Gubernur Papua Sidak Dua Dinas: Tegaskan Disiplin ASN dan Dorong Pelayanan Publik yang Bersih

Papuanewsonline.com, Jayapura — Gubernur Papua Mathius Fakhiri kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan membangun birokrasi bersih di lingkup pemerintahan provinsi.

Pada Selasa (4/11/2025) pagi, ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua instansi penting, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal Provinsi Papua.

Langkah tak terduga ini sontak mengejutkan para pegawai di dua dinas tersebut. Beberapa pegawai bahkan tampak tergesa menempati posisi kerja masing-masing saat mendengar kabar kedatangan orang nomor satu di Papua itu.

Dalam arahannya kepada seluruh jajaran ASN, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa tugas utama aparatur pemerintah adalah melayani, bukan dilayani. Ia mengingatkan agar para pejabat dan pegawai tidak menyepelekan tanggung jawab yang telah diberikan.

“Saya minta kepala dinas dan seluruh ASN jangan main-main dalam menjalankan tugas, apalagi soal pelayanan publik. Masyarakat harus benar-benar dilayani dengan baik dan cepat. Jangan buat rakyat menunggu karena kelalaian birokrasi,” tegas Fakhiri.

Ia juga menyoroti masih adanya perilaku pegawai yang kurang disiplin, seperti datang terlambat atau meninggalkan kantor tanpa alasan jelas. Menurutnya, hal tersebut tidak mencerminkan semangat pengabdian yang diharapkan pemerintah daerah.

“Disiplin itu ukuran dasar bagi ASN yang mau melayani dengan hati. Kalau hal kecil seperti waktu kerja saja tidak dijaga, bagaimana bisa dipercaya memimpin proyek atau pelayanan besar?” ujarnya menegur.

Dalam sidak tersebut, Gubernur juga memberikan peringatan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan kebiasaan menerima “uang kaget” dalam proses perizinan maupun proyek pembangunan.

“Jangan sampai ada yang main proyek dengan cara kotor. Kalau masih ada yang melakukan pungli atau menerima uang di bawah meja, saya pastikan akan diproses secara hukum. Tidak ada kompromi untuk pelanggaran seperti itu,” tegas Fakhiri di hadapan para pejabat dan staf dinas.

Ia menambahkan bahwa semua proyek pembangunan di Papua harus berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi memberi ruang bagi perilaku yang mencederai kepercayaan publik.

Lebih lanjut, Gubernur Fakhiri menekankan bahwa pembangunan di Papua harus berpijak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan tidak boleh hanya jadi angka di laporan. Harus terasa oleh rakyat, terutama di kampung-kampung, di pegunungan, dan daerah terpencil. Kita ingin Papua yang maju dan berkeadilan,” ujar Fakhiri.

Ia juga meminta agar Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal bekerja sinergis dalam mendukung investasi yang berpihak pada masyarakat lokal dan lingkungan hidup.

Sidak mendadak ini menjadi bagian dari rangkaian agenda pengawasan langsung yang rutin dilakukan Gubernur untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan baik dan jauh dari praktik korupsi.

Langkah tersebut diapresiasi oleh sejumlah pegawai dan masyarakat yang menilai bahwa gaya kepemimpinan Fakhiri mencerminkan ketegasan sekaligus kepedulian terhadap rakyat.

“Kita harus membangun birokrasi yang bersih, disiplin, dan bisa dipercaya. Tidak ada lagi tempat bagi pegawai malas dan pelaku pungli di pemerintahan Papua,” tutup Gubernur Fakhiri.

Dengan sikap tegasnya, Mathius Fakhiri menegaskan bahwa reformasi birokrasi Papua bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua.

Penulis: Jid

Editor: GF