Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Safari Ramadhan di Batu Merah, Kapolda Maluku Ajak Warga Jaga Kamtibmas dan Perangi Miras
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta memerangi peredaran minuman keras dan narkoba.Ajakan tersebut disampaikan Kapolda saat melaksanakan Safari Ramadhan melalui kegiatan Sholat Isya dan Tarawih Keliling di Masjid Agung An-Nur, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu (7/3/2026) malam.Kegiatan Safari Ramadhan ini merupakan bagian dari upaya Polda Maluku untuk mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Polda Maluku, di antaranya Dirresnarkoba Polda Maluku, Kabid TIK Polda Maluku, Kabiddokes Polda Maluku, Wakapolsek Sirimau Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Raja Negeri Batu Merah, serta para tokoh agama dan jamaah Masjid Agung An-Nur.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Batu Merah yang selama ini turut berperan menjaga situasi keamanan di lingkungan masing-masing.“Keamanan bukan hanya tugas kepolisian semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah membantu menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujar Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa keamanan merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa situasi yang aman, berbagai aktivitas sosial, ekonomi, hingga keagamaan tidak dapat berjalan dengan baik.Ia juga menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Maluku yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama.Selain itu, Kapolda menyoroti peredaran minuman keras yang masih menjadi salah satu pemicu berbagai permasalahan sosial di masyarakat.Menurutnya, konsumsi minuman keras sering kali memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga konflik antarwarga.“Kami terus melakukan berbagai operasi penertiban terhadap peredaran minuman keras, termasuk minuman tradisional seperti sopi. Hingga saat ini sekitar 15.000 liter minuman keras telah berhasil kami sita dan musnahkan,” ungkapnya.Kapolda berharap masyarakat dapat mendukung upaya tersebut dengan tidak mengonsumsi maupun memperjualbelikan minuman keras.Selain persoalan miras, Kapolda juga mengingatkan masyarakat tentang bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.Ia mengajak masyarakat untuk proaktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar.“Kami sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Tanpa adanya informasi dari masyarakat, tentu akan sulit bagi kami mengetahui setiap permasalahan yang terjadi di lapangan,” tegasnya.Kapolda juga mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan keresahan bahkan memicu konflik sosial.Mengakhiri sambutannya, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kedamaian di Maluku.“Mari kita terus menjaga persatuan dan kebersamaan yang telah kita bangun bersama. Dengan kebersamaan, kita dapat menciptakan Maluku yang aman, damai, dan sejahtera,” tutupnya.Kegiatan Safari Ramadhan Kapolda Maluku tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan hingga berakhir sekitar pukul 21.45 WIT dalam situasi aman dan kondusif.Safari Ramadhan yang dilakukan Kapolda Maluku menunjukkan pendekatan humanis dan dialogis antara aparat kepolisian dan masyarakat.Dalam konteks Maluku yang memiliki keberagaman sosial dan sejarah konflik di masa lalu, kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.Pesan Kapolda terkait bahaya minuman keras dan narkoba juga relevan dengan kondisi sosial di berbagai daerah di Maluku, di mana kedua masalah tersebut kerap menjadi pemicu konflik sosial dan tindak kriminal.Melalui pendekatan keagamaan, dialog masyarakat, serta langkah penegakan hukum yang konsisten, diharapkan upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. PNO-12
08 Mar 2026, 15:43 WIT
Dukung Program Swasembada Pangan, Kapolda Maluku Ikuti Vicon Penanaman Jagung Serentak Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., mengikuti video conference (vicon) penanaman jagung serentak Kuartal I Polri tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.Kegiatan yang menjadi bagian dari program Polri dalam mendukung swasembada pangan nasional ini diikuti Kapolda Maluku bersama jajaran di wilayah Polda Maluku.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, Karo SDM Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, Direktur Samapta Polda Maluku, Kabid TIK Polda Maluku, serta Kapolresta Ambon.Turut hadir pula Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, pimpinan wilayah Perum Bulog Maluku, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon.Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan nasional.Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah situasi global yang tidak menentu.“Kita mengetahui bahwa situasi global saat ini tidak stabil dan berdampak pada perekonomian dunia. Karena itu Polri harus turut berperan aktif mendukung pengelolaan sumber daya yang dimiliki bangsa agar Indonesia mampu mandiri, khususnya dalam sektor pangan,” ujar Kapolri.Kapolri juga meminta seluruh jajaran Polri di daerah untuk mendukung kelompok tani, termasuk membantu akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar kegiatan pertanian dapat berjalan optimal.Usai mengikuti vicon, Kapolda Maluku bersama para pejabat utama Polda Maluku dan peserta yang hadir melaksanakan penanaman bibit jagung secara simbolis di lahan yang dikelola Polresta Ambon di kawasan Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon.Penanaman tersebut merupakan bagian dari upaya konkret mendukung program swasembada jagung tahun 2026 sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan para petani di wilayah Maluku.Kegiatan penanaman jagung serentak Kuartal I Polri tahun 2026 yang dilaksanakan secara nasional tersebut berlangsung lancar hingga selesai.Program penanaman jagung serentak yang digagas Polri menunjukkan bahwa upaya memperkuat ketahanan pangan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas lembaga.Keterlibatan Polri dalam mendampingi kelompok tani, termasuk membantu akses pembiayaan dan pengelolaan lahan produktif, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.Di wilayah Maluku yang memiliki potensi lahan pertanian cukup luas, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan petani dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.Jika program ini dijalankan secara berkelanjutan, dampaknya tidak hanya meningkatkan produksi jagung, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan. PNO-12
08 Mar 2026, 15:27 WIT
Berikan Layanan Visum Gratis, Kapolda Maluku Teken Komitmen Dengan 10 Rumah Sakit
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri seminar yang digelar Yayasan IPAS Maluku sekaligus menandatangani komitmen bersama dengan 10 rumah sakit di Kota Ambon untuk memberikan layanan visum gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.Kegiatan yang berlangsung di Plaza Presisi Polda Maluku, Tantui, Ambon, Sabtu (7/3/2026) ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan di wilayah Maluku.Kapolda Maluku hadir didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Kabid Dokkes Kombes Pol dr. M. Faizal Zulkarnaen, Kabid Humas Kombes Pol Rositah Umasugi, Direskrimum Polda Maluku, Kabidkum Polda Maluku, serta Karumkit Bhayangkara Polda Maluku.Seminar tersebut juga dihadiri Anggota DPD RI Dapil Maluku Ana Latuconsina, Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, perwakilan DPRD Maluku, para direktur rumah sakit di Kota Ambon, tokoh agama, aktivis perlindungan perempuan dan anak, serta berbagai unsur masyarakat sipil.Seminar mengangkat tema penguatan peran lembaga adat dan lembaga agama dalam mendukung akses layanan kesehatan, khususnya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.Dalam pemaparannya, Kapolda Maluku mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku masih cukup tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak.“Kami melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Maluku. Karena itu, Polda Maluku berkomitmen mempercepat penanganan setiap laporan serta memperkuat langkah pencegahan bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Dadang.Ia juga menegaskan bahwa pencegahan menjadi kunci utama dalam menekan angka kekerasan.Menurutnya, masyarakat harus berani melaporkan setiap kasus kekerasan kepada aparat penegak hukum agar dapat segera ditangani.“Kekuatan kita ada pada pencegahan. Masyarakat perlu berani melapor apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan dukungan masyarakat, proses penegakan hukum dapat berjalan cepat dan tuntas,” katanya.Selain itu, Kapolda Maluku juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembentukan Direktorat khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Maluku guna memperkuat penanganan kasus-kasus tersebut.Ia berharap para wakil rakyat dari Maluku di tingkat pusat dapat membantu mendorong realisasi pembentukan direktorat tersebut.Di akhir sambutannya, Kapolda kembali menegaskan komitmen Polda Maluku untuk memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat, termasuk melalui layanan call center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis.“Melalui layanan 110, masyarakat dapat segera melaporkan berbagai kejadian, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga aparat dapat bergerak cepat memberikan perlindungan,” jelasnya.Sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan korban, dalam kesempatan tersebut Kapolda Maluku juga menandatangani komitmen kerja sama dengan 10 rumah sakit di Kota Ambon untuk menyediakan layanan visum gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.Program ini diharapkan dapat membantu korban memperoleh akses pemeriksaan medis dan proses hukum tanpa terbebani biaya.Seminar yang digelar Yayasan IPAS Maluku tersebut berlangsung lancar dan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil dalam upaya melindungi perempuan dan anak di Maluku.Penandatanganan komitmen visum gratis antara Polda Maluku dan rumah sakit di Kota Ambon merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak.Selama ini, biaya visum sering menjadi kendala bagi korban untuk melanjutkan proses hukum, padahal visum merupakan alat bukti penting dalam penyidikan perkara kekerasan.Kolaborasi antara aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, serta organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan IPAS menunjukkan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan pendekatan lintas sektor.Langkah ini juga sejalan dengan upaya Polri dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. PNO-12
08 Mar 2026, 15:09 WIT
Pererat Silaturahmi, Kapolda Maluku Safari Ramadan di Masjid Raya Al Fatah Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, sH, S.I.K., M.Si, melaksanakan Safari Ramadan dengan mengikuti salat Isya dan Tarawih bersama masyarakat di Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon, Jumat malam (6/3/2026).Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIT tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus mengajak warga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan suci Ramadan.Ratusan jamaah memadati masjid terbesar di Provinsi Maluku tersebut untuk melaksanakan ibadah sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan Safari Ramadan Kapolda.Turut hadir sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Karo SDM Polda Maluku, Dir Samapta Polda Maluku, Kabiddokkes Polda Maluku, serta Kapolsek Sirimau Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease. Hadir pula Imam Masjid Raya Al-Fatah Ustadz Anin Lihi, Ustadz Hamdun Alkatiri, serta para tokoh agama dan masyarakat.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini turut berperan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Maluku, khususnya selama Ramadan.“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas partisipasi dan kerja sama dalam menjaga situasi kamtibmas selama Bulan Ramadan di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Hingga saat ini situasi keamanan secara umum masih aman, tertib, dan terkendali,” ujar Kapolda.Menurut Kapolda, stabilitas keamanan yang terjaga saat ini merupakan hasil kerja sama antara aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan dengan menekan peredaran minuman keras yang kerap menjadi pemicu berbagai gangguan kamtibmas.Ia mengungkapkan bahwa Polda Maluku bersama instansi terkait sebelumnya telah melakukan pemusnahan sekitar 15.000 botol minuman keras sebagai bentuk langkah tegas mencegah potensi konflik maupun tindak kriminalitas.“Minuman keras sering menjadi pemicu berbagai masalah, baik kecelakaan lalu lintas akibat berkendara dalam kondisi tidak sadar maupun konflik antar warga. Karena itu kami terus berupaya menekan peredarannya,” jelasnya.Kapolda berharap masyarakat turut mendukung upaya tersebut dengan tidak mengonsumsi maupun memperjualbelikan minuman keras secara ilegal.Selain itu, Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar nantinya merayakan malam takbiran dengan penuh hikmat dan tidak melakukan konvoi kendaraan secara berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban umum.“Kami mengimbau agar pelaksanaan malam takbiran dilakukan dengan tertib dan tidak berlebihan, terutama dalam kegiatan konvoi di jalan raya, sehingga keamanan dan ketertiban bersama tetap terjaga,” kata Kapolda.Kegiatan Safari Ramadan tersebut juga diisi tausiah oleh Drs. Sarifuddin Sarif, M.Pd.I yang mengajak jamaah menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan ketakwaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjaga kedamaian di tengah kehidupan masyarakat.Seluruh rangkaian kegiatan Sholat Isya dan Tarawih Keliling Safari Ramadan Kapolda Maluku berakhir sekitar pukul 21.45 WIT dalam suasana aman, tertib, dan penuh kebersamaan.Safari Ramadan yang dilakukan Kapolda Maluku di Masjid Raya Al-Fatah Ambon bukan sekadar kegiatan seremonial keagamaan. Kegiatan tersebut mencerminkan pendekatan humanis Polri kepada masyarakat, khususnya dalam momentum Ramadan yang identik dengan penguatan nilai persaudaraan dan solidaritas sosial.Pesan Kapolda mengenai pentingnya menjaga kamtibmas serta menekan peredaran minuman keras juga memiliki konteks strategis di Maluku, di mana konsumsi miras kerap menjadi pemicu konflik sosial maupun tindak kriminalitas.Dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam kegiatan keagamaan bersama, Polri berupaya memperkuat sinergi sosial dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, sehingga situasi kondusif dapat terus terpelihara hingga perayaan Idul Fitri. PNO-12
08 Mar 2026, 14:49 WIT
KSBSI Audiensi Bersama Kapolda Maluku, Bahas Persoalan Buruh Hingga May Day 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menerima audiensi pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Maluku di Mapolda Maluku, Jumat (6/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum dialog untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menyikapi berbagai dinamika ketenagakerjaan di wilayah Maluku.Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Maluku, antara lain Direktur Intelkam, Direktur Binmas, serta Kabid Humas Polda Maluku. Sementara dari pihak KSBSI hadir Sekretaris KSBSI Maluku Louis Souisa, Ketua K2P KSBSI Roos Diana Thuny, serta panitia peringatan May Day 2026.Dalam pertemuan tersebut, KSBSI menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku atas komunikasi dan koordinasi yang selama ini terjalin dengan baik antara kepolisian dan organisasi buruh.Sekretaris KSBSI Maluku Louis Souisa mengatakan bahwa hubungan kemitraan antara serikat buruh dan kepolisian di Maluku selama ini berjalan positif, terutama dalam pengamanan berbagai kegiatan buruh, termasuk peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.“Koordinasi dengan Polda Maluku selama ini berjalan sangat baik, khususnya dalam pengamanan kegiatan buruh sehingga seluruh agenda dapat berlangsung tertib dan kondusif,” kata Louis.Dalam kesempatan tersebut, KSBSI juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan ketenagakerjaan di Maluku, termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan dinamika hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja.KSBSI berharap adanya dukungan dari pihak kepolisian apabila dalam persoalan ketenagakerjaan terdapat unsur pidana yang membutuhkan penanganan aparat penegak hukum.Selain itu, KSBSI juga menyampaikan rencana pelaksanaan peringatan May Day 2026 di Maluku yang direncanakan kembali digelar dalam bentuk kegiatan kebersamaan dan syukuran, sebagaimana yang selama ini dilakukan di daerah tersebut.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyambut baik komunikasi yang terjalin antara kepolisian dan organisasi buruh.Ia menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka antara aparat keamanan, pemerintah, dan elemen masyarakat merupakan kunci penting dalam menjaga stabilitas daerah.“Jika ada persoalan yang berkaitan dengan hukum, tentu akan kita lihat bersama dan ditangani secara profesional sesuai aturan yang berlaku. Kepolisian selalu membuka ruang komunikasi sehingga setiap persoalan dapat disampaikan dan ditindaklanjuti dengan baik,” ujar Dadang.Kapolda juga menekankan pentingnya langkah pencegahan terhadap potensi konflik sosial maupun ekonomi melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif antar pihak.Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.“Keamanan adalah fondasi utama pembangunan. Jika situasi aman dan kondusif, maka investasi dapat masuk, ekonomi dapat tumbuh, dan lapangan kerja bagi masyarakat akan semakin terbuka,” jelasnya.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda juga menyinggung besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Maluku, mulai dari sektor perikanan, pariwisata hingga pertambangan, yang menurutnya perlu dikelola secara optimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi buruh, untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan serta membangun komunikasi yang konstruktif demi menciptakan iklim sosial dan ekonomi yang kondusif di Maluku.Audiensi antara Polda Maluku dan KSBSI tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan organisasi buruh dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.Pertemuan antara Kapolda Maluku dan KSBSI menunjukkan pentingnya pendekatan dialog dalam menangani dinamika ketenagakerjaan di daerah. Hubungan industrial yang sehat tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan perusahaan, tetapi juga pada komunikasi yang baik antara pekerja, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.Di Maluku, pendekatan dialogis seperti ini dinilai efektif menjaga stabilitas sosial, terutama dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang selama beberapa tahun terakhir berlangsung relatif kondusif dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Indonesia.Stabilitas keamanan yang terjaga dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, Maluku memiliki peluang untuk mengembangkan sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan sebagai penggerak ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan organisasi buruh menjadi kunci dalam memastikan pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. PNO-12
08 Mar 2026, 14:37 WIT
Sidak Pasar Mardika, Satgas Pangan Maluku Temukan Sejumlah Komoditas Dijual di Atas HET
Papuanewsonline.com, Ambon – Tim Satgas Pangan Daerah Maluku melakukan kegiatan pengawasan harga, keamanan, dan mutu bahan pokok penting (Bapokting) di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon, Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini dipusatkan di Pasar Mardika serta beberapa titik distributor guna memastikan stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri.Pengawasan terpadu tersebut melibatkan unsur Polda Maluku, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, serta tim dari Badan Pangan Nasional. Tim memeriksa harga dan distribusi bahan pokok di 11 titik pedagang dan distributor di Kota Ambon.Dari hasil pengecekan lapangan, sebagian harga komoditas strategis masih berada dalam batas ketentuan pemerintah. Namun tim juga menemukan beberapa komoditas yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).Di antaranya adalah harga telur ayam yang mencapai Rp2.200 hingga Rp2.300 per butir di beberapa toko sembako, gula pasir sekitar Rp19.000 per kilogram, serta beras premium yang dijual sekitar Rp18.000 per kilogram. Beberapa komoditas hortikultura seperti cabai rawit merah dan cabai keriting juga ditemukan dijual pada kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram, yang berada di atas ketentuan harga.Selain itu, tim juga menemukan salah satu distributor menjual minyak goreng merek Minyakita di atas HET, yakni sekitar Rp17.000 per liter. Pada distributor yang sama juga ditemukan produk beras dengan kemasan tertentu yang belum memiliki izin edar dari pusat.Sementara itu, sebagian distributor lain masih menjual komoditas sesuai ketentuan pemerintah, seperti minyak goreng Minyakita Rp15.700 per liter dan daging sapi sekitar Rp125.000 per kilogram.Sebagai tindak lanjut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku telah memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang menjual minyak goreng di atas HET. Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap distributor dan pedagang, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanotama, yang juga merupakan Kasatgas Pangan Daerah Maluku, menegaskan bahwa pengawasan pasar akan terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan konsumen.“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya negara memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap distributor maupun pedagang yang menjual di atas HET maupun HAP,” ujar Piter Yanotama.Ia menegaskan bahwa Satgas Pangan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran serius.“Pendekatan yang kami lakukan adalah pembinaan dan penegakan aturan secara bertahap. Namun apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat secara luas, tentu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Satgas Pangan Maluku juga akan meningkatkan koordinasi lintas instansi untuk memantau distribusi dan stok pangan di tingkat distributor maupun pedagang. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi penimbunan barang, spekulasi harga, serta gangguan distribusi pangan di wilayah Maluku.Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan sosialisasi kepada distributor dan pengecer mengenai ketentuan harga minyak goreng Minyakita sesuai regulasi perdagangan terbaru.Operasi pengawasan yang dilakukan Satgas Pangan Maluku menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat, khususnya pada sektor pangan. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok cenderung meningkat sehingga potensi kenaikan harga dan praktik spekulasi pasar perlu diantisipasi sejak dini.Langkah pengawasan terpadu antara kepolisian, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional menjadi bagian dari strategi nasional menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, pengendalian distribusi dan pengawasan harga memiliki peran strategis untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. PNO-12
08 Mar 2026, 14:30 WIT
Gubernur Papua Perintahkan PT Freeport Bayar Hak-Hak Pekerja Mogok
Papuanewsonline.com, Timika - Wakil Ketua Pansus Moker,
Abrian Kategame, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan dokumen penting
terkait kasus mogok kerja PT Freeport Indonesia.Dokumen tersebut adalah Surat Perintah Gubernur Papua Nomor
540/14807/SET tahun 2018, yang memerintahkan perusahaan untuk membayar hak-hak
dan tunjangan kepada pekerja yang dirumahkan atau di-PHK."Surat ini penting untuk kami dalami dan akan kami
uraikan satu persatu," kata Abrian Kategame dalam pernyataan yang diterima
oleh Papuanewsonline,com.pada sabtu (7/3/2026).Surat Penegasan sesuai Perihal dalam surat di maksud
Gubernur Papua tersebut menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Papua Nomor 560/1271 tanggal 12 September 2018, yang berisi penjelasan
penanganan kasus mogok kerja PT Freeport Indonesia.Poin-poin penting dalam isi surat yang ditandatangani oleh
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, antara lain:- Perusahaan wajib membayar hak-hak dan tunjangan tetap
berdasarkan PKB XIX PT Freeport Indonesia tahun 2015-2017, sampai ada putusan
hukum tetap sesuai UUD Nomor 13 tahun 2003.- Mogok kerja yang dilakukan pekerja PT Freeport Indonesia
sejak 1 Mei 2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, sehingga mogok kerja tersebut sah.Berdasarkan isi surat
juga menekankan bahwa perusahaan dilarang mengganti pekerja yang mogok kerja
dengan karyawan lain dari luar perusahaan, serta memberikan sanksi atau
tindakan balasan kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah
melakukan mogok kerja."Temuan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting
dalam penyelesaian kasus mogok kerja PT Freeport Indonesia dan memastikan
hak-hak pekerja dipenuhi oleh perusahaan," tutup Abrian Kategame. Penulis: Hend
Editor: GF
07 Mar 2026, 18:09 WIT
Menko Polkam Tinjau Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Pastikan Program Pendidikan untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Pekanbaru – Menteri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago
meninjau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31
Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (5/3/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian
dari upaya pemerintah memastikan program pendidikan bagi masyarakat kurang
mampu berjalan secara efektif dan tepat sasaran.Dalam kesempatan itu, Menko Polkam menegaskan bahwa
pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Sekolah
Rakyat di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa
program pendidikan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
yang membutuhkan.“Karena saya juga di daerah lain, kami datangi
sekolah-sekolah rakyat seperti ini untuk menemukan apakah ada masalah, apakah
tidak kena sasaran, apakah sasarannya sudah tercapai sesuai dengan yang
diinginkan oleh pemerintah,” ujarnya di hadapan para guru dan siswa.Menko Djamari juga mengapresiasi perkembangan SRMA 31
Pekanbaru yang dinilai menunjukkan kemajuan cukup pesat meskipun baru berdiri
sekitar tujuh bulan. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama
berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.“Dalam waktu hanya tujuh bulan sudah terlihat perkembangan
yang sangat membanggakan. Tentunya ini bukan hasil kerja satu orang saja,
tetapi hasil kerja bersama berbagai unsur pendukung,” ujar Menko Djamari.Ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian
dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang
tidak mampu melanjutkan sekolah melalui jalur pendidikan reguler. Program ini
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia.Menko Polkam juga memberikan motivasi kepada para siswa agar
memanfaatkan kesempatan belajar tersebut dengan sebaik-baiknya demi masa depan
mereka.“Belajarlah dengan baik. Kalian adalah harapan bangsa ini ke
depan. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri,” ujarnya.Selain memberikan motivasi kepada siswa, Menko Djamari juga
menyampaikan arahan khusus kepada para guru yang dinilai memiliki peran penting
dalam membentuk generasi masa depan. Ia meminta para guru untuk mendidik para
siswa dengan penuh tanggung jawab serta membimbing mereka agar memiliki
karakter dan mental yang kuat.Sementara itu, Kepala SRMA 31 Pekanbaru Tengku Muhammad
Hanafi Mustafa menjelaskan bahwa saat ini sekolah tersebut memiliki 47 siswa
yang berasal dari keluarga kurang mampu dan mengikuti sistem pendidikan
berasrama.“Anak-anak belajar bersama guru hingga sore hari, kemudian
dilanjutkan pembinaan di asrama oleh wali asuh. Alhamdulillah dalam tujuh bulan
ini sudah terlihat perkembangan yang baik, baik dari sisi akademik maupun
kegiatan ekstrakurikuler,” ujarnya.Salah satu siswa kelas X, Indah Lestari, mengaku sangat
terbantu dengan keberadaan Sekolah Rakyat karena berbagai kebutuhan pendidikan
telah difasilitasi oleh sekolah.“Sekolah ini sangat membantu masyarakat yang kehidupannya
cukup sulit. Semua fasilitas disediakan, seperti sepatu, baju, hingga laptop,”
ujarnya.Hal senada disampaikan oleh siswa lainnya, Raihan Syahputra,
yang menilai program Sekolah Rakyat membuka kesempatan bagi siswa dari keluarga
kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.“Program ini membantu masyarakat yang kurang mampu untuk
mendapatkan pendidikan. Saya ingin belajar lebih serius dan meraih prestasi
untuk membanggakan orang tua,” katanya.
Kunjungan kerja Menko Polkam tersebut juga menjadi momentum
evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat sekaligus memastikan upaya
pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat terus berjalan
dengan baik. Dalam kunjungan itu turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan
Kemenko Polkam, di antaranya Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan serta
sejumlah deputi dan staf ahli. (GF)
07 Mar 2026, 10:54 WIT
KORAMIL KOKONAO DAN TIMIKA BAGIKAN TAKJIL, KEPEDULIAN TNI SELAMA RAMADAN
Papuanewsonline.com, Timika – Koramil 1710-01/Kokonao dan
Koramil 1710-02/Timika melaksanakan kegiatan pembagian takjil kepada pengguna
jalan dan masyarakat yang melintas di Jalan Yos Sudarso, Timika, pada hari
Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program kepedulian
TNI terhadap masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1447
H.Kegiatan pembagian takjil dilakukan sebagai bentuk perhatian
khusus bagi mereka yang belum sempat menyiapkan hidangan berbuka, terutama para
pengguna jalan yang sedang dalam perjalanan.Personel Koramil bersama dengan anggota Persit secara
langsung turun ke jalan untuk membagikan paket takjil kepada pengendara sepeda
motor, mobil, serta warga sekitar yang berada di lokasi kegiatan.Pada kesempatan pertama kali pelaksanaan, kedua Koramil
tersebut berhasil membagikan sebanyak 300 paket takjil kepada masyarakat. Antusiasme yang tinggi terlihat jelas dari wajah masyarakat
saat menerima takjil yang disiapkan dengan penuh cinta kasih oleh para prajurit
TNI. Banyak yang menyampaikan rasa terima kasih dan harapan agar
kegiatan serupa dapat terus berlanjut.Kegiatan berbagi takjil ini tidak hanya menjadi wujud
kepedulian, namun juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi
serta kedekatan TNI dengan masyarakat di wilayah binaan. Diharapkan langkah kecil ini dapat memberikan manfaat nyata
dan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Pembagian takjil akan terus dilaksanakan secara rutin setiap
hari selama bulan suci Ramadan sebagai bukti semangat berbagi dan solidaritas
yang tumbuh antara TNI dengan masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Mar 2026, 09:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru