logo-website
Rabu, 29 Jul 2026,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
Bacaleg Tebar Pesona, Panwaslu Distrik Wania Beri Himbauan Panwaslu Distrik Wania Himbau Parpol Tidak Melakukan Kampanye Diwaktu yang Tidak Ditetapkan Papuanewsonline.com, MIMIKA – Maraknya Baliho, Spanduk dan juga Flyer ucapan dari para Bacaleg di sekitar Distrik Wania ternyata tidak berijin dan tidak mematuhi Tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Oleh karenanya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik Wania melalui Sumardiono kepada Papuanewsonline.com memberikan himbauan kepada Partai Politik untuk tidak memasang baliho berbau iklan politik yang mempromosikan bakal calon legislatif maupun iklan untuk mempromosikan partai tertentu di ruang-ruang public selain dari waktu yang telah di tentukan oleh KPU pada tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024. Sumardiono menyatakan bahwa terkait baliho yang bertebaran di sekitaran Distrik Wania  sudah dikonfirmasikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  bidang Pelayanan Perijinan, ibu Herlina Imea yang menyampaikan bahwa sebagian besar Partai Politik yng memasang baliho tidak memiliki ijin dan bahkan ada yang sejak Idul Futri sampai dengan Idul Adha belum juga di buka hingga sekarang. Dari dinas mengarahkan untuk berkordinasi dengan Kepala distrik Wania agar distrik berkordinasi dengan Satpol PP untuk Menindaklanjuti dan mencopot pduk yang sudah Kadaluarsa sehingga membantu  proses pengawasan dan suksesnya pemilu 2024 di Kabupaten Mimika. "Terkait dengan kampanye bakal calon (Balon) anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota, DPR RI, dihimbau untuk bersama-sama untuk mentaati ketentuan yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 07 tahun 2017, serta Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023, yang mengatur tentang tata cara kampanye. Lagipula Daftar Calon Tetap akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 4 Oktober 2023 sehingga saat penetapan DCT itulah baru teman-teman boleh melaksanakan kampanye," lanjut Sumardiono. Sebagai Devisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antara Lembaga Sumardiono  menghimbau para bakal calon legislatif agar jangan melakukan kampanye di luar jadwal kampanye dan tidak memasang baliho yang didalamnya terdapat visi misi , nomor urut dan foto yang bersangkutan sebagai ajang memperkenalkan diri kepada masyarakat. Hal tersebut per;u ditegaskan karena belum masuk dalam tahap kampanye. Sesuai jadwal, terkait dengan kampanye bakal calon (Balon) anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota, DPR RI, mengacu kepada Undang-undang Nomor 07 tahun 2017, serta Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023, yang mengatur tentang tata cara kampanye dan Daftar Calon Tetap itu baru ditetapkan oleh KPU pada tanggal 4 Oktober 2023 hari tetap di DCT itulah baru teman-teman boleh melaksanakan kampanye,” jelasnya “Politik dan pemilu ini kan ada aturannya, jadi saya minta parpol dan peserta pemilu khususnya bakal calon  untuk menaatinya demi kenyamanan kita bersama, kenyamanan masyarakat, partai politik dan semua yang terlibat,” ujar Sumardiono. (Ardi)) 01 Sep 2023, 21:33 WIT
Satgas Mobile Raider 300/Bjw Lakukan Pengamanan Atas Kunker Menko PMK Papuanewsonline.com, Puncak - Keceriaan menghiasi wajah masyarakat di Distrik Sinak dan 9 Distrik lainnya (wilayah 3 Kab. Puncak) setelah kedatangan Menko PMK, Deputi III BNPB dan Danrem 173/PVB. Situasi Aman dan lancar dalam pelaksanaan Tugas Pengamanan Satgas Mobile Raider 300 Siliwangi.Hal tersebut yang disampaikan Dansatgas Mobile Raider 300 Siliwangi, Letkol Inf Afri Swandi Ritonga pada Release tertulisnya di Ilaga, Kab.Puncak, Papua. Kamis (31/8/2023)"Masyarakat Papua khususnya Kab. Puncak di Distrik Sinak dengan kontur wilayah pegunungan yang sulit ditembus jalur darat sangat minim sekali pendidikan serta kurangnya pembangunan di wilayah Kab. Puncak. Maka dengan itu kami selaku Satgas TNI yang berada di wilayah Kab. Puncak berkomitmen untuk mengawal bantuan pembagian perlengkapan pendidikan dan juga meninjau beberapa tempat pembangunan seperti Gudang Logistik dan juga Bandara. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pejabat seperti Menko PMK, Deputi III BNPB beserta jajarannya, Danrem 173/PVB, dan juga Dandim 1717/PCK. Bantuan tersebut harus sampai ke masyarakat yang membutuhkan, jangan sampai bantuan tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti KST Papua yang selalu mengancam dan menebar Teror terhadap masyarakat Papua". Ujar DansatgasMelihat situasi dan kondisi masyarakat Papua khususnya di Kab. Puncak tentunya akan menjadikan perhatian khusus bagi Pemerintah. Keterbatasan masyarakat dalam hal Pendidikan membuat daerah mereka menjadi terhambat dalam hal Pendidikan maupun pembangunan, ditambah lagi situasi keamanan yang masih belum stabil membuat situasi pembangunan serta pendidikan berjalan lambat cenderung menurun. Butuh tenaga pendidik bagi masyarakat yang menempuh pendidikan dan juga para pekerja karena tidak ada akses jalur darat, apa yang mereka butuhkan harus dikirim melalui pesawat agar sampai ke tempat dengan ongkos yang mahal. Dengan situasi dan kondisi seperti ini menyulitkan masyarakat di Kab. Puncak tidak bisa melaksanakan pembangunan serta kurangnya perlengkapan pendidikan sehingga membuat anak - anak pasrah dengan kegiatan sekolahnya.Dengan adanya bantuan pendidikan, pembangunan gudang logistik dan perluasan bandara kiranya dapat membantu masyarakat  dari berbagai penjuru kampung bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan membuat daerah ini semakin maju dengan adanya beberapa pembangunan. Karena tidak ada alat transportasi baik pribadi/umum mereka berjalan menuju ke sekolah dengan jarak bervariasi sampai dengan 10 KM dari rumah masing-masing serta terbatasnya alat - alat untuk kegiatan pembangunan. "Masyarakat berjuang dengan berjalan kaki menyusuri daerah pegunungan menahlukan panas terik dan hujan demi mendapatkan pendidikan yang layak dan menggunakan alat seadanya untuk mengumpulkan bahan meteril. Kegiatan ini bertujuan untuk mencerdaskan anak - anak bangsa dan juga pelaksanaan pembangunan bisa secepatnya terselesaikan,hal ini memotivasi kami untuk bisa mengawal kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan aman dan lancar", tambah Dansatgas. Sehubungan dengan terbatasnya sarana dan prasarana maka barang bantuan pendidikan di wilayah 3 Kab. Puncak dipusatkan di Distrik Sinak. Sebelumnya masyarakat harus bersabar menunggu pembagian barang bantuan tersebut tidak sekaligus bisa dibagi semua dan harus didata terlebih dahulu untuk pembagiannya. "Bantuan ini berupa perlengkapan alat tulis yang akan dibagi kepada masing-masing anak - anak mulai dari tingkat SD samapai tingkat SMA di wilayah 3 Kab. Puncak yang mencakup 10 Distrik diantaranya Distrik Sinak Induk, Sinak Barat, Jugumok, Nigilome, Agandugume, Lambewi, Oneri dan beberapa Distrik lainnya, saya selaku aparat pemerintah tingkat Distrik mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemerintah Pusat terutama kepada Satgas Mobile Raider 300 Siliwangi yang telah mengawal bantuan ini sehingga pendistribusiannya dapat berjalan dengan aman dan lancar", ujar Bapak Kitinus Talenggen S. Sos (Sekdis Sinak Induk).Dansatgas berharap dengan kegiatan Pengamanan dan Pengawalan pendistribusian bantuan pendidikan dari Pemerintah ini secara optimal dapat memberikan manfaat bagi anak - anak sekolah khususnya di wilayah Kab. Puncak Prov. Papua Tengah. (Yonif Raider 300/Bjw).PNO-11 31 Agu 2023, 21:16 WIT
RRI Jayapura Gelar Dialog Interaktif Mengenai Pemilu Damai di Negeri Tapal Batas Papuanewsonline.com, Jayapura - Bertempat di Stasiun LPP RRI Pro I Jayapura, telah diadakan dialog interaktif dalam program Polisi Menyapa dengan topik "Pemilu Damai di Negeri Tapal Batas".Dialog yang di gelar pada, Kamis (31/8/2023) tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Keerom Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si dan Kapolres Keerom AKBP Christian Aer, S.H., S.I.K., dengan pemandu acara Sdr. Arul Firmansyah.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengatakan untuk dukungan berkaitan dengan keamanan di pemerintah daerah sudah ada instruksi payung hukumnya sudah jelas dan instruksi dari Kementrian Dalam Negeri wajib hukumnya setiap pemerintah daerah berkenan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan suport.“Dari sisi finansial kita juga suport sepenuhnya berkaitan dengan keamanan kemudian berkaitan dengan sarana prasarana yang lain juga kita sepenuhnya akan mensuport karena kita menyadari keamanan bukan segala-galanya tapi tanpa keamanan segala-galanya tidak ada arti apa-apa,” ucap Wakil Bupati Kabupaten Keerom.Dirinya juga bersyukur Kabupaten Keerom tercatat bahwa satu diantara di Papua adalah merupakan Kabupaten teraman dalam penyelenggaran hajat politik yang baik untuk Kabupaten ini.“Mudah-mudahan untuk 2024 ini juga berkat kesetaraan dari Bapak Kapolres dan komponen masyarakat bisa tercipta satu kondisi yang kondusif,” ungkapnya.Sementara itu, Kapolres Keerom mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Keerom maupun dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan untuk menerima masukan-masukan apabila ada suatu hal yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan pengaman.“Kita Polres Keerom menyiapkan 346 personel untuk pola pengamanan TPS di bagi tiga yang pertama untuk aman 1 personel 2 TPS ada 26 TPS, kemudian rawan 1 itu satu pesonel 1 TPS ada 75 TPS dan untuk rawan 2 itu ada dua personel di 1 TPS jadi 344 personel yang mengamankan 216 TPS,” tutur Kapolres Keerom.Lebih lanjut, Kapolres Keerom juga mengatakan terkait dengan media sosial siapapun bisa memegang Handphone. Sebelum memposting atau memberi komentar di media sosial diperhatikan dulu apakah ini benar atau tidak. Jangan belum tahu kebenarannya lalu diposting apalagi itu yang negatif.“Kalau ada yang melanggar laporkan kepada kami kepada Pihak Kepolisian. Semoga di Pemilu ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” pungkasnya.PNO-11 31 Agu 2023, 14:15 WIT
Inisiasi Deklarasi Pemilu Damai Di Maluku, Kapolda: Bersama Wujudkan Pemilu Yang Aman Dan Damai Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif SH.,M.Hum menginisiasi kegiatan deklarasi Pemilu damai dengan menggandeng KPU Maluku, dan Forkopimda serta partai Politik. Kegiatan tersebut berlangsung di monumen gong perdamaian dunia, Kota Ambon, Rabu (30/8/2023).Selain Kapolda yang didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku, turut hadir Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Ketua KPU Maluku Samsul Rifan Kubangun, dan Forkopimda Maluku beserta partai Politik.Kapolda dalam sambutannya mengajak semua pihak yang terlibat pada penyelenggaraan Pemilu di Maluku agar dapat bekerjasama, menjalin komunikasi yang baik guna terwujudnya Pemilu aman dan damai di Provinsi Maluku."Pagi ini kita bisa hadir dalam keadaan semangat dan kondisi yang teduh dan damai. Artinya ini merupakan suatu keteguhan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua sehingga di dalam kehidupan ini komunikasi kita dengan sesama tetap dijaga dengan baik, apalagi jelang Pemilu," katanya.Irjen Latif juga berharap kepada semua pihak agar dapat bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan damai di Maluku. "Kami berharap Maluku dapat menjadi contoh kepada provinsi lain yang ada di Indonesia," harapnya.Deklarasi Pemilu damai di Maluku hari ini, kata Kapolda, diharapkan dapat diaktualisasikan secara bersama oleh semua pihak. "Kami juga berterima kasih kepada Pak Gubernur Maluku karena sejauh ini kegiatan dan tahapan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti masih tetap berjalan dengan aman dan lancar. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu serta semua yang ikut terlibat dalam penyelenggara Pemilu termasuk partai politik dan seluruh unsur komponen masyarakat yang hadir pada deklarasi damai ini. Mari sama-sama kita wujudkan Maluku yang aman damai sebagaimana arahan dari Bapak Presiden," pintanya.Deklarasi Pemilu damai yang dilaksanakan ini, lanjut Kapolda, bertujuan untuk memantapkan hati semua elemen masyarakat. "Saya berharap kita semua yang hadir pada deklarasi ini dapat menjaga persatuan dan kesatuan, dan mari kita saling menghormati perbedaan yang kita miliki baik itu partai politik dan kita yang berbeda latar belakang. Sehingga kita bisa mewujudkan Pemilu yang aman, damai, lancar dan berintegrasi di bumi Raja-raja yang kita cintai," pintanya.Di kesempatan yang sama Gubernur Maluku Murad Ismali menyampaikan atas nama pemerintah Daerah Maluku sangat menyambut baik deklarasi Pemilu damai. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan Pemilu yang damai di Maluku. "Saya perlu ingatkan agar kita yang hadir saat ini harus benar-benar berkomitmen agar pemilu di Maluku harus damai yang berarti juga tindakan dan aktifitas kita semua elemen bangsa di Maluku harus benar-benar mengarah kepada terciptanya situasi yang aman dan kondusif jelang pemilu di 2024 nanti," harapnya.Gubernur Murad juga meminta agar deklarasi Pemilu damai di Maluku dapat juga menyentuh dunia virtual. Karena media sosial sangat berperan penting dalam pemberitaan yang menyejukan, namun juga gampang disusupi pemberitaan hoaks yang tujuan menciptakan kegaduhan pada masa Pemilu. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menghimbau kepada seluruh insan pers agar dapat memberitakan berita yang positif dan menyejukan. "Media juga sangat berperan penting dalam Pemilu ini dengan mempublikasikan berita yang menyejukan dan hal-hal yang positif di Maluku. Dan kepada pihak Polda Maluku saya juga berharap agar dapat mengerahkan tim Cybeer crime yang ada untuk dapat memonitor setiap pemberitaan di masa Pemilu nanti," pintanya.Pada deklarasi Pemilu damai tersebut seluruh Forkopimda Maluku yang hadir ikut membacakan ikrar dan janji deklarasi Pemilu damai yang dipimpin langsung oleh ketua KPU Maluku, Samsul Rifan Kubangun. Ia didampingi seluruh kader partai politik dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu di wilayah Maluku. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi dan pelepasan burung merpati serta balon dari masing-masing kader partai sebagai wujud komitmen bersama untuk setia menyelegarakan pemilu yang damai di Provinsi Maluku. (PNO-12) 30 Agu 2023, 18:37 WIT
Kemendagri Terus Mendorong Percepatan Realisasi APBD Dan Penanganan Inflasi Papuanewsonline.com, Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten terus menerus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lainnya.Tim Kemendagri menurunkan tim langsung ke Aceh untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan melakukan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dalam Kegiatan Optimalisasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh di Pendopo Anjong Mon Mata, Aceh, Senin (21/8/2023).Tim Kemendagri merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah, Ditjen Pembangunan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Tim Kemendagri terdiri dari Direktur Jemderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Inspektur IV Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda,  Analisa Kebijakan Ahli Madya dan Ahli Muda. Sementara itu, Pemerintah Aceh yang hadir diantaranya Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Kepala Biro, Sekretaris Badan dan Dinas, eselon 3, bendahara dan pembantu bendahara.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungan Tim Kemendagri ke Aceh untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.Pada kesempatan tersebut, Fatoni membeberkan, “Realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per 18 Agustus 2023 sebesar 50,46% atau senilai Rp 623,08 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per per 18 Agustus 2023 sebesar 42,55% atau senilai Rp 548,39 triliun.”Selain itu, untuk Pemerintah Aceh, realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 sebesar 46,93% atau senilai Rp 4,78 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD Aceh Tahun Anggaran 2023 per 12 Agustus 2023 sebesar 46,38% atau senilai Rp 5,14 triliun.Fatoni mengingatkan kembali bahwa realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah uang akan beredar di masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sejak awal tahun sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal," jelas Fatoni.Dilain sisi saat ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar Daerah memaksimalkan proses APBD Perubahan ini dengan baik."Perubahan APBD perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengoreksi APBD yang sudah ditetapkan sejak akhir tahun sebelumnya dan sudah dilaksanakan sejak awal tahun. Apabila ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, bisa dirubah. Atau ada prioritas yabg belum dianggarkan, bisa dipenuhi anggarannya. Oleh karena itu, jadikanlah momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD yang akan dilaksanakan 3 bulan terakhir," jelas Fatoni.Selain itu, menurut Fatoni terkait penyediaan anggaran yang belum tersedia dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah karena keperluan darurat atau mendesak dapat menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan merubah Penjabaran APBD,” sambungnya.Oleh karena itu, Fatoni menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 perlu mempedomano prinsip atau pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Terdapat lima kebijakan dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu kebijakan umum, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan kebijakan surplus, defisit dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan.PNO-11 30 Agu 2023, 13:10 WIT
Tim Mabes TNI Kunjungi Polda Maluku Data Kerawanan Pemilu 2024 Papuanewsonline.com, Ambon - Tim dari Staf Ahli Mabes TNI mengunjungi Polda Maluku. Mereka melakukan pendataan kerawanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.Tim yang dipimpin Staf Ahli Panglima TNI, Marsda TNI Agus Sudarmanto, ini diterima langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Stephen M. Napiun.Kegiatan pengumpulan data kesiapan pengamanan jelang Pemilu 2024 ini dilaksanakan di Rupatama Mapolda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (29/8/2023).Kapolda Maluku Lotharia Latif dalam arahannya mengaku, secara umum Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) menjelang Pemilu 2024 di wilayah hukum Polda Maluku dalam keadaan aman dan kondusif."Secara umum Sitkamtibmas aman kondusif. Semoga situasi ini selalu terjaga terus hingga perhelatan pemilihan umum tanggal 14 Febuari yang tinggal 169 hari lagi," harapnya.Kapolda menyampaikan, indeks kerawanan Pemilu 2024 di wilayah Maluku berdasarkan subdimensi keamanan dari 11 kabupaten/kota semuanya masuk dalam kategori rawan sedang."Saya berharap kepada responden untuk mendukung pelaksanaan ini, dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan, sehingga tim dapat memperoleh data dan informasi yang valid dan akuntabel yang bisa menjadi pedoman dalam pengamanan Pemilu tahun 2024 mendatang," pintanya.Pada kesempatan itu, Kapolda Maluku juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi saat Pemilu tahun lalu. Diantaranya keterlambatan pendistribusian logistik akibat cuaca buruk di laut."Pada Pemilu lalu pendistribusian logistik suara saat kembali di Maluku yang terakhir, karena faktor cuaca. Sehingga diharapkan tahun 2024 nanti dapat disiapkan pesawat atau helikopter untuk pendistribusian logistik Pemilu," ungkapnya.Setelah sambutan dari Kapolda, dilanjutkan dengan paparan kesiapan Polda Maluku dalam pengamanan Pemilu tahun 2024. Paparan tersebut disampaikan oleh Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Asep Saipudin.Sementara itu, Staf ahli Panglima TNI Marsda TNI Agus Sudarmanto, juga menyampaikan berbagai program kegiatan yang dilakukan. Salah satunya yaitu menyusun kajian dengan judul kesiapan TNI dalam menghadapi tugas pengamanan tahapan Pemilu serentak tahun 2024. "Salah satu kegiatannya adalah dengan mengumpulkan data dengan tujuan mengiinfestarisir data dari permasalahaan di lapangan, sebagai bahan masukan kepada Panglima TNI terkait dengan kesiapan menghadapi pemilu tersebut," ujarnya.Ia mengatakan, kegiatan ini tak hanya dilakukan di Polda Maluku, melainkan juga di Kodam XVI/Pattimura, Lantamal IX Ambon, dan Lanud Patimura Ambon.PNO-11 30 Agu 2023, 12:54 WIT
As SDM Tegaskan Pentingnya Peran Polwan Dalam Pengamanan Pemilu 2024 Papuanewsonline.com, Jakarta - Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen. Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa peran polwan dalam pengamanan Pemilu damai 2024 sangatlah penting. Polwan akan memiliki porsi yang sama dengan polisi laki-laki dalam mengawal pesta demokrasi yang aman dan damai.“Peran polwan sangat besar sama dengan laki-laki, kehadiran di tengah masyarakat, bhabinkamtibmas, di TPS,” ujar As SDM dalam sambutannya di diskusi HUT Polwan, Selasa (29/8/23).Menelisik kembali Pemilu 2019, As SDM menyebut, polwan dalam menjaga keamanan dari tingkat Bhabinkamtibmas sangat diapresiasi. Jajaran polwan bekerja keras tanpa lelah dan takut mengawal serta menghadapi tantangan.Lebih lanjut As SDM menuturkan, tak dipungkiri bahwa tahapan pilkada dan sengketa pemilu menjadi yang sangat memerlukan peran Polri. Sebab, dalam dua tahapan itu, relawan yang sangat militan rentan terjadi gesekan.“Pembekalan pemilu ini temen-teman harus pahami agar selalu siap,” ungkapnya.Tak lupa, Jenderal Bintang Dua ini mengingatkan pesan dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran selalu menambah dan menekankan kompetensi. Bahkan, As SDM memastikan selalu memberikan dukungan penuh kepada anggota yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam ataupun luar negeri.Dalam penekanan Jenderal Sigit, seluruh anggota harus memiliki kompetensi etik. Kemudian, yang kedua kompetensi teknis.“Ketiga, kompetensi leadership. Meski perempuan harus bisa mimpin, baik itu diri sendiri, satuan kamu, sampe nanti kamu dikasih kesempatan mimpin seperti bu Ida Utari,” jelas As SDM.PNO-11 29 Agu 2023, 14:21 WIT
Kapolda Maluku Sambut Hangat Kunjungan Silaturahmi Dari Pangdam XVI/Patimura Yang Baru Papuanewsonline.com, Ambon - Pangdam XVI/Pattimura yang baru, Mayjen TNI Syafrial, melakukan kunjungan silaturahmi ke Polda Maluku, Senin (28/8/2023).Kedatangan Pangdam bersama sejumlah pejabat utama Kodam, diterima langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, beserta seluruh pejabat utama Polda Maluku.Kunjungan Pangdam Pattimura yang ikut didampingi Danrem 151/Binaya Brigjen TNI Aminton Manurung, disambut dengan pengalungan kain syal tenun khas Maluku. Pangdam juga menerima jajar hormat dari personel Polda Maluku.Pertemuan silaturahmi kemudian dilaksanakan di ruang tamu Kapolda Maluku. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Pangdam yang sudah berkunjung untuk bersilaturahmi di Polda Maluku," kata Kapolda Lotharia Latif mengawali pertemuan.Irjen Latif berharap silaturahmi ini menjadi awal yang baik dalam meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara TNI - Polri di wilayah Maluku. "Kami juga berharap TNI dan Polri terus dan tetap solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku," harapnya.Kapolda mengatakan, selama ini Kodam Pattimura dan Polda Maluku beserta instansi terkait sangat baik dalam bersinergi menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat.Senada dengan Kapolda, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, mengaku sebagai orang baru di Maluku, berharap adanya dukungan dan kerjasama dari Polda Maluku dan jajarannya.Setelah silaturahmi, Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura, kemudian saling bertukar pelakat sebagai kenang-kenangan.PNO-11 28 Agu 2023, 20:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT