Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Dugaan Transaksi Miliaran Rupiah, Aspidsus Kejati Papua Bakal Dilaporkan ke KPK
Papuanewsonline.com, Jakarta — Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) dalam waktu dekat akan resmi melaporkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diambil setelah APMM mengklaim telah mengantongi bukti kuat terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan pejabat kejaksaan tersebut.Kordinator APMM, Doris Yenjau, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/12), menyebut pihaknya memegang bukti transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah yang diduga mengalir dari dan ke rekening pribadi Nixon Mahuse. “Kami sudah memiliki bukti transaksi miliaran rupiah berdasarkan hasil analisis PPATK dari rekening Aspidsus Kejati Papua atas nama Nixon Mahuse ke sejumlah pihak lain. Indikasinya kuat mengarah ke TPPU dan gratifikasi. Semua akan kami lampirkan ke KPK,” ujar Doris.Menurut Doris, APMM menemukan adanya aliran dana melalui beberapa rekening bank berbeda, antara lain Mandiri, BCA, BRI, dan BNI, yang diduga digunakan untuk memecah dan menyamarkan sumber dana.Tak hanya itu, APMM juga menyoroti dugaan manipulasi data LHKPN yang dilakukan Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse. “Kami menduga yang bersangkutan memanipulasi LHKPN. Ada harta benda miliknya yang tidak tercatat dalam laporan kekayaan penyelenggara negara,” tegasnya.APMM memastikan mereka akan menyerahkan serangkaian dokumen penting kepada KPK, termasuk : 1. Hasil analisis transaksi PPATK2. Dokumentasi foto dan video aset yang diduga tidak dilaporkan ke LHKPN3. Bukti dugaan kepemilikan properti dan barang mewah “Kami memiliki dokumen dan visual mengenai sejumlah harta yang kami duga milik Nixon Mahuse namun tidak masuk dalam data LHKPN,” lanjut Doris.APMM menilai dugaan keterlibatan pejabat kejaksaan dalam transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah dapat merusak integritas Kejaksaan dan kepercayaan publik, terutama di wilayah Papua yang membutuhkan penegakan hukum bersih dan transparan.Hingga berita ini diterbitkan, Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse belum dapat dikonfirmasi. Upaya konfirmasi oleh redaksi masih terus dilakukan.Editor: GfPenulis: Hendrik
09 Des 2025, 11:25 WIT
Dinas Peternakan Mimika Gelar Konsultasi Penanganan LSD, Dokter Sarankan Penggunaan Trusanek
Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Peternakan Kabupaten
Mimika menyelenggarakan pelatihan pengelolaan pakan ternak sapi serta
pengorganisasian kelompok peternak sebagai bagian dari upaya menangani maraknya
penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang sapi di wilayah tersebut.
Kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Peternakan Mimika dan diikuti 58 peserta,
termasuk kelompok peternak sapi dari SP 7.Kepala Bidang Produksi, Ema Kornelia Korwa, membuka kegiatan
dengan menegaskan bahwa pengelolaan pakan yang baik menjadi kunci peningkatan
kualitas dan kuantitas produksi sapi. Ia menilai bahwa pola pemeliharaan yang
tepat akan sangat menentukan kekuatan ketahanan tubuh hewan ternak terhadap
penyakit.Dalam sesi diskusi, salah satu perwakilan kelompok peternak
SP 7, Sufian, melaporkan kondisi sapi mereka yang mulai menunjukkan tanda-tanda
tidak normal. Menurutnya, beberapa sapi mengalami benjolan putih di kulit,
sulit mengalami peningkatan bobot, dan terdapat penyakit kulit berwarna putih.
Situasi ini membuat para peternak memerlukan penjelasan yang lebih jelas
mengenai penyebab dan langkah penanganannya.Menanggapi laporan tersebut, Dokter Hewan Drh. Achmad
Rozaqqi memberikan saran penanganan langsung terkait penyakit LSD yang tengah
merebak di Mimika. Ia merekomendasikan penggunaan produk trusanek
sebagai langkah awal mengatasi gejala sekaligus meminimalkan potensi penyebaran
penyakit di antara ternak.“Gunakan trusanek untuk menangani LSD pada sapi. Ini akan
membantu mengurangi gejala dan mencegah penyebaran penyakit,” kata Drh. Achmad
Rozaqqi melalui pemaparan daring yang diikuti seluruh peserta.Selain itu, dokter menekankan pentingnya melakukan isolasi
yang memadai antara sapi yang sakit dan sapi yang sehat. “Ambil jarak yang
cukup antara sapi yang sakit dan sehat, lalu kirim sampel ke laboratorium untuk
diuji,” tambahnya dalam penjelasan lanjutan.Ia juga mengingatkan bahwa penanganan LSD memerlukan
pemeriksaan akurat untuk memastikan jenis penyakit yang diderita dan menentukan
tindakan yang paling tepat. Pemeriksaan laboratorium dianggap penting agar
langkah penanggulangan tidak keliru dan dapat dilakukan secara terarah.Para peternak yang hadir menyambut baik arahan tersebut.
Mereka menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh anjuran dokter demi mencegah
penyebaran penyakit lebih luas, sekaligus memastikan ternak tetap produktif dan
sehat. Penulis: HendrikEditor: GF
09 Des 2025, 01:01 WIT
Polda Maluku: Ketersediaan Stok Bahan Pokok Dipastikan Aman Jelang Nataru
Papuanewsonline.com, Ambon – Menyambut perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polda Maluku melalui Satgas Pangan Ditreskrimsus memastikan ketersediaan stok bahan pokok di wilayah Maluku dalam kondisi aman dan stabil. Hal ini dipastikan setelah Tim Satgas Pangan melakukan pemantauan langsung stok dan harga beras serta minyak kelapa di sejumlah gudang distributor pada Senin (8/12/2025) mulai pukul 10.00 WIT.Kegiatan ini dilakukan secara terpadu bersama Disperindag Provinsi Maluku, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, BPOM Maluku, UPTD Metrologi Legal, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, dan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku. Tim melakukan pemeriksaan stok dan harga di tiga titik distributor utama, yaitu CV. Berkat Mulia, CV. Tri Samudra, dan PT. Pinus Merah Abadi.Menurut AKP Pieter.F.Matahelumual, SH, MH, Kanit I Subdit I/Indagsi yang juga sebagai Katim Tindak, Satgas Pangan Daerah, Dari hasil pemantauan lapangan, Satgas Pangan menemukan bahwa stok beras dan minyak kelapa untuk kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru berada dalam kondisi cukup dan tidak ditemukan indikasi kelangkaan. Selain itu, untuk harga minyak dan harga beras medium maupun Premium produksi yg di jual masih sesuai dengan HET, demikian pula untuk beras premium & medium yang dijual di beberapa Ritel Modern (Indogrosir, Alfamidi, Indomaret, Hypermart) sesuai dengan HET, demikian pula stok pangan pada beberapa distributor besar di Kota Ambon masih terpantau aman hingga selesai pelaksanaan NATARU“Dari koordinasi bersama para distributor dan hasil pengecekan langsung, kami memastikan stok beras dan minyak kelapa aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Harga juga masih mengikuti ketentuan HET,” jelas AKP Pieter.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi distribusi bahan pokok agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga jelang perayaan keagamaan dan akhir tahun. Langkah-langkah antisipatif juga akan terus dilakukan untuk mencegah penimbunan atau praktik curang lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat.Pemantauan rutin bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru merupakan langkah krusial untuk memastikan stabilitas pasokan pangan di daerah kepulauan seperti Maluku. Kolaborasi Polda Maluku dengan instansi teknis menunjukkan sinergi yang baik dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Dengan kondisi stok yang dinyatakan aman dan harga mengikuti HET, masyarakat diharapkan dapat menyambut perayaan akhir tahun dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga pangan. Langkah pengawasan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar situasi kondusif ini terjaga hingga puncak perayaan selesai. PNO-12
08 Des 2025, 21:46 WIT
Polda Maluku Bagikan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Banjir di Sumatera Utara
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku di bawah kepemimpinan Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara. Bantuan diserahkan langsung kepada warga pada sejumlah titik lokasi terdampak mulai Jumat, (5/12/2025).Program bantuan ini merupakan wujud kepedulian Kapolda Maluku terhadap situasi darurat yang dialami sebagian warga di Kota Medan dan daerah lainnya akibat curah hujan tinggi yang memicu banjir dalam beberapa hari terakhir.Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, mengungkapkan bahwa bantuan kemanusiaan ini merupakan panggilan moral Polri untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.“Polri bukan hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi saudara bagi masyarakat ketika bencana datang. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdampak banjir dapat merasakan kehadiran negara melalui Polri. Bantuan ini adalah bentuk empati dan solidaritas kami kepada saudara-saudara di Sumatera Utara,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, distribusi bantuan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar tepat sasaran dan mencakup masyarakat terdampak secara menyeluruh.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., bantuan tersebut mulai disalurkan pada Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.“Iya benar, bantuan dari Polda Maluku mulai didistribusikan pada hari Jumat, kemarin dan digelar di Pasar IV Barat, Jalan Marelan I, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan,” ungkap Kombes Rositah.Pada lokasi tersebut, Polda Maluku menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak banjir, dilakukan oleh Kasubdit 4 Ditintelkam Polda Maluku, Kompol Andreas H. Sihite, S.I.K., mewakili Kapolda Maluku, didampingi Sekretaris Camat Medan Marelan. Warga penerima bantuan merupakan keluarga yang rumahnya terendam banjir serta pedagang pasar yang aktivitas ekonominya terdampak.Kompol Andreas menyampaikan bahwa bantuan ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas dari jajaran Polda Maluku kepada warga Sumatera Utara.“Kami datang sebagai saudara. Ketika ada masyarakat yang mengalami musibah, Polri harus hadir membantu. Semoga bantuan ini dapat meringankan kebutuhan dasar warga terdampak banjir,” ujar Kompol Andreas.Upaya bantuan dilanjutkan pada Sabtu (6/12/2025) sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Pasar V, Jalan Marelan I, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan penyaluran paket sembako kepada warga terdampak banjir di sekitar lokasi pasar dan kawasan pemukiman sekitar.Bantuan kembali disalurkan pada Minggu (7/12/2025) sekitar pukul 14.30 WIB pada tiga lokasi berbeda di Kecamatan Medan Labuhan, yaitu:* Komplek Perumahan Grima Martubung sebanyak 65 paket sembako.* Kompleks Perumahan BTN, Kelurahan BTN sebanyak 25 paket sembako.* Panti Asuhan Taman Getsemani Kasih, Jalan Kawat III No.74, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir sebanyak 10 paket sembako.Penyaluran ini menyasar warga yang rumahnya terdampak banjir serta kelompok rentan seperti anak-anak di panti asuhan.Polda Maluku telah menjadwalkan distribusi lanjutan pada Selasa (9/12/2025) di Kabupaten Langkat. Sementara pendistribusian ke wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng) atau Aceh Tamiang akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan akses menuju lokasi terdampak.Pemerintah Kecamatan Medan Marelan menyampaikan apresiasi atas perhatian Polda Maluku. Sinergi lintas daerah ini dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi bencana.“Atas nama masyarakat Medan Marelan, kami menyampaikan terima kasih. Ini dukungan yang sangat berarti di btengah kondisi sulit pascabanjir,” kata Sekretaris Camat Medan Marelan.Bantuan sembako tersebut terdiri dari kebutuhan pokok yang dapat langsung digunakan, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan pangan lainnya. Pendistribusian dilakukan dengan prinsip tepat sasaran dan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.Inisiatif kemanusiaan yang dilakukan Polda Maluku di wilayah Sumatera Utara menunjukkan bagaimana Polri menjalankan peran strategisnya bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor kemanusiaan yang hadir dalam situasi bencana. Bantuan lintas wilayah menjadi simbol kuat bahwa pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat tidak dibatasi oleh batas administratif provinsi.Distribusi bertahap selama tiga hari berturut-turut, serta rencana perluasan penyaluran hingga ke Langkat, Tapanuli Tengah, dan Aceh Tamiang, memperlihatkan bahwa program ini dirancang dengan pendekatan sistematis, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan di lapangan. Pola distribusi yang menyasar warga terdampak langsung, pemukiman padat, pasar tradisional, hingga panti asuhan, menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok rentan.Bagi masyarakat di Sumatera Utara, bantuan ini tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral bahwa situasi darurat yang mereka hadapi mendapat perhatian serius. Bagi institusi Polri, langkah ini memperkuat citra humanis dan modern, yang selama ini menjadi arah transformasi kelembagaan.Dengan hadirnya dukungan seperti ini, bencana bukan hanya menjadi beban daerah terdampak, tetapi menjadi panggilan solidaritas lintas wilayah menghidupkan kembali nilai gotong royong sebagai identitas bangsa. PNO-12
08 Des 2025, 21:37 WIT
Prof. Pantja Tegaskan Polri Tepat Berada di Bawah Presiden: Sebuah Argumentasi Konstitusional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional yang paling tepat, relevan, dan selaras dengan sejarah pembentukan negara serta dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.Menurut Prof. Pantja, gagasan tersebut berangkat dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga Jean Jacques Rousseau. Dalam state of nature, manusia akan selalu berada dalam kondisi saling mengancam tanpa adanya institusi yang menjamin keamanan. Karena itu, pembentukan negara pada dasarnya lahir untuk menghadirkan keteraturan, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.“Tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas paling awal dan paling tradisional dari setiap pemerintahan. Bahkan, pembentukan negara pertama-tama ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Prof. Pantja.Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.Lebih lanjut, Prof. Pantja menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden juga ditegaskan dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.“Sejak awal reformasi hingga lebih dari dua dekade berjalan, regulasi kita konsisten menempatkan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Ini bukan tanpa alasan ini adalah kebutuhan konstitusional dalam sistem eksekutif tunggal Indonesia,” jelasnya.Prof. Pantja mengungkapkan tujuh alasan penting mengapa kedudukan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dialihkan ke kementerian sebagaimana sempat diwacanakan sejumlah pihak:1. Memungkinkan Kapolri mengikuti sidang kabinet, sehingga dapat merespons cepat perkembangan situasi nasional dan global.“Kapolri hadir dalam sidang kabinet bukan sebagai menteri, tetapi karena jabatannya setingkat menteri dan memegang peran strategis dalam keamanan nasional,” ungkap Prof. Pantja.2. Menegaskan lingkup tugas Polri sebagai perangkat pusat yang berwenang di seluruh wilayah hukum Indonesia, bukan perangkat daerah.3. Menjamin independensi Polri dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.“Penempatan di bawah Presiden menjaga Polri tetap independen, tidak terseret arus kepentingan politik praktis,” katanya.4. Memberikan ruang bagi Polri untuk menentukan kebijakan strategis dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.5. Mempercepat penegakan hukum tanpa birokrasi panjang, khususnya pada kasus-kasus kriminal strategis.6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat karena Polri dipandang sebagai institusi yang netral dan tidak partisan.7. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan TNI, Kemendagri, dan instansi lainnya.Munculnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur.“Dalam sejarah panjangnya, ketika Polri berada di bawah departemen atau bagian dari struktur lain seperti ABRI, Polri sering mengalami intervensi kekuasaan dan politik. Hal itu menghambat profesionalisme, soliditas, dan kemandirian Polri,” tegas Prof. Pantja.Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi telah membawa Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional, sehingga perubahan struktur justru berpotensi menggerus capaian tersebut.Di bagian penutup argumennya, Prof. Pantja menegaskan:“Secara konstitusional, historis, dan teoritis, keberadaan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden selaku Kepala Negara adalah yang paling tepat dan beralasan. Penempatan ini menjamin efektivitas, independensi, dan profesionalitas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.”Dengan demikian, kedudukan Polri di bawah Presiden yang saat ini dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian integral dari desain ketatanegaraan Indonesia yang harus dipertahankan demi stabilitas keamanan nasional serta kepentingan masyarakat luas. PNO-12
08 Des 2025, 21:27 WIT
Kapolres Aceh Tengah Serahkan Bantuan dari Pemda dan Kapolri ke Wilayah Terisolir di Kecamatan Linge
Papuanewsonline.com, Aceh Tengah - Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq, S. I. K , M. H, turun langsung mengawal pendistribusian bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah menuju Gampong Gelampang Gading, Kecamatan Linge, pada Minggu, 7 Desember 2025. Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang berada di wilayah terisolir akibat kondisi akses yang sulit.Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K, dalam keterangannya menjelaskan bahwa bantuan dari Pemda berupa 26.280 kg beras dan 5.265 liter minyak goreng diberangkatkan dari Gudang Bulog Aceh Tengah dan dikawal ketat hingga tiba di Kecamatan Linge.“Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kapolres Aceh Tengah kepada Kapolsek Linge, Danramil 05 Linge, dan Camat Linge untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat,” ujar Kabid Humas.Lebih lanjut, Kabid Humas menambahkan bahwa selain membawa bantuan dari Pemerintah Daerah, Kapolres Aceh Tengah juga mengantarkan bantuan dari Bapak Kapolri yang ditujukan khusus untuk masyarakat Kampung Jamat, Kecamatan Linge. Paket bantuan tersebut terdiri dari 125 kg beras SPHP, 2 kotak Minyak Kita, dan 8 dus mie instan.Seluruh bantuan didistribusikan secara langsung oleh Kapolres Aceh Tengah, didampingi Danramil 05 Linge, Camat Linge, serta perangkat desa setempat. Kehadiran jajaran TNI–Polri dan pemerintah kecamatan memastikan pendistribusian berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran kepada warga yang terdampak keterisolasian wilayah, tambah Kabid Humas.“Dengan adanya penyaluran ini, kami berharap kebutuhan masyarakat dapat terbantu dan situasi di wilayah terisolir dapat segera pulih,” tutup Kabid Humas. PNO-12
08 Des 2025, 21:01 WIT
Terseret Banjir, Brimob Pindahkan Rumah yang Melintang di Jalan Nasional Tamiang–Langsa
Papuanewsonline.com, Kuala Simpang - Personel Brimob Polda Aceh bergerak cepat memindahkan sebuah rumah warga yang terseret banjir bandang hingga melintang di badan Jalan Nasional Langsa Tamiang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan akses lalu lintas kembali terbuka sehingga distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak tidak mengalami hambatan.Rumah tersebut diketahui terbawa arus deras banjir dari kawasan permukiman dan tersangkut di tengah jalan, menutup jalur utama yang menghubungkan Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Agar arus lalu lintas lancar, personel Brimob bersama masyarakat bekerja bahu-membahu mengevakuasi struktur rumah ke lokasi aman di pinggir jalan.Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan bahwa tindakan cepat Brimob ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat proses penyaluran bantuan.“Personel Brimob bertindak cepat begitu menerima laporan adanya rumah yang menghalangi jalan nasional. Respons ini penting agar akses masyarakat tidak terganggu dan distribusi logistik untuk korban banjir dapat berjalan lancar,” ujar Joko, pada Minggu, 7 Desember 2025Ia menambahkan bahwa upaya penanggulangan terus dioptimalkan untuk memastikan setiap lokasi terdampak bencana banjir ditangani dengan baik.“Semua unsur Polri di lapangan saling mendukung. Tugas kami bukan hanya memastikan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat dalam situasi darurat seperti ini. Semangat kebersamaan menjadi kunci dalam penanganan bencana,” kata Joko.Aksi cepat Brimob tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat yang menyaksikan langsung proses pemindahan rumah. Mereka menilai kehadiran dan kerja nyata polisi sangat membantu di tengah keterbatasan alat dan sulitnya situasi akibat banjir.Penanganan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan yang terus membantu masyarakat dalam kondisi sulit. Semoga upaya penanggulangan banjir di Aceh Tamiang dan sekitarnya diharapkan berjalan semakin cepat dan efektif. PNO-12
08 Des 2025, 20:54 WIT
Kabidhum Polda Maluku: Pentingnya Pemahaman KUHP dan KUHAP Baru
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Bidang Hukum Polda Maluku, Kombes Pol Aris Bachtiar, S.H., S.I.K., M.Si menekankan kepada seluruh personel Polri agar dapat mempelajari dan memahami KUHP dan KUHAP yang baru.Penekanan ini disampaikan Kombes Aris dalam sambutannya pada apel gabungan Polda Maluku yang dilaksanakan di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Senin pagi (8/12/2025).Dalam arahannya, Kombes Aris menyampaikan informasi penting terkait implementasi regulasi baru di tubuh Polri. “Sebagai informasi, pada tahun 2026 kita akan melaksanakan KUHP dan KUHAP yang baru,” ungkapnya.Ia menegaskan, perubahan yang terjadi tersebut harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh anggota Polri tanpa terkecuali. “Kita harus pelajari dan mengerti. Ini sangat penting bagi kita, apa pun tugas kita, mulai dari staf, pembinaan, hingga operasional,” tambahnya.Pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP yang baru bukan hanya menjadi tanggung jawab penyidik atau satuan kerja tertentu.“Saya tekankan, KUHP dan KUHAP yang baru ini bukan hanya tugas penyidik dan beberapa satuan kerja saja, tetapi seluruh anggota Polri wajib mempelajari dan mengerti,” tegasnya. PNO-12
08 Des 2025, 20:38 WIT
Kapolda Sumbar Tekankan Dukungan Penuh dalam Penanganan Bencana dan Pemulihan Listrik
Papuanewsonline.com, Padang – Upaya pemulihan listrik pascabanjir di sejumlah wilayah Sumatera Barat terus dilakukan secara maksimal oleh berbagai pihak. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menegaskan bahwa Polri memberikan dukungan penuh, termasuk penambahan personel, dalam membantu proses penanganan bencana banjir dan percepatan pemulihan layanan listrik bagi masyarakat terdampak."Polri siap membantu apabila diperlukan tambahan personel dalam penanganan bencana banjir di Sumbar. Kami juga mendukung penuh upaya pemulihan listrik agar bisa segera menyala kembali, terutama demi kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas utama," ujar Irjen Gatot.Sementara itu, General Manager PLN Sumbar Ajrun Karim menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan dukungan yang diberikan Polri dalam proses pemulihan jaringan listrik. Ia menyebut sinergi tersebut menjadi salah satu faktor percepatan pemulihan kelistrikan di sebagian besar wilayah terdampak."Alhamdulillah, berkat sinergi dan kolaborasi dalam kesiapsiagaan dari semua pihak terutama dukungan penuh Polri kepada PLN pemulihan listrik di Sumbar telah mencapai 100%," ujar Ajrun Karim.Namun demikian, Irjen Gatot menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa titik yang belum dapat dialiri listrik karena kondisi medan yang terisolir akibat putusnya akses jalan dan jembatan. “Saat ini masih ada tujuh titik enam di Kabupaten Agam dan satu di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum bisa diakses karena jalan dan jembatan putus serta berpotensi terjadi banjir atau longsor susulan,” tambahnya.Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi listrik dan mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana. PNO-12
08 Des 2025, 20:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
