Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Amankan Pemilu 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata Secara Serentak
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Operasi ini akan digelar secara serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024."Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).Sandi menuturkan, ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata. Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024."Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024," katanya.Lebih lanjut, Sandi mengatakan, Operasi Mantap Brata akan terbagi beberapa Satgas yang tergabung dalam operasi, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri."Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantarannya, Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri," katanya.Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops.Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.Kemudian tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops."Dalam operasi Mantap Brata seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda," katanya.Dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT."Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara," katanya.Sandi menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi."Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan," katanya.Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.Polri, lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon)."Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif," katanya. (PNO-12)
12 Sep 2023, 18:03 WIT
Panwas Distrik Se-Mimika Datangi Kantor Bawaslu Dengan Membawa 3 Tuntutan
Papuanewsonline.com – MIMIKA,
Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Distrik se-kabupaten Mimika siang tadi, senin
10/09/2023 tampak berkumpul di depan kantor Bawaslu Kabupaten Mimika untuk
melakukan aksi demo damai terkait beberapa masalah yang belum terselesaikan. Dari pantauan Papuanewsonline.com
tampak para Panwas Distrik diterima oleh Sekretaris Bawaslu kab. Mimika, Faisal
Tura, serta 5 (lima) Komisioner Bawaslu juga hadir bersama. Dari pertemuan tersebut diketahui
bahwa ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi Tuntutan mereka, yaitu : Pertama,
meminta Korsek Bawaslu Provinsi Papua Untuk segera memberikan Surat Keputusan (SK)
kepada Staf Distrik Se-Kabupaten Mimika. Kedua, menuntut Bandahara Bawaslu untuk
menyerahkan atau membayar Biaya
Operasional para Panwas Distrik tanpa potongan apapun. Dan yang ketiga, segera mengganti Bendahara Bawaslu Kabupaten Mimika serta
mengawal proses pemeriksaan terhadap
Bendahara hingga tuntas. Menurut ketua Panwas Distrik
Mimika Baru, Fransiskus X. Leftungun bahwa aksi hari ini dilakukan karna telah
terjadi keanehan yang sangat tidak masuk akal dan patut menjadi kecurigaan mereka
bersama. “Sampai saat ini apa yang telah
diinformasikan kepada kami itu masih
belum memuaskan, khususnya operasional yang selalu dipotong pajak yang mana
pemotongan tersebut kami sangat curiga karna kami juga paham pola seperti ini, yang
mana Bendahara Bawaslu selalu ada jalan untuk menutupi kekurangan dengan cepat,” ujar Ketua Panwas Distrik
Mimika Baru yang dibenarkan beberapa Ketua lainnya. Para Ketua Panwas Distrik ini
menyampaikan kecurigaan mereka dan meminta agar segera ditindaklanjuti oleh
pihak yang terkait agar kerja-kerja
dalam pengawasan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik. “Kita bisa sama-sama mengawal
setiap tahapan Pemilu dan kami mohon untuk mempertemukan kami bersama pihak
Bawaslu RI yang hadir saat ini agar kami menyampaikan point-point tuntutan kami.
Selain itu kami juga berharap bisa di sampaikan kepada Bawaslu RI untuk menindak
orang-orang yang merugikan serta memperhambat kerja-kerja kami di Distrik,” tutur
mereka bergantian. Sementara itu, Kordinator
Lapangan Rahmat R.R. Karlele juga meyatakan pendapatnya bahwa apa yang
dilakukan mereka saat ini semata-mata hanya untuk didengar oleh pihak-pihak
terkait dan segera menemukan solusinya. “Kami ingin dipertemukan bersama
pihak Bawaslu RI agar tuntutan ataupun pesan kami ini bisa disampaikan dengan
jelas kepada Bawaslu RI, sehingga upaya kami ini bisa menemukan jalan yang baik
agar kami kembali bekerja dengan nyaman. Saat ini besar harapan kami dalam point
tuntutan kami dapat diterima dan ditindaklanjuti karna sangat merugikan kami
dalam kerja-kerja dilapangan, biaya operasional dari bulan ke bulan selalau
dipotong dengan alasan pemotongan pajak dan tidak ada keterbukaan terhadap hal
ini” ucapnya.
Sementara itu dari pihak bawaslu yang diwakili
oleh Korsek/Sekretaris Bawaslu kabupaten Mimika menyampaikan bahwa Para Panwas
Distrik akan di pertemukan dengan Pihak Bawaslu RI pada tanggal 15 September
2023, dikarenakan yang hadir saat ini adalah staf dari Bawaslu RI yang tidak
memiliki kewenangan sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika akan memanggil seluruh
Pandis untuk membicarakan hal ini lebih lanjut dan secara intensif. (Ardi)
11 Sep 2023, 23:15 WIT
Biro SDM Polda Maluku Asistensi Aplikasi SIPP, SIPK, SISDM dan SIEKTA
Papuanewsonline.com, Ambon - Biro SDM Polda Maluku melaksanakan asistensi terhadap aplikasi SIPP (Sistem Informasi Personel Polri), SIPK (Sistem Informasi Penilaian Kinerja), SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia) dan SIEKTA tahun 2023.Pelaksanaan asistensi sejumlah aplikasi Polri ini dibuka oleh Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Bony J. S. Sirait, yang diwakili oleh Kabag Binkar Biro SDM AKBP Romi Agusriansyah di Rupatama Polda Maluku, Senin (11/9/2023).Asistensi aplikasi SIPP, SIPK, SISDM, dan SIEKTA diikuti para Kasubbag Renmin Satker Polda Maluku, Kabag SDM Polres jajaran, Operator Satker Polda, Operator Polres/ta jajaran melalui zoom metting.Dalam kegiatan tersebut, Polda Maluku mendatangkan tim asistensi dari SSDM Mabes Polri yang diketuai AKBP Lilik Ardiansyah."Program SDM Mabes Polri dalam hal terkait dengan administrasi personel secara keseluruhan sudah berbasis ITE, dan ada beberapa satker Polda maupun Polres jajaran belum mencapai 100%," ungkap Kabag Binkar Biro SDM AKBP Romi Agusriansyah dalam sambutannya.Ia berharap kepada seluruh peserta yang hadir dapat menanyakan kendala yang dihadapi kepada tim asistensi dari SSDM Mabes Polri. Sehingga kendala itu dapat teratasi."Apabila dalam pelaksanaannya ada permasalahan dan kendala bisa dipertanyankan ke tim asistensi SSDM Mabes Polri," pintanya.PNO-11
11 Sep 2023, 15:48 WIT
Jelang Pemilu 2024, PDIP Asmat Latih 130 Pelatih Saksi
Papuanewsonline.com, Asmat - Menyongsong Pemilu 2024, Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asmat menggelar pelatihan pelatih saksi gelombang III di Ballroom Agats, Minggu (10/09/2023).Sekretaris PDI Perjuangan Asmat, Tarsi Sarkol menjelaskan, para peserta pelatihan merupakan kader-kader partai yang akan diterjunkan untuk melatih para saksi di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara)."Lebih dari 130 peserta yang berasal dari utusan anak ranting, 25 PAC, Pengurus DPC, para caleg dan anggota fraksi PDIP Asmat yang mengikuti pelatihan selama 2 hari," jelasnya.Menurutnya, kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menjadi pelatih saksi di tingkat distrik hingga TPS."Tujuan pelatihan untuk mempersiapkan saksi lebih awal terkait kontestasi pemilu di 2024 nanti," ungkapnya.Keberadaan saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum memiliki peran penting tidak saja dalam urusan teknis, tetapi juga substantif dari kontestasi politik. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DPC, Elisa Kambu. Sedangkan yang menjadi narasumber adalah Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Papua Selatan, Berlinda Silubun. (PNO-12)
10 Sep 2023, 19:19 WIT
Ajak Media Massa Untuk Bersatu, Polri: Wujudkan Pemilu 2024 Aman Dan Damai
Papuanewsonline.com, Jakarta - Divisi Humas Polri kembali mengajak media massa untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Kali ini, ajakan tersebut dilakukan dengan bersinergi bersama Tempo.Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menyatakan, mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai adalah tugas dari seluruh pihak. Oleh karenanya, sinergitas menjadi kunci, dan media massa memiliki peran penting dalam hal tersebut.“Dalam menghadapi pemilu berbeda pilihan itu biasa namun dengan tujuan untuk persatuan dan kesatuan indonesia. Jangan sampai perbedaan menimbulkan polarisasi. Saya berharap dapat berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan semua dapat mewujudkan indonesia damai,” ungkap Kadiv Humas Polri, Jumat (8/9/23).Hal itu disambut baik pihak Tempo. Direktur Utama Tempo, Arief Zulkifli, menyampaikan menyambut baik atas inisiasi tersebut.Ia mengungkapkan, kolaborasi antara pers dengan Polri memang menjadi suatu yang sangat baik diinisiasi. Terlebih, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keputusan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo yang sangat mendukung kebebasan pers.“Saya sangat surprise dengan Pak Kapolri karena lebih konkrit meminta agar bagaimana Propam harus bertindak apabila ada kekerasan yang menimpa jurnalis. Ini benar-benar bentuk mendukung kebebasan pers,” jelasnya. (PNO-12)
09 Sep 2023, 11:32 WIT
Wakapolda Papua Membuka Raker Dan Bimbingan Teknis Fungsi Perencanaan TA 2023
Papuanewsonline.com, Jayapura - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat, S.H., membuka Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Fungsi Perencanaan Tahun Anggaran 2023 bertempat di Ballroom Lantai 5 Hotel Horizon Ultima Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Rabu (6/9/2023).Kegiatan kali ini mengusung tema “Polri yang presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta suksesnya pengamanan Pemilu 2024”.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Karoops Polda Papua Kombes Pol I Ketut Wijatmika, S.I.K., Karo Rena Polda Papua, Kombes Pol Mulyadi, S.E, A.K, PJU Polda Papua dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.Dalam kesempatannya, Karo Rena Polda Papua mengatakan Raker fungsi perencanaan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musrenbang Polri pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2023.“Tujuan raker Fungren tahun 2023 sebagai forum bagi pejabat fungsi perencanaan baik tingkat Polda maupun Polres Jajaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran selama tahun 2023 serta menjabarkan berbagai kebijakan sasaran prioritas rencana kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan Polda Papua tahun anggaran 2024,” ucap Karo Rena.Sementara itu, Wakapolda Papua mengatakan bahwa tahun ini sudah memasuki pada tahun politik dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya anggaran.“Saya ingat moto Biro Rena yaitu Rencanakan kerjamu dan kerjakan rencanamu tetapi jangan hanya rencana tetapi kerja Nol, banyak program yang dicetak dan di tampilkan besar besar dibanner tapi percuma kalo tidak dikerjakan,” ungkap Wakapolda Papua.Lebih lanjut, Wakapolda Papua mengatakan fungsi perencanaan jangan menjadi single fighter, harus bekerja sama dan terapkan sistem check, recheck, cross check serta final check.“Perencanaan yang dipikirkan itu satu Polda maupun satu Polres maka kita harapkan rekan-rekan dalam merencanakn harus teliti karena akan dipertanyakan jika kita melakukan revisi perencanaan,” tuturnya.Brigjen Ramdani juga menyampaikan bagi Satker yang mendapat alokasi pembangunan untuk selalu disupervisi dan pahami juga sistematis lelang. Untuk tahun 2025 cek kembali perenacaan dan pastikan sasaran prioritas agar dapat dilaksanakan serta dipertanggung jawabkan.“Saya menyampaikan seperti ini kepada seluruh staf karena saya mencintai institusi kita ini, sampai kapan pun akan saya pertahankan sehingga mari kita kerja semaksimal mungkin agar kita dapat lebih baik kedepannya,” pungkas Brigjen Ramdani Hiidayat.PNO-11
08 Sep 2023, 19:51 WIT
Ditjen Bina Keuda Kemendagri Raih Penghargaan Terbaik Pertama IKPA Kategori Pagu Besar
Papuanewsonline.com, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil meraih penghargaan terbaik peringkat pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori Pagu Besar. Penghargaan diberikan pada acara Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2023 kepada Satker Mitra Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Kegiatan itu berlangsung di Kantor KPPN Jakarta IV, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).Dalam kesempatan itu Ditjen Bina Keuda berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus. Penghargaan lainnya yaitu berhasil memperoleh peringkat kedua kategori penggunaan Digipay One terbaik. Penghargaan ini diberikan atas frekuensi transaksi belanja melalui toko daring/marketplace yang disediakan oleh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri.Penghargaan berikutnya, Ditjen Bina Keuda Kemendagri berhasil meraih peringkat kelima kategori penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbaik. Penghargaan ini diberikan berdasarkan frekuensi transaksi belanja barang/modal sekaligus pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) KKP.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, penghargaan ini berhasil didapatkan tidak lepas dari kerja keras seluruh satuan kerja pada Ditjen Bina Keuda."Saya mengucapkan terima kasih atas prestasi dan kinerja pengelolaan keuangan dan anggaran Ditjen Bina Keuda. Terima kasih kepada semua pegawai dan tim yang telah bekerja keras. Semoga penghargaan ini bisa menambah motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan. Sehingga kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan," kata Fatoni.PNO-11
08 Sep 2023, 09:24 WIT
Pemkab Biak Numfor Mulai Mempersiapkan Penyusunan RPJPD 2025-2045
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mulai mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Biak Numfor 2025-2045. Terkait dengan itu, maka dalam rangka penyusunan RPJPD dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan, masyarakat dan semua pihak terkait lainnya untuk memberikan saran, masukan dan pendapat melalui POLLING. Untuk itu, diharapkan masyarakat dan semua pihak terkait ikut memberikan masukan melalui polling dimaksud, dengan harapan RPJPD yang dibuat nantinya benar-benar sesuai dengan masukdan dari masyarakat dan kemajuan pembangunan Kabupaten Biak Numfor yang lebih terarah serta lebih baik kedepan . “Kita akan Menyusun RPJPD, pemerintah daerah membuka ruang kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan catatan agar RPJPD yang nantinya ditetapkan benar-benar sesuai dengan harapan serta dapat mendukung percepatan pembangunan, yang tujuannya adalah untuk kejehteraan masyarakat,” ujar Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.M.Pd. Berikut penjelasan tentang RPJPD yang akan disusun; POLLING PENJARINGAN ASPIRASIKeterangan Polling:1. Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Biak Numfor 2025-2045, kami sangat berharap peran serta bapak/ibu/sdr/i untuk memberikan pemikiran/wawasan/wacana masa mendatang mengenai pembangunan Kabupaten Biak Numfor mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 melalui Polling PenjAs (Penjaringan Aspirasi) ini. 2. Pemikiran/wawasan/wacana masa mendatang yang dimaksud disampaikan dengan menyampaikan dan atau menuliskan harapan/keinginan bapak/ibu/sdr/i yang perlu dan penting diwujudkan pada tahun 2045, berdasarkan kondisi/keadaan yang dimungkinkan terjadi, dengan melihat perilaku masyarakat, kemajuan teknologi dan ketersediaan sarana dan prasarana selama 20 tahun mendatang.3. Polling ini dibagi atas 2 (dua) bagian. Bagian pertama (Polling 1) merupakan harapan atau keinginan yang paling diprioritaskan akan terwujud di Kabupaten Biak Numfor di tahun 2045. Buatkan nomer urut prioritas 1 s/d 10 pada setiap harapan yang disediakan. Bagian kedua (Polling 2) merupakan jawaban yang bebas ditulis sesuai keinginan/harapan masing-masing pada setiap aspek pembangunan. Kata-kata kunci yang tersedia hanya merupakan bantuan petunjuk untuk menjelaskan jawaban, dan tidak diwajibkan. 4. Polling PenjAs ini di buka mulai tanggal 4 SEPTEMBER 2023 dan ditutup pada tanggal 25 SEPTEMBER 2023.5. Contact Person melalui WA : SEKRETARIAT BAPPEDA Nomor Kontak (0812 9916 5164) dan atau Email: biakbappeda@gmail.com. (**/HUMASPRO BIAK).PNO-11
07 Sep 2023, 18:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
