Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Pemprov Papua Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Literasi Keuangan: Sinergi OJK dan Pemerintah
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan
literasi keuangan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) di seluruh wilayah Papua. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Puncak
Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Papua bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)
Provinsi Papua, pada Sabtu (25/10/2025) di halaman Kantor Pusat Bank Papua,
Jayapura. Acara yang berlangsung meriah ini
dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Papua, mewakili Gubernur Papua, dengan pemukulan tifa sebagai
tanda dimulainya rangkaian kegiatan. Momen ini menjadi simbol harmoni antara
pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mendorong inklusi keuangan
yang berkeadilan di Tanah Papua. “Tema BIK tahun ini, ‘Inklusi
Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju,’ sangat sejalan dengan
visi pembangunan Papua 2025–2030, yaitu ‘Transformasi Papua Baru yang Maju dan
Harmonis.’ Pemerintah terus berupaya agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi
pengguna, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi modern,” ujar
perwakilan Gubernur dalam sambutannya. Dalam kesempatan tersebut,
Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada OJK dan seluruh pelaku
industri jasa keuangan atas kontribusinya dalam mendorong literasi dan inklusi
keuangan di Papua.
Melalui kegiatan edukatif, pelatihan manajemen keuangan, dan pendampingan
usaha, diharapkan masyarakat – khususnya pelaku UMKM – mampu memahami dan
mengelola keuangan dengan lebih baik. “Kita ingin masyarakat Papua
semakin paham cara menabung, berinvestasi, dan mengakses pembiayaan secara
formal. Literasi keuangan ini penting agar pelaku UMKM bisa naik kelas dan
menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah,” tegasnya. Pemerintah juga mendorong agar
lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank, memperluas jangkauan layanan
hingga ke daerah pedalaman dan pesisir. Upaya ini sejalan dengan visi
pemerataan pembangunan yang menjadi prioritas utama Pemprov Papua. Selain meningkatkan inklusi
keuangan, kegiatan BIK 2025 juga menitikberatkan pada pengembangan ekosistem
usaha produktif berbasis komoditas unggulan Papua, seperti kopi, kakao, pala,
perikanan laut, peternakan, serta produk ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Melalui kemitraan dengan Bank
Papua, OJK, dan lembaga pembiayaan lainnya, pemerintah berupaya memperluas
akses permodalan bagi UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan
menjangkau pasar yang lebih luas. “Papua memiliki potensi ekonomi
luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan potensi itu benar-benar
dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. UMKM adalah tulang
punggung ekonomi Papua,” ujar perwakilan Pemprov. Selain itu, kegiatan ini juga
menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memamerkan produk lokal unggulan di stan
pameran yang disediakan panitia. Produk-produk seperti kopi Wamena, tenun
Sentani, hasil olahan perikanan Nabire, dan kuliner khas Papua mendapat perhatian
besar dari pengunjung. Menariknya, acara Puncak BIK 2025
ini juga bertepatan dengan peringatan 100 tahun (1 Abad) Nubuatan Pdt. I.S.
Kijne (1925–2025), yang membawa makna spiritual mendalam bagi masyarakat Papua.
Seluruh peserta kegiatan turut mengucapkan selamat dan berdoa bersama sebagai
bentuk penghormatan terhadap sosok yang dikenal telah menanamkan nilai-nilai
pendidikan, kerja keras, dan iman dalam kehidupan orang Papua. “Momen ini bukan hanya soal
literasi keuangan, tetapi juga tentang membangun harapan baru — Papua yang maju
secara ekonomi, kuat secara sosial, dan harmonis secara budaya,” ujar panitia
penyelenggara dalam sambutannya. Pemerintah Provinsi Papua
menegaskan bahwa kegiatan seperti Bulan Inklusi Keuangan akan terus didorong
dan diperluas di tahun-tahun mendatang. Pemerintah menargetkan agar tingkat
literasi dan inklusi keuangan masyarakat Papua dapat meningkat signifikan hingga
80% pada tahun 2030. Sinergi antara pemerintah, dunia
usaha, dan lembaga keuangan diharapkan menjadi fondasi kuat bagi transformasi
ekonomi Papua menuju era baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mandiri. “Dengan semangat kebersamaan,
kita wujudkan Papua yang maju dan harmonis, di mana setiap warga memiliki akses
yang sama terhadap kesempatan ekonomi,” tutup perwakilan Gubernur dengan penuh
optimisme. Penulis: Jid Editor: GF
27 Okt 2025, 00:23 WIT
GATF 2025: Cara Pemprov Papua Bantu Masyarakat Dapatkan Tiket Terjangkau dan Jaga Inflasi
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Garuda
Travel Fair (GATF) 2025 yang resmi dibuka di Jayapura, Jumat (24/10/2025).
Event nasional yang berlangsung selama tiga hari, hingga 26 Oktober ini,
menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat sektor pariwisata, memperluas
akses masyarakat terhadap tiket penerbangan terjangkau, dan menjaga stabilitas inflasi
di wilayah Papua menjelang akhir tahun. Kepala Biro Perekonomian Setda
Papua, Andri, mengatakan bahwa kegiatan seperti GATF memiliki nilai strategis
bagi pemerintah daerah, terutama karena dampaknya terasa langsung di
masyarakat. “Pemerintah mendukung penuh
pelaksanaan Garuda Travel Fair ini karena manfaatnya jelas dan nyata. Selain
membantu masyarakat mendapatkan tiket dengan harga terjangkau, kegiatan ini
juga berperan dalam menekan laju inflasi yang biasanya meningkat di penghujung
tahun,” ujar Andri saat menghadiri pembukaan GATF 2025 di Jayapura. Menurut Andri, antusiasme
masyarakat terhadap GATF 2025 sangat tinggi. Sejak hari pertama, stan Garuda
Indonesia di pusat acara tampak dipadati pengunjung yang ingin memanfaatkan
promo tiket untuk berbagai rute penerbangan, baik domestik maupun internasional. Ia mengungkapkan bahwa minat
masyarakat Papua terhadap kegiatan serupa meningkat setiap tahun. Berdasarkan
laporan dari pihak Garuda Indonesia, nilai transaksi pada GATF tahun sebelumnya
mencapai sekitar Rp8–9 miliar, dan diharapkan tahun ini akan melampaui capaian
tersebut. “Kegiatan seperti ini punya
multiplier effect yang luas. Selain mendorong transaksi ekonomi, juga membuka
peluang bagi masyarakat untuk bepergian dengan biaya lebih efisien, yang pada
akhirnya turut menggerakkan roda ekonomi di sektor lainnya seperti transportasi
darat, perhotelan, dan kuliner,” jelasnya. Pemerintah Provinsi Papua menilai
GATF bukan hanya sekadar ajang promosi tiket murah, tetapi juga sarana untuk
menghidupkan kembali semangat berwisata dan memperkuat konektivitas
antarwilayah di Tanah Papua. Sementara itu, General Manager
Garuda Indonesia Branch Office Jayapura, Innu Al Kautsar, menegaskan bahwa GATF
merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pihak maskapai dengan pemerintah
daerah. Menurutnya, Garuda Indonesia berkomitmen mendukung upaya pemerintah
dalam menjaga kestabilan ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap
transportasi udara. “Travel fair ini bukan hanya
tentang promo tiket pesawat, tapi juga bagian dari strategi kami untuk membantu
masyarakat Papua mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Melalui kegiatan ini,
kami berharap mobilitas masyarakat meningkat, sektor pariwisata berkembang, dan
ekonomi lokal pun semakin bergerak,” kata Innu. GATF 2025 di Jayapura juga
menghadirkan beragam penawaran menarik seperti diskon tiket hingga 80%, program
cicilan 0% dari berbagai bank mitra, serta paket perjalanan wisata domestik dan
internasional. Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif
seperti games berhadiah, talkshow pariwisata, hingga sesi konsultasi perjalanan
dengan agen resmi Garuda Indonesia. Lebih dari sekadar ajang promosi,
GATF dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas. Dengan meningkatnya mobilitas
masyarakat, perputaran uang di daerah juga ikut meningkat. Sektor-sektor
pendukung seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan transportasi lokal turut
merasakan manfaatnya. Andri menegaskan bahwa kegiatan
semacam ini sangat sejalan dengan kebijakan Pemprov Papua yang fokus pada
pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi. “Pemerintah ingin agar kegiatan
ekonomi masyarakat terus berjalan stabil. GATF menjadi salah satu contoh
bagaimana kerja sama antara pemerintah dan swasta dapat menciptakan dampak
ekonomi positif sekaligus memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” ucapnya. Selain itu, GATF juga menjadi
ajang penting dalam memperkenalkan potensi pariwisata Papua kepada masyarakat
luas. Dengan semakin mudahnya akses transportasi udara dan meningkatnya minat
berwisata, Papua diharapkan bisa menjadi destinasi unggulan di kawasan timur
Indonesia. Baik Pemerintah Provinsi Papua
maupun pihak Garuda Indonesia menyatakan komitmen untuk terus melanjutkan kerja
sama strategis ini di tahun-tahun berikutnya. Tujuannya bukan hanya memperluas
akses perjalanan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah. “Kami berharap kegiatan seperti
ini bisa menjadi agenda tahunan tetap di Jayapura. Dengan dukungan pemerintah
dan antusiasme masyarakat, Papua akan semakin maju dan terkoneksi dengan
wilayah lain di Indonesia,” pungkas Innu. Penulis: Jid Editor: GF
26 Okt 2025, 22:50 WIT
Orang Tua Senang Anaknya Dapat MBG dari SPPG Polda Metro: Sajian Menu Variatif
Papuanewsonline.com, Jakarta – Maryanti, salah satu orang tua penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengaku senang anaknya mendapat jatah makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cengkareng. Ia menilai menu yang disajikan beragam dan menyehatkan bagi anak-anak."Menu yang disediakan cukup variatif," kata Maryanti, Sabtu (25/10/2025).Ia menyebut variasi menu yang diberikan meliputi sumber protein hewani hingga sayuran dan buah-buahan. "Terdiri dari ikan, ayam, daging, susu, sayur, dan buah-buahan," sambungnya.Menurut Maryanti, hidangan yang dibagikan tidak hanya bergizi, tetapi juga disajikan dengan standar kebersihan tinggi. "Semuanya disajikan dengan bersih dan higienis," ujarnya.Selain membuat anaknya senang, program MBG juga dinilai membantu meringankan beban orang tua. Mereka tak lagi harus repot menyiapkan bekal harian untuk anak.Sebelumnya, SPPG Cengkareng yang berada di bawah pengawasan Polda Metro Jaya tercatat mampu memproduksi 3.800 porsi makanan bergizi setiap hari. Seluruh proses produksi dipastikan berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pemeriksaan bahan hingga pengecekan keamanan pangan oleh tenaga medis."Kami memastikan makanan yang diproduksi aman, bergizi, dan siap dikemas serta didistribusikan ke sekolah-sekolah sekitar," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri saat meninjau dapur SPPG Cengkareng, Jumat (24/10).Irjen Asep menegaskan, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Khususnya dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak menjadi generasi yang lebih sehat, kuat, dan sejahtera,” katanya.Sebagai ciri khas, dapur SPPG dilengkapi dengan standar tinggi sanitasi dan peralatan modern, seperti filter air RFP dan RO, water heater, pengering food tray, filltank stainless, hingga bio tank untuk pengelolaan limbah ramah lingkungan. Tak hanya itu, setiap hidangan juga melalui uji food safety testing sebelum didistribusikan.Diketahui, program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif sejak dini. Selain menekan angka malnutrisi dan stunting, program ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan BUMDes. PNO-12
26 Okt 2025, 08:59 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Syukuran HKGB ke-73 Tahun
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si menegaskan, dukungan Bhayangkari kepada Polri sangat penting untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.Penegasan ini disampaikan Kapolda selaku Pembina Bhayangkari Daerah Maluku saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-73 Tahun yang dihelat di gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (23/10/2025).Acara peringatan HKGB yang mengusung tema "Bhayangkari Berkarya Mendukung Polri untuk Masyarakat” ini dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Irwasda dan Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolresta P. Ambon dan P. P. Lease, Pakor Polwan Polda Maluku, Para Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, Warakawuri dan undangan lainnya.Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan Pemberian Tanda Penghargaan Lencana Bakti Sewindu, Dwiwindu, dan Triwindu kepada Bhayangkari yang dinilai telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas dalam mendukung pengabdian suami kepada institusi Polri.Sebagai Pembina Bhayangkari Daerah Maluku, Kapolda Irjen Dadang Hartanto menyampaikan tema peringatan HKGB tahun ini sangat relevan dengan semangat pengabdian Polri dalam melayani masyarakat.“Tema peringatan yang diambil tahun ini merupakan tema yang sejalan dan selaras dengan tugas Polri, yakni Polri untuk masyarakat, sedangkan Bhayangkari berkarya untuk mendukung Polri dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Tema ini sangat bagus dan bermakna,” ungkap Kapolda.Lebih lanjut Kapolda kembali menegaskan keberadaan Polri untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Berbagai bentuk kejahatan terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kejahatan siber yang kini semakin canggih dan sulit dideteksi.Masyarakat, kata Kapolda, membutuhkan pelayanan Polri yang profesional. Namun untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tengah tantangan zaman seperti sekarang bukanlah hal yang mudah. Perkembangan teknologi dan digitalisasi, khususnya media sosial, ungkap Kapolda, menjadi tantangan tersendiri karena dapat memunculkan bentuk kejahatan baru, meskipun secara prinsip merupakan kejahatan konvensional.Kapolda juga menyoroti pentingnya dukungan dari seluruh pihak, terutama dari Bhayangkari yang memiliki peran sangat signifikan sebagai pendamping anggota Polri.Menurutnya, tugas Polri yang berat dan penuh risiko akan terasa lebih ringan ketika diimbangi dengan keharmonisan dalam keluarga.Polri, lanjut Kapolda, memiliki keterbatasan sumber daya dan menghadapi banyak dinamika di lapangan. Dukungan penuh dari Bhayangkari sangat penting. Bhayangkari adalah pendamping sejati yang bisa memberikan ketenangan dan semangat bagi suami ketika kembali dari tugas. "Rumah menjadi satu-satunya tempat istirahat bagi Bhayangkara sejati. Karena itu, Bhayangkari harus menjadi cooling system, penyejuk bagi keluarga,” pinta Kapolda.Selain berperan di lingkup keluarga, Bhayangkari juga memiliki peran sosial yang luas di masyarakat. Melalui berbagai kegiatan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, bantuan sosial, dan kegiatan kemanusiaan lainnya, Bhayangkari ikut serta dalam membangun citra positif Polri dan mempererat hubungan dengan masyarakat.“Gerakan Bhayangkari mencerminkan wujud nyata keluarga besar Polri. Ketika masyarakat melihat Bhayangkari, maka mereka juga melihat Polri. Karena itu, jaga sikap dan perilaku, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Hindari perilaku hedonisme, jaga kesederhanaan, dan bijak dalam menggunakan media sosial,” tegas Kapolda.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga memberikan pesan khusus kepada seluruh pengurus Bhayangkari agar terus menjaga komunikasi dan solidaritas di setiap tingkatan.Ia mengungkapkan, Bhayangkari adalah wadah silaturahmi yang harus mampu mempersatukan, bukan memecah belah. “Lakukan pendekatan kepada anggota Bhayangkari di tingkat paling bawah, dengarkan keluh kesah mereka, datangi mereka. Ada Bhayangkari yang jauh dari suaminya, bantu agar mereka tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Jaga perilaku di tempat publik dan media sosial karena semuanya menjadi sorotan publik,” pesan Kapolda.Bhayangkari, tambah Kapolda, memiliki makna “tidak ada bahaya”, yang merepresentasikan kekuatan, kesetiaan, dan ketulusan dalam mendukung tugas suami di institusi Polri. “Bhayangkari memiliki peran ganda, selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita pekerja profesional. Keduanya harus diatur dengan baik agar berjalan selaras. Jadikan organisasi Bhayangkari ini wadah kebersamaan dan persaudaraan yang kokoh, bukan tempat perpecahan. Jaga solidaritas dan semangat kebersamaan,” tutup Kapolda.Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian tumpeng mini kepada Bhayangkari berprestasi, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kiprah mereka dalam mendukung berbagai kegiatan sosial maupun organisasi.Selanjutnya diberikan pula penghargaan kepada Bhayangkari berprestas, diiringi suasana haru dan penuh semangat kebersamaan. PNO-12
25 Okt 2025, 08:09 WIT
Audiensi Dengan Menhut, Kapolri Siap Bersinergi Hadapi Karhutla
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia."Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," kata Sigit. Menurut Sigit, saat ini, Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada periode September hingga November 2025. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian timur. Namun, karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik. "Meski demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani," ujar Sigit.Sigit memaparkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). Menurutnya, angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. "Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut," ucap Sigit.Sigit memastikan, dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.Pada tahun 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli. Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan."Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan," papar Sigit. Upaya tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla."Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan denganaplikasi instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK)," papar Sigit. Kemudan, melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time. Ketika, ditemukan adanya titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan melalui personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.Selanjutnya, Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan tegas dan profesional. Pada periode Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan."Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang," tutup Sigit. PNO-12
25 Okt 2025, 07:51 WIT
Rp4,8 Triliun Masuk Kas Daerah, Bapenda Mimika Optimis Lampaui Target Pendapatan
Papuanewsonline.com, Mimika —
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan tren yang sangat
positif menjelang akhir tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi
pendapatan daerah telah mencapai Rp4,8 triliun, atau sekitar 78 persen dari
target tahunan sebesar Rp6,1 triliun. Capaian ini menandakan bahwa
mesin ekonomi daerah bergerak dengan baik dan potensi pendapatan asli daerah
(PAD) maupun dana transfer dari pusat masih menunjukkan tren yang stabil.
Dengan sisa waktu dua bulan menuju penutupan tahun anggaran, Bapenda optimis
dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, menyampaikan bahwa performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi
salah satu penopang utama realisasi pendapatan tahun ini.
Menurutnya, PAD telah melampaui ekspektasi awal, menjadi indikator keberhasilan
strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan selama
2025. “PAD tercatat sebesar Rp369
miliar lebih, melampaui target awal yang sebesar Rp349 miliar lebih. Ini bukti
bahwa kesadaran wajib pajak di Mimika meningkat, didukung dengan sistem
pelayanan pajak yang semakin mudah dan transparan,” jelas Dwi Cholifah saat
ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/10/2025). Dwi menjelaskan, keberhasilan ini
juga tidak terlepas dari upaya digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi yang
telah diterapkan Bapenda. Dengan sistem berbasis elektronik, masyarakat kini
bisa melakukan pembayaran secara online, sehingga mempercepat arus penerimaan
daerah dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Selain dari PAD, Dana Bagi Hasil
(DBH) juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama Mimika. Hingga Oktober,
DBH yang telah diterima mencapai Rp1,6 triliun dari target Rp2,3 triliun, masih
menyisakan kekurangan sekitar Rp785 miliar yang diharapkan akan masuk pada
triwulan keempat. “Biasanya, DBH untuk triwulan IV
akan kami terima pada bulan November atau awal Desember. Komponen DBH ini
meliputi royalti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, serta
Pajak Penghasilan (PPh),” ungkap Dwi. Ia menambahkan bahwa sektor
pertambangan, khususnya dari perusahaan tambang besar di wilayah Mimika,
menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan DBH. Namun, Bapenda juga terus
berupaya menjaga keseimbangan dengan memperkuat sektor ekonomi lokal seperti perdagangan,
pariwisata, dan jasa agar tidak bergantung sepenuhnya pada pendapatan berbasis
sumber daya alam. Meski masih terdapat selisih
sekitar Rp1,3 triliun untuk mencapai target akhir tahun, Dwi Cholifah
menyatakan optimisme penuh bahwa angka tersebut dapat tercapai bahkan
berpotensi melampaui target pendapatan 2025. “Kami optimis realisasi
pendapatan akan menembus target yang telah ditetapkan. Dengan dukungan seluruh
OPD dan masyarakat, kami yakin Mimika bisa terus tumbuh secara fiskal dan
berkelanjutan,” tegasnya. Optimisme tersebut juga didukung
dengan kebijakan Pemkab Mimika yang terus memperkuat tata kelola keuangan
daerah, memperluas basis pajak, dan memperbaiki sistem pengawasan agar
pendapatan daerah benar-benar digunakan secara efektif untuk pembangunan masyarakat. Dengan realisasi pendapatan yang
terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat mempertahankan
momentum pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Peningkatan pendapatan daerah
bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana setiap rupiah digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat Mimika,” ujar Dwi. Ia menambahkan bahwa sinergi
antar instansi dan kedisiplinan fiskal menjadi kunci utama agar pembangunan
Mimika dapat berjalan berkesinambungan. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:21 WIT
Stok Menipis, Harga Jeruk Limau di Pasar Sentral Timika Melonjak Tajam hingga Rp100 Ribu/Kg
Papuanewsonline.com, Timika —
Suasana Pasar Sentral Timika, Kabupaten Mimika, akhir pekan ini tampak sedikit
berbeda. Para pedagang bumbu dapur sibuk melayani pembeli sambil mengeluh soal
kenaikan harga yang mendadak. Harga jeruk limau atau yang biasa disebut jeruk
ikan, melonjak tajam hingga mencapai Rp100 ribu per kilogram pada Jumat
(24/10/2025).
Padahal, harga jeruk limau sebelumnya hanya berada di kisaran Rp40 ribu hingga
Rp50 ribu per kilogram. Tak hanya jeruk limau, jeruk nipis pun turut merangkak
naik menjadi Rp60 ribu per kilogram. Kenaikan harga ini bukan tanpa
sebab. Ida Suryani, salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Sentral Timika,
menjelaskan bahwa stok jeruk limau yang biasanya dikirim dari Jayapura kini
sangat terbatas. Menurutnya, pasokan yang menurun drastis membuat para pedagang kesulitan
memenuhi permintaan pelanggan. “Harga jeruk ikan ini naik sampai
Rp90 ribu bahkan Rp100 ribu per kilo. Kalau jeruk nipis, sekarang Rp60 ribu per
kilo. Stok jeruk cina dari Jayapura
terbatas sekali, jadi barangnya susah didapat,” tutur Ida kepada Papuanewsonline.com. Ia menambahkan, akibat harga yang
melonjak, pembeli kini tak lagi membeli dalam jumlah banyak. “Dulu dengan Rp5 ribu bisa dapat
beberapa ons, sekarang paling cuma dapat empat atau lima biji saja,” ujarnya
sambil menunjukkan jeruk limau yang mulai menguning di lapaknya. Keterbatasan stok dari luar
daerah makin diperparah dengan minimnya pasokan jeruk dari petani lokal di
Timika. Menurut Ida, hampir tidak ada
petani yang menanam jeruk limau secara massal di wilayah Mimika, sehingga ketergantungan
pada pasokan antarprovinsi masih sangat tinggi. “Kalau di sini jarang yang tanam
jeruk limau, paling ada di kebun rumah, tapi itu untuk kebutuhan sendiri, bukan
dijual ke pasar,” jelasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa
sistem distribusi bahan dapur di wilayah Papua Tengah masih sangat bergantung
pada jalur pengiriman laut dan udara dari kota-kota besar seperti Jayapura,
Nabire, atau Makassar. Begitu terjadi gangguan
distribusi, harga bahan pokok bisa melonjak dalam waktu singkat. Meski jeruk limau mengalami
kenaikan ekstrem, harga sejumlah bumbu dapur lainnya masih relatif stabil.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai rawit tetap bertahan di kisaran
Rp90 ribu per kilogram, tomat Rp30–35 ribu, serta bawang merah dan bawang putih
masing-masing Rp60 ribu per kilogram. Namun, para pedagang tetap
waswas. Mereka khawatir kenaikan harga jeruk limau bisa menjadi awal dari
lonjakan harga bahan pokok lainnya, terutama jika pasokan antarwilayah terus
terganggu. “Kalau kiriman dari luar makin
seret, bukan cuma jeruk yang naik. Cabai dan bawang juga bisa ikut-ikutan mahal
nanti,” ujar salah satu pedagang lain yang enggan disebut namanya. Kenaikan harga ini tentu menjadi
perhatian banyak pihak, terutama para pembeli yang harus menyesuaikan
pengeluaran rumah tangga. Sejumlah warga berharap pemerintah
daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dapat segera
mencari solusi untuk menstabilkan harga, baik dengan memperlancar distribusi
barang dari Jayapura maupun memberdayakan petani lokal. “Kalau bisa pemerintah bantu
carikan jalan supaya harga normal lagi. Kasihan ibu-ibu di rumah, masak jadi
susah kalau bahan-bahan mahal begini,” keluh seorang pembeli di area pasar. Pemerintah diharapkan dapat menginisiasi
kerja sama dengan daerah penghasil jeruk limau, serta memberikan dukungan bagi
petani lokal untuk mulai membudidayakan tanaman jeruk di wilayah Mimika, agar
tidak terus bergantung pada pasokan luar daerah. Penulis: Bim Editor: GF
25 Okt 2025, 04:07 WIT
Anev Program Kerja Bersama, Wakapolda Maluku: Wujudkan Polri Presisi di Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang efektif dan berdampak bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Program Kerja Bersama yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., bertempat di Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda Maluku, Rabu (22/10/2025) pukul 13.30 WIT.Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, antara lain Karoops, Karorena, Kabid TIK, serta para operator dan tim kerja Program Kerja Bersama. Sementara para Kapolres dan Kapolresta jajaran mengikuti kegiatan ini secara virtual dari masing-masing wilayah melalui fasilitas video conference.Dalam arahannya, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan bahwa kegiatan Anev ini merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan oleh Kapolda Maluku berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.“Program prioritas ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan strategis bagi seluruh satuan kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah,” tegas Brigjen Thobroni.Lebih lanjut, Wakapolda menjelaskan bahwa empat fokus utama Program Prioritas Polda Maluku menjadi bahasan utama dalam kegiatan Anev kali ini, yakni:Bersama menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, dengan memperkuat sinergitas antara fungsi operasional dan pembinaan masyarakat.Pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima, berbasis profesionalitas dan keadilan.Peran aktif mendukung program pemerintah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat Maluku.Pembinaan sumber daya kepolisian guna membentuk personel yang bermoral, profesional, modern, dan humanis.Wakapolda juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja di setiap satuan fungsi agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap pimpinan satuan lebih proaktif dalam menemukan solusi atas hambatan di lapangan dan memperkuat koordinasi lintas fungsi untuk mencapai target kinerja optimal.“Seluruh capaian yang sudah diperoleh agar terus ditingkatkan, dan terhadap kendala yang muncul di lapangan segera dilakukan langkah-langkah korektif. Anev ini menjadi ruang refleksi dan penegasan kembali arah kebijakan Polda Maluku menuju Polri yang Presisi,” ujar Brigjen Pol Imam Thobroni.Melalui kegiatan Anev ini, Polda Maluku meneguhkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menjadi arah kebijakan Polri di seluruh Indonesia. PNO-12
24 Okt 2025, 07:08 WIT
Pemprov Papua Gandeng OJK dan Perbankan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi KUR
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Melalui kerja sama strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan
nasional, Pemprov Papua kini gencar mendorong realisasi program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat di Bumi
Cenderawasih. Momentum penting itu ditandai
dengan Acara Akad Massal KUR Nasional Tahun 2025, yang digelar secara serentak
di seluruh Indonesia, termasuk di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada Selasa
(21/10/2025). Acara tersebut melibatkan lebih dari 800.000 debitur secara
nasional, dengan 145 pelaku UMKM Papua ikut berpartisipasi mewakili berbagai
sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan tradisional, serta
industri rumahan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur
Papua Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa program KUR bukan sekadar penyaluran
modal usaha, tetapi juga merupakan upaya komprehensif untuk membangun
kemandirian ekonomi masyarakat Papua. “Pemerintah tidak hanya mendorong
masyarakat untuk mengakses kredit, tetapi juga memastikan adanya pendampingan,
pelatihan, serta fasilitasi pemasaran, agar pelaku UMKM di Papua semakin kuat
dan mandiri,” ujar Aryoko Rumaropen di hadapan peserta akad massal. Ia menambahkan, kolaborasi antara
pemerintah, perbankan, dan OJK menjadi kunci dalam memastikan penyaluran KUR
tepat sasaran, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan. Dengan demikian, setiap pelaku usaha kecil tidak hanya mendapatkan
akses permodalan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan
mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Menurut Aryoko, potensi ekonomi
Papua sangat besar, terutama di sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti
pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan lokal. Namun, sebagian besar
pelaku usaha masih menghadapi kendala modal dan minimnya literasi keuangan. Program KUR diharapkan menjadi jembatan
antara perbankan dan masyarakat akar rumput, sehingga pelaku UMKM tidak lagi
bergantung pada sumber pembiayaan informal yang sering kali memberatkan. “Kami ingin agar setiap pelaku
usaha di kampung-kampung, di pasar-pasar, dan di daerah pesisir dapat merasakan
manfaat langsung dari program KUR ini. Dengan modal usaha yang terarah dan
pendampingan yang kuat, Papua bisa tumbuh menjadi daerah dengan basis ekonomi
rakyat yang kokoh,” jelas Aryoko. Selain pembiayaan produktif,
Pemprov Papua juga mendorong agar perbankan memperluas akses layanan digital
dan program literasi keuangan di wilayah pedalaman dan pesisir, agar masyarakat
lebih memahami cara mengelola kredit dan mengembangkan usaha kecil dengan
bijak. Untuk memastikan efektivitas
program, Pemprov Papua akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI)
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran serta pemanfaatan
dana KUR di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang
disalurkan digunakan secara produktif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata
bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga
berencana meluncurkan program pembinaan UMKM berbasis wilayah adat, yang
melibatkan dinas teknis, perguruan tinggi, serta lembaga pendamping ekonomi
lokal. “Kami ingin agar masyarakat tidak
hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam
pertumbuhan ekonomi Papua. Kemandirian ekonomi lokal harus menjadi visi bersama
kita,” tegas Wagub Aryoko. Dengan diselenggarakannya Akad
Massal KUR Tahun 2025 ini, pemerintah berharap semangat kewirausahaan
masyarakat Papua semakin tumbuh. Program KUR diharapkan menjadi cetak biru
kebangkitan ekonomi Papua, yang tidak hanya bergantung pada sektor tambang,
tetapi juga mengandalkan kekuatan ekonomi rakyat yang produktif dan mandiri. Acara ini juga menjadi momentum
penting bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas, dengan memanfaatkan dukungan
pembiayaan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah dan perbankan. “Kita ingin Papua tidak hanya
dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena masyarakatnya yang kreatif,
mandiri, dan sejahtera,” tutup Aryoko. Penulis: Jid Editor: GF
24 Okt 2025, 00:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
