logo-website
Rabu, 01 Apr 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Polri Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Posko Presisi menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Polri menggelar Sosialisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri oleh jajaran kepolisian dari tingkat pusat hingga wilayah, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkah konkret di lapangan dalam proses percepatan dan mitigasi terkait hambatan pembentukan berjalannya koperasi.Dalam sambutan pembukaannya Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si. mewakili Kaposko Presisi menyampaikan bahwa Polri siap mengambil peran strategis dalam mendukung ekosistem koperasi di desa, melalui lima strategi utama: pencegahan premanisme/pungli terhadap pelaku UMKM, penindakan mafia pangan dan premanisme, pendataan secara real dilapangan pembentukan koperasi serta hambatan didalamnya serta asistensi yanh dilakukan oleh satuan kerja di Polda dan Polres. Henra Saragih, SH., MH., M.Kn. selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi yang mewakili Kementerian Koperasi menyampaikan apresiasi dan menyambut positif langkah Polri dalam memberikan asistensi dan dukungan terhadap pelaksanaan program Presiden terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Kemudian dalam pemaparannya disampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang melibatkan berbagai unit usaha strategis, seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, cold storage, dan layanan logistik. Koperasi ini juga menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi, keterbatasan akses modal, hingga dominasi perantara (middleman) yang merugikan petani dan konsumen. Dalam konteks ini, Polri melalui fungsi Binmas, Bhabinkamtibmas dan intel polri akan menjadi penggerak lapangan untuk mendampingi masyarakat dan memastikan koperasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan lokal. Polri juga memastikan kegiatan ini sejalan dengan semangat “Polri untuk Masyarakat”, yakni menjadikan kepolisian sebagai mitra pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi kerakyatan.Dengan dukungan regulasi, sinergi kementerian/lembaga, dan keterlibatan masyarakat desa, Polri optimis bahwa Program Koperasi Merah Putih akan menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Melalui langkah kolaboratif dan terukur ini, diharapkan koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian, keadilan, dan gotong royong dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. PNO-12 28 Jul 2025, 08:51 WIT
Temui Warga, Polda Maluku Ingatkan Bahaya Judi dan TPPO Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melakukan sosialisasi tentang bahaya permainan judi konvensional maupun online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).Sosialisasi yang dilakukan langsung dengan cara menemui warga ini dipimpin Aiptu Domeks R.D. Titaley, Perwira Pengawas Tim VII. Kali ini berlangsung di kawasan Jalan Said Perintah, Kota Ambon, Sabtu (26/7/2025).Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, mengatakan, sosialisasi tentang bahaya judi dan TPPO gencar dilaksanakan. Ini untuk mengingatkan dan menyadarkan masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan."Sosialisasi dilakukan untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya permainan judi maupun TPPO," kata Kombes Rositah.Kombes Rositah mengungkapkan, judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat berdampak pada kerugian diri sendiri maupun orang lain. Judi, kata Kombes Rositah, selain dapat membuat kecanduan, juga bisa menyebabkan kerugian finansial hingga menyebabkan terganggunya mental, bahkan berpotensi terjerat hukum."Banyak persoalan di dalam rumah tangga maupun di tengah masyarakat yang terjadi salah satunya dipicu masalah judi," ungkapnya.Sosialisasi tentang bahaya TPPO juga dilakukan. Seperti dari aspek kesehatan, tatanan sosial di tengah masyarakat hingga trauma pada korban TPPO yang bisa berujung pada kematian."Personel juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," pungkasnya. PNO-12 28 Jul 2025, 08:41 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Masyarakat Lawan Hoaks dan Sukseskan PSU Demi Bangun Citra Positif Papua Papuanewsonline.com, Jayapura – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga nama baik Papua di ruang digital. Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah wilayah di Papua pada Jumat (25/7/2025), Fatoni menekankan bahwa media sosial kini menjadi senjata dua mata—bisa membangun, tapi juga bisa merusak jika digunakan tanpa tanggung jawab. “Di dunia maya, kita harus lawan berita hoaks dan ujaran kebencian dengan narasi positif tentang Papua. Agar dunia tahu bahwa Papua itu aman, toleran, dan tertib,” tegasnya. Fatoni mendorong masyarakat, terutama generasi muda yang aktif bermedia sosial, untuk menjadi agen perubahan digital. Ia mengajak semua pihak mengisi media sosial dengan konten-konten inspiratif, edukatif, dan membanggakan tentang budaya, toleransi, dan kemajuan Papua. Selain itu, Fatoni juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Menurutnya, PSU adalah momen krusial yang hanya terjadi lima tahun sekali dan tidak boleh disia-siakan. “Kesempatan PSU ini hanya lima tahun sekali, jangan disia-siakan. Gunakan hak pilihmu dan ajak kerabat serta tetangga datang ke TPS,” ajaknya. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan 6 Agustus sebagai hari libur demi memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih secara nyaman. Fatoni juga menekankan bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih nantinya harus didukung bersama. “Setelah terpilih, mari kita dukung bersama dan kita kawal agar pemerintahan berjalan sesuai aturan untuk membangun Papua yang lebih sejahtera,” katanya. Ia berharap dengan narasi positif dan partisipasi demokratis, Papua bisa semakin dikenal dunia sebagai wilayah damai, harmonis, dan penuh harapan. (Jidan)   27 Jul 2025, 20:40 WIT
Perluas Jangkauan Digital, Pemprov Papua Serahkan 49 Starlink dan 5 IndiHome Biz untuk Jayapura PapuaNewsOnline.com, Jayapura – Untuk mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta mempercepat transformasi digital, Pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni menyerahkan 49 perangkat Starlink dan 5 layanan IndiHome Biz kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kamis (24/7/2025). Penyerahan ini ditujukan untuk memperluas akses internet di wilayah-wilayah terpencil Kabupaten Jayapura, yang selama ini belum tersentuh jaringan internet konvensional. “Pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang sulit sinyal. Ini bukti bahwa kami membangun Papua dari pinggiran,” kata Fatoni. Menurutnya, kehadiran Starlink menjadi solusi praktis dan efisien karena mampu menyediakan koneksi internet stabil di daerah-daerah tanpa infrastruktur telekomunikasi. Starlink akan dipasang di berbagai kampung dan titik strategis, sementara IndiHome Biz akan digunakan di rumah ibadah serta fasilitas publik yang sudah terjangkau jaringan Telkom. Tak hanya itu, perangkat Starlink juga dilengkapi dengan akses poin, mikrotik, dan solar cell portable, untuk menjamin kelancaran konektivitas, bahkan di daerah yang belum memiliki jaringan listrik stabil. “Kami ingin masyarakat bisa belajar, mendapatkan pelayanan publik, dan berpartisipasi dalam demokrasi digital, tanpa terkendala jarak atau sinyal,” ujar Fatoni. Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Yudianto, menambahkan bahwa penyaluran ini merespons langsung usulan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura serta menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Dengan inisiatif ini, Pemprov Papua berharap pelaksanaan PSU berjalan lancar dan masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan haknya atas informasi, pendidikan, serta layanan berbasis digital. “Akses internet bukan lagi kebutuhan tambahan, tapi sudah menjadi hak dasar. Kami ingin semua warga Papua bisa menikmatinya,” tegas Fatoni. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen Papua dalam menata masa depan yang inklusif, terbuka, dan terhubung secara digital. (jidan)   27 Jul 2025, 20:11 WIT
Jelang PSU 6 Agustus, Pj Gubernur Papua Serukan Warga Keerom Jaga Damai dan Gunakan Hak Pilih Papuanewsonline.com, Keerom – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Keerom untuk memastikan kesiapan dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. (24/7/2025) Dalam dialog bersama warga dan tokoh masyarakat, Fatoni menekankan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai wujud nyata tanggung jawab sebagai warga negara. “Saya mengajak seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Satu suara sangat berarti bagi masa depan Papua,” ujarnya. Untuk memaksimalkan partisipasi publik, Pemprov Papua telah menetapkan 6 Agustus sebagai hari libur daerah, sehingga masyarakat memiliki waktu dan kesempatan untuk memilih tanpa hambatan. “Kesempatan ini tidak datang setiap hari. PSU hanya terjadi lima tahun sekali, jangan disia-siakan. Ajak keluarga dan tetangga untuk ikut memilih,” tambah Fatoni. Tidak hanya soal partisipasi pemilih, Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas wilayah, khususnya menjelang PSU yang rawan isu sensitif. Ia meminta warga untuk tidak mudah terpancing berita palsu dan ujaran kebencian yang berseliweran di media sosial. “Mari kita rawat suasana damai Papua. Hindari menyebarkan hoaks dan fitnah yang hanya memecah persatuan,” tegasnya. Fatoni juga mengajak masyarakat menjadi bagian dari gerakan membangun citra positif Papua. “Papua harus dikenal dunia karena kerukunan, partisipasi, dan kedewasaan berdemokrasinya. Lawan narasi negatif dengan semangat positif lewat media sosial,” pungkasnya. Dengan semangat kolaboratif ini, Pj Gubernur berharap PSU berlangsung aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang membawa Papua ke arah kemajuan. (Jidan)   27 Jul 2025, 20:07 WIT
Bantu Warga Sarmi, Pj Gubernur Papua Salurkan Hampir 48 Ton Beras dan Tinjau Harga Pasar Papuanewsonline.com, Sarmi – Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat dengan menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan beras pemerintah. Kali ini, penyaluran dilakukan di Kabupaten Sarmi dan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai kunjungan ke Sekolah Rakyat di daerah tersebut, Jumat (25/7/2025). Bertempat di Pasar Sentral Mararena, Fatoni secara simbolis meluncurkan bantuan beras sebanyak 47,96 ton untuk warga yang tersebar di 10 distrik di Sarmi. “Hari ini dibagikan beras kepada 2.996 warga di 10 distrik, totalnya hampir 48 ton,” ujar Fatoni. Bantuan ini merupakan bagian dari program cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bulan Juni–Juli 2025, yang bertujuan meringankan beban masyarakat akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi. Distrik yang menerima bantuan antara lain: Sarmi, Tor Atas, Pantai Barat, Pantai Timur, Bonggo, Apawer Hulu, Sarmi Selatan, Sarmi Timur, Pantai Timur Bagian Tengah, dan Bonggo Timur. Selain meluncurkan bantuan, Fatoni juga meninjau Pasar Sentral Sarmi untuk memantau langsung ketersediaan dan harga bahan pokok. Ia berdialog langsung dengan para pedagang dan mengamati fluktuasi harga kebutuhan harian seperti cabai, tomat, bawang, dan minyak goreng. “Harga beras masih cukup stabil. Tapi cabai dan bawang memang naik sedikit. Tempe tetap stabil ya? Ini tempe dari sini atau luar?” tanya Fatoni kepada pedagang, sembari mencatat perbandingan harga. Seorang pedagang mengungkapkan bahwa harga telur dan tempe cenderung stabil karena pasokannya berasal dari produsen lokal di sekitar Sarmi. “Harga gula sempat naik, tapi telur tetap karena peternak lokal sudah kerja sama langsung,” katanya. Fatoni menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau kondisi harga pasar agar tetap stabil, serta memastikan bahwa bantuan pangan tersalurkan secara tepat dan merata ke masyarakat yang membutuhkan. “Ini bukan hanya soal bantuan beras, tapi bagaimana negara hadir menjamin kebutuhan dasar rakyat di saat harga belum sepenuhnya stabil,” pungkasnya. (Jidan)   27 Jul 2025, 19:42 WIT
Sekolah Rakyat Sarmi, Harapan Baru Pendidikan Anak Papua dari Wilayah Terpencil Papuanewsonline.com, Sarmi – Komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari wilayah terpencil kembali dibuktikan. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, pada Jumat (25/7/2025), meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi yang dijadwalkan mulai aktif pada 30 Juli 2025. Dalam kunjungannya, Fatoni mengecek berbagai fasilitas seperti ruang kelas, asrama, dan laboratorium. Ia mengapresiasi kesiapan sekolah tersebut yang dinilai sangat layak dan nyaman untuk proses belajar mengajar. “Ruang kelasnya sudah cukup nyaman, asrama memadai, lapangan sudah tersedia, dan sarana pendukung lain juga sudah siap. Di Sarmi ini benar-benar sudah sangat siap,” ujarnya. Sekolah Rakyat Sarmi akan menampung 100 siswa tingkat SMA dari berbagai distrik di wilayah tersebut. Para siswa akan tinggal di asrama dan dibagi ke dalam empat kelompok belajar agar suasana lebih fokus dan kondusif. “Satu kamar akan diisi empat siswa, dan ini sudah diatur dengan memperhatikan kenyamanan mereka,” jelas Fatoni. Sekolah ini merupakan satu dari empat Sekolah Rakyat berbasis asrama yang dibangun di Provinsi Papua. Program ini ditujukan untuk menjangkau anak-anak dari daerah yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan formal karena kendala geografis. “Ini bukan hanya tentang sekolah, tapi tentang membuka masa depan. Sekolah Rakyat adalah jalan agar anak-anak Papua dari wilayah terpencil bisa bersaing secara nasional,” tegas Fatoni. Ia menambahkan bahwa pendidikan adalah fondasi dari pembangunan SDM yang unggul. Oleh karena itu, Pemprov Papua akan terus mendukung dan memperluas akses pendidikan hingga ke pelosok. “Papua siap mendukung Sekolah Rakyat demi masa depan SDM yang kompeten, berdaya saing, dan membangun Indonesia dari timur,” pungkasnya. (GF)   26 Jul 2025, 22:25 WIT
Program 100 Hari Dipertanyakan, Rettob-Kemong : Fokus Birokrasi Bukan Fisik Papuanewsonline.com, Timika - Adanya kritik publik terkait kinerja 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob menanggapi bahwa banyak pihak mempertanyakan realisasi pembangunan, terutama visi pembangunan dari kampung ke kota.  Diakuinya kritikan tersebut, namun beliau menjelaskan prioritas awalnya adalah membenahi birokrasi yang rumit. "Banyak yang bilang kami belum berbuat apa-apa.  Prioritas kami adalah menyelesaikan masalah birokrasi yang berbelit-belit. Ini bukan pekerjaan mudah," ujarnya. Ia menekankan reformasi birokrasi sebagai langkah utama.  Struktur organisasi Pemkab Mimika, yang belum dievaluasi selama lebih dari lima tahun, perlu disesuaikan dengan visi dan misi pemerintahannya.  "Struktur organisasi ini akan segera kami ajukan ke DPRD untuk disahkan menjadi Perda," tambahnya.  Kendala lain adalah APBD 2025 yang telah ditetapkan sebelum masa jabatannya, sehingga visi dan misi belum bisa langsung diimplementasikan, terutama untuk proyek fisik. Meskipun demikian, Rettob mengklaim telah melakukan banyak perbaikan layanan publik, meskipun kurang terlihat karena fokus publik tertuju pada pembangunan fisik.  Terpisah, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menambahkan perspektif berbeda mengenai visi pembangunan dari kampung ke kota.  "Pembenahan akan dimulai dari kota, meliputi berbagai sektor seperti air bersih dan infrastruktur. Setelah Timika dan Mapurujaya tertata, baru kita melangkah ke kampung-kampung," kata Kemong. Lanjut Rettob menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan anggaran untuk program prioritas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.  "Kami berupaya untuk membangun Mimika yang lebih baik, dan perbaikan birokrasi ini adalah fondasi penting untuk mewujudkannya," tutupnya, (Jidan) 26 Jul 2025, 21:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT