maluku. Sementara dari pihak SKK Migas PAMALU hadir Otniel L. Wafom selaku Koordinator Formalitas dan Komunikasi serta Agustinus Slarmanat sebagai Tim Forkom PAMALU. Turut hadir jajaran manajemen Balam Energy Pte. Ltd, yakni Tom Soulsby (CEO), Devry Setyadi (Acting General Manager), dan Ujang Hudaya (Field Liaison).Dalam audiensi tersebut dibahas berbagai aspek strategis terkait pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan produksi migas di wilayah Maluku, termasuk potensi dinamika sosial, tantangan pengamanan di lapangan, serta pentingnya membangun komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antara aparat kepolisian, SKK Migas, dan badan usaha pelaksana.Wakapolda Maluku menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan SKK Migas yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Maluku. Dukungan tersebut mencakup pengamanan objek vital nasional, pendampingan kegiatan operasional, serta upaya preventif dan deteksi dini guna menjamin situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.Ia mengatakan, keberlangsungan kegiatan hulu migas tidak hanya berdampak pada kepentingan strategis nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. "Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang aman, stabil, dan berkelanjutan," katanya. PNO-12
03 Feb 2026, 13:08 WIT
Kombes Rositah: 5,5 Ton Miras Ilegal Berhasil Diamankan Dalam Operasi Pekat Salawaku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku bersama Polres Jajaran berhasil mengamankan minuman keras ilegal jenis sopi sebanyak kurang lebih 5.506,9 liter atau lebih dari 5,5 ton. Selain sopi, Polri juga mengamankan miras ilegal jenis anggur merah, bir dan miras oplosan.Ribuan liter miras ilegal yang menjadi salah satu pemicu terjadinya gangguan kamtibmas di Maluku ini diamankan melalui Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku yang digelar sejak tanggal 26 Januari hingga 1 Februari 2026."Dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan diperoleh hasil baik dari Polda maupun Polres jajaran adalah sejumlah 5.506,9 liter atau sekitar 5 ton," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (2/2/2026).Operasi pemberantasan penyakit masyarakat menyasar peredaran miras, premanisme, prostitusi dan kejahatan-kejahatan jalanan lainnya yang meresahkan masyarakat.Kombes Rositah mengaku dari jumlah total miras ilegal yang diamankan terdiri dari Ditresnarkoba 950 liter, Polresta Ambon 1748 liter, Maluku Tengah 92 liter, Polres Tual 320 liter, Polres SBB 795 liter, Seram bagian timur 36 liter, Polres Buru 33 liter, Polres Aru 592 liter, Kepulauan Tanimbas 103,8 liter, Polres Maluku Barat Daya 15 liter, Polres Buru Selatan 60 liter dan Polres Maluku Tenggara banyak 210 liter."Selain sopi yang menjadi target kita juga adalah peredaran terkait dengan penyalahgunaan miras yang lain seperti anggur merah sebanyak 3,1 liter, bir 36,48 liter serta miras oplosan sebanyak 54 liter," tambahnya.Kegiatan razia peredaran gelap miras ilegal, kata Kombes Rositah, lebih difokuskan pada lokasi-lokasi Pelabuhan dan Terminal angkutan umum yang merupakan jalur masuk melalui laut maupun daratan."Kami dari Polda Maluku berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat semakin sadar bahwa penggunaan miras secara tidak bertanggung jawab tentunya akan berdampak pada gangguan Kamtibmas," harapnya.Juru bicara Polda Maluku ini juga mengingatkan terkait pemberlakukan KUHP yang baru, di mana mengkonsumsi miras di tempat umum ada sanksi, denda hingga sampai dengan 10 juta."Oleh karena itu Kami menghimbau kepada masyarakat dan mengingat saat ini juga sudah akan memasuki bulan puasa, kami berharap dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Maluku," ajaknya. PNO-12
03 Feb 2026, 12:55 WIT
Gandeng Dinas Pertanian, Polsek KBP Pastikan Ketersediaan Pangan di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis pemerintah pusat di bidang ketahanan pangan nasional. Di Provinsi Maluku, upaya tersebut diwujudkan melalui langkah konkret Polsek Kawasan Bandara Pattimura (KBP) yang menggandeng Dinas Pertanian Provinsi Maluku untuk menyiapkan penanaman jagung pipil di lahan milik Polsek.Koordinasi tersebut dilaksanakan pada Senin (2/2/2026) sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Jalan WR Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon. Kapolsek Kawasan Bandara Pattimura, AKP Jantje Serhalawan, S.Sos, secara langsung bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP, M.Si, guna membahas dukungan sarana dan prasarana pertanian.Dalam koordinasi tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyerahkan bantuan bahan pertanian berupa benih jagung hibrida, pupuk NPK Phonska Plus sebanyak 25 kilogram, serta herbisida. Bantuan ini akan digunakan untuk mendukung rencana penanaman jagung pipil di lahan milik Polsek KBP yang berlokasi di Dusun Wesa, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.AKP Jantje Serhalawan menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bagian dari tahapan awal pengelolaan lahan yang akan dimanfaatkan secara produktif. Rencananya, kegiatan pembersihan dan penyemprotan lahan akan dilaksanakan pada Selasa (3/2/2026) dengan melibatkan personel Polsek KBP dan dipimpin langsung oleh Kapolsek.“Kegiatan ini merupakan wujud nyata peran Polri, khususnya di tingkat kewilayahan, dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujar AKP Jantje.Langkah yang dilakukan Polsek Kawasan Bandara Pattimura ini sekaligus menindaklanjuti komitmen Polda Maluku dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait ketahanan pangan nasional. Program ini bertujuan untuk menyiapkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, sehingga dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan, baik secara fisik maupun ekonomi.Sinergi antara Polri dan Dinas Pertanian tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan lokal, tetapi juga menjadi contoh kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di wilayah Maluku.Keterlibatan aktif Polri dalam program ketahanan pangan menunjukkan transformasi peran institusi kepolisian yang semakin adaptif terhadap kebutuhan strategis bangsa. Inisiatif Polsek Kawasan Bandara Pattimura mengelola lahan pertanian untuk penanaman jagung pipil menjadi bukti bahwa Polri tidak sekadar berfungsi sebagai penjaga kamtibmas, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Sinergi dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku mencerminkan pendekatan kolaboratif yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, di mana ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Program ini sekaligus mempertegas bahwa penguatan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen negara, termasuk Polri.Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, Polri memperkuat kehadirannya sebagai institusi yang Presisi, responsif terhadap isu strategis nasional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di daerah. PNO-12
03 Feb 2026, 12:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
