Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Disposisi Sudah Terbit, Warga Mimika Masih Menanti Kepastian Ganti Rugi Tanah dari Pemkab
Papuanewsonline.com, Mimika — Sejumlah warga di Kabupaten
Mimika hingga akhir tahun 2025 masih menunggu kepastian pembayaran ganti rugi
tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepentingan
pembangunan fasilitas publik. Penantian panjang tersebut memunculkan keresahan,
terutama karena proses administrasi disebut telah berjalan dan bahkan telah
memperoleh disposisi dari pimpinan daerah.Tanah-tanah milik warga tersebut diketahui telah
dimanfaatkan pemerintah untuk berbagai kepentingan, mulai dari perkantoran
distrik hingga fasilitas pendidikan dan perpustakaan. Namun hingga kini, hak
pemilik tanah berupa pembayaran ganti rugi belum sepenuhnya direalisasikan oleh
pemerintah daerah.Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga nama warga
yang tanahnya telah mendapatkan disposisi dari Bupati Mimika. Mereka adalah
Paulus Pinimet atas penggunaan tanah untuk Kantor Distrik Kuala Kencana,
Theodurus Boyau atas tanah yang digunakan untuk Persekolahan SMP Negeri 8
Wania, serta Ice Naiwapa atas lahan yang dipakai untuk pembangunan Perpustakaan
Timika Indah.Salah satu pemilik tanah, Paulus Pinimet, mengungkapkan
bahwa sesuai informasi yang diterimanya, pembayaran ganti rugi seharusnya
dilakukan pada 25 November 2025. Namun hingga memasuki penghujung Desember,
belum ada kejelasan kapan pembayaran tersebut akan direalisasikan.Menurut Paulus, seluruh persyaratan administratif yang
diminta pemerintah telah dipenuhi sejak lama. Mulai dari dokumen kepemilikan
tanah, proses verifikasi, hingga disposisi internal di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika telah dilalui tanpa kendala berarti.“Kami sudah mengikuti semua prosedur yang diminta. Berkas
lengkap, proses sudah jalan, bahkan sudah ada disposisi. Tapi sampai sekarang
belum ada kepastian pembayaran,” ujar Paulus saat ditemui wartawan.Ia menuturkan bahwa penantian tersebut bukan hanya soal
materi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan
pemilik tanah. Tanah, menurutnya, memiliki nilai sosial dan historis yang tidak
bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Mimika.Upaya komunikasi dengan pihak pemerintah daerah pun, kata
Paulus, telah dilakukan berulang kali. Namun jawaban yang diterima masih
sebatas janji dan penjelasan normatif tanpa kejelasan waktu pembayaran.“Kami tidak menuntut lebih, kami hanya ingin hak kami
dipenuhi sesuai kesepakatan dan nilai tanah yang sudah ditentukan. Ini soal
keadilan,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika
belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi
tersebut. Belum diketahui apakah keterlambatan ini disebabkan oleh kendala
anggaran, administrasi, atau faktor lainnya.Kondisi ini menimbulkan perhatian di tengah masyarakat,
terutama karena pembangunan fasilitas publik seharusnya berjalan seiring dengan
pemenuhan hak-hak warga yang lahannya digunakan negara. Transparansi dan
kepastian hukum menjadi tuntutan yang terus disuarakan.Sejumlah warga menilai, keterlambatan pembayaran ganti rugi
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah jika
tidak segera diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya tata kelola
pengadaan tanah yang adil dan berkeadilan, khususnya di wilayah Papua yang
memiliki karakteristik sosial dan adat yang kuat dalam penguasaan tanah.Para pemilik tanah berharap, memasuki tahun anggaran
berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat segera merealisasikan pembayaran
ganti rugi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warganya dan
demi menjaga kepercayaan publik. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 13:58 WIT
Warga Suku Amungme Desak Kepastian Pembayaran Tanah di Mimika yang Tak Kunjung Tuntas
Papuabewsonline.com, Timika – Persoalan pembayaran tanah
milik warga Suku Amungme di Kabupaten Mimika kembali mencuat. Paulus Pinimet
menyatakan sikap dan menyuarakan keprihatinan atas belum adanya kepastian dari
pemerintah terkait rencana pembayaran tanah di tiga lokasi strategis yang saat
ini telah digunakan untuk fasilitas publik.Paulus menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah
menyampaikan rencana pembayaran tanah, namun hingga kini belum ada tindak
lanjut resmi yang dirasakan oleh pemilik hak ulayat. Kondisi tersebut dinilai
menimbulkan keresahan di kalangan warga yang telah lama menunggu kejelasan.Dalam keterangannya kepada jurnalis Papua News Online,
Paulus menyebutkan tiga lokasi yang menjadi pokok persoalan, yakni lahan
perpustakaan di kawasan Timika Indah, SMP Negeri 8 Timika, serta Kantor Distrik
Kuala Kencana. “Kami telah menunggu pembayaran ini sejak lama, tapi belum ada
kepastian dari pemerintah,” kata Paulus.Ia menegaskan bahwa pembayaran tanah bukan sekadar persoalan
administratif, melainkan menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah harus diwujudkan secara nyata agar tidak
menimbulkan ketidakpercayaan publik.Paulus juga mengingatkan adanya janji yang pernah
disampaikan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, terkait penyelesaian
pembayaran tanah tersebut. “Bupati JOHANES RETOB telah berjanji untuk membayar
tanah kami, tapi kami belum melihat hasilnya,” tambahnya.Lebih lanjut, Paulus menyampaikan bahwa penantian panjang
ini seharusnya segera diakhiri dengan langkah konkret dari pemerintah. Ia
berharap tidak ada lagi penundaan yang dapat memperpanjang persoalan dan
memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat. “Kami tidak ingin
ada lagi penundaan, kami ingin pembayaran ini segera dilakukan,” ujarnya.Hingga berita ini diturunkan, jurnalis Papua News Online
telah berupaya menghubungi pihak pemerintah daerah untuk memperoleh konfirmasi
dan penjelasan resmi terkait perkembangan pembayaran tanah tersebut. Namun,
belum ada tanggapan yang diberikan oleh pihak berwenang.Masyarakat Suku Amungme berharap pemerintah segera
memberikan kejelasan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran tanah secara adil
dan transparan. Papua News Online akan terus memantau perkembangan kasus ini
dan menyampaikan informasi terbaru kepada publik. Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Des 2025, 04:16 WIT
Perayaan Malam Tahun Baru 2026 Siap Diamankan Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku siap mengamankan perayaan malam tahun baru 2026 di Maluku. Demikian disampaikan Kasatgas Kamseltibcarlantas Operasi Lilin Salawaku 2025, AKBP Agus Joko Nugroho, S.H., S.I.K saat memimpin Apel Operasi Lilin, Senin, 29 Desember 2025.Apel yang dihadiri para Kasatgas dan seluruh personel gabungan tersebut merupakan bagian dari kesiapan pengamanan menjelang perayaan Tahun Baru 2026.Dalam arahannya, AKBP Agus Joko Nugroho menekankan pentingnya kesiapan fisik, kesehatan, serta kondisi kendaraan operasional yang akan digunakan selama pengamanan Tahun Baru.Ia juga menginstruksikan personel untuk terus memantau arus balik pasca perayaan Natal guna mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas.AKBP Agus juga meminta agar patroli ditingkatkan pada lokasi-lokasi keramaian, khususnya pusat perbelanjaan dan tempat wisata yang diperkirakan akan mengalami lonjakan pengunjung. Personel juga diminta melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pesta kembang api serta mengantisipasi titik-titik kerawanan yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat."Kami harapkan seluruh personel Operasi Lilin Salawaku 2025 dapat melaksanakan tugas dengan maksimal sehingga perayaan Tahun Baru dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif," pintanya. PNO-12
29 Des 2025, 22:44 WIT
Brimob Polda Sumut Bantu Bersihkan SMP Negeri 1 Tanjung Pura dari Genangan Lumpur Pasca Banjir
Papuanewsonline.com, Langkat - Pada hari Senin, 29 Desember 2025, Satuan Brigade Mobil (Brimob) Batalyon A Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembersihan pasca bencana banjir di wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu lokasi terdampak yang menjadi fokus utama kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Tanjung Pura, yang mengalami dampak cukup signifikan akibat genangan lumpur dan material sisa banjir.SMP Negeri 1 Tanjung Pura merupakan sekolah yang memiliki nilai sejarah tinggi, karena salah satu sekolah tertua dikabupaten langkat. Pada masa kolonial Belanda, sekolah ini merupakan lembaga pendidikan bagi kalangan bangsawan atau petinggi pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sekolah tersebut secara resmi ditarik dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1955 hingga saat ini, serta terus berperan penting dalam dunia pendidikan di Tanjung Pura.Kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh personel Brimob Polda Sumut telah memasuki hari kelima, dengan fokus membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, saluran air, serta fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan maksimal agar lingkungan sekolah kembali bersih, aman, dan layak digunakan. Direncanakan, dalam dua hari ke depan, SMP Negeri 1 Tanjung Pura sudah dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar, menyambut tahun ajaran baru.Bantuan dan keterlibatan Brimob Polda Sumut dalam kegiatan ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan pasca bencana. Kehadiran aparat kepolisian tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi pihak sekolah, para siswa, serta orang tua murid di wilayah Tanjung Pura.Melalui kegiatan tersebut, personel Brimob Polda Sumut menegaskan komitmen dan semangat pengabdian Polri, dengan menjunjung tinggi prinsip Polri siap membantu dan melayani masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam penanggulangan bencana serta dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
29 Des 2025, 22:32 WIT
Operasikan 29 Dapur Lapangan, Polri Jamin Kebutuhan Konsumsi Warga Terpenuhi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri mengoperasikan puluhan dapur lapangan untuk memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, saat ini Polri telah menyiapkan 29 dapur lapangan yang tersebar di tiga provinsi terdampak.“Untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan. Di Aceh 17 titik, di Sumatera Utara 7 titik, dan di Sumatera Barat 5 titik,” kata Kapolri.Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana yang digelar di Posko Terpadu Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/11/2025).Dapur lapangan tersebut berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan siap saji bagi warga terdampak, relawan, serta petugas gabungan yang bertugas di lokasi bencana.Keberadaan dapur lapangan dinilai sangat penting untuk menjaga ketahanan fisik dan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.Selain mengoperasikan dapur lapangan, Polri juga mendukung pelayanan kesehatan melalui pendirian posko kesehatan serta pengerahan personel guna mempercepat proses pemulihan sosial masyarakat di wilayah terdampak.Kapolri menegaskan, Polri akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian jumlah dapur lapangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. PNO-12
29 Des 2025, 22:22 WIT
Sinergi TNI–Polri Mimika Perkuat Pengamanan dan Pelayanan Publik Jelang Tahun Baru 2026
Papuanewsonline.com, Mimika – Personel TNI dari Kodim
1710/Mimika bersinergi bersama Polri melaksanakan kegiatan pengamanan dan
pelayanan kepada masyarakat menjelang pergantian Tahun Baru 2026. Kegiatan ini
berlangsung pada Senin (29/12/2025) sebagai upaya menciptakan situasi keamanan
dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman, tertib, dan kondusif.Komitmen pengamanan tersebut disampaikan Komandan Kodim
1710/Mimika, Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, S.I.P., yang menegaskan
kesiapan aparat dalam memastikan masyarakat dapat merayakan momen akhir tahun
dengan tenang dan aman.Pengamanan dilakukan sebagai bentuk dukungan TNI kepada
Polri, mengingat tingginya intensitas aktivitas masyarakat selama libur Natal
dan Tahun Baru. Personel gabungan ditempatkan di sejumlah titik strategis,
termasuk pos pengamanan dan pelayanan, guna memantau perkembangan situasi di
lapangan.Selain penjagaan statis, aparat TNI–Polri juga melaksanakan
patroli dialogis dan pemantauan rutin untuk mengantisipasi potensi gangguan
keamanan, kemacetan lalu lintas, serta kejadian menonjol lainnya yang dapat
mengganggu kenyamanan masyarakat.Dalam pelaksanaan tugasnya, personel di lapangan tidak hanya
fokus pada aspek pengamanan, tetapi juga memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat. Imbauan kamtibmas, pesan keselamatan diri dan keluarga, serta
ajakan untuk bersama-sama menjaga ketertiban disampaikan secara persuasif
kepada warga.Kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat diharapkan
mampu memberikan rasa aman sekaligus mendekatkan TNI–Polri dengan warga.
Pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam menjaga suasana perayaan tetap
damai dan terkendali.Sinergitas dan soliditas TNI–Polri yang terlihat di pos
pengamanan menjadi cerminan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan
daerah. Kerja sama lintas institusi ini juga menunjukkan kesiapan aparat dalam
menghadapi dinamika situasi akhir tahun.Melalui pengamanan dan pelayanan terpadu tersebut, aparat
berharap perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Mimika dapat
berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh ketertiban, serta meningkatkan
kepercayaan publik terhadap kinerja aparat keamanan. Penulis: JidEditor: GF
29 Des 2025, 18:16 WIT
Upacara Bendera Akhir Tahun di Lanud YKU Timika Berlangsung Khidmat dan Penuh Makna
Papuanewsonline.com, Mimika – TNI Angkatan Udara melalui
Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) Timika melaksanakan upacara bendera mingguan yang
sarat makna di penghujung tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung khidmat di
Lapangan Mako Lanud YKU, Papua Tengah, pada Senin (29/12/2025).Upacara dipimpin oleh Kepala Dinas Logistik (Kadislog) Lanud
YKU Timika, Mayor Kal I Gusti Bagus Wira Eka Putra, S.T., dan diikuti oleh
seluruh personel militer serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Lanud
YKU. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan penuh disiplin.Pelaksanaan upacara bendera di akhir tahun ini menjadi
momentum refleksi atas pelaksanaan tugas dan pengabdian sepanjang 2025.
Nilai-nilai nasionalisme, loyalitas, serta kedisiplinan prajurit kembali
diteguhkan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pertahanan negara.Suasana upacara berlangsung khidmat dan penuh penghormatan,
mencerminkan kesiapan mental dan profesionalisme personel Lanud YKU Timika.
Kekompakan barisan peserta upacara menunjukkan soliditas internal yang tetap
terjaga hingga akhir tahun.Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kadislog Lanud YKU
menekankan pentingnya menjaga semangat kebangsaan serta soliditas satuan,
meskipun berada di fase penutup tahun anggaran dan kalender kegiatan. Evaluasi
kinerja selama setahun juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan
kualitas pengabdian.Upacara bendera tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas
mingguan, tetapi juga sebagai wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan
bangsa serta komitmen kesetiaan prajurit TNI AU kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup rangkaian aktivitas
kedinasan Lanud YKU Timika sepanjang 2025. Semangat optimisme dan tekad untuk
terus berkontribusi secara maksimal ditanamkan sebagai bekal menghadapi
tantangan tugas di tahun mendatang.Dengan terselenggaranya upacara ini, Lanud YKU Timika
menegaskan kesiapan seluruh personelnya untuk menyongsong tahun 2026 dengan
semangat baru, profesionalisme yang semakin kuat, dan pengabdian yang
berkelanjutan bagi bangsa dan negara. Penulis: JidEditor: GF
29 Des 2025, 18:13 WIT
Indonesia Tegaskan Penolakan terhadap Wacana Fasilitas Logistik Militer China
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia secara
tegas menyatakan penolakan terhadap rencana China yang disebut-sebut ingin
membangun fasilitas logistik militer di wilayah Indonesia. Sikap tersebut
disampaikan sebagai respons atas laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika
Serikat (Pentagon) yang menyinggung kemungkinan Indonesia menjadi salah satu
lokasi yang dipertimbangkan Beijing.Dalam laporan tersebut, Pentagon menyoroti ambisi China
untuk memperluas jangkauan operasional militer global melalui pembangunan
jaringan fasilitas logistik di luar negeri. Langkah itu disebut bertujuan
mendukung kebutuhan operasional Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), baik angkatan
laut, udara, maupun darat.Pentagon menilai posisi strategis Indonesia berada di jalur
lintas laut internasional yang krusial bagi keamanan jalur perdagangan dan
energi kawasan Indo-Pasifik. Faktor geografis tersebut dianggap memiliki nilai
strategis dalam proyeksi kekuatan dan kepentingan global China di kawasan.Menanggapi laporan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan
tidak pernah memberikan ruang ataupun izin bagi pembangunan fasilitas logistik
maupun pangkalan militer asing di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa
Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta
memiliki ketentuan hukum nasional yang melarang keberadaan pangkalan militer
asing di dalam wilayah Indonesia.Pemerintah juga menegaskan bahwa kedaulatan dan keamanan
nasional merupakan prinsip yang tidak dapat dikompromikan dalam bentuk apa pun,
termasuk kerja sama pertahanan yang berpotensi melanggar batas-batas kedaulatan
negara.Dalam laporan Pentagon tersebut, selain Indonesia, beberapa
negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti Thailand,
Myanmar, Singapura, dan Pakistan juga disebut masuk dalam daftar negara yang
dipertimbangkan China sebagai lokasi pengembangan fasilitas logistik militer.Pemerintah Indonesia memastikan akan terus menjaga
konsistensi kebijakan luar negeri dan memperkuat posisi strategis nasional
tanpa terlibat dalam rivalitas militer negara-negara besar, sekaligus tetap
berkomitmen pada stabilitas dan perdamaian kawasan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
29 Des 2025, 18:05 WIT
Satgas Ops Lilin Salawaku Lakukan Pengawasan di Lokasi Wisata Kota Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Mengingat pentingnya keamanan masyarakat saat mengisi waktu libur Natal dan Tahun Baru, personel Subsatgas Preventif Pengamanan Tempat Keramaian Operasi Lilin Salawaku 2025 melaksanakan patroli pengamanan di lokasi wisata Santai Beach dan Pantai Namalatu, Minggu (28/12/2025).Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, mengatakan, patroli pengawasan dan pengamanan tempat-tempat keramaian rutin dilaksanakan mengingat tingginya intensitas kunjungan masyarakat, khususnya saat mengisi waktu libur.Selain melakukan pengamanan, personel juga mengingatkan setiap pengunjung agar terus meningkatkan kewaspadaan, memperhatikan keselamatan diri saat bertamasya dengan teman, kerabat atau keluarga.Masyarakat, kata Kombes Rositah, juga diminta untuk dapat menghubungi aparat kepolisian melalui layanan call center 110 apabila terjadi peristiwa yang berpotensi menggangu kamtibmas."Selain menerima laporan dan masukan dari warga, petugas juga mensosialisasikan call center 110 sebagai layanan pengaduan masyarakat kepada pihak Kepolisian. Masyarakat juga diajak untuk dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ungkapnya.Kombes Rositah mengungkapkan, pengamanan tempat-tempat keramaian merupakan bentuk kehadiran Polisi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap warga negara."Selama pengamanan dilakukan, tampak masyarakat menjalankan aktivitasnya dalam keadaan aman kondusif," ungkapnya. PNO-12
29 Des 2025, 14:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
