Pemerintah Papua Perketat Pengawasan Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih

Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah provinsi. Langkah ini diambil guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat akar rumput.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Gubernur Papua, Sabtu (1/11/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Michael Manufandu, menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

“Pengawasan dan pengawalan dana ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,” ujar Manufandu dalam keterangannya.

Langkah pengawasan ini merupakan bagian dari upaya transformasi sistem keuangan daerah yang tengah digalakkan oleh Pemprov Papua, sejalan dengan tema “Transformasi Peran APIP dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah.”

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Papua bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal, serta sejumlah lembaga pengawasan pusat untuk memperkuat kontrol terhadap penyaluran dana publik.

Manufandu menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga memastikan efektivitas program di lapangan. Artinya, setiap program yang dibiayai Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih akan dievaluasi secara berkala, baik dari sisi kemanfaatan sosial maupun dampak ekonominya bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa dana-dana ini tidak berhenti di laporan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan — memperbaiki pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” tambahnya.

Selain pengawasan formal, Pemprov Papua juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan dana publik.

Menurut Manufandu, masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam memastikan transparansi, terutama melalui mekanisme pelaporan partisipatif. Pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat, lembaga adat, dan tokoh masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

Langkah ini dianggap sebagai bentuk demokratisasi pengawasan publik, di mana pembangunan tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua berharap penguatan sistem pengawasan ini dapat mempercepat tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Melalui Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat perekonomian lokal, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial antarwilayah.

Dengan sistem pengawasan yang ketat dan akuntabel, Pemprov Papua optimistis setiap program yang dijalankan akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

“Transparansi adalah kunci kepercayaan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Papua,” tutup Sekda Papua.

Penulis: Hendrik

Editor: GF