Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Polda Maluku Siapkan 2.135 Personel Gabungan Amankan Idul Fitri 1447 H
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memperkuat kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Maluku.Rakor yang digelar pada Kamis (5/3/2026) tersebut dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, unsur TNI, Forkopimda, serta pimpinan instansi terkait di wilayah Maluku.Kegiatan ini menjadi langkah awal konsolidasi lintas sektor untuk memastikan keamanan, kelancaran transportasi, serta pelayanan publik selama periode Ramadan hingga Idul Fitri.Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa pengamanan Lebaran merupakan operasi kemanusiaan Polri yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.Sebagai bagian dari Operasi Ketupat 2026, Polda Maluku menyiapkan 2.135 personel gabungan, terdiri dari 1.478 personel Polri dan 697 personel dari unsur TNI serta instansi terkait.“Pengamanan Idul Fitri merupakan tanggung jawab bersama. Kami telah melaksanakan berbagai operasi cipta kondisi untuk menekan potensi gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman,” ujar Kapolda.Selain itu, Polda Maluku juga akan mendirikan 78 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai titik strategis, termasuk pelabuhan, bandara, terminal, pusat keramaian, dan rumah ibadah.Sebanyak 1.068 objek pengamanan telah dipetakan sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama masa libur Lebaran.Kapolda juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat Polri 110 yang dapat diakses secara gratis untuk melaporkan gangguan keamanan maupun meminta bantuan kepolisian.“Layanan 110 ini bebas pulsa dan siap melayani masyarakat selama 24 jam. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkannya jika membutuhkan bantuan kepolisian,” tegasnya. PNO-12
05 Mar 2026, 21:09 WIT
Polda Maluku Gelar Pemeriksaan Kesehatan Peserta Seleksi PTIK 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) menggelar pemeriksaan kesehatan bagi peserta Seleksi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (4/3/2026) dan berlangsung secara transparan serta profesional sesuai standar rekrutmen Polri.Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Maluku bekerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Maluku sebagai bagian dari tahapan seleksi yang menitikberatkan pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Sebanyak 10 orang peserta mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan, dengan rincian 9 peserta menjalani pemeriksaan langsung di Bid Dokkes Polda Maluku, sementara 1 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan di Bareskrim Polri.Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M., yang juga meninjau langsung pelaksanaan kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan tahapan krusial dalam menjaring calon perwira Polri yang berkualitas dan berintegritas.“Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan memastikan seluruh peserta seleksi PTIK benar-benar memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani yang telah ditetapkan. Proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi,” tegas Kombes Pol. Jemi Junaidi.Ia menambahkan bahwa rekrutmen PTIK tidak hanya menilai aspek akademik dan psikologi, tetapi juga kondisi fisik yang prima sebagai bekal pengabdian di institusi Kepolisian.Sementara itu, Kepala Bidang Dokkes Polda Maluku Kombes Pol dr. M. Faizal Zulkarnaen, M.H, Sp.F, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada standar medis yang berlaku di lingkungan Polri.“Seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan fisik umum, kesehatan organ dalam, hingga aspek penunjang lainnya. Hasil pemeriksaan murni berdasarkan kondisi kesehatan peserta tanpa rekayasa,” ujar Kabid Dokkes Polda Maluku.Menurutnya, keterlibatan tenaga medis profesional bertujuan memastikan seleksi berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis maupun administrasi.Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seleksi PTIK Panda Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mencetak calon perwira yang unggul, sehat, dan siap menjawab tantangan tugas Kepolisian di masa depan.Tahapan pemeriksaan kesehatan yang digelar Polda Maluku mencerminkan keseriusan Polri dalam menjaga kualitas dan kredibilitas proses rekrutmen. Dengan pengawasan langsung pimpinan serta keterlibatan tenaga medis profesional, seleksi PTIK 2026 diharapkan mampu melahirkan perwira Polri yang tidak hanya cerdas dan berintegritas, tetapi juga memiliki kesiapan fisik dan mental untuk melayani masyarakat secara presisi. PNO-12
05 Mar 2026, 20:42 WIT
Teken Perjanjian Kerja Sama, Polda Maluku Bersama Unpatti Luncurkan Pusat Studi Kepolisian
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku bersama Universitas Pattimura (Unpatti) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus meluncurkan Pusat Studi Kepolisian, Selasa (3/3/2026) pukul 14.00 WIT, bertempat di Kampus Universitas Pattimura, Ambon. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan dunia akademik.Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri Wakil Kepala Polda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., jajaran pejabat utama Polda Maluku, antara lain Karo SDM, Kabidhumas, Kabidkum, Ka SPN, serta Kabagkerma Biro Ops. Dari pihak universitas, hadir Rektor Universitas Pattimura beserta para Wakil Rektor dan jajaran pengelola kerja sama dan kehumasan.Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pattimura menyampaikan bahwa hubungan kelembagaan antara Unpatti dan Polda Maluku selama ini telah terjalin secara intens dan produktif. Kolaborasi tersebut meliputi berbagai kegiatan akademik, riset, serta pengabdian kepada masyarakat yang mendukung tugas-tugas kepolisian.Ia menegaskan, penandatanganan PKS ini menjadi tonggak legal formal kerja sama yang sebelumnya telah dibangun secara substantif. Kerja sama tersebut diwujudkan secara konkret melalui pembentukan “Police Corner” atau Pojok Kepolisian di lingkungan kampus sebagai ruang interaksi antara mahasiswa dan institusi Polri.“Police Corner diharapkan menjadi pusat informasi layanan kepolisian, edukasi kamtibmas, rekrutmen Polri, hingga pencegahan narkotika dan tindak kriminal lainnya. Mahasiswa perlu melihat kepolisian sebagai mitra strategis, bukan institusi yang berjarak dari dunia akademik,” ujar Rektor.Selain itu, pihak universitas juga berharap adanya dukungan pelatihan dan pembinaan dari Polda Maluku bagi petugas keamanan (security) kampus guna meningkatkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan.Sementara itu, Brigjen Pol. Imam Thobroni dalam sambutannya menyatakan bahwa penandatanganan PKS dan peluncuran Pusat Studi Kepolisian merupakan tonggak sejarah penting bagi Polda Maluku dalam membangun Polri yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.Ia mengungkapkan bahwa tantangan kepolisian ke depan semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, dinamika sosial lintas batas (borderless), hingga karakteristik geografis Maluku yang sekitar 97 persen wilayahnya merupakan lautan, sehingga menuntut pendekatan dan strategi penanganan yang berbasis riset dan data ilmiah.“Keterbatasan personel, termasuk regulasi terbaru yang mensyaratkan penyidik minimal berpendidikan S1, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi,” ungkap Wakapolda.Menurutnya, Polda Maluku sangat terbuka bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin melakukan penelitian, magang, maupun kajian ilmiah terkait kepolisian dan isu sosial kemasyarakatan. Sinergi antara teori akademik dan praktik lapangan diyakini akan menjadi dapur pemikiran strategis dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Bumi Raja-raja.Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan PKS dan pemotongan pita sebagai simbol resmi diluncurkannya Pusat Studi Kepolisian Universitas Pattimura. Serta peninjauan lokasi police corner yang berada di gedung perpustakaan universitas Pattimura.Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi penguatan institusi Polri, pengembangan dunia pendidikan tinggi, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.Kolaborasi Polda Maluku dan Universitas Pattimura mencerminkan arah baru transformasi Polri Presisi yang semakin menempatkan ilmu pengetahuan, riset, dan pendekatan akademik sebagai fondasi kebijakan dan operasional kepolisian. Kehadiran Pusat Studi Kepolisian dan Police Corner di lingkungan kampus bukan hanya simbol kedekatan institusional, tetapi juga ruang strategis dalam membangun kepercayaan publik, khususnya generasi muda, terhadap Polri. Sinergi ini menjadi model kolaborasi ideal antara aparat penegak hukum dan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan keamanan modern di wilayah kepulauan seperti Maluku. PNO-12
05 Mar 2026, 20:27 WIT
Propam Polda Maluku Gelar Rakernis 2026, Perkuat Soliditas dan Sinergi Antar Personel
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam rangka memperkuat profesionalisme serta soliditas pengawasan internal di tubuh Kepolisian, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026, Selasa (3/3/2026), bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai V Markas Polda Maluku.Rakernis tahunan yang diselenggarakan oleh Bidang Propam Polda Maluku ini dibuka secara resmi oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H., didampingi Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., serta Kasubid Wabprof Kompol Jamaludin Malawat, S.H.Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kasi Propam Satker Polda Maluku dan Kasi Propam Polres jajaran, baik secara langsung maupun SECARA daring (melalui Zoom meeting), sebagai wujud keterpaduan sistem pengawasan internal dari tingkat Polda hingga Polres.Dalam sambutannya, Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta menegaskan bahwa Propam memiliki peran strategis sebagai garda terakhir penjaga marwah dan integritas institusi Polri. Ia mengajak seluruh personel Propam untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian.“Bekerja secara profesional adalah bekerja dengan ikhlas, melaksanakan setiap arahan pimpinan seberat apa pun tugasnya. Propam memiliki peran yang hampir serupa dengan fungsi pengawasan Itwasda, sehingga harus mengedepankan profesionalisme, soliditas, dan kepatuhan terhadap SOP internal Polri,” tegas Irwasda.Ia juga menyampaikan apresiasi pimpinan Polda Maluku atas dedikasi dan kinerja jajaran Propam yang selama ini konsisten menjaga disiplin, etika, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Pada kesempatan yang sama, Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan dalam pengantarnya meminta seluruh peserta Rakernis agar mengikuti setiap materi dan arahan narasumber secara sungguh-sungguh. Menurutnya, Rakernis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas dan sinergi antar-personel Propam di seluruh wilayah Maluku.“Melalui Rakernis ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penguatan soliditas Propam Polda Maluku dan Polres jajaran dalam menjalankan fungsi pengawasan internal secara profesional dan presisi,” ujarnya.Rakernis Bidang Propam Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 berlangsung dengan lancar hingga selesai, serta diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.Pelaksanaan Rakernis Propam Polda Maluku ini menjadi cerminan komitmen institusi kepolisian dalam mengawal Transformasi Polri Presisi, khususnya pada aspek penguatan pengawasan internal dan penegakan disiplin anggota. Dengan Propam sebagai garda terakhir, profesionalisme dan integritas personel menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Polri. PNO-12
05 Mar 2026, 20:12 WIT
Dorong Layanan Digital dan Pembangunan Daerah, Polda Maluku: E-Samsat Aman dan Transparan
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku bersama RRI Stasiun Ambon terus mendorong transformasi layanan publik berbasis digital. Salah satunya melalui dialog interaktif bertajuk “Aspirasi Maluku Bersama Polda Maluku” dengan tema “E-Samsat Aman & Transparan, Solusi Pembayaran Pajak Kendaraan di Era Digital Dukung Pembangunan Daerah”.Dialog yang berlangsung di Aula Kantor RRI Stasiun Ambon tersebut menghadirkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, akademisi, hingga BUMN asuransi negara, sebagai bentuk edukasi publik terkait optimalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital.Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., M.Si, mengungkapkan bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor di Maluku mencapai Rp495 miliar per tahun. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, realisasi pembayaran pajak kendaraan telah mencapai 93 persen, berkat sinergi kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Jasa Raharja.“Saat ini Pemprov Maluku memiliki 12 kantor Samsat yang tersebar di kabupaten dan kota. Kami juga terus meningkatkan kemudahan layanan melalui e-Samsat, virtual account perbankan, serta pembayaran di gerai ritel modern,” ujar Djalaludin.Ia menegaskan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga program sosial lainnya. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.Sementara itu, Pamin 1 Sie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Maluku, Iptu Halim Mohamad, menjelaskan bahwa sistem e-Samsat telah terintegrasi dengan basis data Samsat sehingga proses pembayaran menjadi lebih aman, transparan, dan mudah diakses.“Polri berkomitmen menjaga keamanan data kendaraan masyarakat. Selain layanan digital, kami juga menghadirkan Samsat Keliling untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil,” tegasnya.Dari sisi perlindungan pengguna jalan, Kepala Jasa Raharja Wilayah Maluku, M. Erwin Setia Negara, SE., M.I.Kom., CHRP, menekankan peran Jasa Raharja dalam validasi data pembayaran pajak kendaraan sekaligus pemberian jaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas.“Masyarakat wajib melunasi iuran Jasa Raharja sebagai bagian dari kewajiban pemilik kendaraan. Jaminan diberikan untuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan,” jelas Erwin.Pandangan akademis disampaikan oleh Said Lestaluhu, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan II FISIP Universitas Pattimura. Ia menilai inovasi digital seperti e-Samsat merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.“Sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jika dikelola transparan, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya melalui pembangunan daerah,” ujarnya.Melalui dialog interaktif ini, seluruh narasumber sepakat bahwa penerapan layanan e-Samsat yang aman dan transparan merupakan solusi strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat di era digital. Program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku. PNO-12
05 Mar 2026, 20:06 WIT
Polisi Amankan Pelaku Pembacokan di Batu Merah Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease memastikan telah mengamankan seorang pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di wilayah Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Minggu (1/3/2026) malam.Peristiwa tersebut melibatkan pelaku berinisial MH (29) yang diduga melakukan pembacokan terhadap korban MA (23) di depan sebuah lorong pemukiman warga di Batu Merah. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius pada beberapa jari tangan kanan dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di RS Siloam Ambon.Kapolsek Sirimau Iptu Reza Ardiansyah S.Tr.K menjelaskan, insiden tersebut dipicu oleh konflik personal lama antara pelaku dan korban yang sebelumnya sempat melibatkan adu mulut dan ketegangan di lingkungan sekitar.“Begitu menerima laporan, personel Polsek Sirimau bersama unsur TNI dan tokoh masyarakat langsung bergerak ke lokasi untuk mengamankan situasi, menenangkan keluarga korban, serta mencegah meluasnya keributan,” ujar Kapolsek Sirimau dalam keterangannya.Pelaku berhasil diamankan tidak lama setelah kejadian berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis parang. Saat ini, yang bersangkutan telah ditahan di ruang tahanan Polsek Sirimau guna menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.Sementara itu, aparat kepolisian juga telah melakukan langkah-langkah preventif dengan menempatkan personel di sekitar lokasi kejadian guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif.“Kami mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya keluarga korban dan masyarakat sekitar, agar menahan diri, tidak terprovokasi, dan mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum,” tegas Kapolsek.Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum. Polisi juga akan segera meminta keterangan korban setelah kondisi medisnya memungkinkan. PNO-12
05 Mar 2026, 19:44 WIT
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika telah mempersiapkan sebanyak 44.234 lembar Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) untuk Tahun 2026. Plt Sekretaris Bapenda Mimika Darius Sabon
Rain menjelaskan bahwa target penerimaan tahun ini ditetapkan sebesar
Rp85.952.413.000, naik sekitar Rp1,9 miliar dari target tahun 2025 yang sebesar
Rp84 miliar."Kita memiliki keyakinan bahwa target ini dapat
tercapai bahkan terlampaui dengan dukungan penuh dari semua pihak,"
ujarnya.Total nilai pokok ketetapan PBB-P2 tahun ini mencapai
Rp89.411.564.447, yang menunjukkan potensi penerimaan yang cukup besar bagi
daerah. SPPT telah diserahkan secara simbolis kepada perwakilan pemerintah
kampung dan kelurahan, yang dipercaya sebagai garda terdepan dalam proses
distribusi dan pemungutan pajak. Kolaborasi antara Bapenda dan pemerintah tingkat bawah
dianggap sangat penting untuk memastikan kelancaran seluruh proses.Pihak Bapenda menargetkan seluruh SPPT akan tersebar ke
tangan wajib pajak dalam waktu satu minggu ke depan. Pemerintah kampung dan kelurahan diharapkan dapat
mendistribusikan pemberitahuan tersebut secepat mungkin, sehingga masyarakat
dapat mengetahui kewajiban mereka dan melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu, mereka juga diminta untuk membantu memberikan
edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dari pembayaran pajak daerah. Penulis: Jid
Editor: GF
04 Mar 2026, 19:55 WIT
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026
kepada pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung. Target penerimaan pajak
untuk tahun ini ditetapkan sebesar Rp89.411.564.447, yang mencatat kenaikan
dibanding periode sebelumnya.Penyerahan sekaligus penandatanganan berita acara dilakukan
oleh Plt Sekretaris Bapenda Mimika Darius Sabon Rain di Aula Kantor Bapenda
pada Rabu (4/3/2026). "Kita berharap kolaborasi bersama dapat membawa hasil
yang optimal bagi kemajuan daerah," ujarnya.Darius menjelaskan bahwa total SPPT yang telah dicetak
mencapai 44.234 lembar, dengan rincian 7.284 lembar untuk sektor perdesaan dan
36.950 lembar untuk sektor perkotaan. Nilai penetapan tahun ini mengalami
kenaikan sekitar Rp1,9 miliar dibanding tahun 2025"Keterlibatan pemerintah daerah tingkat bawah sangat
penting untuk memastikan distribusi dan penagihan berjalan lancar. Tidak hanya
untuk mencapai target, namun kami juga berharap bisa melampauinya,"
jelasnya dengan penuh optimisme.Setelah tahap pencetakan selesai, seluruh SPPT akan
didistribusikan kepada Wajib Pajak (WP) melalui jalur pemerintah distrik,
kelurahan, dan kampung. Masyarakat diimbau untuk segera menyelesaikan pembayaran
setelah menerima pemberitahuan, dengan batas akhir ditetapkan pada 31 Agustus
2026.Bapenda juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa
pembayaran pajak memiliki manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur dan
peningkatan pelayanan publik di daerah."Jika terdapat kendala seperti alamat WP yang tidak
jelas atau nilai yang dianggap tidak sesuai, silakan segera menghubungi dan
berkoordinasi dengan petugas kami untuk dilakukan pengecekan serta
perbaikan," tutup Darius. Penulis: Jid
Editor: GF
04 Mar 2026, 19:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
