DPRK Mimika Resmi Sahkan Raperda Miras: Upaya Mengendalikan Peredaran Alkohol

Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika akhirnya mengambil langkah tegas terkait maraknya peredaran minuman beralkohol (miras). Melalui Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika yang digelar pada Rabu (1/10/2025), para wakil rakyat sepakat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Keputusan ini tidak bermaksud melarang total konsumsi miras, melainkan menghadirkan payung hukum yang jelas agar peredaran minuman beralkohol bisa lebih terkendali, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun keamanan masyarakat.

Dalam pandangannya, anggota DPRK Mimika dari Fraksi Partai Golkar, Mariunus Tandiseno, menjelaskan bahwa regulasi ini merupakan langkah realistis.

“Tujuannya untuk mengatur secara legal pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, sekaligus mencegah dampak negatif sosial, kesehatan, dan keamanan masyarakat,” ungkap Mariunus.

Pernyataan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat Mimika yang selama ini menyoroti dampak buruk miras, mulai dari meningkatnya tindak kriminal, kecelakaan, hingga kerawanan sosial.

Dalam paripurna itu, delapan fraksi DPRK Mimika menyampaikan pandangan umum mereka. Mayoritas menekankan bahwa masalah miras tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut langsung ketertiban umum, masa depan generasi muda, hingga keselamatan masyarakat.

Sejumlah poin penting yang mengemuka antara lain, penguatan regulasi dan transparansi pajak miras agar memberikan kontribusi nyata bagi daerah, pengawasan ketat terhadap distribusi dan penjualan miras di tingkat pengecer, keterlibatan tokoh agama, adat, dan pemuda dalam sosialisasi bahaya miras kepada masyarakat dan penindakan tegas terhadap minuman oplosan yang terbukti lebih berbahaya dan mematikan.

“Aturan yang baik tak berarti tanpa eksekusi tegas, termasuk terhadap minuman oplosan yang sangat berbahaya,” tegas Anton N, salah satu anggota DPRK Mimika.

Hal senada juga disampaikan oleh Alom dari Fraksi Kelompok Khusus, yang menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu agar regulasi ini benar-benar berjalan efektif.

Selain Raperda Miras, rapat paripurna ini juga membahas tujuh rancangan peraturan daerah lainnya yang dianggap strategis untuk pembangunan daerah Mimika. Meski begitu, isu miras tetap menjadi sorotan utama karena menyentuh langsung aspek sosial dan keamanan masyarakat sehari-hari.

Disahkannya Raperda Miras oleh DPRK Mimika menandai langkah awal yang penting. Namun, implementasi aturan ini akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan di lapangan dan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Ke depan, publik berharap Raperda ini bukan hanya menjadi dokumen hukum, melainkan benar-benar mampu mengendalikan dampak negatif alkohol, sehingga tercipta Mimika yang lebih tertib, sehat, dan aman.

Penulis: Jid

Editor: GF