Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wagub Papua Serahkan Surat Penunjukan Plt Pimpinan SKPD dan Pagu Anggaran 2026
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, atas nama Gubernur Papua, menyerahkan surat
penunjukan kepada tiga pejabat pelaksana tugas (Plt) pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Jumat
(7/11/2025). Pejabat yang menerima penunjukan
tersebut masing-masing adalah Yaconias Maintindom, Dr. Karsudi, dan Subhan,
masing-masing sebagai Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Plt.
Kepala Dinas ESDM, PM dan PTSP, serta Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua. Dalam arahannya, Wakil Gubernur
berpesan agar para pejabat yang baru ditunjuk segera melakukan koordinasi
internal, menjaga kekompakan organisasi, dan menghindari terbentuknya
kelompok-kelompok di dalam lingkungan kerja. “Kepada pimpinan yang baru,
diharapkan dapat mengayomi seluruh bawahan. Jangan ada kelompok-kelompok di
dalam,” tegas Aryoko. Pada kesempatan yang sama, Wakil
Gubernur juga menyerahkan Pagu Anggaran Tahun 2026 secara simbolis kepada SKPD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Ia menekankan pentingnya
penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Tahun 2026 dengan memperhatikan prioritas
program dan kegiatan strategis yang benar-benar mendukung pembangunan Papua
secara nyata dan berkelanjutan. Khusus bagi SKPD yang masih
memiliki utang kegiatan, Aryoko mengingatkan agar alokasi anggaran tahun
berjalan diprioritaskan untuk penyelesaian kewajiban tersebut, serta menegaskan
bahwa tidak diperkenankan adanya penambahan utang baru pada Tahun Anggaran 2025. “Kita harus menjaga siklus APBD
dengan baik. Karena itu, jangan ada utang baru di tahun ini. Fokuskan pada
penyelesaian kewajiban dan program prioritas yang sudah berjalan,” tandasnya. Penulis: Jidan
Editor: GF
11 Nov 2025, 20:48 WIT
Dinas PKPP Mimika Sosialisasikan Kebijakan Perumahan untuk Tingkatkan Pemahaman Masyarakat
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi kebijakan dan peraturan perumahan serta kawasan permukiman yang diikuti para kepala OPD, kepala distrik, lurah, dan pengembang perumahan.Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Mimika, Lucas Evert Hindom, di Hotel Cartenz Timika, Selasa (11/11/2025).Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, serta Peraturan Menteri PKP Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.Dalam sambutannya, Lucas Evert Hindom menegaskan bahwa perumahan dan kawasan permukiman yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus hak konstitusional setiap warga negara.“Di Kabupaten Mimika, pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Melalui penyediaan hunian yang layak dan lingkungan yang tertata, kita berupaya mewujudkan kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Mimika secara menyeluruh,” ujarnya.Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami standar pembangunan rumah, hak dan kewajiban kepemilikan hunian, serta cara mengakses program pemerintah di bidang perumahan, sekaligus berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan permukiman yang tertib, sehat, dan layak huni.Evert Hindom juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di lapangan.Penulis: JidanEditor: GF
11 Nov 2025, 20:40 WIT
Pemkab Mimika Restrukturisasi OPD, Bentuk Dinas Baru dan BRIDA untuk Percepat Pembangunan
Papuanewsonline.com, Timika –
Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata
kelola pemerintahan dengan melakukan penataan organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah ini ditandai dengan penambahan satu dinas baru serta pembentukan Badan
Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai bagian dari upaya mempercepat
pembangunan dan pelayanan publik. Bupati Mimika, Johannes Rettob,
menjelaskan bahwa dinas baru yang dibentuk adalah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, hasil pemekaran dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan
Olahraga (Disparbudpora). Menurutnya, selama ini
Disparbudpora lebih fokus pada sektor pemuda dan olahraga, sehingga
pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan belum optimal. Melalui
pembentukan dinas baru ini, pemerintah menargetkan Mimika menjadi daerah tujuan
wisata di masa depan, dengan pengelolaan yang lebih fokus dan profesional. “Disparbudpora selama ini lebih
banyak menangani kegiatan kepemudaan dan olahraga, sehingga sektor pariwisata
dan kebudayaan perlu perhatian khusus. Karena itu, kami bentuk Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan agar pengembangannya bisa lebih maksimal,” jelas Bupati Rettob. Selain itu, pembentukan BRIDA
menjadi langkah penting dalam memperkuat riset dan inovasi di tingkat daerah.
Badan ini akan berperan dalam mendorong inovasi berbasis data dan riset,
sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah lebih adaptif terhadap
perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, Pemkab Mimika
juga akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di beberapa OPD guna
memperkuat fungsi operasional di lapangan. Hal tersebut telah disahkan
melalui Peraturan Bupati (Perbub) dan pejabatnya akan segera ditunjuk dalam
waktu dekat. UPTD akan dibentuk di beberapa dinas, antara lain: Dinas Kesehatan (4 UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) (1
UPTD) Dinas Perhubungan (1 UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) (1 UPTD) Bupati Rettob menyampaikan bahwa
masing-masing dinas telah mulai menyusun alokasi anggaran untuk operasional
UPTD yang akan dibentuk. “Ini segera kita laksanakan
prosesnya. Dinas terkait juga sudah mulai menyusun anggaran-anggaran untuk UPTD
tersebut,” ujar Bupati saat memimpin apel di Pusat Pemerintahan Daerah, Senin
(10/11/25). Restrukturisasi OPD ini
diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur organisasi yang lebih
ramping, jelas, dan berbasis fungsi, Pemkab Mimika optimistis mampu menghadirkan
pemerintahan yang lebih efisien, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian
dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang modern dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan
Mimika menuju daerah yang maju dan berkelanjutan. Penulis: Jidan
Editor: GF
11 Nov 2025, 17:00 WIT
Mimika Mantapkan Langkah Menuju Smart City Humanis Melalui Transformasi Digital
Papuanewsonline.com, Mimika — Kabupaten
Mimika terus menunjukkan keseriusannya dalam menapaki jalur transformasi
digital menuju pemerintahan modern yang transparan dan berorientasi pada
pelayanan publik. Melalui visi Smart City Humanis, pemerintah daerah berupaya
menghadirkan tata kelola yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga
berakar pada nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Komitmen tersebut kembali
ditegaskan dalam Rapat Dewan Smart City ke-3 yang berlangsung di Ballroom Hotel
Horison Ultima Timika, Senin (10/11/2025). Acara tersebut dihadiri langsung
oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika, para pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim penyusun Masterplan Smart City
Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Bupati
Johannes Rettob menegaskan bahwa Mimika merupakan kabupaten pertama di
Indonesia Timur yang bergabung dalam program nasional Smart City sejak tahun
2017. Langkah tersebut, kata Rettob, menjadi tonggak penting dalam perjalanan
Mimika menuju tata kelola pemerintahan digital yang efisien, adaptif, dan
akuntabel. “Pemanfaatan teknologi dalam
pelayanan publik bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kita ingin memastikan
setiap inovasi digital benar-benar membantu masyarakat, bukan sekadar simbol
kemajuan,” ujarnya tegas. Bupati Rettob menambahkan,
berbagai terobosan digital yang telah dijalankan Pemkab Mimika, seperti Mal
Pelayanan Publik (MPP) dan aplikasi Mimika Center, menjadi bukti nyata komitmen
pemerintah menghadirkan layanan publik yang cepat, mudah diakses, dan
transparan. “Melalui MPP, warga bisa mengurus
berbagai dokumen cukup di satu tempat. Sementara Mimika Center menjadi ruang
bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, saran, bahkan solusi terhadap masalah
yang mereka hadapi,” lanjutnya. Konsep Smart City yang diusung
Mimika, menurut Bupati Rettob, bukan hanya soal kecanggihan sistem atau
banyaknya aplikasi digital. Esensinya justru terletak pada kemampuan pemerintah
mendengar, memahami, dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan pendekatan
yang inklusif.. Sebagai bagian dari langkah
strategis memperkuat Smart City, Pemkab Mimika juga menyelenggarakan Innovation
Week 2025, ajang tahunan yang memberi ruang bagi setiap OPD untuk menampilkan
ide dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kegiatan tersebut, berbagai
inovasi ditampilkan — mulai dari aplikasi berbasis data kependudukan, sistem
pemantauan infrastruktur, hingga program digitalisasi layanan pendidikan dan
kesehatan. Wakil Bupati Mimika yang turut
hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap visi besar
Mimika sebagai daerah pelopor transformasi digital di Papua. Menurutnya, pengembangan Smart City bukan hanya untuk mempermudah pelayanan
publik, tetapi juga untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui langkah-langkah strategis
tersebut, Mimika menegaskan dirinya sebagai daerah yang bukan hanya cerdas
secara digital, tetapi juga humanis secara sosial. Bupati Johannes Rettob berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi
aktif mendukung visi ini agar Mimika menjadi contoh nyata penerapan Smart City
yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Penulis: Jidan
Editor: GF
11 Nov 2025, 16:34 WIT
Mimika Menuju Era Digital: Aplikasi “Mimika Center” Hadir Sebagai Pusat Layanan Aduan Cepat
Papuanewsonline.com, Timika — Langkah
nyata menuju kota cerdas semakin ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
Setelah sukses mengintegrasikan berbagai sistem pemerintahan berbasis
elektronik, kini Mimika bersiap meluncurkan aplikasi digital terbaru bernama
“Mimika Center” — sebuah platform terpadu yang dirancang untuk menampung segala
aspirasi, aduan, kritik, dan solusi masyarakat dalam satu genggaman. Aplikasi Mimika Center
dijadwalkan resmi diluncurkan pada tahun 2026 dan akan tersedia di Play Store
untuk perangkat Android. Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Mimika
dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka, efisien, cepat tanggap, dan
berorientasi pada kebutuhan warga. Bupati Mimika, Johannes Rettob,
dalam sambutannya saat membuka Rapat Dewan Smart City III di Timika
(10/11/2025), menegaskan bahwa Mimika Center akan menjadi tulang punggung
digitalisasi layanan publik di kabupaten tersebut. “Aplikasi Mimika Center akan
menjadi rumah besar bagi semua aplikasi hasil inovasi dari setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). Dengan sistem ini, semua program akan lebih mudah
dikontrol dan terintegrasi dalam satu wadah digital,” ujar Rettob. Lebih lanjut, Rettob menjelaskan
bahwa sistem terintegrasi ini akan menghapus sekat antarinstansi, memudahkan
koordinasi, dan memastikan setiap keluhan masyarakat direspons cepat oleh OPD
terkait. “Kalau masyarakat melaporkan
jalan rusak, otomatis laporan itu akan langsung diteruskan ke Dinas PUPR untuk
ditindaklanjuti. Kita ingin pelayanan publik tidak berhenti di meja birokrasi,
tapi bergerak nyata di lapangan,” tambahnya tegas. Melalui Mimika Center, warga
Mimika dapat melaporkan berbagai permasalahan — mulai dari kerusakan
infrastruktur, pelayanan publik, kebersihan lingkungan, hingga kejadian darurat
— secara langsung dari ponsel mereka. Setiap laporan akan masuk ke
sistem berbasis data yang kemudian diteruskan secara otomatis kepada instansi
terkait, dilengkapi dengan fitur pelacakan status laporan (tracking report)
agar masyarakat dapat memantau sejauh mana tindak lanjut pemerintah. Selain itu, aplikasi ini juga
memiliki fitur “Sampaikan Solusi”, yang memungkinkan masyarakat tidak hanya
menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan ide atau rekomendasi perbaikan. Bupati Johannes Rettob menegaskan
bahwa Mimika Center akan menjadi aplikasi pelayanan publik digital pertama di
Tanah Papua dengan sistem respons otomatis lintas instansi. Langkah ini, kata dia, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan transparansi,
kecepatan layanan, dan keterbukaan informasi publik. Aplikasi ini nantinya juga akan
terkoneksi dengan sistem informasi daerah lain, termasuk Mimika Smart Dashboard,
yang menampilkan data statistik pelayanan publik secara real time. Dengan demikian, Bupati dan jajaran Forkopimda dapat memantau langsung setiap
permasalahan warga dan memastikan tindak lanjut dilakukan dengan cepat dan
tepat sasaran. Peluncuran aplikasi Mimika Center
merupakan salah satu tonggak penting dalam peta jalan (roadmap) Mimika Smart
City 2026, yang menekankan lima pilar utama: tata kelola pemerintahan,
pelayanan publik, ekonomi digital, lingkungan berkelanjutan, dan partisipasi
masyarakat. Dalam tahap awal, Pemkab Mimika
akan menggelar sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Mimika Center bagi
masyarakat di berbagai distrik dan kelurahan. Program ini akan dibarengi dengan kampanye digital bertajuk “Laporkan, Pantau,
dan Dapatkan Solusi!” untuk mendorong keterlibatan aktif warga.
Dengan kehadiran Mimika Center, setiap
warga memiliki peran langsung dalam memperbaiki layanan publik dan mengawal
pembangunan daerah. Penulis: Jidan Editor: GF
11 Nov 2025, 16:18 WIT
Bupati Boven Digoel Tegaskan: Pegawai yang Sudah Dapat SK Jangan Minta Dipindahkan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel
– Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP, menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil
Negara (ASN) atau pegawai yang telah menerima Surat Keputusan (SK) penempatan
agar tidak meminta mutasi atau pindah tugas secara sepihak. Penegasan ini
disampaikan Bupati dalam kegiatan pemerintahan yang digelar di Boven Digoel,
Senin (10/11/2025). Dalam arahannya, Bupati Roni Omba
menekankan pentingnya kedisiplinan dan loyalitas pegawai terhadap instansi
tempat mereka bertugas. Ia menilai, seringnya permintaan mutasi setelah
menerima SK justru menghambat kinerja pemerintahan dan pemerataan pelayanan di
tingkat distrik maupun kampung. “Pegawai yang sudah menerima SK
dan sudah ditempatkan di Badan, Dinas, atau Distrik, tidak perlu lagi meminta
dipindahkan. Kecuali bagi mereka yang memang ingin mengabdi di distrik atau
kampung — seperti guru, tenaga kesehatan, dan pegawai pelayanan masyarakat
lainnya,” tegas Bupati Roni Omba. Menurut Roni Omba, ASN harus
memiliki komitmen untuk menjalankan tugas di mana pun mereka ditempatkan,
karena semua wilayah di Kabupaten Boven Digoel membutuhkan pelayanan publik
yang merata. “Jangan memilih-milih tempat
tugas. Dimanapun ditempatkan, ASN harus siap melayani masyarakat dengan sepenuh
hati. Karena tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat,
bukan mencari kenyamanan pribadi,” ujarnya menambahkan. Pernyataan ini mendapat perhatian
serius dari para pegawai yang hadir dalam kegiatan tersebut. Banyak di antara
mereka mengakui pentingnya arahan Bupati sebagai bentuk pembinaan moral dan
kedisiplinan pegawai. Kebijakan Bupati Roni Omba ini
juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam
mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik hingga ke pelosok daerah.
Dengan memastikan ASN tetap di tempat tugas sesuai SK, pelayanan pemerintahan
di wilayah distrik dan kampung dapat berjalan optimal. Selain itu, Bupati berharap
kebijakan ini bisa menekan kekosongan tenaga di wilayah terpencil yang selama
ini sering terjadi akibat banyaknya pegawai yang meminta pindah ke kota. “Kalau semua ingin kerja di kota, lalu siapa
yang akan melayani masyarakat di kampung? Kita harus ingat, kehadiran ASN di
lapangan adalah ujung tombak pembangunan,” tutur Bupati dengan tegas. Bupati juga mengingatkan seluruh
pegawai agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga etika dalam
melayani masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya
ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh semangat dan dedikasi
ASN sebagai pelaksana di lapangan. “ASN harus menjadi teladan di
tengah masyarakat. Tunjukkan integritas, profesionalisme, dan semangat
melayani. Itulah bentuk pengabdian sejati kepada bangsa dan daerah,”
pungkasnya. Dengan penegasan ini, Bupati
berharap seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat
bekerja dengan lebih disiplin, fokus, dan loyal terhadap amanah yang diberikan. Penulis : Hendrik Editor: GF
11 Nov 2025, 00:06 WIT
Siswa Bintara Polri Angkatan 53 SPN Polda Maluku Jalankan Program “Live In” di Desa Larike
Papuanewsonline.com, Malteng - Sebagai bagian dari pembinaan karakter dan latihan kerja lapangan, sebanyak 71 siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Angkatan 53 SPN Polda Maluku Kompi Malasi Leiwala melaksanakan kegiatan “Live In” di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.Kegiatan sosial kemasyarakatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku, Kombes Pol Romi Agusriansyah, S.I.K., didampingi para Pejabat Utama SPN, pengasuh, serta personel pendamping, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan langsung terhadap siswa selama masa pengabdian di masyarakat.Kedatangan rombongan disambut hangat oleh masyarakat Desa Larike melalui prosesi adat pengalungan sarung dan hadrat tanda penghormatan dan penerimaan tamu kehormatan.Rombongan diterima secara resmi oleh Raja Negeri Larike, Hafes Mansur Lausepa, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif SPN Polda Maluku dalam mempererat hubungan sosial antara Polri dan masyarakat.“Kami menyambut baik kegiatan ini. Semoga kehadiran siswa SPN menjadi teladan dan inspirasi bagi warga, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar Raja Hafes Mansur Lausepa.Usai penyambutan, para siswa bersama warga melaksanakan kerja bakti di berbagai titik desa, antara lain membersihkan kandang bebek milik program desa, menyingkirkan material longsor di jalan utama, serta mengecat lapangan voli desa. Kegiatan dilanjutkan dengan ibadah bersama masyarakat, di mana siswa beragama Islam menunaikan shalat Jumat berjamaah di masjid setempat, sementara siswa beragama Kristen mengikuti ibadah bersama warga jemaat Larike.Kegiatan rohani lintas agama ini menjadi simbol persaudaraan dan kerukunan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.Setelah itu, suasana kebersamaan semakin terasa saat seluruh peserta mengikuti acara makan patita bersama warga, menciptakan suasana akrab dan penuh kekeluargaan.Sebagai bentuk kepedulian sosial, SPN Polda Maluku turut menyerahkan perlengkapan olahraga voli berupa empat buah bola dan satu set net, yang diserahkan langsung oleh Ka SPN Polda Maluku kepada Kepala Pemuda Negeri Larike.Selain itu, pemerintah Negeri Larike juga menyalurkan bantuan sosial berupa peralatan tukang, perlengkapan nelayan, mesin potong rumput, serta bantuan tunai bagi lansia dan janda.Usai kegiatan, para siswa SPN berbaur dengan masyarakat: berbincang santai, bermain dengan anak-anak, dan ikut berbagai aktivitas sosial warga, memperkuat keakraban dan empati antara calon anggota Polri dan masyarakat setempat.Dalam sambutannya, Kombes Pol Romi Agusriansyah menegaskan bahwa kegiatan “Live In” ini merupakan implementasi langsung dari nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya Polri, yang menanamkan empati, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian kepada para siswa.“Kami ingin membentuk karakter siswa agar tidak hanya cakap secara fisik dan disiplin, tetapi juga memiliki hati yang peka terhadap masyarakat. Mereka harus tumbuh sebagai polisi yang melayani dengan hati dan mengayomi dengan ketulusan,” tegas Kombes Romi.Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan “Live In” sebagai wujud nyata pembentukan karakter calon anggota Polri yang berorientasi pada pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat.“Saya menegaskan bahwa setiap anggota Polri, termasuk para siswa yang sedang ditempa di SPN, harus memahami bahwa tugas utama Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga melayani dan melindungi masyarakat dengan hati,” ujar Kapolda Maluku.“Kegiatan seperti Live In ini membentuk kepribadian polisi yang humanis, empatik, dan dicintai rakyat. Ini adalah bagian dari strategi kami untuk membangun Polri yang dipercaya dan dicintai masyarakat.”Kapolda juga menekankan kebijakan tegasnya bahwa setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sebaliknya anggota yang berprestasi dan berdedikasi tinggi akan diberi penghargaan.“Integritas dan moralitas adalah fondasi utama dalam profesi kepolisian. Tidak ada tempat bagi pelanggar disiplin di tubuh Polda Maluku,” tegas Irjen Dadang.Kegiatan Live In SPN Polda Maluku di Desa Larike menjadi simbol kuat sinergi antara Polri dan masyarakat, yang diwujudkan melalui kerja nyata, kebersamaan, dan semangat kemanusiaan.Program ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa pengabdian polisi dimulai sejak masa pendidikan, dengan menanamkan nilai-nilai empati, disiplin, dan ketulusan dalam melayani rakyat.Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan “Live In” sebagai wujud nyata pembentukan karakter calon anggota Polri yang berorientasi pada pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat.“Saya menegaskan bahwa setiap anggota Polri, termasuk para siswa yang sedang ditempa di SPN, harus memahami bahwa tugas utama Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga melayani dan melindungi masyarakat dengan hati,” ujar Kapolda Maluku.“Kegiatan seperti Live In ini membentuk kepribadian polisi yang humanis, empatik, dan dicintai rakyat. Ini adalah bagian dari strategi kami untuk membangun Polri yang dipercaya dan dicintai masyarakat.”Kapolda juga menekankan kebijakan tegasnya bahwa setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sebaliknya anggota yang berprestasi dan berdedikasi tinggi akan diberi penghargaan.“Integritas dan moralitas adalah fondasi utama dalam profesi kepolisian. Tidak ada tempat bagi pelanggar disiplin di tubuh Polda Maluku,” tegas Irjen Dadang.Kegiatan Live In SPN Polda Maluku di Desa Larike menjadi simbol kuat sinergi antara Polri dan masyarakat, yang diwujudkan melalui kerja nyata, kebersamaan, dan semangat kemanusiaan.Program ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa pengabdian polisi dimulai sejak masa pendidikan, dengan menanamkan nilai-nilai empati, disiplin, dan ketulusan dalam melayani rakyat. PNO-12
09 Nov 2025, 08:55 WIT
Sambut HUT ke-80, Wakapolda Maluku Tekankan Soliditas dan Kemampuan Prima Korps Brimob
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menekankan soliditas dan kemampuan prima setiap personel Satuan Brimob Polda Maluku.Penekanan ini disampaikan Wakapolda Maluku saat memimpin olahraga bersama menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Korps Brimob Polri yang dilaksanakan di Lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary, Kota Ambon, Sabtu (8/11/2025).Wakapolda menegaskan, tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks, sehingga personel Brimob diwajibkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas diri."Saya berpesan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa tugas-tugas kita ke depan berat. Oleh karena itu, rekan-rekan harus tetap solid, kompak, menjaga integritas, dan yang terpenting adalah menjaga kemampuan," tegas Wakapolda.Brigjen Imam Thobroni juga menggaris bawahi motto Korps Brimob Polri yang menjadi pedoman, yaitu "Brimob itu berhasil kalau dia setiap tugas berhasil sesuai dengan motonya 'Sekali Tampil Harus Berhasil dan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan'."Brigjen Imam menambahkan, keberhasilan dalam melaksanakan tugas operasional tidak akan terwujud tanpa kemampuan fisik dan teknis yang prima. "Sesuatu itu tidak terwujud kalau tidak memiliki kemampuan yang prima. Mari kita bersama berdoa agar kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap pelaksanaan tugas," pungkasnya.Usai olahraga bersama acara dilanjutkan dengan berbagai kegiatan yang menampilkan semangat dan budaya Korps Brimob. Secara simbolis, dilaksanakan pelepasan balon dengan baliho HUT Brimob ke-80 sebagai penanda puncak rangkaian peringatan.Kemeriahan juga diisi dengan penyerahan hadiah oleh Wakapolda Maluku kepada para pemenang "Brimob Challenge"; Penampilan atraktif Tarian Cakalele dan Tarian Reog Ponorogo yang menunjukkan keberagaman budaya; Pengundian doorprize dengan hadiah utama berupa dua unit sepeda motor, di mana Wakapolda Maluku berkesempatan mengambil undian hadiah utama tersebut dan menyerahkannya langsung kepada pemenang.Menutup kegiatan, Wakapolda berkesempatan melakukan peninjauan stand pameran yang menampilkan berbagai kelengkapan khusus milik Brimob, serta stand pameran Bonsai dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, sebagai bentuk dukungan Polri terhadap produk-produk kerakyatan. PNO-12
09 Nov 2025, 08:41 WIT
Kapolri Listyo Sigit Kunjungi Korban Ledakan SMAN 72 di RSI Cempaka Putih
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengunjungi para korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta yang kini dirawat di Rumah Sakit Islam (RSI) Cempaka Putih Jakarta, Sabtu (8/11/2025). Listyo datang didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro. Ketiganya juga sempat menerima paparan singkat di posko layanan trauma dan healing dari Psikologi Kepolisian. Tak lama, Listyo dan jajarannya memasuki ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk menemui langsung para korban ledakan SMAN 72 Jakarta Utara. Data sementara dari posko pelayanan di RSI Cempaka Putih Jakarta, pihak rumah sakit menerima total 39 korban pascaledakan hingga pukul 01.30 WIB dini hari.Sebanyak 14 korban masih menjalani rawat inap di IGD, sementara 25 pasien lainnya sudah dipulangkan. Diketahui, korban ledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih menjalani perawatan medis di RSI Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu (8/11/2025).Sementara, 25 pasien diperbolehkan pulang. Pantauan SindoNews, sejumlah psikolog kepolisian dan petugas berjaga di posko pelayanan trauma healing yang didirikan di rumah sakit tersebut. Data sementara dari posko pelayanan ini, pihak rumah sakit menerima total 39 korban pascaledakan hingga pukul 01.30 WIB. Sebanyak 14 korban masih menjalani rawat inap di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sementara, 25 pasien lainnya sudah dipulangkan. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya mendirikan posko pelayanan trauma dan healing di dua rumah sakit pascaledakan di SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11/2025). PNO-12
08 Nov 2025, 19:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
