TPNPB Instruksikan Upacara Militer dan Pengibaran Bendera pada 1 Desember
Seruan dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB ditujukan kepada 36 Kodap di seluruh Tanah Papua untuk melaksanakan upacara militer dan pengibaran Bintang Fajar
Papuanewsonline.com - 01 Des 2025, 02:19 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal
Papuanewsonline.com, Jayapura - Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB kembali mengeluarkan seruan resmi menjelang 1 Desember 2025. Seruan ini ditujukan kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di berbagai wilayah Papua. Mereka diminta melaksanakan upacara militer dan pengibaran Bendera Bintang Fajar sebagai bagian dari peringatan momentum historis yang diklaim penting bagi kelompok tersebut.
Dalam siaran pers yang diterima pada 30 November 2025 di
Jayapura, TPNPB menyampaikan bahwa instruksi ini dikeluarkan untuk menegaskan
kembali sikap mereka terhadap sejarah 1 Desember 1961. Tanggal tersebut,
menurut mereka, merupakan hari pengumuman embrio kemerdekaan bangsa Papua yang
disebut-sebut diakui secara resmi oleh Pemerintah Belanda pada masa itu. TPNPB
menilai peringatan ini harus dijalankan serentak oleh seluruh struktur komando
mereka.
Selain menyerukan pengibaran bendera, TPNPB juga menyoroti situasi konflik bersenjata yang terus berlangsung di Papua. Mereka menyatakan bahwa konflik tersebut telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Dalam pernyataannya, organisasi ini menilai bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan pihak internasional, termasuk Pemerintah Kerajaan Belanda, yang dianggap memiliki peran historis.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam siaran persnya
menyatakan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh dilakukan secara sepihak. Ia
menekankan perlunya pendekatan yang dinilai “adil” menurut mereka. Sambom
menyebut bahwa prinsip keadilan itu menjadi alasan mendesak bagi TPNPB meminta
campur tangan pihak luar dalam dinamika Papua yang tak kunjung mereda.
Lebih lanjut, TPNPB menyampaikan bahwa seruan peringatan 1
Desember bukan hanya ditujukan kepada pasukan mereka, tetapi juga kepada
masyarakat Papua secara luas. Mereka mengajak kelompok sipil dan komunitas
internasional untuk turut mengingat momentum yang mereka anggap sebagai tonggak
sejarah politik Papua. Seruan ini, menurut TPNPB, merupakan bentuk penegasan
sikap atas perjalanan panjang konflik dan tuntutan mereka.
Dalam konteks internal TPNPB, momentum seperti 1 Desember
biasanya dimaknai sebagai simbol konsolidasi organisasi. Instruksi untuk
melaksanakan upacara militer serentak di 36 Kodap menunjukkan upaya mereka
menjaga struktur, kedisiplinan, serta penyebaran pesan politik yang seragam.
Peringatan ini, bagi mereka, sekaligus menjadi sarana memperkuat identitas
perjuangan.
Namun, seruan ini juga berpotensi memunculkan peningkatan
eskalasi keamanan di sejumlah wilayah Papua. Pada tahun-tahun sebelumnya,
aparat keamanan Indonesia biasanya meningkatkan patroli dan kesiagaan jelang 1
Desember karena potensi aksi demonstrasi, pengibaran bendera, atau pertemuan
massa yang dilakukan berbagai kelompok. Situasi tersebut membuat tanggal 1
Desember kerap menjadi momen yang diawasi ketat.
Meski demikian, dalam rilis resminya, TPNPB tidak merinci
bentuk kegiatan lain selain upacara militer dan pengibaran Bintang Fajar.
Mereka hanya menegaskan bahwa peringatan tahun ini harus dilakukan secara
terkoordinasi dan tertib oleh seluruh komando, menunjukkan bahwa kelompok
tersebut masih ingin menampilkan kesatuan sikap menjelang 1 Desember 2025.
Siaran pers tersebut ditutup dengan pernyataan dari Sebby
Sambom yang kembali mengajak rakyat Papua serta komunitas internasional untuk
memperingati apa yang mereka sebut sebagai hari pengumuman embrio kemerdekaan
bangsa Papua. Ia menegaskan bahwa seruan itu merupakan bagian dari komitmen
mereka dalam memperjuangkan tuntutan politik yang selama ini diangkat.
Dengan rilis tersebut, TPNPB kembali menempatkan 1 Desember
sebagai momen simbolik yang sarat makna politik dalam narasi perjuangan mereka.
Peringatan itu diharapkan oleh kelompok ini menjadi pengingat atas sejarah
versi mereka, sekaligus mempertegas posisi politik yang terus mereka suarakan
dalam dinamika konflik berkepanjangan di Papua.
Penulis: Hendrik
Editor: GF