Kemenko Polkam Matangkan Rekomendasi Strategis untuk Perkuat Pengamanan Objek Vital Nasional

Papuanewsonline.com, Mataram – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat langkah strategis dalam mengawal keamanan nasional dengan menggelar Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Agenda ini menjadi tindak lanjut dari proses panjang identifikasi masalah prioritas, khususnya rendahnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di sejumlah Obvitnas.

Dipimpin oleh M. Sujono, Asdep Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas Kemenko Polkam, rapat yang berlangsung pada Rabu (13/8/2025) ini menghadirkan perwakilan lintas kementerian dan lembaga.

“Pertemuan ini adalah momentum kolaborasi. Dari identifikasi masalah, analisis mendalam, kini kita masuk ke tahap perumusan rekomendasi strategis. Harapannya, hasil rapat ini bisa segera diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan Obvitnas,” ujar Sujono.

Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah penerapan sistem pengamanan berlapis yang selaras dengan standar nasional dan internasional. Rekomendasi kebijakan yang disusun akan menjadi panduan bagi kementerian/lembaga terkait dalam melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas di wilayah kerja masing-masing.

Lilis Susanti Setianingsih, Ketua Tim Nuclear Security Bapeten, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat deteksi, pencegahan, dan respons dalam menghadapi ancaman keamanan nuklir.

“Isu keamanan nuklir ini sangat sensitif karena berdampak langsung pada keselamatan publik. Kami akan bekerja sama secara intensif dengan seluruh pihak terkait,” ungkapnya.

Partisipasi M. Farid dari Kementerian Perhubungan melalui zoom meeting menambah warna pembahasan. Ia mengungkapkan rencana inventarisasi dan validasi SMP di seluruh moda transportasi—darat, laut, udara, dan perkeretaapian—dengan tetap mengacu pada regulasi internasional seperti International Maritime Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO).

Langkah ini diharapkan mampu menjamin keamanan transportasi nasional, yang sebagian besar terintegrasi dengan lokasi-lokasi Obvitnas strategis seperti pelabuhan, bandara, dan jalur logistik vital.

Mayjen TNI (Purn) Neno Hemriono, Staf Khusus Menko Polkam Bidang Sosbud, Aktivis, Pergerakan, dan Ulama, mengingatkan bahwa pengamanan Obvitnas sudah memiliki dasar hukum kuat, yakni Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004.

“Pengelola Obvitnas memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pengamanan berbasis prinsip pengamanan internal. Karena itu, rekomendasi kita kali ini bersifat strategis, bukan teknis,” tegasnya.

Rapat ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dengan pengamanan yang kokoh, Obvitnas dapat beroperasi optimal, mendukung ketahanan nasional, dan menjaga stabilitas politik-ekonomi Indonesia.

Sinergi lintas sektor diharapkan mampu membentuk sistem pengamanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, ancaman siber, dan tantangan geopolitik yang dinamis.

Penulis : GF

Editor : GF