Pemkab Mimika Gandeng BPKP Perkuat SPIP: Wabup Kemong Dorong Budaya Kerja Transparan
Dalam kegiatan pendampingan penilaian maturitas SPIP terintegrasi, Wakil Bupati Mimika menegaskan pentingnya kolaborasi lintas-OPD untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.
Papuanewsonline.com - 15 Okt 2025, 03:40 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemkab Mimika menggelar kegiatan Pendampingan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Mimika.
Kegiatan tersebut dibuka secara
resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, di Timika, Selasa (14/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Kemong menegaskan bahwa penerapan SPIP bukan sekadar
kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan
publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kehadiran bapak dan ibu hari ini
adalah bukti nyata dari komitmen kita bersama. Ini sinyal positif bahwa seluruh
OPD mendukung penuh terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel di Kabupaten Mimika,” ujar Wabup Kemong dalam
sambutannya.
Wabup Kemong menjelaskan, SPIP
memiliki fungsi vital sebagai sistem pengendalian internal yang berperan
menjaga arah pemerintahan agar tetap berada pada jalur yang benar. Ia
mengibaratkan SPIP seperti sistem imunitas tubuh manusia — ketika kuat, maka
seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan efektif dan terhindar dari
penyimpangan.
“SPIP yang matang dan diterapkan
secara konsisten akan menjadi garda terdepan dalam memastikan tujuan organisasi
tercapai, laporan keuangan dapat diandalkan, aset daerah terlindungi, serta
kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan SPIP
tidak dapat dicapai hanya oleh satu instansi seperti Inspektorat Daerah saja.
Penguatan sistem ini membutuhkan sinergi menyeluruh dari seluruh perangkat
daerah, mulai dari level pimpinan hingga pelaksana di lapangan.
“SPIP bukan hanya sekadar dokumen
atau prosedur administratif. Ini adalah budaya kerja yang harus kita hidupkan
setiap hari. Ia harus terlihat dalam sikap disiplin, keputusan yang berbasis
data, dan tanggung jawab setiap aparatur terhadap hasil kerjanya,” jelas
Kemong.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini,
Pemkab Mimika menggandeng BPKP sebagai mitra strategis untuk memastikan proses
pendampingan berjalan objektif dan terukur. Kolaborasi ini diharapkan dapat
menghasilkan peta jalan (roadmap) perbaikan yang konkret bagi peningkatan
maturitas SPIP di lingkungan Pemkab Mimika.
“Kehadiran BPKP sangat penting,
karena mereka membantu kita menilai, mengarahkan, dan memperkuat setiap aspek
pengendalian internal agar sesuai dengan standar nasional,” ungkap Wabup.
Ia juga menekankan bahwa
penerapan SPIP harus dijadikan alat manajemen risiko yang membantu setiap OPD
dalam mencapai target kinerja, bukan sekadar menjadi kegiatan formalitas.
Dengan demikian, SPIP dapat menjadi instrumen efektif dalam mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government).
Melalui penerapan SPIP yang
terintegrasi dan efektif, Pemkab Mimika menargetkan terciptanya birokrasi yang
efisien, bebas dari praktik korupsi, serta memiliki daya respons tinggi
terhadap kebutuhan masyarakat.
Wabup Kemong optimistis bahwa
dengan komitmen dan sinergi antarperangkat daerah, Mimika akan mampu menjadi
contoh bagi daerah lain dalam hal penerapan tata kelola yang baik.
“Tujuan akhir dari semua ini
adalah menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Jika sistemnya kuat, maka pelayanan pun akan
maksimal,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga menjadi
momentum penting untuk memperkuat kesadaran seluruh ASN di Mimika bahwa
pengawasan dan pengendalian bukanlah bentuk ketidakpercayaan, tetapi justru upaya
bersama untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.
Penulis: Jid
Editor: GF