Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Anev Program Kerja Bersama, Wakapolda Maluku: Wujudkan Polri Presisi di Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang efektif dan berdampak bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Program Kerja Bersama yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., bertempat di Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda Maluku, Rabu (22/10/2025) pukul 13.30 WIT.Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, antara lain Karoops, Karorena, Kabid TIK, serta para operator dan tim kerja Program Kerja Bersama. Sementara para Kapolres dan Kapolresta jajaran mengikuti kegiatan ini secara virtual dari masing-masing wilayah melalui fasilitas video conference.Dalam arahannya, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan bahwa kegiatan Anev ini merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan oleh Kapolda Maluku berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.“Program prioritas ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan strategis bagi seluruh satuan kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah,” tegas Brigjen Thobroni.Lebih lanjut, Wakapolda menjelaskan bahwa empat fokus utama Program Prioritas Polda Maluku menjadi bahasan utama dalam kegiatan Anev kali ini, yakni:Bersama menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, dengan memperkuat sinergitas antara fungsi operasional dan pembinaan masyarakat.Pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima, berbasis profesionalitas dan keadilan.Peran aktif mendukung program pemerintah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat Maluku.Pembinaan sumber daya kepolisian guna membentuk personel yang bermoral, profesional, modern, dan humanis.Wakapolda juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja di setiap satuan fungsi agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap pimpinan satuan lebih proaktif dalam menemukan solusi atas hambatan di lapangan dan memperkuat koordinasi lintas fungsi untuk mencapai target kinerja optimal.“Seluruh capaian yang sudah diperoleh agar terus ditingkatkan, dan terhadap kendala yang muncul di lapangan segera dilakukan langkah-langkah korektif. Anev ini menjadi ruang refleksi dan penegasan kembali arah kebijakan Polda Maluku menuju Polri yang Presisi,” ujar Brigjen Pol Imam Thobroni.Melalui kegiatan Anev ini, Polda Maluku meneguhkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menjadi arah kebijakan Polri di seluruh Indonesia. PNO-12
24 Okt 2025, 07:08 WIT
Pemprov Papua Gandeng OJK dan Perbankan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi KUR
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Melalui kerja sama strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan
nasional, Pemprov Papua kini gencar mendorong realisasi program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat di Bumi
Cenderawasih. Momentum penting itu ditandai
dengan Acara Akad Massal KUR Nasional Tahun 2025, yang digelar secara serentak
di seluruh Indonesia, termasuk di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada Selasa
(21/10/2025). Acara tersebut melibatkan lebih dari 800.000 debitur secara
nasional, dengan 145 pelaku UMKM Papua ikut berpartisipasi mewakili berbagai
sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan tradisional, serta
industri rumahan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur
Papua Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa program KUR bukan sekadar penyaluran
modal usaha, tetapi juga merupakan upaya komprehensif untuk membangun
kemandirian ekonomi masyarakat Papua. “Pemerintah tidak hanya mendorong
masyarakat untuk mengakses kredit, tetapi juga memastikan adanya pendampingan,
pelatihan, serta fasilitasi pemasaran, agar pelaku UMKM di Papua semakin kuat
dan mandiri,” ujar Aryoko Rumaropen di hadapan peserta akad massal. Ia menambahkan, kolaborasi antara
pemerintah, perbankan, dan OJK menjadi kunci dalam memastikan penyaluran KUR
tepat sasaran, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan. Dengan demikian, setiap pelaku usaha kecil tidak hanya mendapatkan
akses permodalan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan
mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Menurut Aryoko, potensi ekonomi
Papua sangat besar, terutama di sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti
pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan lokal. Namun, sebagian besar
pelaku usaha masih menghadapi kendala modal dan minimnya literasi keuangan. Program KUR diharapkan menjadi jembatan
antara perbankan dan masyarakat akar rumput, sehingga pelaku UMKM tidak lagi
bergantung pada sumber pembiayaan informal yang sering kali memberatkan. “Kami ingin agar setiap pelaku
usaha di kampung-kampung, di pasar-pasar, dan di daerah pesisir dapat merasakan
manfaat langsung dari program KUR ini. Dengan modal usaha yang terarah dan
pendampingan yang kuat, Papua bisa tumbuh menjadi daerah dengan basis ekonomi
rakyat yang kokoh,” jelas Aryoko. Selain pembiayaan produktif,
Pemprov Papua juga mendorong agar perbankan memperluas akses layanan digital
dan program literasi keuangan di wilayah pedalaman dan pesisir, agar masyarakat
lebih memahami cara mengelola kredit dan mengembangkan usaha kecil dengan
bijak. Untuk memastikan efektivitas
program, Pemprov Papua akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI)
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran serta pemanfaatan
dana KUR di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang
disalurkan digunakan secara produktif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata
bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga
berencana meluncurkan program pembinaan UMKM berbasis wilayah adat, yang
melibatkan dinas teknis, perguruan tinggi, serta lembaga pendamping ekonomi
lokal. “Kami ingin agar masyarakat tidak
hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam
pertumbuhan ekonomi Papua. Kemandirian ekonomi lokal harus menjadi visi bersama
kita,” tegas Wagub Aryoko. Dengan diselenggarakannya Akad
Massal KUR Tahun 2025 ini, pemerintah berharap semangat kewirausahaan
masyarakat Papua semakin tumbuh. Program KUR diharapkan menjadi cetak biru
kebangkitan ekonomi Papua, yang tidak hanya bergantung pada sektor tambang,
tetapi juga mengandalkan kekuatan ekonomi rakyat yang produktif dan mandiri. Acara ini juga menjadi momentum
penting bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas, dengan memanfaatkan dukungan
pembiayaan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah dan perbankan. “Kita ingin Papua tidak hanya
dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena masyarakatnya yang kreatif,
mandiri, dan sejahtera,” tutup Aryoko. Penulis: Jid Editor: GF
24 Okt 2025, 00:17 WIT
Tujuh Kepala Suku dan Lembaga P2MA PTP Nyatakan Dukungan kepada Frans Pigome untuk Pimpin PTFI
Papuanewsonline.com, Timika — Dinamika
kepemimpinan di tubuh PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menjadi sorotan
setelah Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua Tambang
(P2MA PTP) bersama tujuh kepala suku besar di wilayah Mimika menyampaikan dukungan
resmi kepada Frans Pigome untuk menjabat sebagai Presiden Direktur PTFI.
Pernyataan dukungan ini
disampaikan secara terbuka melalui pertemuan adat di Timika, yang dihadiri oleh
tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan pemuda dari wilayah yang terdampak
langsung oleh aktivitas pertambangan Freeport. Dukungan tersebut dianggap
sebagai aspirasi moral dan politik masyarakat adat Papua, yang menuntut agar
posisi pimpinan tertinggi perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu diisi
oleh putra asli Papua.
Ketua P2MA PTP Ruben Kobogau
bersama Sekretaris Jenderal Yonas Magai dalam pernyataannya menegaskan bahwa
dukungan ini tidak sekadar merupakan dorongan personal terhadap Frans Pigome,
melainkan bentuk komitmen masyarakat adat untuk memperjuangkan representasi
orang asli Papua (OAP) di posisi strategis perusahaan yang selama puluhan tahun
beroperasi di tanah mereka.
“Kami, tujuh kepala suku yang
wilayah adatnya bersinggungan langsung dengan aktivitas tambang Freeport,
menilai bahwa sudah saatnya putra asli Papua memimpin perusahaan ini. Kami
percaya Frans Pigome memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas untuk membawa
Freeport menjadi perusahaan yang berkeadilan bagi rakyat Papua,” ujar Ruben
Kobogau, didampingi Yonas Magai.
Pernyataan tersebut disambut
hangat oleh para kepala suku yang hadir. Mereka menegaskan bahwa dukungan ini
mencerminkan semangat Otonomi Khusus Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001.
Dalam pandangan masyarakat adat, Frans
Pigome dipandang sebagai figur yang memahami dinamika sosial, ekonomi, dan
budaya Papua secara menyeluruh. Ia dinilai mampu menjadi jembatan antara
perusahaan dan masyarakat lokal, sekaligus membawa visi pembangunan
berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan orang asli Papua.
“Kami melihat sosok Frans Pigome
sebagai pemimpin yang mampu mempersatukan semua pihak. Ia bukan hanya
representasi OAP, tetapi juga simbol harapan agar Freeport lebih manusiawi dan
berpihak pada masyarakat sekitar tambang,” ungkap salah satu kepala suku yang
turut menandatangani pernyataan dukungan.
Selain soal kepemimpinan, para
tokoh adat juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan
hasil tambang agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh
segelintir pihak, melainkan juga oleh masyarakat adat di wilayah operasi.
Melalui momentum ini, P2MA PTP
menekankan perlunya penguatan kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan,
pendidikan, dan pengelolaan lingkungan di area operasi Freeport.
Mereka mendorong agar perusahaan
memberi ruang lebih luas bagi tenaga kerja OAP, meningkatkan pendidikan vokasi
berbasis kebutuhan industri tambang, serta menjalankan program pelestarian
lingkungan yang transparan dan berkelanjutan.
“Freeport beroperasi di tanah
Papua selama puluhan tahun. Sudah saatnya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh
anak-anak asli negeri ini — bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial, tapi juga
pemberdayaan yang nyata,” kata Yonas Magai.
Menurutnya, keberadaan Frans
Pigome di posisi puncak akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan
masyarakat adat Papua untuk mendapatkan keadilan ekonomi dan pengakuan politik
di sektor strategis nasional.
Dalam pernyataan penutup, para
tokoh adat dan pimpinan P2MA PTP menyerukan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Papua, dan manajemen PTFI mendengarkan aspirasi ini dengan penuh
tanggung jawab. Mereka menilai, dukungan terhadap Frans Pigome bukan semata
dorongan politik, melainkan seruan moral bangsa agar pembangunan di Papua
dilakukan dengan mengutamakan partisipasi dan kepemimpinan lokal.
“Kami tidak ingin hanya menjadi
penonton di tanah sendiri. Kami ingin ikut menentukan arah masa depan Papua,
termasuk dalam perusahaan besar seperti Freeport. Dukungan kami kepada Frans
Pigome adalah simbol dari harapan itu,” ujar Ruben Kobogau tegas.
Pertemuan adat tersebut diakhiri
dengan doa bersama dan penandatanganan dokumen pernyataan dukungan dari tujuh
kepala suku besar, yang menjadi bagian dari wilayah terdampak langsung
aktivitas PTFI. (GF)
23 Okt 2025, 14:20 WIT
Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025: Pemerintah Kabupaten Mimika Teguhkan Komitmen Pembangunan
Papuanewsonline.com, Timika —
Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai
sumber utama pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Gebyar Sadar Pajak Daerah Kabupaten
Mimika Tahun 2025. Kegiatan tahunan ini menjadi
wadah apresiasi bagi para wajib pajak teladan yang dinilai berperan aktif dan
taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, acara ini juga dirancang
untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam
mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam cuplikan video, Bupati Mimika
Johannes Rettob menegaskan bahwa pajak memiliki peran vital dalam menopang
pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan
publik. Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada masyarakat dan pelaku usaha
yang telah menunjukkan kepatuhan dan kontribusi nyata melalui pembayaran pajak
tepat waktu. “Pajak kuat, Mimika hebat —
itulah semangat yang ingin kita bangun bersama. Karena dengan kesadaran
membayar pajak, pembangunan di Mimika dapat terus berjalan dan memberi manfaat
bagi seluruh masyarakat,” ujar Bupati Johannes Rettob. Menurutnya, kegiatan seperti
Gebyar Sadar Pajak bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga sarana edukasi
publik untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan daerah.
“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah investasi bagi masa depan Mimika,”
tambahnya. Sementara itu, Wakil Bupati
Mimika Emanuel Kemong menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam
setiap aspek pembangunan daerah, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Ia menjelaskan bahwa pada acara
puncak Gebyar Sadar Pajak 2025, Bapenda akan melaksanakan pengundian hadiah
menarik bagi wajib pajak dari berbagai sektor seperti hotel, restoran, hiburan,
serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, pemerintah juga
menyiapkan penghargaan khusus bagi Wajib Pajak Teladan, yang dinilai memiliki
tingkat kepatuhan dan kontribusi tinggi dalam mendukung pendapatan asli daerah
(PAD). “Kami berharap apresiasi ini
dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya untuk terus
patuh membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan hari ini akan kembali dalam
bentuk pembangunan yang kita nikmati bersama,” ungkap Wakil Bupati. Rangkaian kegiatan Gebyar Sadar
Pajak 2025 dibuka dengan Bapenda Fun Run 7K, sebuah ajang olahraga yang
menggabungkan semangat kebugaran dengan edukasi pajak. Ratusan peserta dari
berbagai kalangan — mulai dari ASN, pelaku usaha, pelajar, hingga masyarakat
umum — turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifa, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai lomba
lari, tetapi juga sebagai kampanye sadar pajak yang lebih dekat dan
menyenangkan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin
mengajak masyarakat untuk berolahraga sambil menumbuhkan semangat sadar pajak.
Karena pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi nyata bagi kemajuan
Mimika,” kata Dwi Cholifa. Selain Fun Run, Bapenda juga
menyiapkan pameran layanan pajak, stand informasi digital, serta sosialisasi
mengenai inovasi pembayaran pajak online, yang memudahkan masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban pajak tanpa harus datang langsung ke kantor. Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025
tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum penting untuk
memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan
daerah. Melalui inovasi digitalisasi dan pelayanan yang lebih cepat, pemerintah
berupaya menciptakan pengalaman positif bagi para wajib pajak. Bupati Johannes Rettob
menegaskan, keberhasilan pembangunan Mimika tidak hanya ditentukan oleh
kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam
memenuhi kewajiban pajak. “Kami ingin menjadikan Mimika
sebagai contoh daerah yang mampu membangun dengan kekuatan sendiri, dari dan
untuk masyarakatnya,” ujar Bupati. Dengan meningkatnya kepatuhan
pajak, Pemerintah Kabupaten Mimika optimis target pendapatan daerah tahun 2025
dapat tercapai bahkan melampaui ekspektasi. Melalui Gebyar Sadar Pajak Daerah
2025, Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan komitmen bahwa setiap program dan
kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak bukan
sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi fondasi yang menopang kemajuan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Semangat ini sejalan dengan visi
“Mimika Hebat dan Sejahtera” yang hanya dapat diwujudkan dengan partisipasi
aktif seluruh elemen masyarakat. “Kami percaya, ketika masyarakat
sadar akan pentingnya pajak, maka keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud
bagi seluruh rakyat Mimika,” pungkas Dwi Cholifa. Penulis: Bim Editor: GF
23 Okt 2025, 01:04 WIT
Festival Pesona Meti Kei 2025 Resmi Dibuka: Perpaduan Budaya, Alam, dan Kebersamaan yang Menyatu
Papuanewsonline.com, Maluku
Tenggara — Langit biru dan semilir angin laut menjadi saksi kemeriahan
pembukaan Festival Pesona Meti Kei 2025 yang digelar di Kabupaten Maluku
Tenggara. Festival yang berlangsung dari 21 hingga 27 Oktober 2025 ini menjadi
momen istimewa bagi masyarakat Kepulauan Kei untuk merayakan keindahan alam
sekaligus kekayaan budaya lokal. Pembukaan festival ditandai
dengan pelepasan balon berwarna-warni ke udara oleh Bupati Maluku Tenggara,
Muhamad Thaher Hanubun, bersama unsur Forkopimda, TNI, dan Polri di kawasan Monumen
Evav Langgur. Momen simbolis ini menandai dimulainya rangkaian acara yang
menggabungkan seni, budaya, dan tradisi bahari masyarakat Kei. Festival ini berakar dari
fenomena alam khas Kepulauan Kei yang disebut “Meti Kei”, yaitu peristiwa
pasang surut laut ekstrem di mana air laut surut hingga sejauh ratusan meter,
memperlihatkan dasar laut yang luas seperti hamparan daratan baru. Fenomena ini
tidak hanya menakjubkan, tetapi juga menjadi simbol hubungan harmonis antara masyarakat
Kei dengan alam lautnya. Salah satu kegiatan paling
dinantikan adalah tradisi “Wer Warat”, yakni penangkapan ikan secara
tradisional menggunakan daun kelapa yang dibentangkan di laut dan ditarik
bersama-sama oleh masyarakat. Tradisi ini bukan sekadar kegiatan menangkap
ikan, tetapi juga lambang kebersamaan dan kerja sama masyarakat pesisir. “Festival ini tidak hanya untuk
hiburan, tapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya,
tradisi, dan semangat gotong royong masyarakat Kei kepada dunia,” ujar Bupati
Muhamad Thaher Hanubun dalam sambutannya. Selain Wer Warat, Festival Pesona
Meti Kei 2025 juga menghadirkan berbagai acara menarik seperti Lomba Goyang
Kreasi Meti Kei, pameran kuliner lokal, ekspedisi wisata alam, pagelaran musik
tradisional, hingga lomba perahu hias. Acara ini menjadi magnet bagi
wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati perpaduan keindahan
alam pantai pasir putih, laut jernih, dan budaya yang masih terjaga
autentisitasnya. Ketua Panitia Festival, Budhi
Toffy, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya
pemerintah daerah dalam mendorong pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. “Festival Pesona Meti Kei bukan
hanya ajang seremonial, tetapi strategi promosi wisata yang berorientasi pada
pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal,” jelas Budhi. Festival tahunan ini telah
menjadi bagian penting dari kalender pariwisata Maluku Tenggara dan mendapat
dukungan penuh dari pemerintah daerah serta berbagai pihak, termasuk pelaku
UMKM, komunitas budaya, hingga organisasi pemuda. Kehadiran berbagai instansi dan
perwakilan masyarakat dalam acara pembukaan menunjukkan tingginya semangat
kebersamaan untuk menjadikan Maluku Tenggara sebagai destinasi unggulan di
Indonesia timur. Bupati Thaher Hanubun berharap
melalui festival ini, Maluku Tenggara dapat semakin dikenal sebagai daerah yang
kaya akan budaya, ramah wisatawan, dan memiliki potensi alam luar biasa. “Kami ingin dunia melihat bahwa
Kepulauan Kei bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya nilai-nilai
budaya dan solidaritas masyarakatnya,” tegasnya. Dengan semangat pelestarian dan
promosi budaya, Festival Pesona Meti Kei kini tidak hanya menjadi agenda lokal,
tetapi juga menarik perhatian nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif RI turut memberi apresiasi terhadap konsistensi pelaksanaan festival
yang menjadi ikon wisata bahari Maluku Tenggara. Festival ini juga menjadi ajang
bagi para seniman, pelaku ekonomi kreatif, serta generasi muda Kei untuk
menunjukkan karya dan inovasinya. Dari seni tari, musik tradisional, hingga
pameran kerajinan tangan, seluruhnya mencerminkan kekayaan warisan budaya yang
terus hidup dan berkembang di tanah Evav. Rangkaian Festival Pesona Meti
Kei 2025 akan berlangsung hingga 27 Oktober dengan puncak acara “Wer Warat” di
pesisir Ohoi Ngilngof, salah satu lokasi paling indah di Maluku Tenggara.
Ribuan warga dan wisatawan diperkirakan akan hadir menyaksikan langsung atraksi
budaya dan fenomena alam yang menakjubkan ini. “Kami ingin setiap orang yang
datang ke Kei pulang dengan kenangan, bukan hanya tentang pantai dan laut, tapi
juga tentang keramahan, kebersamaan, dan cinta terhadap alam,” ujar Budhi
menutup pernyataannya. Festival ini membuktikan bahwa
pariwisata bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang pelestarian
identitas dan kebanggaan lokal yang mendunia. Penulis: Hendrik Editor: GF
22 Okt 2025, 20:41 WIT
Gelar Seminar Internasional, Pusdik Binmas Polri: Ciptakan Lingkungan Aman dan Produktif
Papuanewsonline.com, Semarang – Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Lemdiklat Polri menggelar Seminar Internasional bertema “Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional”, pada Rabu (22/10/2025).Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang.Seminar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Asops Kapolri Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., JICA Expert Komjen Pol. Jepang Nakanishi Akira, Karojemengar Stamarena Polri / Ketua Ikatan Sakura Indonesia Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., serta sejumlah akademisi dari UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.Turut hadir Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., para Dirbinmas Polda di seluruh Indonesia secara virtual, serta Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, dan siswa Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas.Bangun Keamanan dan Produktivitas MasyarakatDalam sambutannya, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya peran polisi dan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan serta menciptakan lingkungan yang aman dan produktif.“Lingkungan yang aman tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan semangat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial,” ujar Komjen Chryshnanda.Ia menambahkan, konsep community policing atau pemolisian berbasis masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat, katanya, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan produktivitas masyarakat.Ubah Mindset, Jadikan Polisi Humanis dan ModernLebih lanjut, Kalemdiklat Polri menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) anggota Polri agar mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.“Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi harus mampu mencegah, menjembatani komunikasi sosial, dan memanusiakan manusia,” ungkapnya.Menurutnya, pemolisian sejatinya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena itu, setiap anggota Polri harus memiliki moralitas, literasi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. PNO-12
22 Okt 2025, 16:44 WIT
Kapolda Maluku Buka Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda: Dorong Profesionalisme dan Akuntabilitas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2025 Bidang Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian pada Polda Maluku dan Polres jajaran, Selasa (21/10/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama lantai V Mapolda Maluku, dan dihadiri oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni, S.I.K., Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol, S.I.K., seluruh pejabat utama Polda Maluku, serta tim audit kinerja Itwasda.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa audit kinerja bukan semata-mata kegiatan pemeriksaan, melainkan bagian penting dari sistem pengawasan internal Polri untuk memastikan seluruh kegiatan operasional, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.“Saya sangat berharap audit kinerja ini menjadi momentum untuk membuat kita semakin baik ke depan. Setiap tahun kita diaudit, baik oleh Itwasum Polri maupun Itwasda Polda Maluku, yang artinya kita harus terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Irjen Pol Dadang.Irjen Pol Dadang juga mendorong seluruh Satker untuk meningkatkan budaya tertib administrasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan organisasi. Menurutnya, hasil audit bukan sekadar penilaian kinerja, melainkan sarana pembelajaran agar institusi semakin profesional dan dipercaya masyarakat.Kegiatan audit kinerja tahap II ini akan dilaksanakan oleh tim Itwasda Polda Maluku terhadap seluruh satuan kerja dan Polres jajaran sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tubuh Polri, khususnya di wilayah Maluku. PNO-12
21 Okt 2025, 17:57 WIT
Bapenda Mimika Gelar Gebyar Sadar Pajak dan Fun Run 2025, Wajib Pajak Teladan Dianugerahi
Papuanewsonline.com, Mimika — Semangat
membangun Mimika melalui kepatuhan pajak kini dikemas dengan cara yang lebih
kreatif dan menyenangkan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah, Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika akan menggelar “Gebyar Sadar Pajak dan Bapenda Fun
Run 2025” pada Sabtu, 9 November 2025. Kegiatan spektakuler ini akan
dimulai dengan lari sejauh tujuh kilometer yang mengambil titik start di depan
Kantor Pusat Pemerintahan dan berakhir di halaman Kantor Bapenda Mimika, di
mana berbagai agenda hiburan, doorprize, dan penghargaan sudah disiapkan untuk
peserta. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifa, menjelaskan bahwa acara ini bukan sekadar ajang olahraga, melainkan
juga wadah untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak bagi
keberlanjutan pembangunan daerah. “Kami ingin masyarakat merasakan
bahwa membayar pajak bukan beban, tapi bentuk partisipasi aktif dalam membangun
Mimika. Lewat kegiatan yang fun seperti ini, kami berharap pesan itu bisa
sampai dengan cara yang positif dan menggembirakan,” ujar Dwi dengan antusias,
Senin (20/10/2025). Salah satu momen penting dalam
Gebyar Sadar Pajak tahun ini adalah pemberian penghargaan kepada para Wajib
Pajak Teladan, yang dinilai berperan aktif dan taat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Penghargaan akan dibagi dalam
empat kategori, yaitu hotel, restoran, hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). Menurut Dwi, pemilihan penerima penghargaan didasarkan pada tingkat
kepatuhan, ketepatan waktu pembayaran, serta catatan tidak memiliki tunggakan
selama dua hingga tiga tahun terakhir. “Penghargaan ini bentuk apresiasi
kami kepada wajib pajak yang sudah taat dan konsisten. Mereka adalah contoh
nyata warga yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah,” jelasnya. Selain penghargaan, panitia juga
menyiapkan berbagai hadiah menarik melalui undian bagi masyarakat yang telah
berpartisipasi dengan mengunggah struk transaksi dari hotel, restoran, dan
tempat hiburan yang terdaftar dalam sistem pajak elektronik Bapenda. Langkah
ini bertujuan mendorong masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pajak
transaksi yang mereka bayarkan setiap kali berbelanja atau menikmati layanan
publik. Dalam kesempatan yang sama, Dwi
Cholifa juga menyinggung adanya kebijakan baru terkait penyesuaian tarif Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di Mimika. Kebijakan ini dilakukan menyusul terbitnya undang-undang
baru yang memperbolehkan tarif maksimal PBB hingga 0,5 persen, namun Bapenda
Mimika menegaskan tidak akan menaikkan tarif secara ekstrem. “Kita tidak menaikkan tarif
setinggi itu. Kita bagi wilayah menjadi lima klaster, sehingga hanya area
dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tinggi yang akan disesuaikan. Prinsipnya,
kebijakan ini adil dan proporsional,” terang Dwi. Ia menegaskan bahwa kebijakan
tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah, melainkan juga
untuk menyesuaikan nilai tanah agar lebih realistis dan transparan, terutama
ketika terjadi transaksi jual beli atau pengalihan hak.
Dengan demikian, masyarakat justru akan lebih diuntungkan karena nilai tanah
yang tercatat menjadi lebih mendekati nilai pasar sebenarnya. Melalui kegiatan Gebyar Sadar
Pajak ini, Bapenda Mimika berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif
masyarakat bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah.
Pendapatan dari pajak digunakan untuk mendukung berbagai program publik seperti
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial yang dirasakan
langsung oleh masyarakat. “Kami ingin membangun budaya
sadar pajak sejak dini. Pajak yang dibayar warga kembali ke masyarakat dalam
bentuk jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum lainnya,” tegas
Dwi. Acara ini juga menjadi momentum
untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus
memperlihatkan wajah Bapenda Mimika yang lebih terbuka, aktif, dan inovatif
dalam mengedukasi warga. Dengan rangkaian kegiatan yang
dikemas santai dan penuh semangat, Gebyar Sadar Pajak dan Bapenda Fun Run 2025
diharapkan menjadi salah satu kegiatan tahunan yang paling ditunggu oleh
masyarakat Mimika. Penulis: Bim Editor: GF
21 Okt 2025, 15:57 WIT
Realisasi APBD Mimika Capai 78 Persen, Tapi DBH Minerba Tahun Depan Diprediksi Turun Drastis
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah
Kabupaten Mimika terus menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan
daerah tahun 2025. Hingga triwulan keempat tahun berjalan, realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mencapai 78 persen, atau sekitar Rp4,8
triliun dari total target Rp6,1 triliun. Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa, menyampaikan bahwa angka ini
menunjukkan progres yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya. Ia menegaskan
bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antar-organisasi perangkat
daerah (OPD) dalam menjaga ritme penyerapan anggaran dan optimalisasi pendapatan
asli daerah (PAD). “Realisasi PAD kita sudah
mencapai 74,78 persen, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat juga sudah
masuk sebagian besar. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal daerah berjalan baik
dan sesuai target,” ujar Dwi Cholifa di Kantor Bapenda Mimika, Senin
(20/10/2025). Meski capaian tahun ini
menggembirakan, Dwi Cholifa mengingatkan bahwa tantangan fiskal besar menanti
pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan laporan proyeksi keuangan dan data laba
bersih PT Freeport Indonesia, Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba untuk Mimika
diperkirakan menurun drastis, yakni sekitar Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun. “DBH Minerba tahun depan
kemungkinan akan turun cukup signifikan. Hal ini terjadi karena penurunan
keuntungan bersih PT Freeport Indonesia, yang menjadi basis perhitungan bagi
hasil pendapatan daerah,” jelasnya. Penurunan ini tidak hanya
berdampak pada Mimika, tetapi juga pada sejumlah daerah penghasil minerba di
Indonesia. Dwi menjelaskan, sebanyak 19 gubernur telah bertemu langsung dengan
Menteri Keuangan RI untuk membahas skema baru distribusi DBH agar tidak terlalu
membebani fiskal daerah. “Jadi bukan hanya Mimika yang
terdampak. Hampir semua daerah penghasil ikut merasakan penurunan ini. Kita
berharap ada kebijakan kompensasi atau penyesuaian dari pusat,” tambah Dwi. Menghadapi kemungkinan penurunan
pendapatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan strategi
antisipatif melalui dua pendekatan utama: diversifikasi sumber pendapatan dan
efisiensi pengelolaan belanja daerah. Bapenda Mimika kini tengah
mengkaji potensi pajak dan retribusi daerah yang bisa ditingkatkan, termasuk
sektor perizinan, pariwisata, dan jasa transportasi lokal. Selain itu,
pemerintah juga berkomitmen memperketat penggunaan anggaran agar lebih efektif dan
tepat sasaran. “Kami akan mendorong penguatan
PAD dari sektor non-tambang agar tidak terlalu bergantung pada DBH Minerba. Di
sisi lain, efisiensi belanja harus terus dijaga supaya program prioritas tetap
berjalan tanpa terganggu,” tegas Dwi. Ia menambahkan, Pemkab Mimika
juga terus berkoordinasi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah untuk
memastikan seluruh kegiatan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana meski
terdapat tekanan dari sisi pendapatan. Kepala Bapenda Mimika ini
menyampaikan optimismenya bahwa hingga akhir tahun 2025, realisasi APBD dapat
mencapai lebih dari 95 persen. “Kami optimis target APBD tahun
ini akan tercapai. Semua OPD sudah bekerja keras mempercepat proses pelaksanaan
kegiatan dan serapan anggaran, terutama untuk sektor prioritas seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ucapnya. Dwi juga mengingatkan pentingnya
kedisiplinan administrasi dan transparansi keuangan agar tidak ada hambatan
dalam pelaporan maupun audit ke depan. Dengan berbagai langkah strategis
yang disiapkan, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat menjaga stabilitas
fiskal daerah dan tetap memberikan pelayanan publik yang optimal meski
menghadapi tantangan penurunan DBH Minerba di tahun mendatang. Penulis: Jid Editor: GF
21 Okt 2025, 15:53 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
