Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Pemkab Mimika Sambut Tahun 2026 dengan Doa dan Refleksi, Tanpa Perayaan Kembang Api
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
memilih menyambut pergantian Tahun 2025 ke Tahun 2026 dengan suasana sederhana,
penuh refleksi dan doa bersama, sebagai wujud empati terhadap masyarakat yang
tengah menghadapi berbagai musibah dan persoalan sosial di berbagai daerah.Dalam sambutannya pada malam pergantian tahun, Bupati Mimika
Johannes Rettob menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 bukanlah masa yang
mudah bagi masyarakat Mimika maupun bangsa Indonesia secara umum, namun
berbagai tantangan dapat dilalui berkat kebersamaan dan persatuan.Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum
tahun baru sebagai ruang perenungan atas perjalanan hidup, baik secara pribadi,
dalam keluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan beragama, serta
merefleksikan kontribusi nyata dalam membangun Kabupaten Mimika.Pada kesempatan tersebut, Bupati Mimika juga menyampaikan
duka cita mendalam atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di
Indonesia, termasuk Sumatera, Aceh, dan Sumatera Utara, yang menimbulkan korban
jiwa dan penderitaan bagi masyarakat terdampak.Sebagai bentuk empati dan solidaritas, Pemerintah Kabupaten
Mimika memutuskan untuk tidak menggelar pesta kembang api pada malam pergantian
tahun. Keputusan ini diambil sebagai ajakan moral agar masyarakat mengawali
tahun baru dengan kepekaan sosial dan rasa kepedulian terhadap sesama.Selain itu, Bupati Mimika menyinggung berbagai dinamika dan
isu sosial yang terjadi di daerah, seraya mengajak masyarakat untuk tidak mudah
terprovokasi oleh perbedaan pandangan maupun konflik yang berpotensi mengganggu
keharmonisan.Ia menegaskan bahwa Mimika merupakan rumah bersama bagi
seluruh masyarakat, sehingga nilai persaudaraan, toleransi, dan kedamaian harus
terus dijaga agar daerah ini tetap dikenal sebagai salah satu kabupaten yang
harmonis di Indonesia.Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada
seluruh elemen masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pedagang, guru, tenaga
kesehatan, Aparatur Sipil Negara, hingga TNI dan Polri, atas kontribusi mereka
dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah.Memasuki Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajak
seluruh masyarakat untuk terus bergandengan tangan mendukung program
pembangunan sesuai visi dan misi daerah, agar hasil pembangunan benar-benar
dirasakan hingga ke wilayah pedalaman. Penulis: BimEditor: GF
01 Jan 2026, 06:55 WIT
Helena Beanal Tuntut Kepastian Ganti Rugi Tanah Bundaran Petrosea, Soroti Sikap Pemkab Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Helena Beanal, tokoh perempuan
Amungme, hingga akhir Desember 2025 masih belum menerima pembayaran ganti rugi
atas tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan Bundaran Petrosea di
Kabupaten Mimika.Tanah tersebut diketahui memiliki sertifikat resmi dan
secara rutin dibayarkan pajaknya setiap tahun. Namun demikian, hingga kini
belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait realisasi
pembayaran ganti rugi yang menjadi hak pemilik tanah.Dalam keterangannya kepada Papua News Online, Helena Beanal
menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, tetapi
pemerintah daerah dinilai tidak memberikan respons yang jelas maupun tindak
lanjut atas tuntutan tersebut.Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar
administratif, melainkan menyangkut hak dasar Orang Asli Papua atas tanah adat
dan tanah bersertifikat yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa
penyelesaian yang adil.Kuasa hukum Helena Beanal, Jermias Marthinus Patty,
menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian dan
tengah menyiapkan gugatan perdata yang akan diajukan ke Pengadilan Kota Timika.Menurutnya, persoalan ganti rugi tanah Bundaran Petrosea
mencerminkan adanya dugaan ketidakberesan dalam birokrasi dinas terkait yang
berpotensi merugikan masyarakat pemilik hak atas tanah.Sebagai bentuk protes, Helena Beanal bersama warga Kampung
Kaugapu diketahui telah melakukan aksi blokade jalan di kawasan Bundaran
Petrosea pada tahun 2023 dan kembali dilakukan pada 2024 guna menuntut
pembayaran ganti rugi yang belum direalisasikan.Kuasa hukum lainnya, Bang Jerry, berharap Pemerintah
Kabupaten Mimika bersikap transparan dan adil dalam proses pembayaran ganti
rugi fasilitas umum dengan memperhatikan alas hak yang dimiliki, baik oleh
Helena Beanal maupun pihak PT Petrosea.Ia juga menyoroti adanya alokasi anggaran perubahan tahun
2025 sebesar Rp11 miliar dari total kebutuhan pembayaran sekitar Rp19 miliar,
yang dinilai seharusnya dapat menjadi dasar penyelesaian hak masyarakat secara
adil dan terbuka. Penulis: HendrikEditor: GF
31 Des 2025, 23:51 WIT
Ratusan OAP Masuk Korps Bhayangkara, Polri Dorong Pemerataan Personel Hingga Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia
merekrut sebanyak 331 Orang Asli Papua (OAP) menjadi anggota Polri sepanjang
tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat personel kepolisian di wilayah
luar Pulau Jawa.Rekrutmen tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan
personel yang masih belum merata di seluruh Indonesia, khususnya di daerah
dengan rasio polisi dan penduduk yang relatif tinggi. Saat ini, rasio nasional
anggota Polri berada pada angka 1 banding 606, yang berarti satu personel harus
melayani sekitar 606 warga.Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Irjen Anwar,
menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan anggota
kepolisian, terutama di wilayah non-Jawa, meskipun sejumlah Polda di Pulau Jawa
dinilai sudah relatif memadai.Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Polri terus melakukan
rekrutmen secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip BETAH, yakni
bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, guna memastikan proses seleksi
berjalan adil bagi seluruh peserta.Irjen Anwar menyampaikan bahwa proses seleksi dilakukan
secara terbuka dan diawasi oleh pengawasan internal maupun eksternal, termasuk
penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) akademik dan psikologi, serta
digitalisasi uji kesamaptaan jasmani yang hasilnya diumumkan secara langsung.Sepanjang tahun 2025, Polri merekrut total 6.919 personel
yang terdiri atas 350 taruna Akademi Kepolisian, 250 peserta Sekolah Inspektur
Polisi Sumber Sarjana, 5.363 Bintara, dan 1.006 Tamtama, dengan 331 di
antaranya berasal dari Orang Asli Papua.Rekrutmen OAP tersebut dipandang sebagai bentuk komitmen
institusi kepolisian untuk memberikan kesempatan yang setara dan merata bagi
seluruh warga negara, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di wilayah Papua dan
daerah luar Jawa lainnya.Meski demikian, Irjen Anwar mengakui masih terdapat kendala
dalam proses seleksi, mulai dari persoalan kesehatan, administrasi, hingga
upaya kecurangan yang dilakukan oleh peserta maupun pihak tertentu.Polri menegaskan tidak mentoleransi praktik kecurangan dalam
bentuk apa pun, baik yang dilakukan oleh peserta maupun pihak yang membantu,
dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang
menjanjikan kelulusan melalui cara tidak resmi. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:47 WIT
Satgas Yonif 408/Suhbrastha Borong Hasil Kebun Mama-Mama Papua di Nenggeagin
Papuanewsonline.com, Lanny Jaya – Kehangatan dan kebersamaan
terjalin di Kampung Nenggeagin, Distrik Nenggeagin, Kabupaten Lanny Jaya, Papua
Pegunungan, ketika prajurit TNI dari Satgas Yonif 408/Suhbrastha menunjukkan
kepedulian nyata kepada masyarakat setempat, Selasa (30/12/2025).Melalui Pos Tugas Kewilayahan Nenggeagin, Satgas Yonif
408/Sbh memborong seluruh hasil kebun yang dijajakan oleh mama-mama Papua,
sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian warga di wilayah pegunungan yang
memiliki keterbatasan akses pasar.Komandan Pos TK Nenggeagin, Kapten Inf Subur, menyampaikan
bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar berorientasi pada transaksi jual beli,
melainkan sebagai wujud penghargaan terhadap kerja keras masyarakat yang
menggantungkan hidup dari hasil kebun.Bagi warga Kampung Nenggeagin, hasil kebun merupakan sumber
utama pemenuhan kebutuhan keluarga. Kehadiran prajurit TNI yang membeli seluruh
hasil kebun memberikan rasa lega, sekaligus menghadirkan suasana aman dan penuh
keakraban di tengah aktivitas masyarakat.Interaksi berlangsung dalam suasana sederhana namun sarat
makna, ketika prajurit dan mama-mama Papua saling menyapa, duduk bersama, dan
berbagi cerita, mencerminkan hubungan yang terbangun atas dasar saling
menghormati dan kebersamaan.Kapten Inf Subur menegaskan bahwa kehadiran Satgas di
wilayah tersebut tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga
mendampingi masyarakat sebagai saudara, dengan harapan dapat membantu
meringankan beban ekonomi warga.Pendekatan kemanusiaan ini sejalan dengan arahan Panglima
Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si., yang
menekankan bahwa kehadiran TNI di Tanah Papua harus memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat setempat.Kegiatan sosial seperti pembelian hasil kebun warga
dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat,
serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di wilayah
pedalaman.Melalui aksi tersebut, Satgas Yonif 408/Sbh Pos TK
Nenggeagin kembali menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga stabilitas
keamanan, tetapi juga sebagai mitra sosial yang aktif mendukung kesejahteraan
masyarakat di pelosok Papua. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:46 WIT
Hak Ulayat Dipersoalkan, Plt Kadis Perumahan Mimika Diduga Abai Bayar Ganti Rugi Tanah Adat
Papuanewsonline.com, Mimika – Dugaan pengabaian hak
masyarakat adat kembali mencuat di Kabupaten Mimika setelah tanah adat yang
digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana
disebut belum dibayarkan ganti ruginya hingga kini.Masyarakat adat pemilik hak ulayat, Paulus Pinimet,
menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Mimika yang
dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran
atas tanah yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan.Menurut Paulus, lahan yang saat ini berdiri bangunan Kantor
Distrik Kuala Kencana merupakan tanah adat milik keluarganya, namun hingga
akhir tahun 2025 belum ada kejelasan terkait pembayaran ganti rugi.Ia mengungkapkan, dirinya telah berulang kali mencoba
menghubungi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Mimika, Apriyanti
Nuhuyanan, untuk meminta kejelasan, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang
pasti.“Saya sudah berkali-kali menghubungi mereka, tetapi selalu
diberi alasan yang tidak jelas dan tidak ada itikad baik untuk membayar hak
kami sebagai pemilik tanah adat,” kata Paulus Pinimet, Rabu (31/12/2025).Upaya konfirmasi juga dilakukan oleh Jurnalis Papua News
Online kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Plt Kadis Perumahan Apriyanti
Nuhuyanan, Yulianus Waramori, dan Ever Lukas Hindom, namun hingga berita ini
diturunkan belum ada satu pun yang memberikan tanggapan.Tidak adanya respons dari pejabat terkait tersebut
menimbulkan dugaan di tengah masyarakat bahwa pemerintah daerah sengaja
menutup-nutupi persoalan ganti rugi tanah adat yang belum diselesaikan.Paulus Pinimet mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten
Mimika dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya suku
Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah tersebut.“Apakah pemerintah kabupaten Mimika memiliki agenda
tersembunyi sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat Amungme dan Kamoro?”
ujar Paulus dengan nada kecewa.Ia menilai, sikap diam pemerintah justru memperdalam luka
dan ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap penyelenggara pemerintahan di
daerah.Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh masyarakat Mimika
lainnya yang menilai pemerintah daerah tidak serius dalam menyelesaikan
persoalan tanah adat yang telah lama menjadi sumber konflik.“Kami merasa diabaikan dan tidak dihargai. Tanah kami
dipakai untuk kepentingan pemerintah, tetapi hak kami sebagai pemilik tidak
dipenuhi,” tambah Paulus.Masyarakat adat berharap pemerintah daerah segera memberikan
klarifikasi terbuka dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kewajiban
pembayaran ganti rugi secara adil dan bermartabat.Papua News Online menyatakan akan terus memantau
perkembangan kasus ini serta mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika untuk
bertanggung jawab dan menghormati hak-hak masyarakat adat sesuai dengan prinsip
keadilan dan hukum yang berlaku.Penulis: HendrikEditor: GF
31 Des 2025, 21:35 WIT
Perayaan Natal Haria Sedunia, Kapolda Maluku: Perkuat Perdamaian dan Persaudaraan
Papuanewsonline.com, Malteng - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menyampaikan selamat merayakan Natal Haria Sedunia yang diselenggarakan di Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (28/12/2025).Ucapan tersebut disampaikan Kapolda Dadang Hartanto saat menghadiri perayaan Natal Haria Sedunia bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku. Di antaranya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ketua MPH Sinode GPM, dan pejabat beserta stakeholder lainnya."Kami mengucapkan selamat merayakan Natal sedunia bagi warga Haria," kata Kapolda di sela-sela kegiatan yang berlangsung penuh khidmat tersebut.Kapolda berharap perayaan Natal sedunia ini selain menjadi momen perjumpaan seluruh anak negeri Haria, juga sebagai wadah untuk terus merajut ikatan perdamaian dan memperkuat hubungan persaudaraan bagi sesama warga Haria maupun dengan masyarakat Maluku pada umumnya."Semoga perayaan Natal sedunia ini bisa menjadi wadah untuk memperkuat hubungan yang lebih harmonis, membawa perdamaian dan persaudaraan sebagaimana tema Natal tahun ini," harapnya.Perayaan Natal Haria Sedunia mengusung tema “Natal Kristus Menghadirkan Damai Sejahtera Bagi Manusia” dengan subtema “Melalui Natal Haria Sedunia Tahun 2025 Mempersatukan Keluarga Besar Leawaka Amapati Dalam Iman, Kasih dan Persaudaraan.”Kegiatan tersebut diawali dengan pengalungan syal oleh Nyong dan Nona Negeri Haria kepada Forkopimda Maluku dan Tamu Undangan. Kemudian dilanjutkan dengan iringan belang serta Tari Lenso yang dibawakan oleh anak-anak hingga pemuda-pemudi Negeri Haria.Perayaan Natal Haria Sedunia 2025 juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan hiburan, di antaranya tarian oleh Pemuda Leawaka Jayapura, Paduan Suara Rehoboth Ambon, Penyanyi Anak Negeri Haria Valen Hattu, serta artis Ambon Marvey Kaya.Ketua Pengurus Pusaka Haria, Ir. Arce Latupeirissa, dalam sambutannya menyampaikan, Perayaan Natal Haria Sedunia 2025 menjadi momentum perjumpaan bagi masyarakat Leawaka Amapati, khususnya di momen Natal pada penghujung tahun 2025.Sementara itu, Kepala Desa Haria, Nico Sahuleka, S.Pd, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Forkopimda Maluku serta seluruh anak cucu Leawaka Amapati yang hadir di Negeri Haria.Ketua MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, Pdt. S. I. Sapulette, mengajak seluruh jemaat untuk menjadikan Natal Haria Sedunia 2025 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk berbagi Damai Kristus dan Damai Natal di antara sesama serta seluruh umat beragama.Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya Natal Haria Sedunia 2025. Ia menegaskan, Natal Haria merupakan wujud pengingat agar masyarakat tidak melupakan asal-usul dan jati dirinya.Gubernur mengajak seluruh masyarakat Negeri Haria untuk terus merawat kedamaian antarumat beragama dalam rajutan hubungan pela gandong, serta memperkuat soliditas menuju Indonesia Emas 2045 sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. PNO-12
31 Des 2025, 17:54 WIT
Kapolda Hadiri Perayaan Natal Kristus Polda Maluku 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menghadiri Perayaan Natal Kristus Polda Maluku Tahun 2025 yang diselenggarakan di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Selasa (30/12/2025). Tahun ini, perayaan Natal yang berlangsung dalam suasana penuh sukacita, kebersamaan, dan kekhidmatan ini mengusung tema “Sukacita Kelahiran Yesus Kristus Memotivasi Polri dalam Melayani Masyarakat untuk Indonesia Maju".Perayaan Natal diharapkan menjadi momentum refleksi spiritual bagi seluruh personel Polri dan umat Kristiani di lingkungan Polda Maluku.Kapolda Maluku dalam sambutannya pertama-tama menyampaikan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru dapat terlaksana dengan aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Maluku. Keberhasilan tersebut, menurut Kapolda, merupakan hasil kerja keras, dedikasi, serta sinergi seluruh personel Polri bersama TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.“Atas nama pribadi dan selaku Kapolda Maluku, saya mengucapkan Selamat Hari Natal Tahun 2025 kepada seluruh personel Polda Maluku yang merayakan, serta Selamat Tahun Baru 2026 bagi seluruh keluarga besar Polda Maluku," ucapnya.Kapolda meminta agar perayaan Natal dapat dijadikan sebagai momentum untuk semakin meningkatkan iman Kristiani, sehingga bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih profesional, humanis, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Perayaan Natal bagi umat Kristiani di lingkungan Polda Maluku, kata Kapolda merupakan agenda keagamaan yang sangat penting. Meskipun pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir Desember akibat padatnya tugas pengamanan Ops Lilin Salawaku 2025, namun hal tersebut tidak mengurangi makna, nilai, dan esensi Natal itu sendiri.Kapolda juga memberikan apresiasi atas situasi kamtibmas selama perayaan Natal yang berlangsung aman, tertib, dan penuh toleransi. Umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah Natal dengan khidmat, sementara masyarakat lintas agama turut menunjukkan kedewasaan dan semangat kebersamaan dengan saling membantu menjaga keamanan dan ketertiban.“Kerukunan antarumat beragama yang terjaga dengan baik di Maluku merupakan anugerah Tuhan yang harus terus kita pelihara. Nilai toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan ini adalah modal besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan persatuan bangsa,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menekankan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan harus senantiasa dijaga, khususnya oleh Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kapolda juga mengingatkan tantangan kamtibmas ke depan semakin kompleks, mulai dari penyebaran isu provokatif, ujaran kebencian, berita hoaks, hingga potensi radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang kerap memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran. Untuk itu, Polri dituntut agar selalu siap, adaptif, dan responsif dalam menghadapi dinamika tersebut.“Saya mengajak seluruh personel Polda Maluku dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas, bijak dalam bermedia sosial, serta menyampaikan informasi yang menyejukkan dan membangun. Kepercayaan masyarakat kepada Polri harus terus kita jaga melalui kinerja yang profesional, transparan, dan berintegritas,” imbuhnya.Pada kesempatan itu, Kapolda juga memberikan beberapa penekanan penting, di antaranya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal Maluku, memelihara stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif, memperkuat semangat toleransi dan dialog, meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika situasi keamanan, serta mempererat sinergitas TNI-Polri dan seluruh instansi terkait.Ia berharap seluruh personel Polda Maluku mampu merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan tugas Polri Presisi yang berlandaskan integritas, kepedulian, dan pelayanan tulus kepada masyarakat.“Semoga perayaan Natal ini membawa damai sejahtera, meneguhkan iman, serta memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat Maluku,” tutup Kapolda.Perayaan Natal tersebut turut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, para Pejabat Utama Polda Maluku, pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, Staf Ahli Gubernur Provinsi Maluku, unsur TNI, DPRD Provinsi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Bakamla Zona Maritim Timur, BNNP Maluku, Basarnas Ambon, serta para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. PNO-12
31 Des 2025, 17:14 WIT
Propam Polda Maluku Menindaklanjuti Laporan Divpropam Mabes Atas Kasus Brigadir HS
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memastikan bahwa laporan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan salah satu anggotanya akan ditangani sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. menjelaskan bahwa benar Kasus Dugaan Perselingkuhan Brigadir HS telah dilaporkan oleh pelapor melalui Aplikasi Dumas Presisi (Dumasan) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.“Laporan tersebut telah masuk melalui Aplikasi Dumasan dan ditangani oleh Divpropam Mabes Polri. Selanjutnya, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2025, Divpropam Mabes Polri secara resmi melimpahkan penanganan perkara ini kepada Bidang Propam Polda Maluku,” ujar Kabidhumas Polda Maluku dalam keterangan resminya, Rabu (31/12/2025).Kabidhumas menegaskan, setelah menerima pelimpahan kewenangan dari Mabes Polri, Propam Polda Maluku langsung menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.“Saat ini Propam Polda Maluku telah melakukan langkah awal berupa penelitian terhadap laporan serta pemanggilan terhadap terduga pelanggar, Brigadir HS, untuk dilakukan klarifikasi,” jelasnya.Ia menambahkan, seluruh proses penanganan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, serta mengedepankan prinsip presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah.“Setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditangani secara serius. Polda Maluku berkomitmen menjaga integritas institusi dan memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kombes Rositah.Kombes Rositah juga mengimbau masyarakat untuk tetap mempercayakan proses penanganan laporan kepada mekanisme internal Polri dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.“Polda Maluku terbuka terhadap pengawasan publik dan menjamin bahwa penanganan perkara ini berjalan sesuai prosedur. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan kepada publik secara proporsional,” tutupnya. PNO-12
31 Des 2025, 16:59 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 1.031 Jajaran Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 1.031 anggota Polda Maluku dan Polres/ta jajaran dinaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi pada periode 1 Januari 2026.Ribuan personel Polri yang dinaikan pangkat terdiri dari Polda Maluku sejumlah 423 orang. Di antaranya, 12 Perwira Menengah (Pamen), 61 Perwira Pertama (Pama), 297 Bintara, dan 53 Tamtama.Untuk Polres/ta jajaran, personel Polri yang dinaikan pangkat berjumlah 608 orang. Terdiri dari 4 Pamen, 66 Pama, dan 538 Bintara.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si saat memimpin Upacara Kenaikan Pangkat di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Rabu (31/12/2026), menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang naik pangkat periode 1 Januari 2026.Kapolda mengingatkan, kenaikan pangkat bukanlah hak setiap anggota pada periode tertentu. Kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan institusi kepada personel maupun ASN Polda Maluku yang dianggap atau dinilai layak atas dedikasi dan kinerja pengabdian yang sudah diberikan kepada institusi, bangsa dan negara.Seluruh personel diingatkan, tantangan tugas Polri ke depan semakin berat. Olehnya itu dengan pangkat yang baru satu tingkat lebih tinggi, maka tanggung jawab yang diemban semakin bertambah. Dengan adanya peningkatan tersebut, setiap personel harus terus berlatih dan belajar untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan pangkat yang baru di lapangan.Seluruh personel Polda Maluku diingatkan terkait intensitas kejahatan dengan berbagai modus yang semakin meningkat. Begitu juga kejahatan konvensional akan terus terjadi di masa yang akan datang. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terkait penegakan hukum terus meningkat. "Olehnya itu dibutuhkan kesiapan dan kemampuan kita untuk menjawab semua itu, sebab kehadiran kita Polisi di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan dengan cepat saat mereka membutuhkan kehadiran kita," tegasnya.Pada momen kenaikan pangkat tersebut, Kapolda berharap dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengintrospeksi diri dalam menjalankan tugas secara profesional, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat."Mari kita terus meningkatkan kemampuan diri kita untuk berbuat baik sebab tugas Polisi adalah tugas yang mulia, dan ketika tugas itu dapat kita lakukan dengan profesional dan ikhlas maka akan menjadi jalan ibadah bagi kita semua yang akan kita tuai di dunia dan di akhirat nanti," pungkasanya.Untuk diketahui, personel Polri yang naik pangkat periode 1 Januari 2026 berjumlah 1.031 orang. Diantaranya: AKBP KE KOMBES POL: 1 PERS POLDAKOMPOL KE AKBP: 7 (REGULER 3, PENGABDIAN 4) POLDA 6, POLRES 1ΑΚΡ ΚΕ ΚOMPOL: 8 (REGULER 7, PENGABDIAN 1) POLDA 5 PERS POLRES 3 PERS.IPTU KE AKP: 52 PERS (POLDA 20 PERS, POLRES 32 PERS)IPDA KE IPTU: 75 PERS (POLDA 41 PERS, POLRES 34 PERS)AIPDA KE AIPTU: 188 PERS (POLDA 64 PERS, POLRES 124 PERS)BRIPKA KE AIPDA: 358 PERS (POLDA 152 PERS, POLRES 206 PERS)BRIGADIR KE BRIPKA: 53 PERS (POLDA 16 PERS, POLRES 37 PERS)BRIPTU KE BRIGADIR: 131 PERS (POLDA 31 PERS, POLRES 100 PERS)BRIPDA KE BRIPTU: 105 PERS (POLDA 34 PERS, POLRES 71 PERS)BHARAKA KE ABRIPDA: 38 PERS POLDABHARATU KE BHARAKA: 15 PERS POLDASebelumnya, Polda Maluku juga menaikan pangkat PNS Polri periode 1 Oktober 2025 berjumlah 16 personel, 1 diantaranya berasal dari Polres. Di antaranya;PENATA ΚΕ ΡΕΝΑΤΑ TK I: 2 PERS POLDAPENDA KE PENDA TK I: 6 PERS POLDAPENGATUR TK KE PENDA: 6 PERS POLDAPENGATUR KE PENGATUR TKI: 1 PERS POLRESPENGDA TK I KE PENGATUR: 1 PERS POLDAUpacara kenaikan pangkat turut dihadiri Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H dan seluruh pejabat utama Polda Maluku beserta pengurus Bhayangkari Daerah Maluku. PNO-12
31 Des 2025, 16:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
