Pemprov Papua Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Literasi Keuangan: Sinergi OJK dan Pemerintah

Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh wilayah Papua. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Papua, pada Sabtu (25/10/2025) di halaman Kantor Pusat Bank Papua, Jayapura.

Acara yang berlangsung meriah ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, mewakili Gubernur Papua, dengan pemukulan tifa sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan. Momen ini menjadi simbol harmoni antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mendorong inklusi keuangan yang berkeadilan di Tanah Papua.

“Tema BIK tahun ini, ‘Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju,’ sangat sejalan dengan visi pembangunan Papua 2025–2030, yaitu ‘Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.’ Pemerintah terus berupaya agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi modern,” ujar perwakilan Gubernur dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada OJK dan seluruh pelaku industri jasa keuangan atas kontribusinya dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan di Papua.
Melalui kegiatan edukatif, pelatihan manajemen keuangan, dan pendampingan usaha, diharapkan masyarakat – khususnya pelaku UMKM – mampu memahami dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

“Kita ingin masyarakat Papua semakin paham cara menabung, berinvestasi, dan mengakses pembiayaan secara formal. Literasi keuangan ini penting agar pelaku UMKM bisa naik kelas dan menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah,” tegasnya.

Pemerintah juga mendorong agar lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank, memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah pedalaman dan pesisir. Upaya ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan yang menjadi prioritas utama Pemprov Papua.

Selain meningkatkan inklusi keuangan, kegiatan BIK 2025 juga menitikberatkan pada pengembangan ekosistem usaha produktif berbasis komoditas unggulan Papua, seperti kopi, kakao, pala, perikanan laut, peternakan, serta produk ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Melalui kemitraan dengan Bank Papua, OJK, dan lembaga pembiayaan lainnya, pemerintah berupaya memperluas akses permodalan bagi UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“Papua memiliki potensi ekonomi luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan potensi itu benar-benar dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Papua,” ujar perwakilan Pemprov.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memamerkan produk lokal unggulan di stan pameran yang disediakan panitia. Produk-produk seperti kopi Wamena, tenun Sentani, hasil olahan perikanan Nabire, dan kuliner khas Papua mendapat perhatian besar dari pengunjung.

Menariknya, acara Puncak BIK 2025 ini juga bertepatan dengan peringatan 100 tahun (1 Abad) Nubuatan Pdt. I.S. Kijne (1925–2025), yang membawa makna spiritual mendalam bagi masyarakat Papua.
Seluruh peserta kegiatan turut mengucapkan selamat dan berdoa bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok yang dikenal telah menanamkan nilai-nilai pendidikan, kerja keras, dan iman dalam kehidupan orang Papua.

“Momen ini bukan hanya soal literasi keuangan, tetapi juga tentang membangun harapan baru — Papua yang maju secara ekonomi, kuat secara sosial, dan harmonis secara budaya,” ujar panitia penyelenggara dalam sambutannya.

Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa kegiatan seperti Bulan Inklusi Keuangan akan terus didorong dan diperluas di tahun-tahun mendatang. Pemerintah menargetkan agar tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Papua dapat meningkat signifikan hingga 80% pada tahun 2030.

Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan diharapkan menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi Papua menuju era baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mandiri.

“Dengan semangat kebersamaan, kita wujudkan Papua yang maju dan harmonis, di mana setiap warga memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi,” tutup perwakilan Gubernur dengan penuh optimisme.

Penulis: Jid

Editor: GF