Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Bupati Mimika Dorong Modernisasi Proses Pembotolan Air di Batang, Borneo
Papuanewsonline.com, Mimika – Udara
segar dan semangat kerja terpancar dari para pekerja di unit pembotolan air Batang,
Borneo, saat Bupati Mimika, Johannes Rettob, melakukan kunjungan kerja pada 2
November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyaksikan langsung proses
pembotolan air secara manual dan bahkan sempat mencoba sendiri hasil produksi
air lokal tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari
komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan efisiensi, kualitas, dan
kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Mimika Barat Tengah. “Saya sangat menghargai kerja
keras dan dedikasi seluruh tim Batang Soda di bawah pimpinan Pak Abdul Hadi dan
manajer Pak Aziz. Mereka telah menunjukkan semangat luar biasa dalam mengelola
produksi air minum dengan fasilitas terbatas,” ujar Bupati Rettob dengan penuh
apresiasi. Bupati Mimika menilai bahwa
proses pembotolan air yang masih dilakukan secara manual memiliki potensi besar
untuk dikembangkan lebih modern dan efisien. Menurutnya, penggunaan teknologi
dan sistem otomatisasi akan membantu meningkatkan kapasitas produksi serta
menjaga kualitas air agar tetap higienis dan kompetitif. “Kita harus mencari cara untuk
mengotomatisasi sebagian proses agar tidak terlalu mengandalkan tenaga manual.
Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang daya saing dan
keberlanjutan usaha,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa
pemerintah daerah siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan tenaga
kerja, fasilitasi peralatan, maupun akses pendanaan usaha kecil dan menengah
yang memiliki potensi ekonomi di tingkat lokal. Kunjungan kerja ini disambut
hangat oleh masyarakat setempat. Mereka menilai kehadiran Bupati di
tengah-tengah kegiatan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak
hanya hadir di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok. Salah satu warga, Yohanis Wompere,
mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bupati yang telah memberikan
perhatian terhadap pengembangan usaha lokal seperti Batang Soda. “Kami sangat berterima kasih atas
dukungan Bupati. Kehadiran beliau memberi semangat baru bagi kami untuk terus
berusaha dan meningkatkan kualitas produksi air di daerah ini,” ujarnya. Selain itu, masyarakat berharap
agar usaha pembotolan air di Batang dapat terus berkembang dan menjadi sumber
pendapatan utama bagi warga sekitar. Bupati Johannes Rettob menegaskan
bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya strategis
pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan
berkelanjutan. “Kami ingin setiap potensi lokal
di Mimika — termasuk pengelolaan air minum, pertanian, dan kerajinan — bisa
berkembang menjadi sektor unggulan. Pemerintah daerah akan hadir untuk
mendukung dari sisi regulasi, peralatan, hingga pemasaran,” jelas Rettob. Langkah ini diharapkan mampu
membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan produk dari luar Mimika. Usaha pembotolan air di Batang,
Borneo kini menjadi simbol inovasi masyarakat pedesaan yang mengandalkan sumber
daya alam lokal untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan dukungan pemerintah dan
modernisasi teknologi, industri kecil ini berpotensi tumbuh menjadi ikon
ekonomi kerakyatan Mimika Barat Tengah. Kunjungan Bupati Johannes Rettob
menandai langkah awal menuju perubahan besar di sektor pengolahan air lokal,
sekaligus menegaskan arah pembangunan Mimika yang berbasis pada pemberdayaan
masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 21:46 WIT
Kapolda Maluku Tinjau Pembangunan Gedung SPPG Polres Maluku Tengah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan peninjauan pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Maluku Tengah, Jumat (31/10/2025) pukul 16.10 WIT.Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di wilayah hukum Polres Maluku Tengah, sekaligus bentuk nyata dukungan Polri terhadap program prioritas pemerintah pusat dalam bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) anak bangsa.Dalam peninjauan tersebut Kapolda didampingi langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Turut hadir Karo Log, Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Pamobvit, Dir Lantas, Korspripim, Kapolres Maluku Tengah, Wakapolres Maluku Tengah, Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Maluku, serta Pejabat Utama Polres Maluku Tengah.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Gedung SPPG merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung Program Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya pada sektor peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas SDM anak bangsa.Kapolda menegaskan, Polri bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.“SPPG ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat dalam menciptakan kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak bangsa. Pembangunan ini adalah bagian dari pengabdian kita untuk masa depan generasi muda Indonesia,” ungkap Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan, pembangunan SPPG dilaksanakan secara bertahap pada seluruh jajaran Polres di wilayah Polda Maluku, sebagai bentuk keseriusan institusi dalam memastikan pelayanan Polri tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan dan sosial masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku meninjau langsung progres pembangunan di lapangan. Ia memberikan arahan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis, kualitas mutu, dan perencanaan yang telah ditetapkan.“Saya minta agar pembangunan Gedung SPPG ini benar-benar diperhatikan dengan baik. Pembangunan harus mengikuti standar mutu, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Jangan terburu-buru menyelesaikan pekerjaan yang justru menurunkan kualitas bangunan,” tegasnya.Kapolda juga menekankan kepada Kapolres Maluku Tengah untuk melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses awal hingga penyelesaian akhir. Hal ini penting agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.“Pastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai standar dan terkontrol dengan baik. Kapolres agar terus memantau progresnya. Kita ingin SPPG ini bukan hanya selesai dibangun, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan dalam jangka panjang,” pesan Kapolda.Kapolda juga menegaskan, Polri berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesehatan anak bangsa melalui pembangunan SPPG. Ia menyebutkan SPPG Polres merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap tumbuh kembang generasi penerus, agar menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.“SPPG ini bukan untuk anggota Polri, tetapi untuk masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Polri ingin hadir dan berkontribusi langsung terhadap masa depan mereka, melalui peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi yang memadai,” ujar Kapolda.Lebih jauh, Kapolda menjelaskan, keberadaan SPPG di jajaran Polres akan menjadi sarana edukatif dan sosial, di mana masyarakat dapat memperoleh layanan dan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang serta pola hidup sehat. Hal ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah menuju Indonesia Sehat 2045.“SPPG adalah wujud nyata Polri yang peduli dan hadir untuk masyarakat. Melalui program ini, kita berkontribusi aktif dalam menyiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, tangguh, dan berkarakter,” tutup Kapolda. PNO-12
01 Nov 2025, 18:28 WIT
Polda Maluku Hadirkan Transformasi Layanan SKCK Digital Lewat POLRI Super App
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi digital, kini masyarakat dapat mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara cepat dan praktis lewat aplikasi POLRI Super App tanpa perlu mengantre panjang di kantor polisi.Ini merupakan bagian dari upaya Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Melalui POLRI Super App, yang tersedia di PlayStore dan AppStore, pemohon dapat melakukan verifikasi identitas, mengunggah dokumen persyaratan, serta mencetak bukti pembayaran online sebelum datang ke kantor polisi untuk proses pencetakan SKCK.Pejabat sementara Kasi Pelayanan Administrasi dan Keamanan (Yanmin) Ditintelkam Polda Maluku, Iptu Siti Nurjanah, S.Tr.K., S.I.K., menjelaskan bahwa inovasi layanan SKCK digital ini dirancang agar masyarakat dapat mengurus dokumen kepolisian dari mana saja, kapan saja, dengan mudah dan aman.“Pembuatannya bisa sambil santai di rumah. Cukup unduh aplikasi POLRI Super App, pilih menu SKCK, isi keperluan, unggah dokumen yang diminta, lalu cetak bukti pembayaran online. Setelah itu, masyarakat tinggal datang ke kantor polisi yang dipilih termasuk Polda Maluku untuk proses pencetakan dengan memperlihatkan identitas dan bukti bayar,” jelas Iptu Siti.Menurutnya, sistem digital ini bukan hanya memangkas waktu antre, tapi juga meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam pelayanan publik.Kehadiran layanan digital Polri ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu pemohon SKCK di Polda Maluku, Laila Witra, mengaku sangat terbantu dengan kemudahan yang ditawarkan.“Biasanya kalau urus SKCK harus datang pagi, bawa banyak berkas, dan antre lama. Sekarang tinggal isi lewat aplikasi di rumah, unggah berkas, dan datang hanya untuk ambil hasilnya. Prosesnya cepat dan petugasnya juga sangat membantu,” ungkap Laila.Testimoni positif seperti ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi pelayanan publik Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Menanggapi keberhasilan implementasi layanan digital tersebut, Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol. I Gede Arsana, S.H., S.I.K., menyampaikan bahwa transformasi pelayanan publik ini sejalan dengan visi Polri untuk terus beradaptasi dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat.“Digitalisasi pelayanan seperti SKCK online melalui POLRI Super App merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, di mana pun berada, bisa mengakses layanan kepolisian dengan mudah,” ujar Dirintelkam.Ia juga menekankan bahwa Polda Maluku akan terus melakukan pembaruan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh jajaran dapat memberikan pelayanan terbaik.“Kami dorong seluruh personel di jajaran Ditintelkam untuk bekerja profesional, responsif, dan ramah terhadap masyarakat. Pelayanan publik adalah wajah Polri, dan kami ingin memastikan wajah itu selalu mencerminkan kepercayaan dan kemajuan,” tambahnya.Polda Maluku berharap transformasi digital ini menjadi langkah konkret dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, melalui pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.Inovasi ini juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di ruang digital dalam melayani masyarakat.Dengan hadirnya layanan berbasis teknologi seperti POLRI Super App, masyarakat kini dapat menikmati pelayanan kepolisian yang lebih dekat, mudah diakses, dan selaras dengan semangat Polri Presisi, menuju kepolisian yang modern, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. PNO-12
01 Nov 2025, 17:57 WIT
Presiden Prabowo Apresiasi Upaya Polri Cegah Peredaran Narkoba di RI
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sebesar-besarnya keberhasilan Polri mengungkap kasus narkoba dari berbagai jenis seberat 214,84 ton. Kata Prabowo, ratusan ribu kilogram (kg) narkoba itu nilainya lebih dari Rp 29 triliun."Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama satu tahun Oktober 2024-Oktober 2025 yang berhasil mereka sita, rebut, adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya Rp 29,37 triliun," kata Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).Prabowo mengatakan penyitaan narkoba berkat kinerja Polri ini telah menyelamatkan dua kali jumlah penduduk bangsa Indonesia. Ada 629 juta jiwa yang bisa diselamatkan."Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia, berarti lebih dari dua kali bangsa Indonesia, hampir dua kali," ujar Prabowo.Karena itulah, Prabowo pun menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas penangkapan dan penyitaan terkait narkoba ini. Prabowo menyampaikan penghargaan kepada anggota kepolisian di mana pun yang tengah bertugas."Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar besarnya kepada seluruh anggota kepolisian negara Indonesia di mana pun sedang bertugas,"ujar Prabowo.214,84 Ton Narkoba DimusnahkanPolri memusnahkan barang bukti narkoba dari berbagai jenis seberat 214,84 ton. Jika dikonversi ke rupiah, ratusan ribu kilogram (kg) narkoba itu nilainya lebih dari Rp 29 triliun."Total nilai konversi setara dengan Rp 29,37 triliun dan menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10).Kapolri mengatakan pemusnahan barang bukti narkoba ini dalam rangka mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam memberantas narkoba di Indonesia. Dia mengatakan pemusnahan narkoba ini menjadi wujud dukungan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto."Upaya pemberantasan narkoba merupakan tindak lanjut dari Misi Asta Cita Bapak Presiden RI yang juga ditegaskan melalui sasaran prioritas ke-4 pada Program Pemerintah, yaitu 'pencegahan dan pemberantasan narkoba'," kata Kapolri.Dalam kurun waktu setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Polri telah mengungkap 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka. Polri juga menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton.Total barang bukti narkoba yang sudah dimusnahkan seberat 212,7 ton. Sisa barang bukti yang akan dimusnahkan oleh Presiden Prabowo sebanyak 2,1 ton.Barang bukti narkoba seberat total 214,84 ton yang dimusnahkan terdiri atas 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau Gorilla, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg tetrahidrokanabinol (THC), 18 liter etomidate, 132,9 kg hashish, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water.Pembinaan Penyalahgunaan NarkobaPolri akan terus mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15-24 tahun. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahgunaan narkoba."Polri telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia, dan 118 di antaranya telah berhasil ditransformasi menjadi kampung bebas dari narkoba," katanya.Jenderal Sigit juga melaporkan saat ini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 393 rehabilitasi medis dan 222 rehabilitasi sosial. PNO-12
31 Okt 2025, 14:49 WIT
Bapenda Mimika Ingatkan Penunggak agar Tak Jadikan Penghapusan Denda Sebagai “Angin Surga”
Papuanewsonline.com, Timika —
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika terus menggenjot realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjelang
akhir tahun 2025. Berdasarkan data per 28 Oktober 2025, penerimaan pajak daerah
telah mencapai Rp82,5 miliar atau sekitar 97 persen dari target Rp84 miliar. Capaian tersebut menunjukkan
kinerja positif Bapenda dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Namun,
di balik itu, masih terdapat sejumlah wajib pajak besar yang belum melunasi
kewajiban mereka. Kabid PPB dan BPHTB Bapenda
Mimika, Hendrikus Satitit, mengungkapkan bahwa terdapat tiga wajib pajak besar
yang masih menunggak, yakni Hotel Serayu, Timika Mall, dan Suzuki. “Untuk Hotel Serayu, tunggakannya
tercatat sejak tahun 2023 hingga 2025, dengan nilai mencapai hampir dua miliar
rupiah. Sedangkan Timika Mall masih menunggak sekitar Rp200–300 juta, dan
Suzuki sekitar Rp100 juta,” jelas Hendrikus. Dalam upaya penegakan aturan, Satpol
PP Kabupaten Mimika dilibatkan langsung untuk menertibkan para wajib pajak yang
bandel. Langkah ini dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan surat
resmi dari Bapenda. “Satpol PP sebagai penegak
Peraturan Daerah kami libatkan untuk mendatangi para wajib pajak yang
menunggak. Ini bagian dari penegakan hukum dan upaya menumbuhkan kesadaran akan
pentingnya membayar pajak tepat waktu,” tutur Hendrikus. Bapenda juga menegaskan bahwa
penagihan tidak dilakukan secara kaku, tetapi tetap mengedepankan pendekatan
persuasif agar wajib pajak kooperatif dan tidak merasa terbebani secara
administratif. Selain upaya penertiban, Bapenda
Mimika juga tengah menjalankan program penghapusan denda pajak daerah yang
berlaku hingga akhir November 2025. Program ini bertujuan memberikan keringanan
bagi wajib pajak yang menunggak akibat dampak ekonomi dan pandemi sebelumnya. Namun, Hendrikus mengingatkan
agar kebijakan tersebut tidak disalahartikan sebagai bentuk kelonggaran tanpa
tanggung jawab. “Penghapusan denda ini bukan
berarti bebas dari kewajiban utama. Kami harap jangan sampai dianggap sebagai
‘angin surga’. Justru ini kesempatan baik bagi wajib pajak untuk segera
melunasi tunggakan mereka,” tegasnya. Dengan adanya kebijakan ini,
Bapenda optimistis target 100 persen realisasi pajak dapat tercapai bahkan
melampaui target sebelum akhir tahun. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, melalui keterangan yang disampaikan Hendrikus, menekankan pentingnya
partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak
daerah. “Pajak adalah tulang punggung
pembangunan. Semakin besar kesadaran masyarakat untuk taat pajak, semakin cepat
pula Mimika membangun kemandirian fiskalnya,” ujar Dwi. Bapenda Mimika berkomitmen terus
memperkuat sistem digitalisasi pelayanan pajak, memperluas sosialisasi, dan
meningkatkan transparansi agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi
serta melakukan pembayaran pajak secara online. Penulis: Jid Editor: GF
28 Okt 2025, 21:52 WIT
Satgas Humas Ops Damai Cartenz Berbagi Bersama Warga dan Anak-Anak di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura - Satgas Humas Operasi Damai Cartenz menggelar kegiatan sosial berbagi bersama warga dan anak-anak di Kelurahan Gurabesi serta Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Minggu (26/10). Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menciptakan kedamaian di Tanah Papua.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan sederhana ini memiliki makna besar dalam membangun suasana damai di Papua.“Terlihat memang ini hal yang kecil, tapi dampaknya bagi damainya Papua itu yang terpenting,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani dalam keterangannya.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan sosial ini juga menjadi momen memperkuat kedekatan personel dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, anggota Satgas Humas membagikan makanan ringan serta melakukan interaksi langsung dengan warga dan anak-anak setempat.Acara yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIT hingga selesai itu diisi dengan kegiatan berbagi, canda, dan kebersamaan. Suasana penuh keakraban terlihat antara personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz dan warga, mencerminkan semangat damai yang diusung oleh Operasi Damai Cartenz.Kegiatan berbagi ini diharapkan menjadi langkah kecil namun berarti dalam memperkuat rasa persaudaraan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di Papua. PNO-12
28 Okt 2025, 10:20 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Gelar Pemeriksaan Kesehatan Untuk Warga Distrik Sinak
Papuanewsonline.com, Puncak - Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan warga di wilayah pegunungan, Satgas Operasi Damai Cartenz melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan momen humanis dengan berinteraksi kepada masyarakat Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Jumat (24/10/2025).Kegiatan yang berlangsung di distrik Sinak ini dipimpin oleh Ipda dr. Shintia Novotna Katoda bersama Briptu Dedi Arianto, dan diikuti oleh sejumlah personel Satgas lainnya, antara lain Aipda Dwi Kuntoro, Briptu Refly Muhamad, Bripda Annisa Mahardika, Bharaka Bastian dan Bripda Alfesa Hafiz.Dalam kegiatan tersebut, tim kesehatan memberikan layanan pemeriksaan kepada masyarakat yang mengeluhkan berbagai masalah kesehatan, seperti nyeri tubuh, kelelahan, dan gangguan kesehatan lainya. Selain pelayanan medis, personel Satgas juga membagikan makanan ringan seperti gula-gula dan kue kering kepada anak-anak dan warga sekitar, disertai obrolan santai yang menumbuhkan suasana kekeluargaan.Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada personel yang terus aktif melakukan kegiatan sosial di wilayah tugasnya. “Pendekatan humanis seperti ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kita ingin masyarakat merasakan bahwa negara hadir untuk melindungi dan menyejahterakan mereka,” ungkapnya.Senada dengan hal tersebut, Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan dan interaksi sosial ini merupakan bagian menciptakan stabilitas keamanan berbasis kesejahteraan. “Ketika masyarakat merasa diperhatikan dan dilayani, mereka akan lebih percaya dan mendukung upaya penegakan hukum serta pemeliharaan perdamaian di Papua,” tuturnya.Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan momen humanis bersama masyarakat Sinak berjalan dengan penuh kehangatan. Masyarakat terlihat antusias dan berterima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh personel Satgas Ops Damai Cartenz di Distrik Sinak. PNO-12
28 Okt 2025, 07:38 WIT
Brimob Amankan Lokasi Anjloknya Kereta Purwojaya di Bekasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kereta Api Purwojaya dengan rute Cilacap–Gambir anjlok di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (25/10/2025). Menyikapi peristiwa tersebut, personel Brimob Polda Metro Jaya dari Batalion D Pelopor diterjunkan untuk membantu pengamanan serta pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.Pada Minggu (26/10/2025), Polda Metro Jaya menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan profesionalisme dan dedikasi Brimob dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi kedaruratan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.Personel Brimob tiba di lokasi sekitar pukul 20.15 WIB dan langsung berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI), kepolisian setempat, serta instansi terkait lainnya. Mereka kemudian melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lintasan yang terdampak akibat dua gerbong bagian belakang kereta yang anjlok.Menurut keterangan dari pihak KAI, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan aman menggunakan bus menuju Stasiun Cikampek untuk melanjutkan perjalanan.Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto menegaskan bahwa kegiatan pengamanan ini merupakan wujud respons cepat dan kesiapsiagaan Brimob Polda Metro Jaya dalam menghadapi berbagai kondisi darurat."Kehadiran Brimob di lapangan bertujuan untuk memastikan situasi tetap aman dan mendukung kelancaran penanganan di lokasi kejadian," ujar Dansat. PNO-12
28 Okt 2025, 07:32 WIT
Papua Tengah Gelar Rakorda Pendapatan Daerah: "Pendapatan Kuat, Papua Tengah Maju"
Papuanewsonline.com, Timika —
Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat pondasi ekonomi daerah
melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan lewat penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Pendapatan Daerah (Rakorda) Tahun 2025, yang digelar di Hotel Grand
Tembaga, Timika, selama tiga hari, mulai 27 Oktober 2025. Mengusung tema “Pendapatan Kuat,
Papua Tengah Maju!”, Rakorda ini menjadi wadah penting bagi pemerintah provinsi
dan delapan pemerintah kabupaten di wilayah Papua Tengah untuk memperkuat
kolaborasi, sinkronisasi kebijakan, dan merumuskan strategi peningkatan
pendapatan daerah yang mandiri dan berkeadilan. Kegiatan ini dibuka secara resmi
oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman
Kayame, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa. Dalam
sambutannya, Herman menegaskan pentingnya sinergi antarwilayah untuk memperkuat
kemandirian fiskal, terutama di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional yang
menuntut daerah semakin kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberi ruang bagi
daerah untuk lebih inovatif. Papua Tengah harus mampu memanfaatkan peluang ini
untuk memperkuat struktur pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada dana
transfer pusat,” ujar Herman. Dalam paparannya, Herman
menyoroti pentingnya implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai berlaku pada tahun 2025.
Kebijakan ini, menurutnya, tidak hanya memperluas kapasitas fiskal kabupaten,
tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
melalui sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Data menunjukkan bahwa setoran
opsen pajak dari delapan kabupaten di Papua Tengah telah mencapai Rp59,05
miliar. Meski capaian ini tergolong baik, Herman optimistis angka tersebut
masih dapat ditingkatkan melalui kerja sama dan komitmen kuat antarwilayah. “Kita sudah punya pondasi yang
baik. Tinggal bagaimana koordinasi antarperangkat daerah bisa lebih solid,
sehingga potensi pajak daerah dapat dimaksimalkan tanpa membebani masyarakat,”
jelasnya. Dalam menghadapi tantangan
ekonomi ke depan, terutama potensi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (DKD)
dalam APBN 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan langkah
konkret dengan membentuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pertambangan
dan ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan mampu
memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi
masyarakat lokal. BUMD sektor pertambangan akan berperan dalam pengelolaan
potensi sumber daya mineral yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal,
sedangkan BUMD ketahanan pangan difokuskan untuk mendukung stabilitas harga
bahan pokok dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. “Pembentukan BUMD ini bukan hanya
soal ekonomi, tetapi tentang kedaulatan daerah dalam mengelola sumber dayanya
sendiri. Papua Tengah harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, dengan PAD yang
kuat dan berkelanjutan,” tegas Herman. Rakorda Pendapatan Daerah Papua
Tengah 2025 juga menjadi ajang penting bagi para kepala Bapenda dan pejabat
terkait untuk berbagi strategi dan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah.
Diskusi panel, lokakarya teknis, dan penyusunan rencana tindak lanjut dilakukan
secara intensif selama kegiatan berlangsung. Peserta Rakorda berasal dari
seluruh kabupaten di Papua Tengah, termasuk Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai,
Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, yang bersama-sama menegaskan
komitmen untuk memperkuat sistem pendapatan dan memperbaiki tata kelola fiskal
di tingkat daerah. “Kita harus satu visi, satu
semangat, dan satu tujuan: membangun Papua Tengah yang mandiri secara fiskal
dan sejahtera bagi semua,” tutup Herman penuh optimisme. Penulis: Abim Editor: GF
27 Okt 2025, 20:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
