Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kapolda Maluku Melayat Ke Rumah Ketua PP Polri Maluku Yang Meninggal Dunia
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotharia Latif melayat Almarhum AKBP (Purn) John Maitimu, Ketua PP Polri Polda Maluku yang meninggal dunia di Farmasi Kudamati, Kota Ambon, Rabu (6/9/2023).Saat melayat, Kapolda didampingi Karo Ops, Plh Direktur Tahti, Kapolresta Ambon dan Pengurus PP Polri Polda Maluku. Almarhum John Maitimu tutup usia karena sakit. Setibanya di rumah duka, Kapolda Maluku memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhum. Ia juga menemui keluarga Almarhum untuk menyampaikan bela sungkawa yang mendalam."Saya atas nama Kapolda Maluku menyampaikan turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Almarhum oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Kapolda.Kapolda juga mendoakan semoga amal ibadah Almarhum dalam pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa."Semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Tuhan Sang Pencipta," ungkapnya.PNO-11
07 Sep 2023, 18:38 WIT
Demi Kelancaran Dan Keamanan KTT Ke-43,Polri Gelar Operasi Tribrata 2023
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri secara penuh melakukan pengamanan pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023. Untuk mengamankan agar KTT ASEAN berjalan lancar dan aman, Polri menggelar Operasi Tribrata Jaya 2023.Kasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2023 Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pengamanan dilakukan tak hanya di darat, melainkan pengamanan di udara. Hal ini dilakukan oleh Satgas Tindak yang di bawahnya ada Subsatgas Anti Drone."Polri membentuk Satgas Tindak yang di bawahnya ada Subsatgas Anti Drone guna mengamankan pergelaran KTT ASEAN melalui udara," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/9/2023).Ramadhan menjelaskan, Subsatgas Anti Drone mempunyai tugas mengamankan ruang udara dari drone-drone liar yang terbang di seputaran area pengamanan atau venue kegiatan KTT ASEAN."Subsatgas dan alat-alat yang digunakan sudah kita terapkan dalam pengamanan KTT G20 di Bali, maupun agenda nasional dan internasional lainnya," katanya.Adapun teknis kerja Subsatgas Anti Drone ini yakni memantau pergerakan apabila ada drone yang terbang di area pengamanan dan venue KTT ASEAN, dalam radius sekitar 3 kilometer.Jika nanti ada drone terdeteksi mendekat dalam radius yang sudah ditentukan, tim Subsatgas Anti Drone akan memutus sinyal remote ke drone."Tapi jika terus semakin mendekat maka terpaksa akan ditindak dan diturunkan dengan memutus sinyal GPS," katanya.Pada hari pertama pengamanan, Ramadhan menuturkan ada 3-4 drone yang terpantau terbang mendekati radius pengamanan. Namun, drone tersebut masih dimonitoring karena tak terbang lebih mendekat ke area pengamanan."Kalau hari kedua ini belum termonitor adanya drone liar terbang di sekitaran area pengamanan," ujarnya.Lebih lanjut, Ramadhan menuturkan, Subsatgas Anti Drone Polri ini mengamankan area ring 3 dan 4 KTT ASEAN. Sementara area ring 1 dan 2 sudah diback up Paspampres dan TNI AU."Sebelum melaksanakan penugasan kita berkoordinasi dengan Paspampres dan TNI AU yang menggunakan tim anti drone dalam pengamanan KTT ASEAN. Ring 1 dan 2 diback up rekan-rekan TNI kemudian ring 3 dan 4 diback up kami Brimob," ujarnya.PNO-11
07 Sep 2023, 18:27 WIT
Kapolri Lakukan Analisa Serta Evaluasi Pengamanan KTT Asean
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kunjungi dan melakukan analisa serta evaluasi pengamanan KTT Asean di Posko Command Center Polri di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Rabu (6/9/2023).Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Achmad Ramadhan mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dalam analisa dan evaluasi tersebut. "Dalam rapat tadi, Kapolri melakukan pengecekan situasi pengamanan KTT Asean. Dimana, Kaposko Operasi Tribrata Jaya 2023, Kombes Pol Marsudianto menyampaikan situasi terkini pengamanan KTT Asean," katanya di Posko Command Center.Ramadhan juga menyampaikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga membahas terkait, rekayasa lalulintas yang akan diterapkan setiap hari secara dinamis dan situasional."Tadi juga dibahas soal rencana penetapan rekayasa lalulintas yang akan diterapkan pada hari ini mulai pukul 16:00 WIB hingga pukul 22:00 WIB," ungkapnya.Ramadhan juga menyampaikan, dalam kegiatan itu Kapolri menyampaikan terkait rekayasa pengalihan arus diprediksi akan menimbulkan kepadatan. Jalur-jalur yang akan ditutup agar diinformasikan lebih awal ke masyarakat terutama memberikan informasi jalur alternatif. "Kami akan menempatkan anggota di jalur-jalur itu, untuk membantu mengarahkan masyarakat ke jalur-jalur alternatif dan memberikan layanan informasi" katanya."Ini penting, karena masyarakat harus paham betul situasi dan kondisinya. Apabila sosialisasi dan bantuan petugas di lapangan kurang, maka akan dilakukan penebalan dan diinformasikan secara berulang" sambungnya.Untuk itu, kata Ramadhan, Kapolri meminta penyampaian komunikasi kepada masyarakat terkait rekayasa lalulintas berupa pengalihan arus agar disampaikan berulang berulang."Sampaikan informasi tersebut melalui media massa dan media sosial. Karena masyarakat dapat akses informasi, maka penyampaian informasi melalui semua kanal media adalah hal yang menjadi penting," jelasnya.Tak hanya itu Kapolri juga membahas terkait rencana pengamanan Gala Dinner yang akan diadakan di Senayan, Jakarta Selatan."Dibahas juga soal rencana persiapan akan diadakannya Malam Gala Dinner para Delegasi atau peserta KTT Asean di Senayan," ujarnya"Kapolri menegaskan, karena ini menyangkut kegiatan masyarakat, kita harus memastikan bahwa kegiatan gala dinner ini berjalan dengan aman dannkondusif," sambungnya."Intinya, Pak Kapolri berpesan yang terpenting adalah keberadaan personel Polri ditengah tengah masyarakat dan berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI serta seluruh stakeholder di lapangan," tandasnya.PNO-11
07 Sep 2023, 18:17 WIT
Pengurus GOW Periode 2023-2028 Resmi Dikukuhkan,Ketua Umum Kowani Bersama Jajaran Turut Hadir
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Pengurus Gabungan Organisasi Wanita(GOW) Periode Tahun 2023-2028 dikukuhkan di KSL Grand Ballroom Biak, Senin (04/09/2023) kemarin.Pengukuhan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra, SE.,M.BA juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr. Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dan jajaran pengurus pusat lainnya. Dikukuhkan sebagai Ketua Umum GOW Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2023 - 2028, Ny. Susanna Mansnembra Karubuy, Ketua I Ny. Nawang Damianus, SH, Ketua II Ny. Imelda Mansnembra Wospakrik, S.Pd , lalu Ketua II Ny. Susan Ondy Wonatorey, SH. Sementara posisi Sekretaris I Ny. Lis Yeni Sroyer Wabiser, S.IP dan Sekretaris II Ny. Kristina Arum, S.Sos, sedangkan untuk posisi Bendahara I oleh Ny. Patipeiruhu Selfianan Marice, SE dan Bendahara II dipercayakan kepada Ny. Susana K. Wambon Parisba. Sedangkan untuk posisi pelindung melekat pada Bupati Biak Numfor, lalu posisi penasehat dipercayakan kepada Ny. Ruth Naomi Naap Rumkabu, S.Pd dan Eva Frans Yohanes Purba. Wakil Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa "Saya percaya bahwa rangkaian kegiatan yang kita lakukan saat ini menjadi salah satu bagian komitmen bersama untuk terus memberikan karya-karya terbaik bagi kemajuan Kabupaten Biak Numfor”.“Semoga melalui momentum pengukuhan kepengurusan yang baru ini akan menjadi spirit dan sarana untuk menentukan langkah dan masa depan bagi gabungan organisasi wanita dalam mengoptimalkan lagi perannya di Kabupaten Biak Numfor," ucapnyaWabup berharap gabungan organisasi wanita di Kabupaten biak Numfor ke depannya dapat lebih kreatif, inovatif dan secara terus-menerus ikut memajukan semua organisasi perempuan serta ikut memberikan kontribusi positif secara aktif. "Saya juga minta agar gabungan organisasi wanita ke depannya lebih jeli dalam melihat peluang, melakukan program kerja yang memiliki daya dukung bagi upaya pemberdayaan perempuan serta terus meningkatkan keterlibatannya di berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat," harapnyaSelain itu Wabup juga berharap agar program kerja yang dijalankan melalui berbagai organisasi perempuan mampu berjalan beriringan dan saling mendukung secara sinergis dengan program kerja pemerintah, termasuk berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk membantu membangkitkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor.Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus penasehat GOW Kabupaten Biak Numfor, Ny. Ruth Naomi Naap Rumkabu, S.Pd berharap pengurus GOW Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi bersama untuk meningkatkan peran wanita guna mendukung visi misi Bupati Biak Numfor yakni, religius, berkarakter, dan berbudaya. "Saya berharap ketua dan Para pengurus GOW yang baru dapat menjalankan roda organisasi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ADRT serta dapat memberdayakan organisasi melalui peningkatan kemampuan serta kapasitas anggotanya," imbuhnyaDikatakan pula bahwa, GOW Biak diharapkan dapat segera menyusun program kerja yang diharapkan mampu mengatasi persoalan prioritas kaum perempuan yang ada di Biak, sehingga perlahan dapat menjadi bagian terdepan dalam memajukan Kabupaten biak Numfor. "Semoga pelantikan Pengurus GOW di hari ini menjadi momentum kebangkitan organisasi wanita di Biak untuk terus maju, berkembang, dan amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjadi teladan bagi seluruh wanita di Kabupaten Biak Numfor," tandasnyaDi lain pihak, ketua umum kongres wanita Indonesia (Kowani) dalam kesempatannya juga menyampaikan selamat kepada ketua dan pengurus gabungan organisasi wanita yang baru saja dilantik oleh wakil bupati Kabupaten biak numfor periode 2023-2028. Ia juga berharap pengurus yang terpilih dapat mengemban tugas dan perannya dengan penuh tanggung jawab, serta menjadikan GOW sebagai wadah organisasi perempuan yang terus berdedikasi meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan penuh antusias, semangat, dan pantang menyerah tentunya dengan tulus dan kerja yang cerdas. Selain dihadiri Plt Sekda Biak Numfor, Forkopimda, para ketua organisasi wanita Biak Numfor serta pimpinan OPD terkait, dari pengurus pusat juga Sekjen Kowani, Bendahara umum Kowani, Ketua Koordinator Bidang Organisasi Keanggotaan dan Bidang Humas serta Ketua Bidang Humas Kowani.PNO-11
07 Sep 2023, 07:02 WIT
Gelar Pertemuan Dan Deklarasi, Warga Pelita Jaya Sepakat Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Seram - Warga Dusun Pelita Jaya, Negeri Eti, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Kesepakatan tersebut diambil seluruh komponen masyarakat Pelita Jaya saat digelarnya pertemuan dan deklarasi menjaga kamtibmas di Rumah Kepala Dusun Pelita Jaya, Imran Ode, Selasa (5/9/2023).Kesepakatan menjaga kamtibmas disetujui tokoh agama dan tokoh masyarakat, menyusul maraknya isu provokatif yang gencar dimainkan orang tak bertanggung jawab.Saat ini, warga dusun Pelita Jaya juga sementara terlibat permasalahan dengan perusahaan pisang abaka, PT. Spice Island Maluku (SIM). Perusahaan itu diduga melakukan penyerobotan lahan.Dalam pertemuan itu, Kepala Dusun Pelita Jaya dan tokoh masyarakat Maarup Tomia, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.Kepala dusun mengaku saat ini masyarakat Pelita Jaya masih menghadapi permasalahan sehubungan dengan adanya pembangunan perkebunan pisang abaka oleh PT. Spice Islands Maluku di wilayah Petuanan Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB.Ia meminta pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi masuknya perusahaan itu yang telah meresahkan masyarakat Desa Eti Petuanan yakni Dusun Pulau Osi, Dusun Pelita Jaya dan Dusun Resetlement Pulau Osi. Sebab, PT SIM secara sepihak telah melakukan penyerobotan untuk menggusur lahan-lahan kebun milik warga di tiga dusun tersebut. Selain tanpa melalui sosialisasi terlebih dahulu oleh tim teknis Pemerintah Daerah SBB atau pihak perusahan kepada masyarakat sekitar, aktifitas perkebunan pisang abaka juga sudah sangat merugikan dan meresahkan, karena memunculkan berbagai problem di lapangan.Menurut mereka, dengan berkedok tanah adat, atau marga tertentu, mereka telah melakukan perjanjian dengan PT SIM untuk pembukaan lahan perkebunan pisang abaka sebagaimana surat yang disampaikan kepada tiga Kepala Dusun tersebut tertanggal 12 Mei 2022. Hal ini menunjukan bahwa marga tertentu atas nama tanah adat telah menguasai lahan milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan. "Patut diduga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga bisa jadi terdapat unsur mafia tanah dalam hal ini," katanya.Masyarakat Pelita Jaya, Pulau Osi, dan Resetlement Pulau Osi berharap agar perkebunan itu dipindahkan ke areal penggunaan lainnya yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SBB melalui kegiatan koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, terutama Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional."Kami merasa tidak adil karena pengakuan sepihak dari yang mengaku mempunyai tanah adat pada lokasi bekas Hak Barat seperti erpacht dimasukan sebagai Tanah Adat mereka," katanya.Warga juga meminta Pemerintah Kabupaten SBB segera inventarisasi Peta Lokasi Tanah - Tanah Bekas Hak Barat ( Bekas Erpacht) Kabupaten SBB. Ini untuk mencegah mafia tanah adat, karena kenyataannya bekas erpacht yang kini telah dikuasai masyarakat juga diklaim oleh orang-orang yang mengaku memiliki dan menguasai tanah adat. Mereka tidak mengakui produk-produk BPN RI."Kami minta pengacara negara atau pemerintah dalam hal ini Kejaksaan mengadakan penelitian di lapangan, bahwa apa sebenarnya yang terjadi di balik pengakuan tanah adat yang sebenarnya berada di wilayah petuanan Desa Eti dan siapa tahu mungkin dikendalikan oleh mafia tanah adat," pintanya.Pihak Polres SBB, juga diharapkan dapat mengambil langkah tegas atas bukti pelanggaran kesepakatan tersebut. Ini agar tidak mengecewakan masyarakat Desa Eti dan Petuanan serta para pemilik lahan. Menurut mereka, pada tanggal 20 Juli 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten SBB juga mengadakan mediasi para pihak yang dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Andi Candra As’aduddin, dengan para perwakilan PT. SIM, masyarakat Dusun Pulau Osi, Pelita Jaya, Resetlement Pulau Osi dan Perwakilan dari Pemerintah Desa Eti serta Perwakilan BPD Eti. Pertemuan dilaksanakan secara persuasive di ruang pertemuan Bupati, Kantor Bupati SBB. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan bersama yakni PT. SIM mengehentikan operasi di wilayah objek tanah yang disengketakan sambil para pihak untuk mendudukan objektifitas keberadaan tanah dimaksud. "Pada prinsipnya kami menginginkan ada penyelesaian masalah secara prosedural, tentu memenuhi kaidah hukum dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya sehingga terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat," kata Imran.Pemerintah juga diminta berperan aktif dan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di daerah ini dan hadir selalu bersama masyarakat untuk memastikan hak-hak mereka dapat terpenuhi. "Ini agar tercipta rasa aman dan nyaman serta masyarakat juga dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya," pungkasnya.PNO-11
06 Sep 2023, 21:16 WIT
Polri Laksanakan Seleksi Dikbangpimti 2024,SSDM Serta Luncurkan Layanan Lapor bang
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memulai pelaksanaan seleksi Pendidikan Pengembangan Pimpinan Tinggi (Dikbangpimti) 2024. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri meluncurkan hot line pelayanan Polri dan juga laporan dumas melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter "Laporbang" untuk mempermudah para peserta seleksi yang akan mengikuti sekolah calon jenderal ini.Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo menegaskan setiap proses seleksi baik itu rekrutmen anggota Polri dan para anggota yang mengikuti sekolah, SSDM Polri selalu menggunakan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis). Oleh karena itu, untuk memudahkan para peserta seleksi yang mengikuti Dikbangti baik itu Sespimti Polri Dikreg ke-33, PPRA LXVI dan LXVII Lemhanas RI serta PKN TK-I LAN RI T.A. 2024, Polri membuat terobosan layanan yang mengadopsi teknologi digital."Untuk meningkatkan pelayanan, maka terobosan SSDM untuk peningkatan pelayanan anggota Polri selain sudah ada aplikasi Si SDM (Sistem Informasi SDM), maka diperkuat dengan adanya medsos "Laporbang" dan juga hot line whatsapp di 0822-1058-2753," kata Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya," Selasa (5/9/2023). Mantan Kadiv Humas Polri ini menjelaskan tujuan pelayanan dumas melalui medsos "Laporbang" dan juga hot line di 0822-1058-2753, agar terjadi komunikasi dua arah terkait seputaran seleksi. "Bagi peserta baik dari satker yang ada di Mabes dan Polda yang mengalami kendala selama pendaftaran atau dalam sistem seleksi bisa menghubungi nomor WhatsApp dan media sosial ini. Tentunya kami akan menjaga privasi peserta seleksi yang menggunakan pelayanan dari SSDM untuk menghindari adanya pelanggaran dan penyimpangan," tandasnya.Selain itu kata Dedi, untuk mengawali pelaksanaan seleksi Dikbangpimti 2024 telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas seleksi Prodik Sespimti Polri Dikreg ke-33, PPRA LXVI dan LXVII Lemhanas RI serta PKN TK-I LAN RI T.A. 2024 di Gedung Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri pada Senin (4/9) kemarin. Para peserta yang hadir yakni pejabat utama SSDM Polri, pengawas internal dan eksternal di tingkat pusat dan daerah dan peserta Dikbangpimti di Satker Mabes Polri dan Polda jajaran baik yang hadir langsung maupun mengikuti secara daring.Pada kesempatan itu, dirinya menekankan kepada seluruh panitia Dikbangpimti 2024 untuk mewujudkan seleksi yang BETAH. "Seluruh panitia seleksi harus mewujudkan prinsip BETAH, kita juga melibatkan pengawas dari internal dan eksternal untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan oleh panitia maupun peserta seleksi," tegasnya.PNO-11
06 Sep 2023, 11:43 WIT
Ketua GPI Klasis Mimika : Mari Kita Merajut Kasih, Merawat Persaudaraan, Membangun Mimika
Papuanewsonline.com, MIMIKA
- Ketua GPI Klasis Mimika, Pendeta Ferdinans C. Hukubun mengucakan terima kasih kepada Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito
atas pengabdiannya di kabupaten Mimika. Doa
kami, Santo Pelindung pribadi, keluarga dan Tuhan Allah memberkati Bapak di tempat
tugas baru dan memberi prestasi dalam karir dan promosi jabatan bagi Bapak
Valent. Tuhan juga memberkati keluarga yang selalu memberikan spirit dan
dukungan bagi Bapak mantan Pj Bupati Mimika. “Sebagai Tokoh Agama sy mengucapkan
selamat atas diaktifkannya kembali Bapak Eltinus Omaleng sebagai Bupati Mimika. Kiranya Tuhan
memberikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas
pengabdian sebagai Bupati Mimika, serta Tuhan memberikan hikmat dalam
pengambilan keputusan yang sulit,” harapnya. Pendeta Ferry juga mengajak semua
masyarakat di kabupaten Mimika mendukung Pemerintah, TNI dan Polri untuk menjalankan pembangunan di kabupaten
Mimika. Sebagaimana Visi dan misi untuk mewujudkan Mimika yang cerdas, aman, damai
dan sejahtera dapat terwujud dalam pembangunan yang nyata melalui program-program
kerja. “Sy menganjurkan kita sebagai
masyarakat stop bersungut-sungut, namun jawablah sungut tersebut dengan kerja yang
sungguh-sungguh. Mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita dalam menjalankan roda
pembanguna. Mari kita merajut kasih, merawat persaudaraan, membangun Mimika dalam
semangat Eme Neme Yaware. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat bagi kehidupan kita
semua diatas Tanah Amungsa, Bumi Kamoro, Mimika Wee. Tuhan memberkati kita
semua. (Redaksi)
04 Sep 2023, 10:59 WIT
Fahri Bachmid Berikan Pandangan Akademik Menjelang Pemilu 2024
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. memberikan pandangan akademik bahwa kebutuhan ketatanegaraan menjelang Pemilu 2024 mendatang adalah bagaimana merumuskan pranata proses peralihan kekuasaan eksekutif secara tertib, damai, dan bermartabat dalam lingkungan jabatan kepresidenan RI pasca Pemilu 2024 mendatang dengan merumuskan sebuah Undang-Undang Transisi Kepresidenan,Fahri Bachmid menyampaikan pandangan tersebut sebagai narasumber dalam Diskusi Publik Bertema Harkat, Martabat & Keselamatan Seorang Mantan Presiden di Bakoel Koffie-Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/9).dalam kegiatan tersebut, selain Fahri Bachmid, panitia menghadirkan cendikiawan serta pengamat politik Drs. Rocky Gerung, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, S.H., LL.M.,Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago, S.I.P., M.I.P., dan dimoderatori oleh Titi Anggraini, S.H., M.H. Ahli Kepemiluan dan Demokrasi,Fahri Bachmid berpendapat bahwa pentingnya transfer kekuasaan secara damai di negara demokrasi terbesar seperti Indonesia, olehnya itu menjadi penting dan urgent untuk mendorong peralihan kekuasaan eksekutif secara tertib sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan/atau pelantikan Presiden yang baru terpilih, prinsip dasarnya adalah Kepentingan nasional mensyaratkan agar peralihan jabatan Presiden tersebut dilakukan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan demikian potensi gangguan dalam bentuk apa pun yang disebabkan oleh pengalihan kekuasaan eksekutif serta berimplikasi pada timbulnya instabilitas sosial politik yang pada hakikatnya dapat merugikan kepentingan nasional, baik pada aspek keamanan maupun kesejahteraan, untuk itu pembahasan RUU ini menjadi penting, untuk memastikan agar pola pengaturan serta institusionalisasi yang "manageable"agar secara fungsional dapat mereduksi berbagai gangguan yang mungkin timbul pada proses peralihan kekuasaan eksekutif tersebut, sehingga peralihan terjadi secara tertib dalam jabatan Presiden, pengaturan hukum transisi presiden secara doktriner diorientasikan agar proses di mana presiden terpilih secara konstitusional bersiap untuk mengambil alih administrasi pemerintahan dari presiden yang sedang menjabat, kelihatannya kebutuhan hukum berupa Undang-Undang Transisi Presiden sebagai alat untuk mengatur mekanisme serta memfasilitasi transisi kekuasaan yang tertib dan damai, sekaligus mengatur aspek-aspek teknis lainya seperti layanan dan fasilitas transisi presiden yang disediakan oleh negara pada kantor sekretariat negaraFahri Bachmid menilai, bahwa perjalanan bangsa dan negara kita selama ini, sepanjang yang berkaitan dengan proses peralihan kekuasaan antara presiden selama ini belum bertumbuh sebuah tradisi ketatanegaraan yang baik, secara konstitusional pranata pengaturan transisi presiden tidak diatur secara spesifik, sehingga dengan demikian kebijaksanaan yang tinggi serta kearifan dari seorang kepala negara dalam menciptakan tradisi ketatanegaraan terkait keberlangsungan dan transisi kekuasaan menjadi penting untuk dikembangkan, proses transisi presiden terjadi baik pada tataran simbolis maupun pada tataran praktis tentunya mempunyai makna yang luar biasa, sehingga kedepan merupakan suatu keniscayaan untuk dipositifkan dalam sebuah UU khusus, dan secara simbolik perlu dipertahankan sebagai sebuah "custom" atau tradisi ketatanegaraan, pungkas Fahri Bachmid.PNO-11
03 Sep 2023, 16:42 WIT
Kapolda Maluku Berikan Apresiasi Kepada Bank Yang Menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif, memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang menggelar ekspedisi rupiah berdaulat.Hal itu disampaikan setelah acara pelepasan tim ekspedisi rupiah berdaulat yang dilaksanakan di dermaga Lantamal IX di Tawiri, Kota Ambon, Jumat (1/9/2023).Irjen Latif berharap ekspedisi rupiah berdaulat ini dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran rupiah dalam sejarah bangsa."Rupiah bukan hanya sekadar sebagai alat pembayaran yang sah tetapi juga menjadi simbol kedaulatan negara yang patut kita hormati," harapnya.Kapolda juga telah memerintahkan Polres dan Polsek yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk membackup keamanan dan membantu sepenuhnya kelancaran kegiatan tersebut bersama TNI dan instansi terkait.Untuk diketahui, tim ekspedisi rupiah berdaulat berasal dari Bank Indonesia Pusat. Ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Maluku menggunakan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo milik TNI Angkatan Laut.Turut hadir dalam pelepasan itu yakni Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Danlantamal IX Birgjen TNI (Mar) Said Latuconsina, Kabinda Maluku Brigjen TNI Anton Irianto Popang, Wakil Asisten Operasi KASAL Laksamana Pertama TNI Ariantiyo Condro Wibowo, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Juwono, Wadan Lantamal Ambon, Danlanud Pattimura Ambon, Aster Kasdam XVI Pattimura, dan sejumlah pejabat lainnya.Saat acara pelepasan, Forkopimda Maluku dan pejabat lainnya mengecek kondisi geladak dan anjungan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo.PNO-11
01 Sep 2023, 21:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
