Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
PJ Gubernur Papua Kunjungi Puskesmas Kosiwo, Salurkan Susu dan Vitamin untuk Anak-anak
Papuanewsonline.com, Serui –
Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, bersama Penjabat Ketua TP PKK, Tyas A.
Fatoni, melakukan kunjungan kerja penuh makna ke Puskesmas Kosiwo, Distrik
Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada Kamis (31/7/2025). Dalam lawatannya ke
daerah terpencil tersebut, Fatoni membawa harapan dan bantuan langsung berupa 44.000
kelambu, 1.000 susu dan nutrisi anak, serta vitamin A dan B untuk balita, ibu
hamil, dan remaja putri. “Semoga ini bermanfaat dan
membuat kita semua makin sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa jadi SDM
Papua yang unggul, cerdas, dan berkarakter,” ujar Fatoni dalam sambutannya. Kunjungan ini menjadi simbol
komitmen nyata Pemerintah Provinsi Papua dalam memperluas akses kesehatan
hingga ke pelosok dan membangun fondasi kesehatan yang kokoh demi generasi masa
depan Papua. Fatoni juga menekankan pentingnya
menjaga stabilitas dan keamanan wilayah sebagai syarat utama pembangunan. “Kondisi kondusif harus terus
kita jaga. Kalau aman, pembangunan lancar, ekonomi bergerak, dan Papua semakin
sejahtera,” imbuhnya. Turut hadir dalam kunjungan
tersebut, Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, yang mengapresiasi perhatian
Pemprov Papua terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya. “Kami punya 17 distrik dan setiap
distrik memiliki Puskesmas. Kehadiran bapak gubernur sangat memotivasi dan
menunjukkan bahwa Kosiwo juga penting bagi pembangunan Papua,” ucap Benyamin. Kunjungan ke Puskesmas Kosiwo ini
bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari langkah nyata dan terukur dalam
memperkuat pelayanan kesehatan primer di Papua—khususnya daerah kepulauan dan
terluar—guna memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari layanan
dasar, terutama anak-anak dan ibu hamil. (Jidan)
02 Agu 2025, 01:40 WIT
Dekatkan Layanan Kesehatan ke Warga, Distrik Mimika Baru Gelar Pemeriksaan Gratis Keliling
Papuanewsonline.com, Timika – Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menunjukkan
kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan meluncurkan program
pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh warga. Program ini menyasar mereka
yang belum memiliki akses layanan kesehatan memadai dan bertujuan untuk mendeteksi
penyakit sejak dini, seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. “Kami ingin layanan kesehatan
tidak hanya dinikmati mereka yang tinggal dekat fasilitas medis. Lewat program
ini, kami turun langsung ke lapangan,” ujar Sekretaris Distrik Mimika Baru,
Alan Jaya, saat membuka kegiatan, Kamis (1/8/2025). Program ini akan dilakukan secara
berkala dan berpindah-pindah lokasi, menjangkau kampung-kampung di Distrik
Mimika Baru. Pemeriksaan yang disediakan meliputi:
Tensi darah
Gula darah
Kolesterol
Pemeriksaan umum oleh tenaga medis
Warga cukup membawa kartu
identitas diri dan disarankan berpuasa ringan sebelumnya agar hasil pemeriksaan
lebih akurat, khususnya untuk gula darah. “Kami ingin memutus mata rantai
penyakit sejak dini. Harapannya, ini jadi langkah preventif sebelum warga jatuh
sakit,” jelas Alan. Tenaga medis dari Puskesmas dan
petugas kesehatan wilayah akan dikerahkan dalam pelaksanaan program ini.
Informasi lokasi dan jadwal pemeriksaan akan disampaikan melalui pengumuman
kampung dan media sosial resmi distrik. Alan juga mengajak warga untuk tidak
ragu memeriksakan diri, serta mengajak para tokoh masyarakat untuk ikut
menyebarkan informasi agar jangkauannya lebih luas. “Semakin awal penyakit diketahui,
semakin besar peluang sembuh. Kesehatan adalah aset penting untuk kemajuan
Mimika Baru,” tambahnya. Dengan semangat kolaboratif, ia
berharap program ini menjadi contoh baik yang dapat diadopsi oleh distrik lain
di Mimika. (Jidan)
01 Agu 2025, 22:51 WIT
Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemda Mimika Gratiskan BPHTB dan PBG untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabar gembira bagi masyarakat Mimika berpenghasilan rendah! Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmennya mendukung program nasional 3
Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya dengan
memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada warga yang masuk kategori Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan
Bupati Mimika Nomor 4 dan 5 Tahun 2025, sebagai bentuk konkret pemda dalam
mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang kurang
mampu. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, menyampaikan bahwa hingga akhir Juli 2025, sebanyak 168 warga Mimika
telah menerima manfaat pembebasan BPHTB, dan jumlah ini terus bertambah setiap
pekan. “Data kami laporkan langsung ke
Kementerian Dalam Negeri setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat
dan program berjalan serius, bukan sekadar wacana,” ujar Dwi saat dikonfirmasi
pada Kamis (1/8/2025). Program ini menyasar warga yang
belum memiliki rumah dan memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya:
Penghasilan maksimal Rp10,5 juta per bulan bagi
yang belum menikah
Maksimal Rp12 juta per bulan untuk yang sudah
berkeluarga
Luas rumah maksimal 36 meter persegi dan tanah
maksimal 48 meter persegi (rumah swadaya)
Lokasi bukan di atas lahan pertanian
Sertifikat tanah atas nama sendiri dan dilampiri
dokumen pendukung seperti slip gaji dan surat keterangan penghasilan dari
kepala kampung
Tak hanya pembebasan pajak, Pemda
Mimika juga menyederhanakan prosedur pengajuan agar warga tidak kesulitan
mengakses bantuan ini. “Kami ingin pastikan masyarakat
mudah mengakses haknya. Jangan sampai hanya karena proses rumit, orang kecil
tidak bisa punya rumah,” tegas Dwi. Langkah ini diharapkan mendorong
percepatan pembangunan hunian layak di Mimika, sekaligus mendukung program
nasional dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah di Indonesia. Dengan sinergi antara pusat dan
daerah, rumah bukan lagi mimpi—tapi hak yang nyata untuk setiap warga Mimika.
(Jidan)
01 Agu 2025, 22:42 WIT
Prabowo Pimpin Rapat Ekonomi Strategis di Hambalang: Bahas Ketahanan Nasional
Papuanewsonline.com, Bogor – Di
tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu, Presiden Prabowo Subianto
memimpin rapat penting bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di kediamannya,
Hambalang, Bogor, Kamis (31/07/2025). Pertemuan strategis ini membahas arah
kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, serta langkah konkret yang harus diambil
untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan nasional. Dalam rapat tersebut, DEN
melaporkan bahwa dunia saat ini berada dalam periode ketidakpastian ekonomi
tertinggi dalam sejarah, yang dipicu oleh tensi geopolitik, perubahan iklim,
hingga disrupsi teknologi dan pasar keuangan global. Meski tantangan
membayangi, optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia tetap menguat. “Kita harus siaga, tapi jangan
kehilangan arah. Justru dalam krisis seperti ini, bangsa besar menunjukkan
kepemimpinannya,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya. Prabowo menekankan pentingnya antisipasi
dini dan respon terukur terhadap perubahan global yang cepat. Ia
menginstruksikan agar kebijakan ekonomi nasional difokuskan pada sektor-sektor
strategis yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja,
peningkatan investasi, serta penguatan daya beli masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah
keberhasilan Indonesia dalam menjalin kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat,
yang membuka peluang besar untuk peningkatan ekspor produk padat karya dan
masuknya investasi baru. Langkah ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi
domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Presiden juga kembali menegaskan
urgensi deregulasi dan penyederhanaan birokrasi, agar proses investasi lebih
cepat dan efisien. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat
transformasi ekonomi nasional menuju kemandirian dan daya saing tinggi. “Dunia berubah cepat. Kita tidak
bisa berjalan lambat,” tegas Prabowo. Rapat ini menunjukkan komitmen
pemerintahan Prabowo untuk secara aktif merespons tantangan global, sekaligus
merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang kokoh, inklusif, dan adaptif
terhadap perubahan zaman. (Ning)
01 Agu 2025, 21:00 WIT
Polda Maluku Komitmen Sukseskan Program E-Monev KIP 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan program E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025.Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi S.IK, usai mengikuti video conference terkait persiapan pelaksanaan E-Monev KIP yang digelar Divisi Humas Polri di Jakarta, Kamis (31/7/2025).Vicon yang diikuti Kombes Rositah, didampingi dua staf Subid PID Bid Humas Polda Maluku dari ruang kerjanya ini dipimpin oleh Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko."Bidang Humas Poda Maluku siap mensukseskan program E-Monev KIP Tahun 2025, dan siap melaksanakan arahan dari Divisi Humas Polri," kata Kombes Rositah.Sebelumnya, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam arahannya meminta dukungan seluruh Bidang Humas Polda jajaran. Semua jajaran diminta memberikan data untuk kesiapan pelaksanaan penilaian oleh KIP Pusat."Kami sangat berharap dukungan datanya. Kami melihat masih banyak data yang belum terisi. Mulai bulan ini kita sudah harus persiapan untuk verifikasi penilaian KIP Pusat. Mari kita saling mendukung untuk penilaian kita yang terbaik sebab mempertahankan itu lebih sulit dari pada kita merebut," tegasnya.Brigjen Trunoyudo juga meminta seluruh Polda jajaran untuk menyampaikan unit pelayanan informasi pada ruang SPKT di masing-masing Polda atau Polres. Ini untuk memudahkan pelayanan informasi. "Rekan-rekan Humas jajaran agar dapat menyiapkan ruang pelayanan informasi dengan memanfaatkan ruang SPKT yang ada di Polda atau Polres, Saya melihat masih ada Polda dan Polres yang belum menyiapkan ruang pelayanan informasi ini," harapnya. PNO-12
01 Agu 2025, 20:00 WIT
Ikuti Anev Polri Secara Virtual, Kapolda: Polda Maluku Siap Jalankan Kebijakan Kapolri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku siap menjalankan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si terkait program ketahanan pangan nasional serta pemeliharaan situasi kamtibmas yang kondusif.Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si setelah menghadiri Arahan Kapolri secara virtual kepada Seluruh Jajaran dalam rangkaian Analisis dan Evaluasi (Anev) Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas) terkini, Kamis (31/7/2025).Kapolda Maluku tidak sendiri mengikuti Arahan Kapolri. Ia didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK, M.H, Irwasda, dan Para Pejabat Utama Polda Maluku, serta Kapolres jajaran yang ikut melalui zoom meeting dari wilayah masing-masing.Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa isu ketahanan pangan saat ini menjadi prioritas nasional yang harus didukung penuh oleh seluruh jajaran Polri. Selain itu, Pemerintah saat ini tengah menggulirkan program strategis berupa pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, yang diharapkan mampu menyerap hasil pertanian masyarakat seperti padi dan jagung, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa.Koperasi merah putih juga dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menyediakan layanan simpan pinjam, distribusi sembako, serta penampungan hasil panen masyarakat. Kapolri menegaskan pentingnya pengawasan dari Polri agar mekanisme distribusi pangan berjalan adil dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah.Lebih lanjut, panen padi nasional pada kuartal ketiga akan diprioritaskan untuk diserap oleh Bulog guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Setelah Bulog, barulah sektor swasta akan diberi ruang untuk mengambil peran. Oleh karena itu, jajaran Polri diminta untuk aktif mengawal kebijakan ini melalui penguatan fungsi Satgas Pangan di setiap wilayah.Kapolri juga mengangkat temuan penting terkait ketidaksesuaian kualitas pada produk beras kemasan yang beredar di pasaran. Meski hasil panen meningkat, harga beras tetap tinggi, yang mengindikasikan adanya distorsi distribusi. Temuan ini diperoleh dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri.Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum di sektor pangan. Produsen yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap standar mutu akan diproses sesuai hukum. Kepada seluruh jajaran, Kapolri memerintahkan agar segera menurunkan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti persoalan ini secara cepat dan profesional.Dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, Kapolri juga mendorong peningkatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Salah satu prioritas adalah menyukseskan program satu juta lahan untuk pertanian produktif serta pembangunan Sentra Pelayanan Polisi Gizi (SPPG) yang saat ini telah mencapai 395 titik dari target awal 100 unit.Kapolri menekankan pentingnya menjaga mutu dan spesifikasi SPPG agar benar-benar menjadi sarana pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kualitas distribusi makanan serta quality control pasca-pelayanan harus menjadi perhatian utama seluruh jajaran.Kapolri juga menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh melalui pemberdayaan dan pelatihan kerja. Ia mendorong agar Polri bersinergi dengan pemerintah daerah yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) agar para pekerja mendapatkan akses pengembangan keterampilan secara merata.Di sisi lain, Kapolri mengingatkan bahwa dinamika sosial politik menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dan 100 hari kerja Presiden RI harus diantisipasi secara cermat. Meski aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap dan Cemas” yang berlangsung pada 21–25 Juli lalu dapat dikendalikan, kewaspadaan harus terus dijaga. Relasi yang baik dengan elemen masyarakat, khususnya kelompok Cipayung Plus, perlu dibangun secara aktif untuk menjaga harmoni sosial.Menanggapi arahan Kapolri, Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan menyatakan jajaran Polda Maluku akan menindaklanjuti seluruh instruksi Kapolri secara konkret dan terarah.Kapolda juga menginstruksikan kepada Para Pejabat Utama Polda Maluku dan Kapolres jajaran agar menindaklanjuti seluruh arahan Kapolri serta bangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait.“Polda Maluku siap mendukung penuh program ketahanan pangan dan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengawasan distribusi pangan serta optimalisasi koperasi desa. Satgas Pangan di wilayah kami akan langsung bergerak untuk memastikan kelancaran distribusi dan kestabilan harga,” tegas Kapolda.Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur sosial seperti SPPG akan terus dikawal agar memenuhi kualitas pelayanan yang sesuai standar.“Kami pastikan bahwa pembangunan dan operasional SPPG di Maluku berjalan sesuai harapan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi komitmen moral kita kepada masyarakat,” tambahnya.Kapolda turut menyampaikan bahwa Polda Maluku telah menyiapkan langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi gejolak sosial, termasuk menjelang agenda nasional yang sensitif.“Kami akan terus membangun komunikasi intensif dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Maluku,” ujarnya. PNO-12
01 Agu 2025, 19:25 WIT
Bidang Propam Polda Maluku Laksanakan Monev Triwulan II Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Maluku mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan II Tahun 2025.Kegiatan yang dihelat di Rupattama Polda Maluku, Kamis (31/7/2025), ini dipimpin oleh Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K. Ia didampingi Kasubbid Wabprof dan Kasubbid Provos serta dihadiri seluruh personel Bid Propam Polda Maluku.Kabid Propam dalam arahannya menyampaikan pesan dari Kadiv Propam Polri yang menekankan pentingnya standarisasi protokol respon cepat terhadap setiap laporan pelanggaran anggota. Jajaran Propam juga diharapkan melakukan penguatan mekanisme pengawasan internal yang proaktif. Tak hanya itu, Kadiv Propam Polri juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus sensitif, serta membangun sinergi dengan Kompolnas sebagai bagian dari penguatan pengawasan eksternal yang lebih efektif.Kabid Propam menegaskan, dalam penanganan kasus yang menjadi sorotan publik, seluruh personel Propam diharapkan memahami dan menerapkan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan profesional. "Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran anggota. Penanganan kasus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan disertai pendekatan humanis guna memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegasnya.Kegiatan monev yang dilakukan menjadi bagian dari komitmen Bid Propam Polda Maluku untuk terus memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan integritas anggota, serta memastikan pelayanan Polri yang bersih, responsif, dan berorientasi pada keadilan. PNO-12
01 Agu 2025, 19:11 WIT
Bapenda Mimika Gencar Sosialisasi Pajak: Dorong Kesadaran Masyarakat, Kuatkan Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Timika –
Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi kunci utama pembangunan. Hal ini menjadi
sorotan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pajak dan retribusi
daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika pada
Kamis (31/7/2025) di Timika. Kegiatan ini menghadirkan para wajib
pajak, perwakilan OPD, dan pemangku kepentingan dalam rangka membangun
pemahaman bersama tentang pentingnya membayar pajak demi optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Mewakili Bupati Mimika, Asisten I
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Drs. Ananias Faot,
M.Si, menyampaikan bahwa kesadaran pajak masyarakat perlu terus dibangun dan
diperkuat. “Pajak adalah tulang punggung
pembangunan daerah. Dengan pajak, kita bisa bangun jalan, sekolah, puskesmas,
dan fasilitas lainnya. Maka, kesadaran membayar pajak harus jadi budaya
masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Perda
Mimika Nomor 4 Tahun 2023 menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan
pajak dan retribusi daerah. Dalam kesempatan yang sama, Kepala
Bapenda Mimika, Drs. Dwi Cholifah, M.Si, memaparkan strategi Bapenda dalam
menggenjot penerimaan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis
teknologi. “Kami lakukan pelatihan,
sosialisasi, pembangunan sistem informasi, dan peningkatan koordinasi lintas
instansi. Semua demi pelayanan pajak yang lebih cepat, transparan, dan
akuntabel,” ujar Dwi. Ia juga menyampaikan kebijakan
terbaru yang berpihak kepada masyarakat, antara lain:
Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sesuai Perda No. 4/2025
Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung
(PBG) melalui Perda No. 5/2025
Kebijakan ini mendukung program nasional 3 juta rumah untuk rakyat.
Penyuluhan ini juga menghadirkan
narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Direktorat Pajak
Daerah Papua Tengah dan BPPKD, yang menjelaskan mekanisme pemungutan pajak
berdasarkan UU dan Perda No. 24 & 25 Tahun 2024. Dengan semangat inklusif dan
partisipatif, Bapenda berharap kegiatan ini mendorong masyarakat makin sadar
pajak, taat regulasi, dan bangga menjadi bagian dari pembangunan Mimika. “Semakin tinggi partisipasi
masyarakat, semakin besar PAD, semakin cepat pula pembangunan daerah kita,”
tutup Dwi Cholifah. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:54 WIT
Rakorda Dukcapil se-Tanah Papua Digelar di Mimika: Genjot Digitalisasi dan Pendataan OAP Akurat
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi pusat perhatian Tanah Papua pada Kamis
(31/7/2025) sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua. Dengan tema strategis “Percepatan
Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) serta Digitalisasi
Layanan Adminduk untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik”, Rakorda ini
menjadi momentum penting memperkuat layanan publik yang inklusif dan berbasis
data. Acara dibuka langsung oleh Bupati
Mimika Johannes Rettob, didampingi Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh
Setyabudi dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley. Dalam sambutannya,
Bupati Rettob menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat untuk
menjamin keadilan distribusi program pemerintah, khususnya bagi masyarakat
Orang Asli Papua. “Database OAP sangat menentukan
arah kebijakan afirmatif di Papua. Maka dari itu, Dukcapil memegang peran kunci
sebagai ujung tombak pendataan yang tepat dan terpercaya,” tegas Rettob. Ia juga menyoroti kondisi Mimika
sebagai miniatur Indonesia dengan populasi yang sangat beragam, sehingga
akurasi data bukan hanya penting, tapi wajib. Sementara itu, Dirjen Dukcapil
Dr. Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa dokumen kependudukan adalah fondasi
seluruh layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial,
hingga demokrasi. “Transformasi digital layanan
Adminduk bukan sekadar inovasi, tapi kebutuhan mendesak di era modern. Karena
itu, sinergi pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan semua warga,
khususnya OAP, terdata dan terlayani,” ujar Teguh. Ia pun mengapresiasi Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika sebagai salah satu yang terbaik secara
nasional dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, terintegrasi, dan ramah
masyarakat. Rakorda ini juga memaparkan data
sementara integrasi OAP hingga 28 Juli 2025, yaitu:
Papua Tengah: 526.410 jiwa
Papua Barat: 294.436 jiwa
dan akan diperluas ke provinsi lainnya.
Rakorda menghasilkan sejumlah
strategi percepatan, seperti digitalisasi layanan Adminduk berbasis biometrik,
pendataan OAP door-to-door di wilayah terpencil, dan penguatan kapasitas SDM
Dukcapil. Dengan semangat kolaborasi lintas
provinsi, Rakorda ini diharapkan mendorong percepatan pendataan OAP secara
menyeluruh dan mewujudkan layanan kependudukan yang modern, merata, dan adil di
seluruh Tanah Papua. “Data yang benar adalah dasar
kebijakan yang adil,” tutup Bupati Rettob. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
