Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Wamenko Polkam Berikan Kuliah Umum di Lemhanas
Papuanewsonline.com, Jakarta,- Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (purn.) Lodewijk Freidrich Paulus memberikan kuliah umum terkait dinamika politik dan ekonomi global pada Peserta P4N LXVIII dan P3N XXV TA. 2025 Lemhannas RI di Jakarta, Kamis (3/7/2025).Dengan mengusung tema “Arah Kebijakan Geopolitik Dan Geostrategis Indonesia Memperkokoh Stabilitas Politik dan Keamanan Indonesia”, Wamenko Polkam Letjen TNI (purn.) Lodewijk menyampaikan dengan materi ini para peserta Lemhanas dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.“Para Peserta Pendidikan Lemhanas, di mana terdiri dari unsur TNI, Polri, dan ASN, harapannya setelah mengikuti serangkaian pendidikan dan lulus, dapat menjadi Pimpinan Nasional di masa yang akan datang,” jelas Wamenko Polkam Letjen TNI (purn.) Lodewijk saat memberikan kuliah umum.Indonesia memiliki berbagai potensi strategis untuk menjadi negara maju dan makmur serta memiliki kekayaan SDA yang besar, SDM yang produktif, dan lokasi yang strategis. “Hal ini perlu kita olah sebijak mungkin untuk menjadikan negara Indonesia yang makmur dan maju menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Wamenko Polkam.Wamenko Polkam mengatakan seperti yang disampaikan oleh bapak Presiden Ri bahwa apakah kita bisa jadi negara maju dan sejahtera tergantung dari kemampuan kita menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan strategis global dan tantangan-tantangan strategis nasional.“Merujuk pada kutipan tersebut maka untuk menjadi negara maju dan sejahtera, kita harus mampu menghadapi tantangan strategis global dan nasional yang akan kita bahas dalam diskusi ini,” jelasnya.Dalam paparannya, Pemerintah Pusat sangat mengharapkan kerjasama Bapak/Ibu Kepala Daerah dalam mensinkronkan kebijakan-kebijakan strategis antara pusat dan daerah. “Bukan dalam rangka mengintervensi kemandirian ataupun otonomi daerah, melainkan untuk mencapai kesinambungan program pembangunan sehingga Visi Indonesia Emas 2045 dapat sama-sama kita capai dengan mudah demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik dan berkualitas,” tambahnya.(Ning)
04 Jul 2025, 09:21 WIT
Bupati Mimika Serahkan LKPJ 2024, Devisit APBD 542,19 Miliar
Papuanewsonline. com, Timika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika. Penyerahan resmi ini berlangsung dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRK di Gedung DPRK Mimika pada Rabu, ( 2 / 7/2025).Sidang Paripurna ini dihadiri Pimpinan dan anggota DPRK Mimika, dan unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan perwakilan partai politik. Laporan keuangan Pemkab Mimika mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah, namun tercatat Devisit cukup signifikan yakni 542,19 Miliar.Ketua DPRK, Primus Natikapareyau, mengapresiasi laporan tersebut dan menekankan pentingnya pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan APBD.Primus juga menyoroti peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam transparansi regulasi pelaksanaan dan pengawasan. Laporan keuangan menunjukkan realisasi pendapatan daerah Rp 5,88 triliun (dari pagu Rp 6,12 triliun, atau 96,14%), belanja daerah Rp 6,42 triliun (dari pagu Rp 7,32 triliun, atau 87,73%), mengakibatkan defisit Rp 542,19 miliar. Bupati Johanes Rettob menjelaskan bahwa LKPJ ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas. “LKPJ ini bukan sekadar laporan formal, melainkan cermin komitmen kami dalam menjalankan amanah rakyat,” Tegasnya. Bupati memaparkan total aset daerah per 31 Desember 2024 mencapai Rp 11,09 triliun, dengan total kewajiban Rp 50,97 miliar. Rettob mengakui adanya kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga Pemerintah Daerah akan selalu terbuka terhadap kritik dan saran, demi kemajuan Mimika. “Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperkuat komitmen membangun Mimika, mewujudkan Mimika yang cerdas, aman, damai, dan sejahtera,” Ajaknya Ia berharap LKPJ ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang lebih baik. Kata Bupati, Penyerahan LKPJ ini merupakan langkah penting dalam akuntabilitas publik dan perencanaan pembangunan Mimika ke depan.“Semoga dengan LKPJ ini, kita dapat bersama-sama membangun Mimika yang lebih maju dan sejahtera,” Pungkasnya. ( Jidan )
03 Jul 2025, 08:22 WIT
Polri Kenalkan 30 Unit Robot Canggih Saat Defile Hari Bhayangkara Ke-79
Papuanewsonlone.com, Jakarta-, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat momen bersejarah dengan memperkenalkan 30 unit robot canggih dalam defile syukuran Hari Bhayangkara ke-79 di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (1/7/2025).Terdiri dari 10 robot humanoid, 13 robodog (quadruped), dan 7 robot penjinak bom, kehadiran ini menandai dimulainya Fase Sosialisasi & Demonstrasi Publik (2025-2026) menuju transformasi digital Polri.Berdasarkan paparan Irwasum Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, robot-robot ini dirancang untuk fungsi spesifik: humanoid berfokus pada interaksi publik dan edukasi, robodog untuk pemantauan area kompleks serta deteksi bahaya, sementara robot penjinak bom menyasar penanganan bahan peledak di lokasi berisiko. Implementasi teknologi akan berjalan dalam tiga fase terstruktur. Fase pertama (2025-2026) mencakup partisipasi dalam Hari Bhayangkara dan penyediaan unit demo di Museum Polri, Humas Mabes, serta Pusat Edukasi Polri. Fase kedua meliputi pelatihan personel dan riset bersama universitas mitra, sedangkan fase ketiga berupa uji coba terbatas di Samsat, SPKT, dan gedung Mabes/Polda dengan fokus layanan informasi dan edukasi publik. Masyarakat menyambut antusias parade robot ini, terbukti dari sorak gemuruh ribuan warga di Monas. "Ini bukti Polri beradaptasi dengan zaman. Saya optimistis teknologi ini akan tingkatkan keamanan kita," ujar Rina (28), salah satu pengunjung.Anak-anak terlihat antusias berinteraksi langsung dengan robot humanoid. Polri menegaskan tiga pilar utama dalam pengembangan robotik: prinsip non-militer (fokus layanan publik), transparansi (pelaporan perkembangan berkala), dan kemanusiaan (robot sebagai pendukung personel). Irwasum Polri menekankan bahwa kehadiran robot masih bersifat demonstratif dan edukatif, dan dalam tahap menyesuaikan kebutuhan lapangan dengan teknologi.Sementara Dr. Yohanes Kurnia Widjaja, Direktur Utama PT SARI Teknologi, menyatakan seluruh robot masih dalam tahap riset dan pengembangan, khususnya peningkatan daya tahan cuaca ekstrem. "Robodog generasi awal mampu bertahan 8 jam, tapi kami menargetkan peningkatan hingga 24 jam. Untuk humanoid dan robot bom, uji stabilitas sensor dalam kondisi basah atau berdebu masih berlangsung," jelasnya. Kehadiran robot dalam peringatan ini bersifat simbolis sebagai wujud komitmen Polri terhadap transformasi digital. Semua unit masih dalam pengembangan dan belum berstatus operasional, namun menjadi penanda awal menuju smart policing yang berorientasi pada keselamatan warga dan efisiensi tugas.(red)
02 Jul 2025, 09:16 WIT
Besok, DPR Terima 1 Nama Calon Dubes Untuk AS
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membeberkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan mengirim satu nama calon Dubes RI di Amerika Serikat (AS) ke DPR pada Rabu (2/7/2025) besok. Selain Dubes RI untuk AS, ada beberapa nama calon dubes lain yang juga akan diserahkan."Menurut informasi dari Menteri Sekretaris Negara, bahwa, terutama duta besar beberapa negara sahabat, termasuk Amerika Serikat. besok akan dikirim ke DPR. Dan kita akan proses sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi I," ujar Dasco di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025). "Satu nama (yang diserahkan)," sambungnyaSaat ditanya apakah sosok yang dimaksud adalah eks Mendag Muhammad Luthfi atau bukan, Dasco membantahnya."Bukan, bukan, bukan. Nanti besok biar Komisi I, ini ada pimpinan Komisi I akan menjelaskan kepada pers terhadap duta besar negara sahabat yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR," jelas Dasco.Dasco menyebut nama calon Dubes AS dan dubes lainnya bakal diproses melalui mekanisme yang ada.Sebab, jangka waktu pada masa sidang DPR kali ini pendek. "Kita akan usahakan secepatnya, agar dapat segera dilantik pada selesai masa sidang yang saat ini," imbuhnya.Diketahui, posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.(Hen)
01 Jul 2025, 21:58 WIT
Kondisi Infrastruktur Belum Memadai, Pemda Mimika Sampaikan Permohonan Maaf
Papuanewsonline.com, Timika, – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kondisi infrastruktur yang kurang memadai dan beberapa permasalahan lainnya. Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, saat ditemui awak media di halaman Kantor Bupati Mimika, Senin ( 30/06/25) Yumte mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyadari adanya kekurangan dalam beberapa aspek pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik terhadap masyarakat. "Pemerintah Kabupaten Mimika memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga, khususnya terkait infrastruktur yang kurang baik dan perbedaan pandangan, terutama di Jayapura," Ujarnya. Kata Yumte, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. "Prioritas kami adalah memberikan layanan publik yang berkualitas agar masyarakat merasa nyaman dan puas," Ucapnya.Yumte mengakui adanya permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga sangat berdampak pada kualitas hasil pekerjaan." Pemerintah menyadari adanya masalah terkait perencanaan yang kurang matang dan pengadaan yang tidak tepat sasaran, sehingga berujung pada anggaran yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki manajemen proyek dan meningkatkan kualitas pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur," Jelas Yumte. Lanjut, Pj Sekda mengatakan ada beberapa langkah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni berupaya meningkatkan manajemen dan kualitas pendidikan, serta memperhatikan secara seksama setiap kebijakan dan implementasinya agar tidak menimbulkan masalah baru." Pemerintah Daerah berupaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proyek agar lebih terarah, efektif dan berkualitas," Tegasnya.Lanjut Yumte Pemerintah Kabupaten Mimika kedepan akan meningkatkan kualitas pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur sehingga benar-benar berkualitas." Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Semua pekerjaan, terutama proyek infrastruktur, harus berkualitas karena menyangkut kepentingan banyak orang," Pungkasnya.Sementara itu diketahui program 100 hari kerja Bupati dan Wakilbupati Mimika belum terlihat atau belum berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, banyak janji dalam program 100 hari kerja Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong dengan jargon JOEL tersebut, hingga hari ini per 1 Juli 2025 tidak ada gebrakan program strategis yang menyentuh langsung terhadap masyarakat di Kabupaten Mimika. ( Jidan )
01 Jul 2025, 10:06 WIT
Pemerintah Kabupaten Mimika Segera Realisasi Dana Otsus
Papuanewsonline. com, Timika – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terus berupaya meningkatkan realisasi dan penyerapan anggaran, Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dimana Dana yang telah masuk ke rekening kas daerah sebesar kurang lebih Rp 50 miliar dari total alokasi Rp160 miliar yang akan dicairkan dalam tiga tahap.Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Mallisa, di Timika, Senin (30/6/2025).Marthen mengungkapkan adanya beberapa kendala yang perlu segera diatasi untuk mempercepat proses penyerapan anggaran tersebut, Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pelaporan dan penagihan dari OPD." Perlunya peningkatan kedisiplinan dalam proses penagihan setelah penandatanganan kontrak kerja, hal ini penting," Ucapnya.Marthen mengaku ketepatan waktu pelaporan khususnya terkait laporan - laporan analisis mengenai penyerapan dana Otsus juga sangat penting." Laporan penyerapan dana Otsus yang sudah digunakan , harus segera disampaikan, sehingga mempermudah kita dalam realisasi dan penyerapan tahap berikutnya," Ujarnya.Marthen menyoroti Evaluasi dan keterlambatan pelaporan tahap pertama yang disebabkan oleh proses pembenahan dan penyempurnaan laporan dalam realisasi dana Otsus." Waktu input data kontraktor juga selalu menjadi kendala, karena input data per tanggal 21 Juli harus sudah terpenuhi, ini Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu juga menjadi kendala, dan bisa berpotensi dana dikembalikan," Tegasnya. Marthen mengatakan dalam tahap evaluasi ada beberapa temuan dalam realisasi Anggaran di OPD, dimana ada beberapa paket pekerjaan yang belum memiliki kontrak kerja sama. "Terdapat dua item yang bersumber dari dana Otsus belum memiliki kontrak, atas kendala ini, Kami akan melakukan pengecekan dan memastikan persyaratan sehingga terpenuhi agar proses realisasi anggaran dapat berjalan sesuai prosedur," Jelasnya.Kata Marthen Pemerintah Daerah akan terus berkomitmen untuk transparan dalam pengelolaan dana Otsus." Evaluasi menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana Otsus yang efektif dan efisien demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika," Pungkasnya. ( Jidan )
01 Jul 2025, 09:37 WIT
Gubernur Jhon Tabo Geram Dengan Aksi Demo Masyarakat Yang Menentang Hasil CPNS
Papuanewsonline.com, Wamena,- Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo geram terkait aksi demonstrasi masyarakat yang menentang hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Provinsi Papua Pegunungan.John Tabo mengatakan aksi demonstrasi tersebut tidak berdasar dan menyesatkan, karena pengumuman hasil seleksi telah transparan dan sesuai dengan ketentuan nasional serta afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP).Hal ini ditegaskan Gubernur Jhon Tabo saat memimpin apel di kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Senin (30/6/2025), Pagi.“Nilai tes SKD itu keluar secara terbuka. Setiap peserta tahu nilainya. Kalau tidak mencapai ambang batas afirmasi 286, ya tidak lulus. Lalu untuk apa demo?” Tegasnya.Gubernur Jhon menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan intervensi terhadap proses seleksi karena seluruh tahapan dan hasil sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya serta instansi pusat seperti BKN dan Kementerian PAN-RB.“Saya hanya meneruskan proses yang sudah berjalan. Tidak ada satu pun nama yang saya utak-atik,,” Ucapnya.Gubernur Jhon menyebutkan bahwa hasil seleksi terbuka dan transparan, sehingga hasil tes tidak bisa diinterfensi." Saya kasi contoh anak kandung Saya sendiri tidak lolos karena memiliki nilai kurang, berarti ini bukti bahwa saya tidak ada campur tangan atau intevensi, dan ini fakta, anak Saya tidak lolos dan tidak tertera dalam pengumuman resmi kelulusan," Tegasnya.Gubernur Jhon secara tegas mengatakan bahwa tidak pernah ikut campur dalam tes seleksi tersebut." Saya Gubernur, jadi Kalau saya mau campur tangan, mungkin nama anak saya ada di pengumuman. Tapi faktanya tidak. Ini bukti bahwa saya tidak ikut-ikut dalam hasil seleksi ini,” Pungkasnya.Jhon Tabo menyoroti aksi demonstrasi tersebut yang menyampaikan aspirasi tapi tidak mencerminkan budaya orang Papua." Menyampaikan aspirasi itu hak, tapi harus sesuai substansi dan melalui kajian, karena menyampaikan aspirasi yang ugal-ugalan dan tidak berdasar, akan merusak budaya masyarakat pegunungan Papua," Tutupnya.(red)
30 Jun 2025, 12:54 WIT
ASN Kabupaten Mimika Wajib Disiplin dan Memperkuat Komunikasi Internal Dalam Meningkatan Kinerja
Papuanewsonline.com, Timika,- Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam ruang lingkup Kabupaten Mimika kembali diarahkan agar tetap disiplin dan memperkuat komunikasi antara internal sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.Arahan ini langsung dari Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, saat memimpin apel pagi di Puspem Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin, (30/6 2025).Yumte mengatakan, arahan ini disampaikan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. " Kedisiplinan dalam hal kehadiran, kinerja, dan tanggung jawab masing-masing ASN, harus ditingkatkan," ucap Yumte. Ia menyinggung sistem pemotongan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) yang akan diterapkan, dengan penyesuaian persentase pemotongan berdasarkan waktu kehadiran. "Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan kita sebagai abdi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Saya harap setiap ASN memahami dan berkomitmen untuk meningkatkan kedisiplinan diri," Tegasnya. Yumte juga menyoroti pentingnya komunikasi internal yang efektif dan transparan, karena komunikasi yang baik antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sangat efektif dalam melayani masyarakat, selain itu untuk menghindari kesalahpahaman." Harus ada peningkatan koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga mencegah terjadinya kecurigaan dan meningkatkan rasa saling percaya antar sesama ASN," Sorotnya.Yumte mengingatkan pentingnya OPD melaporkan setiap kendala atau permasalahan yang dihadapi, agar segera dicari solusi bersama. " Pengelolaan anggaran dari masing-masing OPD harus efisien dan transparan," Imbunya.Yumte menegaskan bahwa akan tegas terhadap pengeluaran yang dianggap kurang efektif.Kata Dia, perencanaan dan pengelolaan angagaran akan diawasi secara ketat. hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Yumte mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. " Saya berharap arahan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mari kita bekerja sama, saling mendukung, dan berkomitmen untuk membangun Mimika yang lebih baik,"Pungkasnya. ( Jidan )
30 Jun 2025, 11:50 WIT
Buka Ruang Aspirasi Lewat Musik, Polri Gelar Festival Musik Jalanan Menyambut HUT Bhayangkara ke-79
Papuanewsonline.com, Jakarta,— Menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Divisi Humas Polri bekerja sama dengan Polda Metro Jaya menggelar Festival Musik Jalanan di kawasan Kota Tua, Jakarta, tepatnya di Lapangan Museum Fatahillah, pada Minggu (29/6/2025), Malam.Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara bertema “Polri untuk Masyarakat”, yang menekankan kedekatan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan budaya dan seni.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo PID) Divhumas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro, menyampaikan bahwa festival ini merupakan kegiatan tahunan yang telah dimulai sejak tahun 2022 dan terus mendapat sambutan hangat dari masyarakat.“Festival ini pertama kali digelar di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, dan terus diselenggarakan setiap tahun menjelang Hari Bhayangkara. Tahun ini antusiasme masyarakat juga sangat luar biasa. Ini menjadi ruang bagi musisi jalanan untuk mengekspresikan diri, dan bagi Polri untuk membuka diri terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Brigjen Pol Tjahyono Saputro.Ia juga menambahkan bahwa selain pertunjukan musik, sejak pagi hari telah dilaksanakan berbagai kegiatan layanan publik seperti perpanjangan SIM dan kegiatan sosial bertajuk Kopi Bareng bersama masyarakat.Festival ini turut menampilkan musisi jalanan dari berbagai wilayah di Jabodetabek serta tamu spesial dari komunitas Jogja Nol KM Pusik. Menariknya, empat band difabel juga turut tampil menunjukkan talenta mereka di hadapan publik.“Kami ingin menyampaikan bahwa Polri adalah bagian dari masyarakat. Kritik, apresiasi, dan masukan bisa disampaikan melalui musik. Inilah ruang yang kami buka bagi masyarakat,” tambah Tjahyono.Lebih lanjut, Polri juga menggelar sejumlah perlombaan dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79, seperti lomba multimedia, olahraga, hingga kegiatan melukis bersama anak-anak dan penyandang disabilitas yang digelar di Eco Park. Menjelang 1 Juli, berbagai persiapan tengah dimatangkan, termasuk agenda teknis untuk turnamen Kapolri Cup.Sementara itu, perwakilan dari Institut Musik Jalanan (IMJ), Andi Malewa, mengapresiasi peran Polri yang secara konsisten mendukung keberadaan dan tata kelola musisi jalanan di Indonesia.“Sejak 26 Mei 2022, musisi jalanan telah ditetapkan sebagai ‘Sobat Polri’. Ini bentuk pengakuan negara terhadap profesi musisi jalanan. Mereka kini bisa tampil secara legal di ruang publik, bukan lagi di lampu merah atau pasar,” ungkap Andi.Ia menyebut, IMJ bersama Polri telah menginisiasi tata kelola musik jalanan agar lebih terorganisir, inklusif, dan memiliki standar yang jelas. Para musisi jalanan bahkan telah melalui proses kurasi, termasuk penyandang disabilitas yang kini bisa tampil di stasiun KRL, MRT, dan Transjakarta.“Target kami, tata kelola musik jalanan Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara di Asia Tenggara. Malam ini kami hadirkan 20 musisi jalanan terbaik agar bisa dilihat langsung kualitas mereka,” tutup Andi.Festival ini diharapkan terus menjadi wadah kolaboratif antara Polri dan komunitas seni, sekaligus mempererat hubungan yang humanis antara aparat penegak hukum dan masyarakat.(red)
30 Jun 2025, 10:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
