Pemprov Papua Ingatkan OPD: Manfaatkan Sisa Waktu dengan Cermat dan Akuntabel
Penyerahan DPA-P Jadi Momentum Percepatan Program Pembangunan — Pemerintah Tekankan Pentingnya Tindakan Cepat, Tepat, dan Transparan di Penghujung Tahun
Papuanewsonline.com - 26 Okt 2025, 22:47 WIT
                         Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
                    
                
 
                        Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah menjelang akhir tahun 2025. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sebuah acara di Jayapura, Rabu (22/10/2025).
Penyerahan dokumen ini bukan
sekadar seremoni, tetapi menjadi tanda dimulainya pelaksanaan tahap akhir Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 di lingkungan Pemprov
Papua. Dalam arahannya, Wagub Aryoko menekankan pentingnya tindakan cepat dan
terukur agar program dan kegiatan dapat terselesaikan sesuai jadwal.
“Setelah menerima dokumen
anggaran ini, saya minta seluruh OPD segera bergerak. Waktu kita sangat
terbatas, jadi setiap kegiatan harus langsung dieksekusi sesuai dengan rencana
kerja,” tegas Aryoko di hadapan para pimpinan OPD.
Wagub Aryoko menjelaskan bahwa
DPA-P merupakan hasil penyempurnaan dari APBD yang telah melalui proses
pembahasan bersama DPR Papua. Sejumlah penyesuaian dilakukan agar pelaksanaan
program lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi
masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah
kini tengah berfokus pada kegiatan yang bersifat prioritas dan berorientasi
hasil (result-based program), terutama di bidang pelayanan publik, pembangunan
infrastruktur dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap
rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Papua. Oleh
karena itu, OPD harus bijak dalam mengelola anggaran — jangan sampai ada
kegiatan yang tertunda hanya karena keterlambatan administrasi atau perencanaan
yang lemah,” ujarnya.
Wakil Gubernur mengingatkan bahwa
sisa waktu efektif tahun anggaran 2025 tinggal sekitar dua setengah bulan.
Dalam periode singkat itu, Pemprov Papua menuntut agar setiap OPD mampu
menuntaskan program kerja dengan prinsip “cepat tapi tidak sembarangan” —
artinya percepatan harus tetap menjunjung tinggi akuntabilitas dan
transparansi.
“Saya hanya ingin mengingatkan,
waktu kita tinggal dua setengah bulan. Itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin
agar penyerapan anggaran bisa maksimal dan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah
provinsi akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap
kinerja setiap OPD untuk memastikan tidak ada kegiatan yang tertunda tanpa
alasan jelas.
“Kita tidak ingin nanti ada
kegiatan yang tidak selesai dan akhirnya berdampak pada sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA). Ini bukan sekadar soal serapan, tapi soal manfaat yang harus
segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub
Aryoko juga mengajak seluruh pimpinan OPD untuk memperkuat koordinasi lintas
sektor. Ia menekankan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak hanya
bergantung pada satu instansi, tetapi pada kerja sama dan sinergi antarperangkat
daerah.
Selain itu, ia meminta agar
seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemprov Papua menjaga integritas dan
menghindari praktik penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Saya ingatkan kembali, semua
kegiatan harus dijalankan secara cermat dan akuntabel. Jangan ada yang
bermain-main dengan anggaran rakyat,” tandasnya.
Aryoko juga menyampaikan
apresiasi kepada OPD yang selama ini telah menunjukkan kinerja baik dan
disiplin dalam melaksanakan program kerja. Ia berharap semangat tersebut terus
dipertahankan hingga akhir tahun agar capaian pembangunan Papua semakin meningkat.
“Saya percaya, kalau kita bekerja
dengan hati dan penuh tanggung jawab, semua target bisa tercapai tepat waktu,”
ujarnya optimis.
Selain fokus pada penyelesaian
tahun anggaran 2025, Pemprov Papua juga mulai menyiapkan langkah strategis
untuk menghadapi tahun anggaran 2026. Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem
perencanaan berbasis data dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan.
“Evaluasi pelaksanaan DPA-P tahun
ini akan menjadi bahan pembelajaran agar di tahun depan kita lebih siap, lebih
terarah, dan lebih berdampak,” tutur Wagub.
Ia menutup arahannya dengan
mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menunda pekerjaan yang bisa
diselesaikan hari ini. “Jangan tunggu minggu depan. Laksanakan sekarang, agar
hasilnya segera dirasakan rakyat Papua,” pungkasnya.
Penulis: Jid
Editor: GF
 
                 
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                