Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Pasca Ledakan SMAN 72 Jakarta Utara, Polda Metro Jaya Gerak Cepat Lakukan Penyelidikan Intensif
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polda Metro Jaya terus bergerak cepat menangani dampak ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara, dengan melaksanakan trauma healing bagi para korban, keluarga, dan guru. Pendampingan psikologis ini merupakan bagian dari penanganan menyeluruh yang dilakukan Polri sejak Jumat (7/11) malam, sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam membantu pemulihan korban dari sisi mental dan emosional.Pada Jumat malam (7/11), Tim Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya turun langsung ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga. Kegiatan yang dipimpin AKBP Ida Bagus Gede Adi Putra Yadnya, M.Psi., Psikolog, berlangsung penuh empati dan dukungan emosional. Sejumlah guru dan keluarga korban mulai menunjukkan ketenangan setelah sesi konseling dilakukan.Pendampingan kemudian dilanjutkan Sabtu pagi (8/11) di tiga titik, yaitu Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit YARSI, dan SMAN 72 Jakarta Utara. Metode yang digunakan adalah Psychological First Aid atau Bantuan Awal Psikologis, yang berfokus pada pemulihan emosi, penguatan rasa aman, serta pengelolaan stres pascakejadian.“Pendampingan ini kami lakukan agar keluarga korban dan para guru bisa mengelola stres dan rasa takut setelah kejadian. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan,” ungkap AKBP Ida Bagus Gede Adi Putra Yadnya, M.Psi., Psikolog.Pelaksanaan trauma healing di rumah sakit berfokus pada korban dan keluarga, sementara di SMAN 72, konseling diberikan kepada kepala sekolah dan para guru yang merasa terpukul serta masih mengalami tekanan emosional akibat peristiwa tersebut.Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K. menyampaikan bahwa kegiatan trauma healing akan terus dilanjutkan secara berkesinambungan hingga para korban benar-benar pulih. Selain itu, ia menegaskan bahwa proses penyelidikan terhadap penyebab ledakan masih terus berjalan intensif.“Hari ini, pelayanan trauma healing diteruskan agar para korban bisa segera pulih. Di sisi lain, rangkaian penyelidikan juga masih terus dilakukan secara intensif oleh tim gabungan. Polda Metro Jaya memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan profesional mulai dari olah TKP, pelayanan medis, hingga pendampingan psikologis,” ujar Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., Kabid Humas Polda Metro JayaBudi Hermanto menambahkan bahwa Polda Metro Jaya telah menyiapkan posko pelayanan dan pendataan korban serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh korban mendapat perhatian dari sisi medis dan psikologis. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi.Langkah cepat Polda Metro Jaya ini menjadi bagian dari Transformasi Polri yang menempatkan keselamatan dan ketenangan masyarakat sebagai prioritas utama. Polri hadir tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan pelayanan dan pendampingan humanis bagi warga yang terdampak musibah.#MentalSehatKerjaHebat#JagaJakarta+#TransformasiPolriUntukIndonesiaMaju. PNO-12
08 Nov 2025, 19:37 WIT
Gebyar Pajak Mimika 2025: Bupati Mimika Ajak Masyarakat Membayar Pajak Sebagai Fondasi Ekonomi
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana penuh semangat mewarnai pelaksanaan Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025 yang digelar di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Sabtu (8/11/2025). Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, ini menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti penting pajak sebagai sumber utama pembangunan daerah.Kegiatan yang dimulai dengan fun run dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan itu berlangsung meriah. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan olahraga pagi tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian medali dan sesi penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan Tahun 2025.Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob mengapresiasi semangat seluruh peserta dan menegaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk nyata gotong royong masyarakat dalam membangun Mimika.“Tadi saya lihat semua peserta sudah berlari dan memakai medali — termasuk teman-teman saya, walaupun sebagian hanya berlari di tempat. Tapi ini menunjukkan semangat luar biasa dari kita semua di Kabupaten Mimika,” ujar Bupati Johannes disambut tawa dan tepuk tangan peserta.Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa setiap rupiah pajak daerah yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk manfaat pembangunan — mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas publik lainnya. “Membayar pajak itu gotong royong. Kita semua ikut berkontribusi membangun Mimika yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar menjalankan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan keramahan. “Layani masyarakat dengan senyum, bantu mereka memahami kewajiban pajak. Kita hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mendidik dan memotivasi,” pesannya.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Johannes Rettob juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Mimika di tahun mendatang. Ia menyebutkan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat diperkirakan akan menurun signifikan.“APBD Mimika tahun ini sebesar Rp6,4 triliun, tapi tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp5 triliun. Karena itu, kita harus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.Menurutnya, kemandirian fiskal daerah hanya bisa dicapai jika masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berjalan bersama dalam semangat kolaborasi.“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat. Pajak daerah adalah fondasi ekonomi Mimika yang harus kita rawat bersama,” katanya.Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi warga, dalam kegiatan tersebut Bupati menyerahkan penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan Tahun 2025 dan Mitra Penggerak BPHTB, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 359 Tahun 2025.Penyerahan penghargaan ini menjadi simbol bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga tindakan mulia yang layak diapresiasi karena berdampak langsung pada kemajuan daerah.“Mari kita jadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari semangat gotong royong. Membayar pajak tepat waktu adalah tindakan mulia untuk pembangunan Kabupaten Mimika,” tutup Bupati Johannes Rettob dengan nada optimistis.Penulis: BimEditor: GF
08 Nov 2025, 15:27 WIT
SPPG Polres Sukoharjo Temukan Indikasi Zat Berbahaya
Papuanewsonline.com, Sukoharjo - Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Polres Sukoharjo berhasil mendeteksi indikasi adanya zat yang berbahaya untuk dikonsumsi pada buah anggur jenis Muscat dalam pemeriksaan rutin Food Safety yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis Polri. Temuan ini menunjukkan tingkat kedisiplinan dan keseriusan Polri dalam memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada masyarakat aman, bergizi, dan bebas dari bahan berbahaya.Pemeriksaan dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2025 pukul 07.00–08.00 WIB oleh tim Sie Dokkes Polres Sukoharjo bersama Kasie Dokkes, sebagai bagian dari prosedur tetap (SOP) pengawasan keamanan pangan yang diterapkan di seluruh SPPG Polri. Pemeriksaan organoleptik dan kimia terhadap menu utama nasi putih, telur puyuh asam manis, tempe goreng, sayur sop, dan buah kelengkeng menunjukkan hasil negatif terhadap arsenik, formaldehid, dan nitrit, serta memenuhi standar gizi seimbang dengan total 553,3 kkal energi, 18,7 gr protein, 25,4 gr lemak, dan 64,4 gr karbohidrat.Namun, dalam pemeriksaan lanjutan terhadap menu untuk hari berikutnya yang meliputi roti, susu, dan buah anggur Muscat, tim menemukan indikasi positif adanya zat yang berbahaya untuk dikonsumsi berdasarkan uji cepat menggunakan alat Food Safety merk Alder. Menyikapi temuan tersebut, Polres Sukoharjo langsung bertindak cepat dan tegas dengan menarik seluruh buah anggur Muscat dari dapur penyajian, memisahkannya dari bahan makanan lain, serta menggantinya dengan buah yang telah teruji aman. Seluruh bahan yang terindikasi berisiko kemudian diamankan untuk pemeriksaan lanjutan, memastikan tidak ada bahan berbahaya yang sampai ke tangan masyarakat penerima manfaat.Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo, S.H., S.I.K. menyampaikan bahwa langkah cepat dan disiplin tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis Polri.“Begitu ditemukan indikasi bahan berisiko, kami langsung menarik makanan tersebut agar tidak ada satu pun makanan yang mengandung bahan berbahaya boleh sampai ke penerima manfaat. Distribusi tetap berjalan dengan menu yang telah dipastikan aman dikonsumsi,” tegas Kapolres Sukoharjo.Pemeriksaan silang kemudian dilakukan oleh beberapa lembaga untuk memastikan keakuratan hasil. Ahli Gizi Dokkes Polres Sukoharjo mengonfirmasi hasil positif adanya zat berbahaya untuk dikonsumsi melalui uji cepat, sementara Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), melalui Bapak Muhammad Fajar Arifin, menjelaskan bahwa uji cepat merupakan screening test atau pemeriksaan pendahuluan yang perlu dikonfirmasi melalui laboratorium terakreditasi. BPOM menilai langkah Polri menghentikan penyajian bahan tersebut merupakan tindakan yang cepat, tepat, dan sesuai prosedur keamanan pangan nasional.Sementara itu, pemeriksaan lanjutan oleh Bidlabfor Polda Jateng menggunakan metode reagen kimia terhadap kulit, daging, dan buah anggur menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan zat berbahaya tersebut. Perbedaan hasil tersebut dipahami sebagai akibat perbedaan alat dan metode uji, namun seluruh proses menunjukkan bahwa Polri telah bertindak sesuai prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam menjaga keamanan pangan masyarakat.Selain Polri dan BPOM, Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo juga turut memantau jalannya pemeriksaan dan berkoordinasi dalam memastikan keamanan seluruh rantai distribusi bahan pangan. Kolaborasi ini memperlihatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis Polri agar tetap aman dan berkualitas.Menanggapi laporan dari Polres Sukoharjo, Kasatgas Makan Bergizi Gratis Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa temuan ini menjadi bukti nyata disiplin penerapan pengawasan pangan di lapangan. Hingga saat ini terdapat 233 SPPG Polri yang beroperasi aktif di seluruh Indonesia, dan seluruhnya diwajibkan menjalankan pemeriksaan Food Safety harian secara berjenjang dan terdokumentasi.“Temuan di Sukoharjo ini membuktikan sistem pengawasan kita berjalan. Begitu ada indikasi bahan berbahaya, langsung terdeteksi sebelum makanan sampai ke masyarakat. Kami terus menginstruksikan agar seluruh SPPG Polri memperketat pengawasan bahan pangan demi menjamin setiap makanan yang disalurkan benar-benar aman,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.Lebih lanjut, Irjen Pol. Nurworo menjelaskan bahwa temuan indikasi zat berbahaya untuk dikonsumsi pada buah anggur Muscat tersebut akan diselidiki lebih lanjut untuk memastikan sumber asal bahan, termasuk kemungkinan adanya residu pestisida atau kontaminasi dari rantai distribusi. Polri akan bekerja sama dengan BPOM dan dinas terkait baik daerah maupun pusat untuk memastikan hasil akhir pemeriksaan serta menutup potensi bahaya serupa di masa mendatang.Program Makan Bergizi Gratis Polri merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial Polri dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat dengan standar keamanan pangan yang tinggi. Melalui pelaksanaan pengawasan ilmiah dan pemeriksaan rutin yang ketat, Polri memastikan setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat aman, sehat, dan bergizi. PNO-12
08 Nov 2025, 15:10 WIT
Presiden Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sebuah upacara kenegaraan yang berlangsung khidmat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025).Pembentukan komisi ini menandai langkah serius pemerintah dalam mempercepat reformasi menyeluruh di tubuh Polri, baik dalam aspek kelembagaan, kultur organisasi, maupun penegakan hukum yang berkeadilan.Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan komisi ini merupakan bagian dari upaya besar memperkuat profesionalisme Polri serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.“Kepolisian adalah pilar penting dalam sistem keamanan nasional dan penegakan hukum. Reformasi Polri bukan hanya tentang memperbaiki citra, tetapi memastikan bahwa seluruh aparat kepolisian bekerja dengan hati nurani, kejujuran, dan tanggung jawab moral yang tinggi,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.Adapun tokoh-tokoh nasional yang dilantik sebagai anggota komisi tersebut terdiri dari unsur akademisi, mantan pejabat tinggi negara, dan tokoh hukum, antara lain:Prof. Jimly Asshiddiqie – Ketua merangkap anggotaKomjen (Purn) Ahmad Dofiri – AnggotaProf. Mahfud MD – AnggotaProf. Yusril Ihza Mahendra – AnggotaSupratman Andi Agtas – AnggotaDr. Otto Hasibuan – AnggotaJenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo – AnggotaJenderal Pol. (Purn) Tito Karnavian – AnggotaJenderal Pol. (Purn) Idham Azis – AnggotaJenderal Pol. (Purn) Badrodin Haiti – AnggotaDalam arahannya, Presiden Prabowo berharap komisi ini dapat segera bekerja dengan langkah nyata, menyusun peta jalan reformasi kepolisian yang komprehensif dan berorientasi pada hasil. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara komisi, pemerintah, dan Polri sendiri untuk membangun sistem kepolisian modern yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan supremasi hukum.Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, yang dipercaya sebagai Ketua Komisi, menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan independensi.“Reformasi kepolisian tidak hanya soal struktur dan manajemen, tetapi juga menyentuh aspek nilai, moralitas, dan hubungan Polri dengan masyarakat. Kami akan bekerja terbuka dan berbasis data untuk menghasilkan rekomendasi yang realistis dan aplikatif,” ungkap Jimly seusai pelantikan.Komisi ini nantinya bertugas memberikan rekomendasi kebijakan strategis terkait transformasi Polri di berbagai bidang, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola anggaran, sistem rekrutmen, serta pembenahan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.Dengan keanggotaan yang diisi oleh tokoh lintas profesi dan latar belakang, pemerintah berharap komisi ini mampu menjembatani harapan publik terhadap Polri yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memperkuat lembaga penegak hukum dalam kerangka reformasi sektor keamanan nasional yang lebih luas, yang menempatkan rakyat sebagai pusat orientasi kebijakan. (GF)
08 Nov 2025, 11:45 WIT
LEMASA Dorong Validasi Data dan Keterlibatan Adat dalam Uji Publik Perbup Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) turut menghadiri Uji Publik Draft Peraturan Bupati (Perbup) Mimika tentang Penentuan Indikator Kemiskinan, yang digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika.Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan, kritik, dan saran dari berbagai pemangku kepentingan—terutama dari unsur masyarakat adat—guna menyempurnakan kebijakan daerah yang akan menjadi dasar dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika.Dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika tersebut, hadir perwakilan pemerintah daerah, akademisi, organisasi sosial, serta lembaga adat yang selama ini aktif dalam isu kesejahteraan masyarakat. Uji publik ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang berbasis data, keadilan sosial, dan kearifan lokal.“Program bantuan sosial yang disiapkan oleh Kementerian Sosial sangat signifikan dan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan kerja keras dari pemerintah daerah agar distribusi bantuan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Evert Lukas Hindom, Asisten III Setda Mimika, dalam sambutannya.Evert menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat sebagai kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Ia menilai, masih terdapat kesenjangan antara data administratif dan kondisi riil masyarakat di lapangan.“Penyaluran bantuan yang langsung dikelola dari kabupaten seringkali belum mempertimbangkan situasi sosial masyarakat adat di pedalaman. Hal ini berpotensi memunculkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan,” tambahnya.Isu kemiskinan di Kabupaten Mimika, menurut para peserta, bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak, terutama bagi masyarakat adat Amungme dan Kamoro.Ketua LEMASA, Semy Bukaleng, menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif lintas sektor dan berbasis kearifan lokal.“Penanganan masyarakat adat Amungme dan Kamoro tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang sudah ada. Pemerintah harus melibatkan LEMASA dan LEMASKO sebagai mitra strategis dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan agar sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal,” jelasnya.Semy menambahkan, kolaborasi tersebut tidak hanya penting untuk efektivitas kebijakan, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian integral dari wilayah Kabupaten Mimika.Uji publik ini ditutup dengan sesi diskusi kelompok yang membahas indikator kemiskinan secara teknis, termasuk batasan kriteria rumah tangga miskin, indikator kesejahteraan sosial, serta mekanisme verifikasi data berbasis wilayah adat.Peserta berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Bupati Mimika tentang Penentuan Indikator Kemiskinan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.“Ini bukan hanya soal angka dan statistik, tapi tentang manusia dan martabat hidup mereka,” ujar salah satu peserta menutup diskusi dengan penuh makna.Penulis: HendrikEditor: GF
07 Nov 2025, 20:30 WIT
Polda Maluku Gelar FGD Bahas Peran Polri dalam Pengawasan Program MBG
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) melaksanakan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang dihelat di ruang sagu gedung Plaza Presisi, Kota Ambon, Jumat (7/11/2025).Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol I Gede Arsana, S.I.K ini mengusung tema “Peran Polri dalam Pengawasan dan Pengamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Sistem Pengawasan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)".Kegiatan yang merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam mengawal dan mengawasi secara baik program Pemerintah Pusat di daerah tersebut turut dihadiri Wadir Intelkam AKBP Frans Duma, S.P, dan sejumlah narasumber. Di antaranya Koordinator Gizi Dinas Kesehatan Kota Ambon Febbyan Yokkes Limaheluw, S.KM, Dokter Spesialis Gizi Klinik dr. Meliana Kusumua Atmanegara, M.Kes, S.PGK, Akademisi Poltekkes Kemenkes Maluku Betty Amarduan, SST., M.Gz, serta Jurnalis dan Direktur Diklat SMSI Pusat, Izaac Tulalessy.FGD yang digelar tersebut menghadirkan peserta dari perwakilan SPPG Polda Maluku, Poltekkes Kemenkes Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon, serta para guru dari sekolah penerima manfaat program MBG, mulai dari jenjang TK hingga SMK.Dalam sambutannya, Kombes Pol I Gede Arsana menyampaikan, forum diskusi ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengawasan serta pengamanan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan bagian dari Program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.“Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan, kami menempatkan personel di tingkat Polda maupun Polres jajaran untuk memantau setiap hari kegiatan di SPPG, agar program ini berjalan sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan,” ujarnya.Lebih lanjut, Dir Intelkam menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. “Polda Maluku tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergitas seluruh pihak dan dukungan masyarakat agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal,” tambahnya.Ia juga berharap FGD yang dilaksanakan dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung terciptanya Generasi Emas 2045 melalui pemenuhan gizi anak bangsa.Saat ini, SPPG Polda Maluku membawahi 22 SPPG Mitra Masyarakat dengan total 15 sekolah penerima manfaat, terdiri dari 4 Taman Kanak-kanak, 7 Sekolah Dasar, 3 Sekolah Menengah Pertama, dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan dengan total 1.595 siswa penerima program.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku bersama seluruh stakeholder dan masyarakat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Program MBG sebagai langkah nyata mewujudkan kesejahteraan gizi anak-anak di Provinsi Maluku. PNO-12
07 Nov 2025, 20:14 WIT
Ketua Komisi IV DPR Puji Inisiatif Kapolri Bangun SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar
Papuanewsonline.com, Karanganyar - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, memuji inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam membangun SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar, Jawa Tengah. Menurutnya, sekolah tersebut menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah.“Tadi sekolahnya yang kami tinjau itu luar biasa ya. Ini sebenarnya bukan program Kementerian, tapi inisiatif dari Kapolri dan jajarannya untuk membuat sekolah unggulan ini agar anak-anak di sekitar daerah itu bisa belajar dengan baik,” ujar Titiek usai meninjau sekolah tersebut, Jumat (7/11/2025).Titiek mengungkapkan, sebelumnya SMP Kemala Bhayangkari sempat menumpang di kantor Polsek setempat sebelum akhirnya dibangun permanen pada Februari 2025.“Tadinya katanya sekolahnya nebeng di kantor Polsek, terus lihat kayak begitu dibuatlah sekolah itu yang merupakan sekolah yang luar biasa,” ucapnya.Ia juga menyoroti kualitas tenaga pendidik serta fasilitas sekolah yang dinilainya sangat baik. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah kenyamanan ruang kelas yang telah dilengkapi pendingin ruangan.“Yang luar biasanya lagi, sekolahnya semuanya ber-AC. Saya rasa tidak semua kelas di negeri ini ada AC-nya, belum tentu di Jakarta ada sekolah-sekolah yang ber-AC juga,” tutur Titiek.Selain memiliki fasilitas lengkap, sekolah ini juga telah mendapatkan dukungan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Titiek menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas perhatiannya terhadap dunia pendidikan.“Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini,” sambungnya.Sebagai informasi, SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan sekolah tersebut layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di gedung baru mulai tahun ajaran 2025/2026.Sekolah ini memiliki program unggulan berupa penguatan karakter kebhayangkaraan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pembinaan prestasi siswa. Tercatat ada 5 tenaga kependidikan dan 11 tenaga pendidik yang mengajar di sekolah tersebut.Sarana dan prasarana yang tersedia antara lain ruang kepala sekolah, ruang BK, laboratorium IPA, ruang tata usaha, ruang UKS, perpustakaan, laboratorium komputer, ruang Bhayangkari, lapangan olahraga, dua unit mobil operasional, tempat baca terbuka, toilet, kantin, koperasi, gudang, taman membaca, serta ruang kelas yang telah dilengkapi proyektor, AC, CCTV, dan speaker.Setiap kelas nantinya menampung 32 siswa. Sekolah ini juga telah mengantongi berbagai sertifikat penghargaan, antara lain Sekolah Sehat Stratifikasi Standar, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Unggul, Adiwiyata Teks, Gerakan Pramuka, dan Pengelolaan UKS, serta sertifikat Kelayakan Air Tanah dari PDAM dan Sosialisasi-Simulasi Bencana dari BPBD.Dengan fasilitas dan komitmen tersebut, SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar diharapkan menjadi salah satu sekolah unggulan yang mampu mencetak generasi muda berkarakter, berprestasi, dan berwawasan kebhayangkaraan. PNO-12
07 Nov 2025, 20:06 WIT
Titiek Soeharto: Terima Kasih Kapolri Sudah Ikut Perbaiki Pendidikan di Indonesia
Papuanewsonline.com, Karanganyar – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kontribusinya dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Ucapan itu disampaikan saat meninjau SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025)."Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini," ujar Titiek Soeharto kepada wartawan.Dalam kesempatan tersebut, Titiek didampingi oleh Jenderal Sigit, Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Juliati Sigit Prabowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo, serta Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat.Pembangunan SMP Kemala Bhayangkari dimulai sejak Februari 2025 dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Pembina YKB Juliati Sigit Prabowo. Proyek pendidikan ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Kemala Bhayangkari dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan, RS Jati Husada Karanganyar, PMI Karanganyar, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.Sekolah tersebut telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa gedung baru tersebut layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mulai tahun ajaran 2025/2026.SMP Kemala Bhayangkari mengusung program unggulan berupa penguatan karakter kebhayangkaraan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pembinaan peserta didik. Titiek Soeharto mengaku terkesan dengan fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut."Yang luar biasanya lagi sekolahnya semuanya ber-AC. Saya rasa tidak semua kelas di negeri ini ada AC-nya. Belum tentu di Jakarta ada sekolah yang ber-AC juga, ini luar biasa," tutur Titiek.Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Presiden Prabowo Subianto yang turut memberikan fasilitas bagi sekolah tersebut."Kami berterima kasih bahwa ada kelas yang saat ini sudah mendapatkan fasilitas dari Bapak Presiden terkait dengan program pelayanan terpusat dengan menggunakan Interactive Flat Panel, ada dua," ujar Jenderal Sigit.Kapolri menambahkan, dukungan lain yang diterima sekolah ini mencakup perlengkapan laboratorium biologi dan fisika. Menurutnya, bantuan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini."Kemudian bantuan lab IPA untuk biologi, kemudian fisika dan tentunya ini sangat membantu dalam program sekolah yang ada," ujarnya. PNO-12
07 Nov 2025, 19:16 WIT
Olahraga Bersama, Karo SDM Polda Maluku Tegaskan Disiplin dan Persiapan Rekrutmen Bintara Brimob
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, S.I.K., M.M, menegaskan disiplin anggota dan persiapan rekrutmen Bintara Brimob Tahun 2026.Penegasan ini disampaikan Kombes Jemi Junaidi saat memimpin apel persiapan Olahraga Bersama personel gabungan Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Jumat (7/11). Olahraga bersama rutin dilaksanakan sebagai momen perkuatan soliditas sekaligus penyampaian sejumlah arahan strategis terkait pembinaan sumber daya manusia Polri di lingkungan Polda Maluku.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku turut hadir dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kebugaran fisik personel Polri tersebut.Saat memimpin apel, Kombes Jemi menyampaikan beberapa poin penting terkait agenda dan kebijakan SDM Polri yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Di antaranya Persiapan Rekrutmen Bintara Brimob.Kombes Jemi menyampaikan, Polda Maluku akan segera memasuki tahapan penerimaan seleksi Bintara Brimob. Pendaftaran seleksi ini akan dibuka secara online pada 10 November 2025. Meski Surat Telegram (ST) resmi dari Mabes Polri masih menunggu diterbitkan, jajaran diminta mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat."Rekan-rekan dapat menyampaikan informasi ini kepada keluarga, sanak saudara, maupun masyarakat di lingkungan sekitar agar proses rekrutmen dapat diketahui lebih luas oleh masyarakat," pintanya.Lebih lanjut, Karo SDM juga menekankan kepada seluruh personel yang memenuhi syarat untuk mengikuti Sekolah Inspektur Polisi (SIP) agar mulai mempersiapkan diri. Ia mengaku akan ada percepatan pelaksanaan seleksi SIP berdasarkan informasi yang telah diterima secara internal, sembari menunggu ST resmi dari Mabes Polri.Di sisi lain, Kombes Jemi juga mengingatkan tentang kegiatan Olahraga Bersama yang dilaksanakan khusus oleh Satuan Brimob jelang HUT Brimob Ke-80 tahun 2025. Seluruh personel Brimob dan Pejabat Utama diwajibkan menghadirkan pengurus Bhayangkari dalam setiap kegiatan menyongsong HUT Brimob Polri.Selain itu, Kombes Jemi juga menekankan beberapa poin penting yang wajib dilaksanakan oleh setiap personel. Di antaranya;1. Hidup sederhana dalam keseharian.2. Menjaga penampilan agar tetap bersih, rapi, dan sesuai ketentuan pakaian dinas.3. Menggunakan media sosial untuk hal-hal positif.4. Menjadi teladan integritas di lingkungan masyarakat.5. Melakukan sosialisasi internal kepada seluruh anggota dan keluarganya.6. Saling mengingatkan apabila ada rekan atau keluarga yang berpotensi merusak citra institusi.Kombes Jemi juga menegaskan terkait beberapa poin penting yang tidak boleh dilakukan oleh setiap personel. Seperti;1. Memamerkan kemewahan di publik maupun media sosial.2. Mengikuti gaya hidup mewah atau berlebihan.3. Menyalahgunakan atribut pangkat atau pakaian dinas untuk kepentingan pribadi di luar kedinasan.4. Membiarkan rekan atau keluarga memamerkan gaya hidup mewah tanpa memberikan teguran. PNO-12
07 Nov 2025, 19:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
