Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Masuki Hari ke-3, Satgas Pangan Maluku Temukan Penjualan di Atas HET dan Beras Tanpa Izin Edar
Papuanewsonline.com, Ambon – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah Maluku terus memperketat pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026. Melalui rangkaian operasi pasar yang dilaksanakan pada 4, 6, hingga 10 Maret 2026 di sejumlah pasar tradisional dan distributor di Kota Ambon, tim menemukan beberapa komoditas pangan yang dijual di atas ketentuan pemerintah serta adanya beras yang diperdagangkan tanpa izin edar.Kegiatan pengawasan tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain Polda Maluku, Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, serta Perum Bulog wilayah Maluku–Maluku Utara.Pengawasan pada Selasa (10/3/2026) dipusatkan di distributor pangan dan Pasar Tradisional Transit Passo. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapusdatin Badan Pangan Nasional RI, Dr. Kelik Budiana.Dari hasil pemantauan di sejumlah titik distributor dan pedagang, tim menemukan sebagian besar komoditas pangan masih berada dalam kisaran harga yang relatif stabil. Di salah satu distributor, harga beras premium tercatat sekitar Rp15.625 per kilogram dan beras medium sekitar Rp13.750 per kilogram, sementara stok beras menjelang hari besar keagamaan dinyatakan aman.Namun di tingkat pedagang pasar, beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga. Misalnya gula pasir yang dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, minyak goreng merek Minyakita sekitar Rp18.000 per liter, serta cabai rawit yang mencapai Rp90.000 per kilogram.Selain pemantauan harga, Satgas juga menemukan dua distributor yang memperdagangkan beras tanpa dilengkapi izin edar pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Terhadap pelaku usaha tersebut, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Dinas Ketahanan Pangan langsung memberikan surat teguran resmi.Pengawasan ini merupakan kelanjutan dari operasi serupa yang telah dilakukan Satgas Pangan pada 3 dan 6 Maret 2026 di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon. Dalam operasi sebelumnya, tim juga menemukan beberapa komoditas seperti beras premium, telur, gula pasir, cabai, serta minyak goreng yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan, sosialisasi aturan harga, serta pemberian teguran administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku yang juga Kasatgas Pangan Daerah Maluku, Piter Yanotama, menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.“Satgas Pangan bersama seluruh instansi terkait berkomitmen menjaga stabilitas harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini kami lakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri agar tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan masyarakat,” ujar Kombes Pol Piter Yanotama.Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga pembinaan terhadap pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perizinan serta harga yang telah ditetapkan pemerintah.“Kami mengedepankan langkah pembinaan dan pengawasan. Namun apabila ditemukan pelanggaran serius yang merugikan konsumen, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.Sebagai tindak lanjut, Satgas Pangan Maluku akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap harga, distribusi, serta keamanan pangan di pasar tradisional maupun distributor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku juga akan memperkuat sosialisasi terkait ketentuan HET minyak goreng Minyakita sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024.Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Maluku, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.Operasi terpadu Satgas Pangan Maluku menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rantai distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, fluktuasi harga pangan sangat dipengaruhi oleh distribusi logistik dan rantai pasok yang panjang.Melalui pengawasan berkelanjutan sejak awal Maret hingga menjelang Ramadan, pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutup celah praktik perdagangan yang melanggar aturan, mulai dari penjualan di atas HET hingga peredaran pangan tanpa izin edar. Konsistensi pengawasan seperti ini menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan sistem pangan nasional berjalan secara transparan, adil, dan berkelanjutan. PNO-12
11 Mar 2026, 11:40 WIT
Terima Audiensi GMNI, Kapolda Maluku Bahas Stabilitas Keamanan Hingga Isu Strategis Blok Masela
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (10/3/2026).Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara kepolisian dan organisasi kemahasiswaan untuk membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari stabilitas keamanan, potensi konflik sosial, hingga pengawalan pembangunan proyek strategis nasional seperti Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Turut hadir dalam audiensi tersebut Dirintelkam Polda Maluku, Kabidkum Polda Maluku, serta Kabid Humas Polda Maluku. Sementara dari pihak GMNI hadir Ketua DPD GMNI Maluku Alberthus Y. R. Pormes, Sekretaris Jhon Lenon Solissa, Bendahara Wiwin M. Ohoibor, dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Sutriono Muhamadi.Ketua DPD GMNI Maluku, Alberthus Y. R. Pormes, mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah memperkuat komunikasi antara organisasi mahasiswa dan institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah.Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting untuk mendorong pembangunan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.“GMNI Maluku memberikan apresiasi kepada Polda Maluku yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini dengan baik. Kami siap berkolaborasi untuk menjaga Maluku tetap aman dan damai,” ujarnya.Dalam dialog tersebut, GMNI juga menyoroti sejumlah persoalan strategis di Maluku, termasuk potensi konflik sosial, persoalan mafia tanah di wilayah Kepulauan Tanimbar, serta aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Botak.Sekretaris DPD GMNI Maluku, Jhon Lenon Solissa, menyampaikan bahwa pembangunan Blok Masela akan membawa perubahan besar bagi Maluku sehingga membutuhkan pengawalan bersama dari seluruh elemen masyarakat.“Proyek ini merupakan peluang besar bagi daerah, namun juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial apabila tidak dikelola dengan baik,” katanya.GMNI juga menyinggung sejumlah persoalan sosial yang berkembang di daerah, termasuk situasi keamanan di Kabupaten Seram Bagian Barat serta kasus kekerasan terhadap perempuan yang sempat menjadi perhatian publik di Kota Tual.Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran yang disampaikan oleh organisasi mahasiswa.Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.“GMNI merupakan salah satu mitra strategis yang dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam membangun kemajuan daerah,” kata Kapolda.Ia menegaskan bahwa Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor pertambangan seperti emas, nikel, dan tembaga, hingga potensi energi dari proyek Blok Masela serta sektor pariwisata yang menjanjikan.Namun demikian, potensi tersebut hanya dapat berkembang apabila stabilitas keamanan di daerah tetap terjaga.“Jika konflik sering terjadi di daerah, tentu para investor akan ragu untuk berinvestasi. Karena itu stabilitas keamanan harus dijaga bersama,” ujarnya.Kapolda juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.Terkait aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak, Kapolda menyatakan bahwa Polda Maluku terus melakukan langkah penertiban dan penataan agar aktivitas pertambangan dapat berjalan secara tertib serta tidak merusak lingkungan.Salah satu opsi yang tengah didorong adalah pengelolaan tambang melalui sistem koperasi masyarakat sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana dialog yang konstruktif dan penuh semangat kebersamaan, dengan harapan terbangunnya kolaborasi antara kepolisian dan mahasiswa dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan Maluku.Pertemuan antara Kapolda Maluku dan pengurus GMNI Maluku menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan kalangan mahasiswa dalam menjaga stabilitas daerah. Dalam konteks Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam besar serta menjadi lokasi proyek strategis nasional seperti Blok Masela, stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan.Dialog terbuka antara kepolisian dan organisasi mahasiswa juga menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi publik sekaligus membangun kesadaran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan komunikasi yang konstruktif, berbagai potensi konflik sosial di daerah dapat dikelola secara lebih baik melalui pendekatan dialog dan kolaborasi lintas elemen masyarakat. PNO-12
11 Mar 2026, 11:33 WIT
Restrukturisasi Kelembagaan Kemenko Kumham Imipas Didorong untuk Tingkatkan Efektivitas Organisasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
(Kemenko Kumham Imipas) R. Andika Dwi Prasetya menekankan pentingnya
efektivitas organisasi melalui penataan kelembagaan guna memperkuat pelaksanaan
tugas dan fungsi kementerian koordinator.Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Penataan Kelembagaan di Lingkungan
Kemenko Kumham Imipas yang diselenggarakan pada Selasa (10/3) di The Grove by
Grand Aston, Kuningan, Jakarta.Sesmenko Andika menjelaskan bahwa kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka menyusun naskah akademik yang akan menjadi dasar
dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Kemenko Kumham
Imipas.“Penyusunan naskah akademik ini menjadi langkah penting bagi
Kemenko Kumham Imipas dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan tugas
koordinasi di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,”
ujar Andika.Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.Ia menambahkan bahwa Kementerian Koordinator memiliki tugas
menyelaraskan, mengoordinasikan, dan mengintegrasikan kebijakan serta
melaksanakan fungsi koordinasi di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi,
dan pemasyarakatan.Seiring dengan dinamika kebutuhan nasional serta
perkembangan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, diperlukan
evaluasi terhadap struktur kelembagaan guna memastikan efektivitas, efisiensi,
serta keselarasan dengan tujuan yang telah ditetapkan.Andika juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan tugas,
khususnya terkait sinkronisasi kebijakan lintas kementerian maupun lembaga.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak dapat diatasi tanpa adanya upaya
terstruktur untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan yang komprehensif serta
berbasis data dan analisis yang mendalam.“Tanpa analisis yang mendalam dan penyajian data yang kuat
sebagai dasar pertimbangan, kemungkinan restrukturisasi dapat terwujud akan
sangat kecil,” katanya.Sementara itu, Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
Kemenko Kumham Imipas Achmad Fahrurazi menyampaikan bahwa kegiatan ini
dilaksanakan karena masih terdapat sejumlah tugas dan fungsi yang belum
sepenuhnya terakomodasi dalam struktur organisasi yang ada saat ini.Ia menjelaskan bahwa setelah penyusunan rencana strategis
Kemenko Kumham Imipas, diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4
Tahun 2025, serta diselesaikannya peta proses bisnis Kemenko Kumham Imipas,
diperlukan langkah lanjutan berupa penataan kelembagaan agar struktur
organisasi dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.FGD tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi
Hak Asasi Manusia Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan
Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram, para pimpinan tinggi pratama, serta
jajaran di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. (GF)
11 Mar 2026, 06:54 WIT
Kemenko Kumham Imipas Susun Pedoman SPIP untuk Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) terus memperkuat tata kelola organisasi melalui penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri Koordinator tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan
Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kementerian. Upaya tersebut
dibahas dalam kegiatan konsinyering yang diselenggarakan di Jakarta.Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai biro di
lingkungan Kemenko Kumham Imipas guna menghimpun masukan serta menyelaraskan
substansi rancangan regulasi. Turut hadir Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum Achmad Fahrurozi serta Kepala Biro Manajemen Kinerja dan
Kerja Sama Slamet Pramoedji.Konsinyering tersebut bertujuan menyusun pedoman
penyelenggaraan SPIP yang dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam
menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan internal secara efektif,
terintegrasi, dan berkelanjutan.Penyusunan pedoman ini juga merupakan bagian dari upaya
memperkuat tata kelola organisasi guna memastikan setiap pelaksanaan program
dan kegiatan berjalan secara transparan, tertib, dan akuntabel.Inspektur Kemenko Kumham Imipas, R. Natanegara Kartika
Purnama dalam sambutan pembukaan menegaskan bahwa penyusunan pedoman SPIP
merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pengendalian internal yang
lebih terarah dan terukur di lingkungan kementerian.“Saat ini posisi kita masih berada pada level 1. Namun saya
yakin setiap tahun akan mengalami peningkatan. Dulu kita belum memiliki pedoman
yang jelas, dan hari ini kita mulai membahasnya agar menjadi dasar bersama
dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal,” ujar Natanegara.Ia menambahkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal
merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas kinerja organisasi.“Berbagai dinamika, termasuk pembatasan anggaran dan
perkembangan global, tidak boleh mengurangi kualitas kinerja kita. Justru hal
tersebut menjadi tantangan untuk tetap bekerja secara profesional, efektif, dan
akuntabel,” tegasnya.Lebih lanjut, Natanegara menekankan bahwa inspektorat
memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai
mitra bagi seluruh unit kerja dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan
sesuai prinsip akuntabilitas.“Inspektorat hadir untuk membantu unit kerja dalam
memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. Kami juga
berupaya menjalankan fungsi pengawasan hingga ke tingkat pimpinan tinggi serta
memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan organisasi,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, ia juga berharap Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat memberikan dukungan dan perhatian dalam
proses penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan kementerian.“Kami berharap BPKP dapat memberikan atensi dan dukungan
untuk membantu memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi ke depan,” ujarnya. (GF)
11 Mar 2026, 06:51 WIT
Restrukturisasi Kelembagaan Kemenko Kumham Imipas Didorong untuk Perkuat Efektivitas Organisasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
(Kemenko Kumham Imipas) R. Andika Dwi Prasetya menekankan pentingnya
efektivitas organisasi melalui penataan kelembagaan guna memperkuat pelaksanaan
tugas dan fungsi kementerian koordinator.Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Penataan Kelembagaan di Lingkungan
Kemenko Kumham Imipas yang diselenggarakan pada Selasa (10/3/2026) di The Grove
by Grand Aston, Kuningan, Jakarta.Sesmenko Andika menjelaskan bahwa kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka menyusun naskah akademik yang akan menjadi dasar
dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Kemenko Kumham
Imipas.“Penyusunan naskah akademik ini menjadi langkah penting bagi
Kemenko Kumham Imipas dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan tugas
koordinasi di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,”
ujar Andika.Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.Ia menambahkan bahwa kementerian koordinator memiliki tugas
penting untuk menyelaraskan, mengoordinasikan, serta mengintegrasikan berbagai
kebijakan lintas kementerian dan lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia,
imigrasi, dan pemasyarakatan.Seiring dengan dinamika kebutuhan nasional serta
perkembangan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, diperlukan
evaluasi terhadap struktur kelembagaan guna memastikan efektivitas, efisiensi,
serta keselarasan dengan tujuan yang telah ditetapkan.Andika juga menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaan
tugas, khususnya terkait sinkronisasi kebijakan lintas kementerian maupun
lembaga yang dinilai membutuhkan pendekatan kelembagaan yang lebih terstruktur.“Tanpa analisis yang mendalam dan penyajian data yang kuat
sebagai dasar pertimbangan, kemungkinan restrukturisasi dapat terwujud akan
sangat kecil,” katanya.Sementara itu, Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
Kemenko Kumham Imipas Achmad Fahrurazi menyampaikan bahwa kegiatan ini
dilaksanakan karena masih terdapat sejumlah tugas dan fungsi yang belum
sepenuhnya terakomodasi dalam struktur organisasi yang ada saat ini.Ia menjelaskan bahwa setelah penyusunan rencana strategis
Kemenko Kumham Imipas, diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4
Tahun 2025, serta diselesaikannya peta proses bisnis Kemenko Kumham Imipas,
diperlukan langkah lanjutan berupa penataan kelembagaan agar struktur
organisasi dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.FGD tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi
Hak Asasi Manusia Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan
Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram, para pimpinan tinggi pratama, serta
jajaran di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. (GF)
11 Mar 2026, 06:49 WIT
Dirresnarkoba Polda Maluku Tegaskan Tidak Ada Toleransi Terhadap Narkoba
Papuanewsonline.com, Ambon – Direktur Reserse Narkoba Indra Gunawan menegaskan komitmen kuat dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah Maluku. Ia memastikan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam jaringan narkoba, baik sebagai pengguna, kurir, pengedar, maupun bandar.Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi personel di Markas Polda Maluku, Ambon, Senin (9/3/2026).Dalam arahannya, Indra meminta seluruh personel untuk berperan aktif membantu upaya pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas jaringan narkotika di lingkungan sekitar.“Informasi sekecil apa pun sangat berarti bagi kami dalam mengungkap jaringan narkoba. Saya berharap seluruh personel bisa turut membantu memberikan informasi jika mengetahui adanya peredaran narkoba,” ujarnya.Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terlibat dalam peredaran narkotika, termasuk apabila terdapat oknum aparat yang terbukti terlibat.“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran terkait narkoba. Semua yang terlibat, mulai dari pengguna, kurir, pengedar hingga bandar, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.Selain menyoroti pemberantasan narkoba, Indra juga mengingatkan kesiapan seluruh personel menghadapi agenda pengamanan Operasi Ketupat Salawaku 2026, khususnya menjelang pelaksanaan pengamanan arus mudik dan perayaan Idulfitri.Ia menyampaikan bahwa pada 13 Maret mendatang akan dilaksanakan pergeseran pasukan sebagai bagian dari kesiapan pengamanan operasi tersebut.Di akhir arahannya, Indra mengajak seluruh personel untuk bekerja secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menghindari segala bentuk pelanggaran guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.Pernyataan tegas Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan narkotika tetap menjadi prioritas utama penegakan hukum di wilayah Maluku. Komitmen “tanpa toleransi” tidak hanya ditujukan kepada jaringan narkoba, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh aparat untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas.Pendekatan yang mengedepankan partisipasi anggota Polri dalam memberikan informasi internal dinilai strategis untuk memperkuat deteksi dini terhadap peredaran narkotika. Langkah ini juga sejalan dengan upaya Polri dalam mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang sering memanfaatkan wilayah kepulauan sebagai jalur distribusi.Dengan kesiapan pengamanan Operasi Ketupat Salawaku 2026, Polda Maluku juga diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan masyarakat, khususnya menjelang momentum Idulfitri yang biasanya diiringi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. PNO-12
09 Mar 2026, 14:47 WIT
Polri Tanam Jagung Serentak di Kepulauan Tanimbar, Wujudkan Swasembada Pangan
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui aksi nyata di berbagai daerah. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersama masyarakat melaksanakan penanaman jagung serentak Kuartal I Tahun 2026 di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sabtu (7/3/2026).Penanaman dilakukan di lahan pertanian milik Kelompok Tani Miring Badan seluas sekitar 1 hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada jagung dan penguatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kepulauan.Kegiatan tersebut juga terhubung secara virtual melalui video conference nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dari Provinsi Sumatra Selatan bersama jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.Sinergi Polisi dan PetaniDalam kegiatan tersebut hadir Wakapolres Kepulauan Tanimbar Kompol Wilhelmus B. Minanlarat, bersama sejumlah pejabat utama Polres, di antaranya Kasat Binmas AKP Johanis Samponu, Kasat Lantas AKP Samuel Siahaya, Kasat Narkoba IPTU Yongki Salawane, Kapolsek Tanimbar Selatan IPTU Herpin Sima, serta personel Polres dan Polsek.Turut hadir pula Penjabat Kepala Desa Latdalam Edin Dasmasela, penyuluh pertanian lapangan Rudi Refualu, serta anggota Kelompok Tani Miring Badan yang menjadi pengelola lahan.Wakapolres Kepulauan Tanimbar Kompol Wilhelmus B. Minanlarat menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian dalam kegiatan pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.“Polri berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Melalui kegiatan penanaman jagung serentak ini, kami ingin memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan kelompok tani agar produksi pangan di daerah dapat meningkat,” ujar Minanlarat.Ia juga menambahkan bahwa wilayah kepulauan seperti Tanimbar memiliki potensi pertanian yang besar apabila dikelola secara kolaboratif.“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi simbolis, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” tambahnya.Estimasi Panen Juni 2026Bibit jagung yang ditanam di lahan seluas 1 hektare tersebut diperkirakan akan memasuki masa panen pada akhir Juni 2026, dengan pendampingan teknis dari penyuluh pertanian setempat.Kelompok Tani Miring Badan yang dipimpin Heranus Luanmase bersama para anggotanya menjadi pengelola utama lahan tersebut dengan dukungan dari aparat kepolisian dan pemerintah desa.Rangkaian kegiatan diawali dengan mengikuti video conference nasional bersama Kapolri, dilanjutkan dengan penanaman bibit jagung secara simbolis oleh para pejabat yang hadir bersama para petani setempat, kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama.Perkuat Ketahanan Pangan DaerahKolaborasi antara kepolisian, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan kelompok tani ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah kepulauan sekaligus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.Selain mendorong sektor pertanian, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat melalui program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga selesai. PNO-12
09 Mar 2026, 14:35 WIT
Menko Polkam Ajak Semua Pihak Bersinergi Ciptakan Ruang Digital Aman bagi Anak Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago
mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan ruang digital yang
aman bagi anak-anak Indonesia.Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terhadap kebijakan
pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui
penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9
Tahun 2026.Peraturan tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal
dengan PP TUNAS.Kemenko Polkam menilai kebijakan ini sebagai langkah
strategis pemerintah untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi
anak-anak, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan
meningkatnya penggunaan platform digital oleh generasi muda.Regulasi tersebut tidak hanya mengatur aspek teknologi dan
pengelolaan platform digital, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional
dalam menjaga ketahanan mental, adab perilaku, serta moral generasi muda
Indonesia di era transformasi digital.Selain itu, penguatan regulasi ini juga mendorong tanggung
jawab para penyelenggara sistem elektronik agar memastikan platform digital
yang mereka kelola tidak menimbulkan risiko bagi anak-anak.Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem
digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat,
khususnya bagi anak-anak dan generasi muda.Sehubungan dengan hal tersebut, Menko Polkam mengajak
seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi
kebijakan tersebut.Melalui kolaborasi antara kementerian dan lembaga,
pemerintah daerah, penyelenggara platform digital, dunia pendidikan, keluarga,
hingga masyarakat luas, pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat
berkembang menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab
bagi anak-anak dan generasi muda. (GF)
09 Mar 2026, 14:22 WIT
Safari Ramadan di Boven Digoel, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo Tekankan Pentingnya Kerukunan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Pemerintah
Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid
Darul Hidayah, Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, pada Minggu (8/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri ratusan jamaah serta warga lintas agama yang turut
meramaikan suasana kebersamaan di bulan suci Ramadan.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apolo
Safanpo, S.T., M.T., IPM hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) Provinsi Papua Selatan serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Apolo Safanpo menekankan
pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat
Papua Selatan.
"Kebinekaan adalah karya agung Tuhan, mari kita jaga
dan lestarikan," ujarnya.
Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP, turut menyampaikan
apresiasi atas pelaksanaan Safari Ramadan yang digelar Pemerintah Provinsi
Papua Selatan di wilayahnya.
"Kami sangat bersyukur atas kehadiran Gubernur dan
jajaran Forkopimda dalam acara ini. Semoga kegiatan ini dapat memperkuat tali
silaturahmi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan dan
persatuan," katanya.
Sebagai bentuk kepedulian di bulan suci Ramadan, Pemerintah
Provinsi Papua Selatan juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat dan
pengurus masjid setempat.
Bantuan tersebut berupa 500 paket sembako yang dibagikan
kepada masyarakat serta bantuan uang tunai sebesar Rp 100 juta kepada panitia
Masjid Darul Hidayah.
Selain itu, Gubernur Apolo Safanpo juga mengadakan kuis
berhadiah yang menambah semarak kegiatan Safari Ramadan tersebut.
Sebanyak 10 warga yang beruntung berhasil membawa pulang
hadiah uang tunai masing-masing sebesar Rp 500 ribu dari kuis yang digelar di
sela-sela acara.
Kegiatan Safari Ramadan kemudian ditutup dengan tausiyah
yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Siddiq SAG, dilanjutkan dengan doa bersama,
buka puasa bersama, serta sholat maghrib berjamaah yang berlangsung dalam
suasana hangat dan penuh kekhidmatan.
Penulis: HendrikEditor: GF
09 Mar 2026, 12:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
