Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Polda NTT Konfirmasi Penemuan 1 Jenazah di Bangkai KM Putri Sakinah
Papuanewsonline.com, Manggarai Barat - Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban hilang tenggelamnya KM Putri Sakinah di Pantai Pede, Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (6/1/2026).Jenazah ditemukan pada koordinat -8°38,87163’ 119°28,62259’ di kawasan perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo (TNK).Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H membenarkan penemuan tersebut.“Benar, hari ini telah ditemukan satu jenazah yang diduga korban tenggelamnya KM Putri Sakinah. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi di RS Komodo Labuan Bajo,” jelas Kabidhumas Polda NTT.Kabidhumas menjelaskan, penemuan jenazah bermula sekitar pukul 13.00 Wita, ketika dua nelayan Pulau Komodo bernama Saiful dan Hadi Kusuma menemukan bangkai kamar kapal yang diduga bagian dari KM Putri Sakinah, kapal yang dilaporkan tenggelam di Selat Padar Utara pada 26 Desember 2025.Kedua nelayan tersebut kemudian mengajak nelayan lain di sekitar lokasi untuk menarik bangkai kamar kapal ke Pantai Pede menggunakan perahu. Setibanya di pantai, tercium bau menyengat sehingga bangkai kamar kapal dibongkar dan ditemukan satu jenazah di dalamnya.“Setelah temuan tersebut, nelayan segera menghubungi tim SAR gabungan untuk dilakukan evakuasi,” tambahnya.Sekitar pukul 14.00 Wita, tim SAR gabungan bertolak dari perairan Padar Utara menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB Syahbandar Labuan Bajo, RIB Basarnas Labuan Bajo, serta KN Puntadewa SAR Maumere. Tim tiba di lokasi pada pukul 14.30 Wita dan langsung mengevakuasi jenazah menggunakan kantong jenazah.Jenazah kemudian diberangkatkan dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo pada pukul 16.40 Wita dan tiba sekitar pukul 18.10 Wita.Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Komodo Labuan Bajo untuk proses identifikasi lebih lanjut.Menurut Kabidhumas Polda NTT, proses identifikasi masih dilakukan oleh Tim DVI Polda NTT, dalam hal ini Kabiddokkes Polda NTT dan untuk kepastian identitas korban masih menunggu hasil DVI, termasuk pemeriksaan bukti primer seperti data gigi.Ia juga menambahkan, Polda NTT menghormati permintaan pihak keluarga korban agar jenazah tidak ditampilkan ke publik, baik dalam dokumentasi maupun pemberitaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan nilai kemanusiaan.“Sampai saat ini, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih hilang. Situasi di lapangan aman dan terkendali,” tutupnya. PNO-12
07 Jan 2026, 15:27 WIT
Bupati Boven Digoel Tegaskan Disiplin ASN dan Mutu Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Bupati Boven Digoel
memimpin apel pulang di lingkungan Kantor Bupati Boven Digoel, Selasa (6/1/2026),
dengan memberikan penegasan langsung kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
dan tenaga honorer agar meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta kualitas
kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan.Dalam arahannya, Bupati menekankan peran strategis para
kepala bagian untuk memastikan seluruh tenaga honorer hadir dan menjalankan
kewajiban kerja. Ia memberikan batas waktu hingga hari Kamis agar seluruh
tenaga honorer dapat dihimpun dan dipastikan kehadirannya tanpa pengecualian.“Kita digaji oleh negara dan masyarakat. Karena itu,
disiplin dan kinerja harus ditingkatkan,” tegas Bupati Boven Digoel dalam apel
tersebut.Lebih lanjut, Bupati mengingatkan seluruh pegawai agar tetap
fokus pada pekerjaan dan menunjukkan hasil kerja yang nyata sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja
aparatur menjadi tanggung jawab pimpinan.“Fokus saja bekerja dan tunjukkan kinerja. Soal penilaian,
biar kami yang menilai,” tambahnya.Selain persoalan disiplin dan kinerja internal, Bupati juga
memberikan perhatian serius terhadap pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa
masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan harus dilayani dengan baik,
ramah, dan penuh tanggung jawab.“Jika ada masyarakat yang datang dan ingin bertemu kami,
sapa dengan baik. Jangan biarkan masyarakat terlantar,” pesan Bupati kepada
seluruh jajaran pegawai.Penegasan tersebut disampaikan sebagai upaya membangun
kembali etos kerja aparatur agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi
pada kepentingan masyarakat yang dilayani.Bupati berharap seluruh ASN dan tenaga honorer mampu
menjadikan arahan ini sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, humanis, serta dipercaya oleh masyarakat Kabupaten
Boven Digoel. Penulis: HendrikEditor: GF
07 Jan 2026, 14:03 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Kanwil Bea Cukai dan Perbendaharaan Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Estty Purwadiani Hidayatie, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Maluku, Anang Rohmawan, Selasa (6/1/2026).Ajang silaturahmi yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku ini menjadi momentum penting dalam memperkuat silaturahmi, koordinasi, dan sinergi lintas instansi, khususnya dalam mendukung penegakan hukum, pengamanan penerimaan negara, serta pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku.Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku pada kesempatan itu menyampaikan kedatangan pihaknya bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Bea Cukai, Perbendaharaan, dan Polda Maluku."Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolda beserta jajaran atas kesediaan menerima audiensi hari ini," katanya.Ia juga berharap sinergi lintas instansi yang selalam ini berlangsung baik, ke depan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung tugas-tugas pengawasan, penindakan, serta pengamanan terhadap potensi pelanggaran yang berdampak pada penerimaan dan keuangan negara.Kedatangan rombongan dari kantor Bea Cukai dan Perbendaharaan disambut hangat oleh Kapolda Maluku yang didampingi Irwasda, Direktur Intelkam, Direktur Reskrimsus, Direktur Reskrimum dan Direktur Resnarkoba Polda Maluku. Ia memberikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi tersebut.Polda Maluku, kata Kapolda, pada prinsipnya selalu terbuka dengan semua pihak untuk bekerja sama dengan seluruh pihak dan instansi terkait demi kemajuan Provinsi Maluku.Menurutnya, kerja sama lintas instansi memiliki peran strategis, khususnya dalam menjaga dan mengamankan sektor keuangan negara sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan daerah.“Salah satu faktor pokok dalam sebuah negara adalah keuangan dan pemasukan negara. Kewenangan Polri dalam penegakan hukum harus mampu membantu dan mendukung rekan-rekan di instansi yang bertugas menghasilkan dan mengamankan keuangan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas kamtibmas merupakan prasyarat utama dalam menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Daerah yang aman dan kondusif akan secara langsung berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan strategi terpadu dalam membangun Maluku, yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.Ia menekankan pentingnya diskusi interaktif dan koordinasi berkelanjutan antara Polri, instansi vertikal, dan pemerintah daerah sebagai kunci dalam mengelola sumber daya secara optimal, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut selain Kepala Bea Cukai dan Perbendaharaan Maluku, turut hadir sejumlah pejabat struktural, antara lain Kabid Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Kepala Bea Cukai Ambon, Kepala KPPN Ambon, serta para Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran. PNO-12
07 Jan 2026, 11:53 WIT
Hadirkan Air Bersih untuk Warga Hutanabolon, Polda Sumut Pasang Filter Air Nanotec pada Sumur Bor
Papuanewsonline.com, Tapanuli Tengah - Kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali diwujudkan oleh Polda Sumatera Utara. Melalui personel SAR Batalyon A, Polda Sumut melaksanakan pemasangan filter air Nanotec pada fasilitas sumur bor di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah.Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 1 SSR Personel SAR Batalyon A di bawah pimpinan Dpp AKP Ridwan. Pemasangan filter air Nanotec ini bertujuan untuk mengolah sekaligus menjernihkan air sumur bor agar layak dan aman digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Filter air Nanotec yang dipasang berfungsi sebagai wadah penampung media filtrasi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan kualitas air, mulai dari kekeruhan hingga kandungan partikel yang tidak sehat. Dengan teknologi tersebut, air yang dihasilkan menjadi lebih bersih, jernih, dan aman untuk dikonsumsi maupun kebutuhan rumah tangga warga.Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, dalam keterangannya pada Selasa (6/1/2026), menegaskan bahwa bantuan sumur bor yang dilengkapi dengan sistem filter air ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar warga.“Polda Sumatera Utara tidak hanya hadir dalam tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga berkomitmen membantu masyarakat melalui program-program kemanusiaan. Pemasangan filter air Nanotec pada sumur bor ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Desa Hutanabolon,” ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.Ia menambahkan, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan vital, terutama bagi masyarakat di wilayah yang terdampak keterbatasan sarana air layak. Oleh karena itu, Polda Sumut terus mendorong jajarannya untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.Dengan adanya bantuan ini, masyarakat Desa Hutanabolon kini dapat memanfaatkan air sumur bor yang telah diolah secara optimal, sehingga menunjang kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup warga. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Polda Sumut sebagai institusi yang humanis dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat. PNO-12
07 Jan 2026, 11:44 WIT
Pemprov Papua Tengah Perkuat Pendidikan Vokasi, Tekan Pengangguran Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Papua Tengah — Pemerintah Provinsi
Papua Tengah terus mengintensifkan program pendidikan dan pelatihan vokasi bagi
Orang Asli Papua (OAP) sebagai strategi utama menekan angka pengangguran yang
hingga akhir 2025 tercatat mencapai sekitar 14 ribu orang.Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Borai, menyampaikan
bahwa penguatan vokasi menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya
bergantung pada lapangan kerja formal, tetapi juga memiliki kemampuan membangun
usaha secara mandiri.Dalam pernyataannya kepada awak media di ruang kerjanya,
Selasa (6/1/2026), Borai menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan
berbagai program pelatihan vokasi yang mencakup bidang mekanik, pengelasan,
komputer, serta menjahit berbasis teknologi. “Harapan kami, setelah mengikuti
pelatihan, mereka bisa membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja
lain,” kata Borai.Ia menilai bahwa pengembangan keterampilan praktis yang
relevan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi kunci agar lulusan pelatihan mampu
bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Borai juga
menekankan pentingnya peran perusahaan swasta dalam mendukung penyerapan tenaga
kerja lokal. Perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah diharapkan memberi
prioritas kepada masyarakat setempat, khususnya OAP, sebagai bagian dari
tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan,
terutama rendahnya minat masyarakat terhadap sektor-sektor tertentu seperti
perkebunan kelapa sawit. Dari ribuan lowongan yang tersedia, jumlah pendaftar
dari masyarakat lokal dinilai masih sangat terbatas.Untuk mengatasi hal tersebut, Borai mendorong adanya
regulasi khusus yang mengatur komposisi tenaga kerja, misalnya dengan porsi 80
hingga 90 persen tenaga kerja lokal, agar Orang Asli Papua tidak hanya menjadi
penonton di tanahnya sendiri.Selain faktor sumber daya manusia, aspek keamanan juga
disebut sangat memengaruhi iklim investasi. Stabilitas keamanan dinilai menjadi
prasyarat utama agar investor bersedia menanamkan modal, yang pada akhirnya
akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Papua.Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen
menyusun kebijakan ketenagakerjaan jangka panjang agar dalam lima hingga
sepuluh tahun mendatang, masyarakat Papua mampu menempati posisi strategis di
berbagai sektor pembangunan dan menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah. Penulis: HendEditor: GF
07 Jan 2026, 07:13 WIT
Pemkab Puncak dan Mimika Turun Langsung ke Kwamki Narama, Dorong Perdamaian Usai Konflik
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Puncak
dan Kabupaten Mimika menunjukkan keseriusan dalam mendorong penyelesaian
konflik internal yang terjadi di Distrik Kwamki Narama. Konflik yang telah
berlangsung berbulan-bulan itu tercatat menelan 11 korban jiwa dan memicu
keresahan luas di tengah masyarakat.Sebagai langkah konkret, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah
Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, didampingi tokoh adat serta unsur aparat
keamanan, turun langsung menemui dua kelompok warga yang bertikai pada Selasa
(6/1/2026) petang. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membuka ruang dialog dan
mendorong masuknya tahapan perdamaian.“Kita harus mengakhiri perang saudara ini dan membangun
kembali hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat,” ujar Nenu dalam
pertemuan tersebut.Dalam kesempatan itu, Nenu menyampaikan bahwa proses
pengamanan hingga prosesi pengabuan atau kremasi jenazah Jeri, korban konflik
yang tewas akibat serangan panah pada Minggu (4/1/2026), telah berjalan dengan
baik berkat kerja sama lintas pihak. Menurutnya, situasi tersebut menjadi dasar
penting untuk melangkah ke tahap berikutnya.“Kami berharap setelah ini sudah masuk pada tahapan
pembicaraan perdamaian. Yang terpenting, jenazah almarhum sudah diamankan dan
dimakamkan dengan baik,” jelasnya, seraya menyampaikan apresiasi kepada semua
pihak yang turut menjaga stabilitas keamanan.“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada
DPR Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh adat, pihak
gereja, dan aparat keamanan yang sejak awal bersama-sama mengawal proses ini,”
katanya.Pemerintah daerah, lanjut Nenu, berkomitmen penuh untuk
mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan damai. Upaya
tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adat
istiadat, serta hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Pemerintah hadir untuk memfasilitasi perdamaian agar tidak
ada lagi korban. Kami mengajak semua pihak menahan diri dan membuka ruang
dialog demi keamanan dan ketenangan bersama,” tegasnya.Harapan besar disampaikan agar proses perdamaian dapat
segera terwujud sehingga kehidupan sosial masyarakat di Kwamki Narama dapat
kembali normal, aman, dan harmonis setelah dilanda konflik berkepanjangan.“Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, sehingga
perdamaian ini benar-benar terwujud,” harapnya.Meski demikian, Nenu juga menegaskan bahwa upaya damai harus
diiringi ketegasan hukum. Ia menekankan bahwa setelah dialog perdamaian
berjalan, setiap pihak yang dengan sengaja memicu konflik kembali harus
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.“Saya minta aparat keamanan sikapi ini dengan tegas agar
tidak ada lagi yang berani mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 21:21 WIT
Wamendagri Ribka Haluk Bantah Isu Penanaman Sawit di Papua
Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Menteri Dalam Negeri
(Wamendagri) Ribka Haluk secara tegas membantah isu yang berkembang terkait
adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah di Papua
untuk wajib menanam kelapa sawit. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan
berbagai opini yang dinilai tidak sesuai dengan arahan pemerintah pusat.“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak
Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” tegas Ribka Haluk
dalam keterangannya pada Senin (5/1/2026).Menurut Ribka, arahan Presiden justru berfokus pada
percepatan pembangunan daerah serta penguatan program ketahanan pangan
nasional. Pemerintah pusat mendorong agar daerah memahami tujuan besar
pembangunan tanpa memaksakan komoditas tertentu yang belum tentu sesuai dengan
kondisi wilayah.Klarifikasi tersebut merujuk pada pertemuan Presiden Prabowo
Subianto bersama jajaran menteri dan para kepala daerah dari enam provinsi
serta 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua yang berlangsung di Istana Negara pada
16 Desember 2025. Pertemuan itu bertujuan menyamakan persepsi dan langkah
strategis pembangunan Papua.“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota harus
menanam komoditas tertentu. Tujuannya adalah membuka wawasan dan menyamakan
pemahaman mengenai program pemerintah pusat, khususnya ketahanan pangan,” jelas
Ribka.Ia mengakui bahwa kelapa sawit memang memiliki potensi
ekonomi, namun bukan satu-satunya komoditas yang harus dikembangkan di Papua.
Setiap daerah, menurutnya, memiliki karakteristik dan kekuatan yang
berbeda-beda sehingga tidak bisa diseragamkan.Papua sendiri memiliki beragam komoditas pangan lokal
seperti sagu, singkong, padi, talas, serta berbagai jenis umbi-umbian yang
selama ini menjadi sumber pangan masyarakat. Komoditas tersebut bahkan memiliki
peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, termasuk energi
alternatif seperti etanol.Ribka menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua
menjadi sangat penting mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang belum
dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap
kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan dibandingkan wilayah lain di
Indonesia.“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan
mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan,”
tambahnya.Presiden Prabowo, lanjut Ribka, juga menaruh perhatian besar
pada pembangunan yang menyeluruh, mulai dari sektor ekonomi, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan infrastruktur dasar. Percepatan
pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menekan biaya transportasi dan
logistik di Papua.“Tujuannya untuk menurunkan biaya transportasi agar
masyarakat Papua bisa lebih mandiri secara pangan,” ujarnya.Arahan tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di
mana tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan nasional.“Semua masyarakat di Papua harus sejahtera, tidak kekurangan
pangan, serta mendapatkan akses pendidikan yang baik. Pemerintah daerah harus
menghadirkan terobosan kebijakan untuk mendukung hal tersebut,” tutup Ribka. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 21:04 WIT
Rombongan Pejabat Kabupaten Puncak Diserang Panah Saat Proses Kremasi Jenazah Jori Murib
Papuanewsonline.com, Mimika — Situasi keamanan di Distrik
Kwamki Narama kembali memanas setelah rombongan pejabat Kabupaten Puncak
mengalami serangan panah saat menghadiri prosesi kremasi jenazah Jori Murib di
Kampung Amole, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (06/01/2026).Rombongan yang terdiri dari Wakil Bupati Kabupaten Puncak
Naftali Akawal dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Nenu Tambuni datang ke
lokasi sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam
proses penghormatan terakhir bagi almarhum Jori Murib, yang sebelumnya
meninggal akibat terkena panah pada Minggu (04/01/2026).Namun, kehadiran rombongan pejabat tersebut justru diwarnai
aksi penyerangan dari salah satu kelompok masyarakat yang sedang terlibat
bentrokan. Serangan terjadi menggunakan panah dan menargetkan area sekitar
lokasi kremasi, sehingga memicu kepanikan dan ketegangan di lapangan.“Kita sangat prihatin dengan kejadian ini yang mengganggu
upaya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada korban,” ujar salah satu
petugas keamanan yang berada di lokasi kejadian.Pantauan langsung menunjukkan bahwa insiden tersebut terjadi
tepat saat Wakil Bupati dan Plt Sekda Kabupaten Puncak hendak meninjau lokasi
kremasi yang telah dipersiapkan. Situasi yang semula kondusif berubah menjadi
mencekam dalam waktu singkat akibat aksi penyerangan tersebut.Penyerangan diduga kuat berkaitan dengan penolakan terhadap
pelaksanaan kremasi jenazah Jori Murib. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa
kedua kelompok yang berada di sekitar wilayah Polsek Kwamki Narama belum
mencapai kesepakatan, dan salah satu pihak secara tegas menolak prosesi
kremasi, sehingga memicu aksi kekerasan terhadap rombongan pejabat.Aparat keamanan gabungan dari Batalyon B Satbrimob, Polres
Mimika, dan Polsek Kwamki Narama segera bergerak cepat untuk mengamankan
situasi. Upaya pengendalian dilakukan dengan pembubaran massa penyerang
menggunakan gas air mata guna mencegah konflik meluas dan jatuhnya korban
tambahan.“Kami bertindak cepat untuk melindungi pejabat dan
memastikan tidak ada korban tambahan,” jelas Kapolsek Kwamki Narama dalam
keterangan singkatnya di lokasi.Setelah kondisi dinyatakan relatif terkendali, Wakil Bupati
Naftali Akawal dan Plt Sekda Nenu Tambuni langsung diamankan dan dievakuasi
keluar dari wilayah Kwamki Narama menggunakan kendaraan dinas. Sementara itu,
prosesi kremasi jenazah Jori Murib terpaksa ditunda hingga tercapai kesepakatan
antara kedua kelompok yang bertikai demi menjamin keamanan dan ketertiban
bersama. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:53 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menghadiri Perayaan Natal Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan di Gereja Maranatha, Kota Ambon, Senin malam (5/1/2026).Perayaan Natal Nasional yang diikuti secara daring oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ini mengusung tema “Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga”.Di Gereja Maranatha Ambon turut hadir Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) beserta staf dan jajaran, perwakilan Keuskupan Amboina, pimpinan gereja wilayah regional Indonesia, serta jemaat dan tamu undangan lainnya.Dari unsur Polda Maluku, Kapolda hadir didampingi Direktur Intelkam, Kepala Bidang Hukum, Kepala Bidang Keuangan, dan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku. Kehadiran unsur kepolisian dalam perayaan ini mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung kegiatan keagamaan serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.Kegiatan tersebut juga menjadi momentum nasional yang sarat makna spiritual, persatuan, dan kebersamaan seluruh umat Kristiani di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.Perayaan Natal Nasional berlangsung dalam suasana khidmat, penuh sukacita, serta diwarnai dengan doa dan refleksi iman yang meneguhkan nilai-nilai kekeluargaan, kasih, dan persatuan. Tema perayaan yang diangkat menjadi pengingat bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia harus tercermin melalui penguatan peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang damai, rukun, dan bermartabat.Kapolda Maluku di sela-sela kegiatan menegaskan kehadiran Polri senantiasa mendukung kehidupan beragama yang harmonis, toleran, serta saling menghormati antarumat beragama di Provinsi Maluku. "Kehadiran ini sejalan dengan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam momentum perayaan hari besar keagamaan," katanya.Dalam rangkaian Perayaan Natal Nasional tersebut, panitia Natal turut melaksanakan penyerahan bantuan kemanusiaan sebagai wujud kepedulian sosial. Salah satu bantuan yang diserahkan adalah satu unit mobil ambulans, yang secara simbolis diserahkan oleh Kapolda Maluku kepada pihak panitia Natal.Penyerahan bantuan ambulans merupakan bentuk nyata sinergi dan kepedulian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, serta menjadi simbol penguatan nilai kasih, solidaritas, dan pengabdian kepada sesama, sebagaimana semangat Natal itu sendiri.Kehadiran Kapolda Maluku dalam perayaan ini sekaligus menegaskan komitmen Polda Maluku dalam mengawal setiap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan, toleransi, dan kedamaian di tengah masyarakat Maluku yang majemuk. PNO-12
06 Jan 2026, 18:48 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
